Presiden PKS: Kami Tetap Oposisi Loyal!

Jogjakarta (20/5) -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap berada di luar pemerintahan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sikap tegas itu disampaikan Presiden PKS Sohibul Iman saat mengelar pertemuan legislator PKS se-Indonesia di Yogyakarta.

"Kami tetap berada di luar pemerintah, oposisi loyal," tegas Sohibul di Hotel Sheraton Yogyakarta, Kamis (19/5/2016).

Sikap tegas yang diambil itu sudah sesuai hasil pertemuan pimpinan tertinggi PKS di Majelis Syuro. PKS tetap akan kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah jika tak memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Menurutnya, kader PKS harus loyal dan patuh pada aturan di internal. Aturan yang dibuat bukan untuk mengekang tapi sebagai batasan dalam mengambil sikap.

"Tidak boleh kader membuat aturan sendiri, aturan yang kita buat bersama ini untuk kita patuhi, tidak untuk dilanggar," ujarnya.

Namun dia membantah ucapannya itu untuk menyindir Wakil Ketua DPR dari PKS, Fahri Hamzah yang notabene dicopot karena dianggap sering membuat kegaduhan. Kepatuhan pada pimpinan dan aturan internal itu berlaku bagi seluruh kader PKS, baik yang duduk sebagai kepala daerah maupun legislator di berbagai wilayah.

Selain dihadiri lebih dari 1.000 legislator PKS se-Indonesia, dalam pertemuan itu juga hadir Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher).

Sumber: Okezone.com


posted by @Adimin

Cak Lontong Kocok Perut Ribuan Politikus PKS

Yogyakarta (20/5) -- Komedian Cak Lontong membuat tertawa ribuan legislator PKS se-Indonesia yang sedang berkumpul di Yogyakarta. 

Pria asal Magetan, Jawa Timur itu menyampaikan banyak tema dengan bahasa yang mudah dipahami. "Bukannya sombong, bulan lalu saya diundang dalam sebuah forum di Malaysia. Banyak peserta dari beberapa negara Asia yang hadir," katanya di acara PKS Legislators Summit 2016 di Hotel Sheraton Yogyakarta, Kamis 19 Mei 2016.

Salah satu peserta yang berasal dari Vietnam, kata Cak Lontong, menjelek-jelekan persepakbolaan Indonesia yang tidak maju dan berkembang. Mendengar sindiran itu, Cak Lontong mengaku berontak. Dia tidak terima sepak bola Indonesia dipandang rendah negara tetangga.

"Sepak bola Indonesia itu yang terhebat di seluruh dunia. Kita memiliki prestasi yang luar biasa, negara lain sepak bola hanya dimainkan, kita bisa dibekukan," katanya disambut tawa yang hadir. 

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) yang ikut hadir dalam acara tersebut juga tidak kuasa menahan tawa. Kendati demikian, Cak Lontong tetap menunjukkan mimik wajah serius. 

"Apa yang salah? Sepak bola kita hebat. Brasil, Jerman, Inggris hanya bisa juara dunia dengan permainan sepak bola, kita lebih hebat karena bisa bekukan sepak bola," ujarnya.

Cak Lontong juga sedikit tersinggung saat Malaysia menganggap lebih hebat dari Indonesia. Para era tahun 1970an, negara tetangga itu mengimpor guru dari Indonesia. Namun, saat ini bukan lagi guru, tapi pembantu rumah tangga. 

"Selera mereka yang rendah, dahulu guru, sekarang pembantu," katanya yang juga disambut tawa yang hadir. 

Begitu juga soal pelajar Indonesia yang dianggap Cak Lontong paling hebat dibanding Inggris. Komedian bernama asli Lies Hartono ini mengaku sudah melakukan survei yang hasilnya menunjukkan pelajar Indonesia lebih berbobot dari Inggris. 

"Ketika pelajar kita belajar matematika, mereka belajar menghitung dengan baik. Belajar bahasa Inggris, benar-benar belajar bahasa asing. Beda dengan pelajar Inggris. Saat mereka belajar matematika, malah berbahasa Inggris," katanya yang juga disambut tawa. 

Cak Lontong mengungkapkan apa yang dikatakannya sekadar guyonan. Dengan bergurau, dia meminta maaf apabila yang diceritakannya benar.

Sumber: Okezone


posted by @Adimin

Tiga Makna Strategis Legislators Summit

Jakarta (19/5) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan ada 3 (tiga) makna strategis yang muncul dalam pertemuan Legislator PKS seluruh Indonesia (Legislator Summit), di Yogyakarta, mulai hari Kamis (19/5) hingga Minggu (22/5).

“Pertama, sebagai sarana membangun soliditas, menguatkan komitmen dan merapikan shaf (barisan). Karena Allah menyukai orang yang bekerja dengan rapi,” jelas Jazuli saat memberikan sambutan di depan 1000 lebih Legislator PKS, Kamis (19/5).

Merapikan barisan tersebut berarti mewujudkan kesatuan pemikiran, kesatuan langkah, hingga kesatuan sikap legistor PKS dari mulai pusat hingga ke daerah.

“Tidak ada pekerjaan berat, tidak ada pekerjaan besar, jika dilakukan dengan amal jama’I (kerjasama). Dan tidak ada orang hebat, orang besar, tanpa amal jama’I,” tegas Legislator PKS sejak tahun 2004 ini.

Oleh karena itu, dengan adanya kesatuan barisan ini, seluruh legislator PKS akan satu sikap untuk bekerja dan berjuang untuk umat, karena PKS pun lahir dari umat.

Jazuli mencontohkan, saat PKS mulai masuk parlemen di tahun 2004, Fraksi PKS DPR RI telah menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan umat, melalui adanya UU Perbankan Syariah, UU Peradilan Agama, UU Pornografi dan Pornoaksi, dan UU Jaminan Produk Halal.

“Tidak hanya untuk umat, dalam pembelaan untuk rakyat, PKS satu-satunya fraksi yg menginisiasi RUU Kewirausahaan Nasional untuk mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Sebab, kita juga harus jaga Nasionalisme Indonesia,” tegas Anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPP PKS ini.

Kedua, Legislator Summit ini berperan penting untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dari seluruh legislator PKS. Seperti air bah yang deras, ibarat Jazuli, akan manfaat bila bertemu dengan waduk atau wadah yang luas pula, yaitu mengaliri sawah-sawah milik petani.

“Itu soal kapasitas. Sementara kualitas, itu ibarat tanggul yang kuat atau kokoh menampung air hingga bisa mengubah air bah di waduk jadi sumber listrik yang menerangi rakyat," jelas Jazuli.

Ketiga, Legislator Summit ini memiliki makna untuk membuka wawasan para Legislator PKS baik secara nasional, regional, hingga global.

“Karena amanah kita adalah menghadirkan Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Maka kita harus punya wawasan luas, berpikir dan berjiwa besar, dan melahirkan gagasan-gagasan besar,” pesan Jazuli.

Diketahui, acara Legislator Summit ini secara resmi ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua Majelis Syuro PKS KH Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. Tampak hadir beberapa legislator PKS dari daerah, yaitu Triwisaksana (DKI Jakarta), Sri Rahmi (Sulawesi Selatan), dan sebagainya . Hadir pula Pengamat Politik Efendi Ghazali, serta hiburan dari Komik Stand Up Comedy Cak Lontong

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Ini Filosofi Salim Segaf Berikan Wayang Gareng Pada Legislators Summit

Yogyakarta (19/5) - Dalam pembukaan PKS Legislators Summit (Pertemuan Anggota Dewan PKS) di Yogyakarta, 19 Mei 2016, Ade Utami Ibnu, Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung didaulat panitia untuk maju ke atas panggung guna menerima replika wayang gareng yang disampaikan oleh Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Al Jufri.

Menurut Ade, pemberian replika wayang kulit dengan karakter gareng oleh Ketua Majelis Syura PKS tersebut memiliki makna tersendiri. "Pertama, secara kelembagaan Fraksi PKS, khususnya di Lampung diharapkan makin aspiratif terhadap aspirasi-aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Lampung. Kedua, secara pribadi kami memaknainya dari sisi filosofis keberadaan wayang gareng" kata Ade.

Wayang gareng, menurut Ade, adalah salah satu dari empat punakawan dalam dunia perwayang kulitan. "Secara umum, punakawan adalah karakter khas dalam wayang, mereka melambangkan sifat dan peran orang kebanyakan," kata Sekretaris Umum PKS Lampung.

Ade Utami Ibnu menuturkan bahwa secara khusus, punakawan dengan karakter gareng memiliki ciri fisik yang tak sempurna. "Ia bermata juling, melambangkan tidak melihat hal-hal yang akan mengundang sesuatu yang tak baik. Selain itu, Gareng memiliki tangan melengkung yang artinya tak mau mengambil hak orang lai. Terakhir, bentuk kaki Gareng yang tak seimbang sehingga jika jalan seperti (maaf) pincang. Ini melambangkan agar setiap tindak-tanduk harus penuh kewaspadaan," tuturnya.

Dengan demikian, melalui pemberian wayang kulit berkarakter gareng, Ade Utami memaknainya agar dalam pengelolaan Fraksi, disamping lebih aspiratif dan lebih berkhidmat kepada rakyat di satu sisi, juga setiap apa yang dilakukan harus penuh dengan kehati-hatian, pada sisi yang lain.

Diketahui, pelaksanaan PKS Legislators Summit dilaksanakan di Yogyakarta dari tanggal 18 hingga 21 Mei 2016 dengan berbagai rangkaian acara. PKS Legislator Summit di-ikuti oleh seribuan anggota legislator PKS se Indonesia. Sementara dari Lampung tercatat 59 orang menjadi peserta dalam acara tersebut, 8 diantaranya dari Fraksi PKS DPRD Lampung dan sisanya dari seluruh kota/kabupaten se Lampung. [pks.id]

posted by @Adimin

Aleg PKS Harus Bersatu Mengokohkan Peran

Yogyakarta (19/5) - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan bahwa kader PKS yang menjadi anggota legislatif (aleg) di tingkat kabupaten hingga pusat harus mengokohkan perannya di tengah masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan cara seluruh aleg PKS dapat bersatu dari pusat hingga daerah.

“Aleg PKS harus menyamakan persepsi, menyatukan langkah, mempererat ukhuwah. Tidak ada pekerjaan besar dan orang hebat tanpa adanya kerja sama dari setiap aleg,” kata Jazuli Juwani dalam sambutannya pada acara PKS Legislators Summit 2016 di Jogjakarta, Kamis (19/5).

Saat ini, lanjutnya, banyak regulasi yang diajukan oleh para aleg PKS dan kemudian disetujui. Misalnya saja UU Pornografi dan Pornoaksi.

“Di periode ini fraksi PKS mengusulkan RUU Kewirausahaan dan disetujui untuk dibahas oleh DPR,” katanya.

Jazuli juga berpesan agar setiap aleg PKS mampu meningkatkan kapasitas dan kualitasnya serta menambah wawasan lokal, nasional dan global.

“Dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas, maka peluang untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan makin meningkat. Selain itu, wawasan lokal, nasional ataupun global akan membuat kita mengetahui medan dan memiliki ide-ide besar untuk membangun Indonesia,” ujarnya.

Dalam acara yang dihadiri seribuan aleg PKS dari seluruh Indonesia ini juga dimeriahkan oleh penampilan standup comedy dari Cak Lontong. Komika yang terkenal dengan lawakannya yang khas ini berhasil mencairkan suasana dengan humor-humor segarnya.

"Dalam politik itu satu kubu ditambah satu kubu hasilnya bukan dua kubu. Satu kubu ditambah satu kubu sama dengan satu kubu yang besar," ujarnya yang disambut dengan tawa dan tepuk tangan penonton. [pks.id]

posted by @Adimin

PKS Legislators Summit Ajang Pembinaan dan Evaluasi Aleg

Yogyakarta (20/5) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hari ini mengumpulkan legislatornya dari seluruh daerah di Indonesia di Yogyakarta.

Ketua panitia PKS Legislators Summit 2016, Haris Yuliana, mengatakan acara ini akan digelar rutin setiap tahun untuk mengkonsolidasikan seluruh legislator PKS dari tingkat DPR RI hingga DPRD.

"Acara ini juga sebagai salah satu bentuk pembinaan legislator PKS sekaligus untuk mengingatkan peran para legislator terkait tugasnya berkhidmat untuk rakyat," ujar ketua Departemen Pembinaan Alegda DPP PKS ini pada Rabu (19/5).

Dalam acara yang bertema "Pengokohan Peran Anggota Legislatif PKS dalam Berkhidmat untuk Rakyat" ini akan dilaunching Hari Aspirasi PKS dan sebuah aplikasi berbasis teknologi informasi yang diberi nama Sakti Nusa. Aplikasi ini sebagai media untuk mempermudah pelayanan legislator PKS kepada publik. Publik bisa memberikan aspirasi dan penilaian kepada para legislator.

Dalam acara ini juga akan dilakukan evaluasi terkait kinerja para legislator. "Penilaian ini akan menentukan bagaimana kinerja selama mewakili rakyat. Sebagai pertimbangan dicalonkan kembali di 2019," jelasnya.

Sementara itu, Presiden PKS M. Sohibul Iman membuka acara ini pada Kamis (19/5/2016) pagi. Selain dihadiri oleh jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS juga akan menghadirkan Cak Lontong dan beberapa seniman Yogyakarta untuk memeriahkan acara.

Acara yang berjudul PKS Legislators Summit 2016 ini diselenggarakan dari hari Rabu (19/5/2016) hingga Sabtu (21/5/2016) di Ballroom Hotel Sheraton Yogyakarta. Kurang lebih 1.000 legislator PKS dipastikan hadir dalam acara ini. [pks.id]

posted by @Adimin

Ini Arahan Fraksi PKS kepada Para Kader dan Simpatisan atas Pemberhentian Fahri Hamzah

Jakarta (19/5) – Fraksi PKS DPR RI memberikan arahan untuk para kader dan simpatisan PKS agar senantiasa mengikuti penjelasan pimpinan PKS atas kasus pemberhentian Fahri Hamzah, baik dari keanggotaan PKS maupun kursi Pimpinan DPR RI.

Berikut adalah transkrip wawancara lengkap yang disampaikan oleh Anggota Fraksi PKS DPR RI Almuzzammil Yusuf, di ruang kerja, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (18/5) kepada Humas Fraksi PKS DPR RI.

“Kader kita bisa mengikuti penjelasan pimpinan partai bahwa sejak 1 september 2015, Saudara Fahri Hamzah dipanggil, dinasehati untuk bersikap sesuai dengan harapan kepemimpinan yang baru.

Dari mulai Ketua Majelis Syuro, Wakil Ketua Majelis Syuro, bahkan Presiden PKS sudah menjelaskan hal tersebut, bahkan saat itu Saudara Fahri sudah meng-iyakan (untuk bersikap sesuai harapan partai), semua panjang sekali penjelasannya.

Tapi, ketika kemudian pada Oktober akhir, terjadi sekian pelanggaran sebagaimana yang diamanatkan pimpinan partai, Beliau dipanggil kembali untuk dirotasi sebagai anggota atau pimpinan DPR RI yang lain, dan Beliau saat itu menerima. Tidak membantah.

Tapi, dalam perjalanannya, Beliau meminta sampai 15 Desember, dan partai pun menyetujui. Nah, dari Oktober akhir sampai Desember itu, ternyata terjadi perubahan sikap dari Saudara Fahri,  mulai dari menerima dengan senang hati, tetap berada di partai yang penting, ternyata dia berubah, dia tidak siap, bahkan dia menganggap ini permintaan pribadi dari Ketua Majelis Syuro, dia siapkan lawyer, menghadirkan persidangan, dan sebagainya.

Sebenarnya, yang siap mengatakan siap untuk di-BPDO atau diproses hukum, adalah Saudara Fahri sendiri. Sementara pimpinan partai telah melakukan sesuai prosedur, dialog, memberikan waktu, sehingga mau tidak mau harus ditegakkan disiplin partai. Kedisiplinan partai itu mutlak, ketaatan kepada pemimpin selagi tidak melanggar hal-hal yang disyariatkan. Kita sudah berjanji untuk itu.

Jadi, kader tidak perlu bingung, baca penjelasan itu. Itulah yang sesungguhnya terjadi. Bahwa ada analisa terjadi tekanan dari pihak luar, tekanan politik, atau orang-orang tertentu yang mempengaruhi, saya kira itu klaim-klaim saja untuk mengaburkan substansi yang telah dijelaskan oleh pimpinan partai”

sumber: www.pks.id


posted by @Adimin

Sikap Fraksi PKS Tentang Putusan Provisi Pengadilan Jakarta Selatan Terkait Kasus Sdr. Fahri Hamzah yang Melewati Kewenangannya dan Menyandera Keputusan Politik DPR

Disampaikan oleh Almuzzammil Yusuf (A-93) dalam Sidang Paripurna 17 Mei 2016 

Putusan provisi Pengadilan Perdata (PMH) PN Jakarta Selatan telah mengejutkan karena pengadilan perdata (PMH) telah bertindak lebih dari kewenangannya. Berdasar undang-undang partai politik, UU No. 2 Tahun 2008 dan Perubahannya UU No. 2 Tahun 2011 tidak sama sekali disebutkan bahwa pengadilan PMH merupakan mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik. Para pembentuk UU Parpol sudah menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik baik itu berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran hak anggota partai politik, pemecatan anggota dan lain-lain (Lihat Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011). 

Dalam kasus ini dimana terjadi pemecatan, menurut UU Parpol, institusi yang dapat mengadili adalah Mahkamah Partai, Pengadilan Negeri dan langsung Kasasi ke Mahkamah Agung. Bukan dengan mengajukan ke pengadilan negeri sebagai kasus PMH sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang struktur penyelesaiannya juga berbeda yaitu PN, banding di PT dan Kasasi ke MA. Jadi terdapat dua rezim hukum yang berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang berbeda pula. 

Pembentuk UU Parpol menyadari bahwa penyelesaian perselisihan internal partai politik harus dilakukan dengan cara yang berbeda dengan berbagai pembatasan yang berbeda. Misalnya, mekanisme yang terdapat dalam UU Parpol memberikan batas waktu penyelesaian masing-masing yaitu 60 hari di Mahkamah Partai, 60 hari di PN dan 30 hari di Kasasi MA (Lihat Pasal 32 dan 33 UU Parpol). Dengan demikian penyelesaian perselihan internal partai politik akan diselesaikan dengan cepat karena memang perselisihan jenis ini tidak boleh berjalan panjang karena dapat menyandera proses politik yang memang membutuhkan kepastian segera. 

Pengadilan perdata PMH hanya berwenang sebatas sebagai pengadilan untuk memutus perkara perdata saja. Pengadilan PMH tidak berwenang mengadili materi perkara perselisihan internal partai politik karena substansi perkara perselisihan partai politik merupakan ranah hukum publik. Pengadilan perdata secara tegas memiliki kewenangan yang berbeda, pengadilan perdata tidak dapat menyelesaikan perselisihan internal partai politik karena terdapat aspek hukum yang berbeda antara hak-hak keperdataan pribadi (naturlijk person) dalam hukum perdata dengan hak-hak seseorang sebagai anggota partai politik. Para pihak yang bersengketa dalam perselisihan internal partai politik tidak murni merepresentasikan diri mereka sebagai pribadi kodrati melainkan sebagai recht person menurut Pasal 3 ayat 1 UU 12 Tahun 2011. 

Jika ingin gunakan PMH, gunakan untuk menuntut ganti kerugian saja dan itu bisa dilakukan setelah kasus perselisihan internal parpol-nya diselesaikan.

Jadi putusan pengadilan PMH dalam provisinya kemarin jelas-jelas melewati kewenangannya. Apalagi sampai mencampuri mekanisme kelembagaan di DPR seperti pergantian pimpinan yang jelas menurut UU MD3 berjalan melalui proses politik tanpa perlu putusan pengadilan. Dalam hal partai politik ingin mengganti anggotanya yang duduk sebagai pimpinan DPR maka yang berhak menguji kehendak partai itu forumnya adalah rapat paripurna, tidak terkait dengan putusan pengadilan. 

Untuk itu, DPR melalui tim hukum yang dibentuk berdasarkan Pasal 31 ayat (2) huruf h Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib diatur bahwa “membentuk tim atas nama DPR terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan komisi yang terkait”. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf h tersebut, kami sebagai pimpinan FPKS DPR berhak untuk dilibatkan dan diajak berkonsultasi dalam membicarakan hal dimaksud. 

Tim Hukum tersebut perlu mengkaji untuk mendudukan putusan provisi Pengadilan PN Jaksel terkait Sdr Fahri Hamzah agar tidak mengambil kewenangan DPR yang diatur dalam UU MD3 dan Tatib DPR dalam proses pemberhentian anggota dan atau penggantian jabatan Pimpinan DPR RI. 

Terkait dengan surat FPKS DPR RI perihal usul penggantian Pimpinan DPR atas nama Sdr. Fahri Hamzah, S.E. selaku Wakil Ketua DPR RI, FPKS DPR RI telah melakukan kajian hukum berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan DPR tentang Tata Tertib, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Pada pokoknya FPKS berpandangan bahwa penggantian Pimpinan DPR RI adalah hak Fraksi dan Partai terkait. Gugatan hukum yang dilakukan oleh Sdr. Fahri Hamzah, S.E. hanya berdampak pada statusnya sebagai Anggota DPR RI bukan Pimpinan DPR RI. Untuk melengkapinya kami telah membuat kajian singkat mengenai hal tersebut sebagaimana terlampir dalam “Tinjauan Yuridis FPKS DPR Atas Usul Pemberhentian Sdr. Fahri Hamzah selaku Anggota DPR dan Wakil Ketua DPR.” Kajian ini merupakan satu-kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari surat ini. Melalui Pimpinan DPR RI kami meminta agar Tinjauan Yuridis Fraksi PKS ini disampaikan kepada semua Fraksi di DPR. [pks.id]

posted by @Adimin

Masa Depan Anak Korban Kejahatan Seksual Masih Minim Perhatian

Jakarta (17/5) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah meminta pemerintah untuk juga memperhatikan nasib dan masa depan anak korban kejahatan seksual, tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku.

"Upaya memperjuangkan pemberatan hukuman dan pengenaan pasal berlapis pada pelaku kejahatan seksual pada anak memang baik untuk diberikan sebagai salah satu bentuk penguatan pemberian efek jera kepada pelaku. Namun di saat yang bersamaan pemerintah tak boleh abai pada hak korban kejahatan yang sudah menjadi amanah Undang-Undang namun belum terlaksana," ujarnya, Selasa (17/5/2016).

Menurutnya, korban kejahatan seksual ini meski sudah mengalami kekerasan juga harus pula menghadapi potensi mengalami trauma berkepanjangan dan bahkan seumur hidup.

“Karenanya mereka tak bisa menunggu pelaku kejahatan 'dihukum', tetapi harus sesegera mungkin diberi pengobatan dan atau rehabilitasi baik secara fisik, psikis dan sosial juga pendampingan psikososial sejak awal diketahuinya kasus terjadi hingga pemulihan,” jelasnya.

Sayangnya, menurut legislator yang juga Ketua Bidang Petani, Pekerja, dan Nelayan DPP PKS ini, hak-hak korban belum terpenuhi secara maksimal hingga saat ini, terutama dalam hal mendapat pendampingan dalam pemulihan dan persoalan restitusi.

“Sarana, prasarana untuk menunjang proses rehabilitasi masih terbatas. Begitu pula tenaga pendamping psikososial bahkan sangat sedikit. Padahal anak korban kejahatan seksual ini dalam skala nasional jumlahnya ribuan dan membutuhkan rehabilitasi dan pendampingan secara segera, intens, menyeluruh dan kontinyu sebagaimana diamanahkan dalam pasal 59A ayat 1 Undang-undang no 35 tahun 2014.” paparnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Walikota Padang Ajak Warga Shalat di Awal Waktu

PADANG - Melaksanakan shalat tepat waktu lima kali dalam sehari semalam akan membentuk karakter seseorang. Selain menumbuhkan sikap disiplin, shalat juga akan menanamkan sikap kebersamaan.

Karena itu, Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt Marajo mengingatkan warganya untuk memperhatikan waktu shalat. Sehingga warga dapat melaksanakan shalat di awal waktu. "Ke depan warga agar memerhatikan waktu shalat," kata Mahyeldi, di Masjid Nurul Iman, Jumat (13/5).

Agar warga shalat di awal waktu, Pemerintah Kota Padang telah memulainya dengan memasang pengumuman ajakan kepada warga. Ajakan shalat awal waktu lewat pengeras suara ini dipasang di tiap persimpangan jalan, perkantoran, pasar, serta sejumlah lokasi strategis lainnya. Dengan harapan, begitu warga mendengar ajakan tersebut, warga bersiap-siap untuk bersegera melaksanakan shalat dan meninggalkan segala rutinitas.

Ajakan lewat suara Walikota Padang itu akan terdengar 30 menit sebelum masuknya waktu shalat zuhur dan ashar. Ajakan tersebut berbunyi, "Assalamualaikum ww, kepada kaum muslimin, karyawan dan karyawati Pemerintah Kota Padang. Tiga puluh menit lagi waktu shalat zuhur / ashar akan masuk. Mari kita siapkan diri dan tinggalkan segala aktifitas kita untuk melaksanakan shalat zuhur / ashar secara berjemaah. Sebaik-baik shalat adalah apabila dikerjakan di awal waktu secara berjemaah. Wassalamualaikum ww."

Dikatakan Walikota, ajakan shalat ini terinspirasi saat dirinya berkunjung ke Mabes TNI di Cilangkap, beberapa waktu lalu. Ketika itu, Walikota mendengar langsung ajakan untuk segera melaksanakan shalat yang terdengar dari pengeras suara di Mabes TNI tersebut. "Kita tiru itu dan sikapi. Sehingga kita ingatkan warga untuk perhatikan shalat," ujarnya.

Sementara itu, menjelang memasuki bulan suci Ramadhan, Pemerintah Kota Padang mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga kota. "Mungkin banyak hal yang belum terpenuhi. Untuk itu kami mohon doa agar kami selalu taat dalam aturan dan melaksanakan komitmen yang terbangun sejak sebelumnya," kata Mahyeldi dibenarkan Wakil Walikota, Emzalmi.

Terkait dua tahun kepemimpinan Mahyeldi dan Emzalmi (Mahem), Walikota mengatakan bahwa apa yang dilakukan belum sempurna. "Karena itu kita sempurnakan, kan masih dua tahun," kata Mahyeldi. [humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

Anggota Fraksi PKS Bersih Dari Laporan Kunjungan Kerja Fiktif

Jakarta (12/5) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan dari empat puluh Anggota Fraksi PKS yang dipimpin olehnya, tidak ada satu pun yang melakukan laporan Kunjungan Kerja (kunker) fiktif.

"Alhamdulillah, kami di FPKS sangat concern dengan laporan kunker anggotanya. Bukan saja terpenuhi secara administratif sesuai prosedur dan syarat laporan yang disampaikan oleh Setjen DPR, tetapi juga secara nyata (real) memang Aleg PKS melakukan kunjungan kerja ke dapilnya," kata Jazuli di sela resesnya di Daerah Pemilihan Banten III, Kamis (12/5).

Bahkan, Legislator PKS sejak tahun 2004 ini menilai momen bersama dengan masyarakat tidak hanya terjadi saat reses, tapi juga dalam keseharian, khususnya pada akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu.

"Terkait dugaan kunker fiktif yang ditemukan BPK, saya sudah cek tidak ada laporan atau catatan terkait Anggota FPKS. Jadi FPKS clear!," tegas Anggota Komisi I ini.

Lebih lanjut, Jazuli mengatakan bahwa Pimpinan FPKS sejak awal periode sudah menyampaikan surat resmi kepada seluruh Aleg. Surat tersebut berisi perintah agar menyampaikan laporan reses secara lengkap, selambat-lambatnya satu pekan setelah berakhirnya masa reses.

"Saya sebagai Ketua Fraksi telah memberikan arahan agar seluruh anggota FPKS selalu disiplin dalam membuat laporan kunker reses, paling lambat satu pekan setelah masuk masa sidang. Laporan itu harus sudah terkumpul dan diserahkan pada pihak terkait," tegas Jazuli

Dengan demikian, Jazuli menegaskan kembali bahwa laporan reses FPKS tersebut bukan hanya sebagai bentuk kewajiban administratif atau tanggung jawab konstitusional anggota DPR.

“Tapi, lebih dari itu, laporan ini merupakan amanat bagi seluruh aleg PKS agar semakin khidmat kepada konstituen di daerah pemilihannya masing-masing,” tutup Jazuli.

Diketahui, BPK merilis hasil temuan adanya Kunjungan Kerja fiktif yang terindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp 945 miliar. Hasil temuan tersebut pun telah disampaikan ke pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk diteruskan kepada seluruh fraksi yang ada di DPR. [pks.id]

posted by @Adimin