Pahami Regulasi Secara Utuh Untuk Perlindungan Anak

Bandung (24/7) - Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa menyampaikan bahwa saat ini banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mengetahui regulasi perlindungan anak sangat penting untuk perlindungan anak secara menyeluruh.

"Saya meyakini bahwa orang dewasa tidak dapat melakukan perlindungan anak secara menyeluruh tanpa memahami regulasi yang ada," ujarnya saat memberikan materi di acara Sosialisasi Peraturan Perundangan Perlindungan Anak, di Hotel Nexa, Jl Supratman Bandung, Sabtu (24/7/2016).

Ledia juga menuturkan bahwa dirinya lebih memilih memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2016 dengan menyelenggarakan sosialisasi regulasi terkait perlindungan anak.

"Memperingati hari anak bisa dengan beragam cara ya, sebagai anggota DPR saya melakukannya dengan sosialisasi regulasi terkait perlindungan anak," papar Aleg yang juga Ketua Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan DPP PKS ini.

Dalam acara tersebut, Ledia juga mengapresiasi salah satu narasumber yang menyampaikan pengalamannya tentang perlindungan anak, yaitu istri dari Wakil Walikota Bandung Siti Muntamah Oded.

"Salah satu narasumber yang menyampaikan pengalaman dan best practice adalah istri Wakil Walikota Bandung ibu Siti Muntamah Oded," ucap Ledia.

Diketahui, dalam acara ini turut pula hadir perwakilan dari BP3AKB Jawa Barat, Anggota Legislatif perempuan kota Bandung dan Cimahi, Gabungan Organisasi Wanita Kota Bandung, dan perwakilan organisasi perempuan lainnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Ledia Hanifa: Waspadai Pengebirian Masa Depan Anak Bangsa

Jakarta (23/7) – Dalam rangka memaknai momen Hari Anak Indonesia, Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa mengingatkan pemerintah bahwa ada hal yang sangat urgen di luar masalah kebiri bagi pelaku kejahatan, yaitu kebiri masa depan anak bangsa yang tengah terjadi secara intens di negeri ini.

Menurut Ledia, saat ini anak Indonesia tengah dihantui situasi pengebirian masa depan dari berbagai sudut yang kian meningkat. Misalnya, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, kekerasan pada anak, kejahatan seksual, paparan pornografi semakin mudah ditemui, minimnya keteladanan, hingga kian lemahnya hubungan sosial yang positif baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan keseharian.

“Bahkan, modal sosial kesalehan anak-anak kita yang bisa menempanya menjadi generasi penerus yang berbudi luhur, kini semakin tergerus,” jelas Ledia di Jakarta, Sabtu (23/7/2016).

Di sisi lain, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, hingga kini masih belum mendapat kepastian akan disahkan menjadi Undang-undang. Beberapa pihak memilih untuk merevisi undang-undang perlindungan anak secara lebih komprehensif ketimbang sekedar meresmikan perppu yang lebih dikenal sebagai perppu kebiri itu sebagai Undang-undang.

“Pada dasarnya semua memiliki argumen untuk melindungi anak Indonesia. Hanya tinggal dikaji mana yang bisa memberikan perlindungan maksimal bagi anak Indonesia,” kata Alumnus Master Psikologi Terapan Universitas Indonesia ini.

Karena itu, Ledia berharap ada kebjakan yang bisa diambil pemerintah bersama pihak legislatif yang secara lebih sistematis, simultan dan komprehensif bisa memberikan perlindungan kepada anak Indonesia.

Ledia menguraikan beberapa peraturan perundangan terkait perlindungan anak misalnya belum memasukkan konteks pengasuhan dan ketahanan keluarga yang bisa menjadi pondasi penguatan modal sosial dan modal kesalehan kepribadian anak.

“Kebijakan ramah anak juga belum menjadi bagian dari indikator pembangunan, sementara konsep kota/kabupaten layak anak masih menggunakan ukuran kuantitatif data,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.

Ledia yakin kesadaran untuk menjadikan kebijakan ramah anak sebagai salah satu indikator pembangunan ini dapat meminimalisir pelanggaran hak anak, sementara penegakan hukum yang jelas dan tegas dapat meminimalisir terjadinya kekerasan atau kejahatan pada anak.

“Kalau berorientasi pada yang terbaik bagi anak, kita tak akan mentolerir lagi misalnya, lagu-lagu, iklan, sinetron, film, game, situs, aplikasi, bacaan, komunitas yang mengajarkan pelecehan pada teman, guru dan orangtua, atau yang mengajarkan mudahnya mengumbar amarah, hasad, hasut, iri dan dengki, apalagi yang sampai berisi nilai-nilai kekerasan, porno dan kebebasan yang melanggar norma masyarakat dan nilai agama,” tegas Ledia.

Maka pekerjaan besar ini, kata Ledia, harus benar-benar menjadi perhatian bersama pemerintah, anggota dewan dan masyarakat untuk mewujudkannya. [pks.id]

posted by @Adimin

MSI: Wilayah Perbatasan Harus Jadi Beranda Depan Indonesia

Nunukan (23/7)- Wilayah-wilayah, baik darat maupun laut, yang berbatasan dengan negara lain mesti diperlakukan sebagai beranda depan wilayah Indonesia.

"Selayaknya halaman depan, mestinya segala yang membuat dia indah di mata tetangga harus diperhatikan," kata Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman saat mengunjungi wilayah perbatasan RI dengan Kerajaan Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Sabtu (23/7).

Menurut Sohibul, ada cara pandang yang salah dari beberapa era pemerintahan Indonesia selama ini yang menyebut wilayah perbatasan sebagai wilayah terluar Indonesia. Menurutnya, kata 'wilayah terluar' mempengaruhi kebijakan pembangunan wilayah perbatasan.

"Hal ini membuat wilayah perbatasan menjadi bagian paling terakhir dalam perhatian pembangunan, tetapi kalau disebut beranda atau halaman depan, maka perbatasan akan dibangun sebagai bagian terbaik bangsa ini," tutur Sohibul dalam rangka kunjungan untuk konsolidasi partai tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Asmin Laura Hafid yang turut mendampingi Sohibul Iman, menitipkan beberapa hal untuk diperjuangkan PKS di pemerintah pusat.

"Yaitu peningkatan keamanan perbatasan, infrastruktur informasi dan komunikasi, kewarganegaraan ganda dan infrastruktur fisik lainnya," tutur Asmin.

Sohibul Iman yang juga disertai oleh Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almashary dan Anggota Komisi III Aboebakar Alhabsyi berjanji memperhatikan permintaan tersebut dan memperjuangkan untuk kebaikan wilayah perbatasan di Pulau Sebatik, Kaltara. [pks.id]

posted by @Adimin

Dongkrak Suara di 2019, PKS Restrukturisasi Kepengurusan Se-Sulawesi

Jakarta (23/7)- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mestrukturisasi kepengurusan partainya di tingkat Dewan Pimpinan Ranting (DPRa) se Sulawesi. Strukturisasi itu untuk penyegaran kepengurusan sehingga menghasilkan kerja yang lebih efektif sesuai target politik partai.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman yang meluncurkan langsung program strukturisasi tersebut mengatakan, program tersebut bertujuan untuk peningkatan suara PKS pada pemilu akan datang di Sulawesi.

"Ini program yang baik. Harapannya dengan program ini suara PKS di Sulawesi akan meningkat signifikan di banding Pemilu sebelumnya,” kata Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/7) malam.

Peluncuran program strukturisasi tersebut dihadiri para pimpinan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan anggota legislatif PKS se-Sulawesi.

Sohibul mengemukakan, jika dalam Pemilu 2014 lalu PKS berhasil menempatkan dua wakilnya di DPR pusat, maka dengan program ini diharapkan bisa meningkat menjadi delapan kursi DPR.

Selain itu, dengan program ini juga diharapkan dapat terekrut satu juta lebih kader baru di Sulawesi.

“Dengan tambahan satu juta kader baru diharapkan kerja-kerja khidmat PKS untuk rakyat Sulawesi akan lebih masif dan terasa gregetnya di masyarakat Sulawesi,”terang Sohibul Iman.

Wakil ketua DPR RI periode sebelumnya ini juga mengimbau seluruh pengurus, anggota dewan dan kader PKS untuk mengubah pola pendekatan dari mobilisasi politik menuju partisipasi politik.

"Mobilisasi politik bercorak top down, sedangkan partisipasi politik bercorak bottom up. Kita berikan ruang kebebasan berkreasi agar tercipta situasi partisipatoris, namun tentu saja ada batas nomatifnya", tambah Sohibul Iman.

Sementara itu Ketua Wilayah Dakwah (Wilda) Sulawesi DPP PKS. Cahyadi Takariawan menyatakan, program strukturisasi DPRa ini merupakan kelanjutan dari program strukturisasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Sulawesi.

Menurut dia, saat ini di seluruh wilayah Sulawesi PKS sudah memiliki struktur di tingkat kecamatan (DPC) sebanyak 98 persen dari 1.008 kecamatan yang ada di Sulawesi.

“Dua persen sisanya insya Allah akan diselesaikan sebelum Pemilu 2019 mendatang,”terang Cahyadi.

Dalam acara peluncuran itu, seluruh pimpinan wilayah PKS se-Sulawesi menandatangani kesepakatan dan janji untuk merealisasikan program strukturisasi DPRa tersebut. Penandatangan dilakukan di hadapan Presiden PKS dan Ketua Wilda Sulawesi. Dengan program ini diharapkan sebelum Pemilu 2019, PKS sudah memiliki struktur di 10.491 kelurahan di seluruh Sulawesi. [pks.id]

posted by @Adimin

Hidayat: Semangat Menangkan Ramadhan Harus Dihadirkan untuk Hadapi Pilkada

Jakarta (22/7) - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan Ramadhan yang telah berlalu seharusnya menyisakan semangat para kader dakwah terlatih untuk bersabar, termasuk terlatih untuk menghadapi pemilihan kepala daerah satu ke pemilihan kepala daerah yang lain.

"Kader dakwah harus terlatih dari pilkada satu ke pilkada lainnya. Semangat bahwa umat Islam menang itu harus ada, seperti Ramadhan yang telah kita menangkan. Di bulan Syawal ini seharusnya ada peningkatan, semangat Syawal perlu dibawa dalam peningkatan pribadi dan jamaah. Sebab kita ini adalah partai politik bukan organisasi masyarakat yang tidak perlu parliamentary threshold, " kata Hidayat dalam agenda Silaturahim Syawal yang dihadiri Dewan Pengurus Tingkat Wilayah (DPTW) se-Banten-DKI Jakarta-Jawa Barat (Banjabar) di MD Building Jakarta Selatan, Kamis (21/7).

Dalam menghadapi pilkada, Hidayat menilai partai dakwah harus menanamkan kadernya untuk menanamkan ruh Fatahillah dalam memenangkan Jayakarta (Jakarta dulu.red). "Ruh Fatahillah bisa kita dijadikan acuan untuk ummat Islam dalam memenangkan pilkada di Jakarta dan Indonesia. Dari kita, umat Islam sudah terbentuk Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) yang mengadakan konferensi pers beberapa waktu lalu. Mereka bahu-membahu untuk menyatukan umat Islam Jakarta," ujar Hidayat.

Hidayat menganggap hanya masyarakat individualis saja yang tidak bisa memanfaatkan modal berjamaah untuk dijadikan faktor kemenangan.

"Berjamaah adalah salah satu modal kita. Jadi nanti PKS tidak perlu berubah jadi PKSS alias Partai Keadilan Sejahtera Sekali," seloroh Hidayat yang mengundang tawa hadirin.

Dalam agenda kedua ini, Hidayat menekankan bahwa Halal bi Halal merupakan bagian dari tradisi Indonesia yang tidak perlu diharamkan sebab itu adalah hal yang baik dan perlu dijaga. Sebab, katanya, agenda tersebut adalah halal bi halal bukan haram bi haram.

Diketahui pada agenda pertama ia mengungkapkan bahwa para ulama dahulu di Indonesia berpuasa itu saling mendoakan saling menyemangati agar menjadi 'minal aidin wal faizin', bukan cuma sekadar 'kembali' dari pulang kampung, kembali lagi ke bulan syawal, tapi kembali untuk menang. Peluang untuk menghadirkan kemenangan-kemenangan kedepan sangat terbuka, mulai dari Pilgub hingga Pilkada. [pks.id]

posted by @Adimin

Kader PKS Tak Boleh Merasa Paling Baik

Jakarta (22/7) - Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri menjelaskan bahwa seorang kader PKS tidak boleh merasa dirinya yang paling baik. Kader PKS harus bekerja bersama dengan seluruh elemen masyarakat untuk berkhidmat untuk rakyat.

"Jangan kita berpikir nikmat dakwah ini milik kita saja. Sekian miliar manusia beriman tapi Allah berikan kenikmatan dalam barisan dakwah salah satunya ke kita. Tapi tidak boleh kita merasa kita yang terbaik, kita yang sudah berkontribusi, bahwa saya yang paling baik, saya yang menjadikannya baik. Pikiran itulah awal dari kehancuran orang itu sendiri," ungkapnya saat memberikan tausyiah kepada ratusan kader PKS se Banten, Jakarta, Jawa Barat (Banjabar), Kamis lalu (22/7/2016).

Salim menegaskan bahwa kehebatan-kehebatan yang mungkin dilakukan bukanlah dari individu melainkan datang dari Allah swt. Maka kader PKS semestinya harus semangat berlomba-lomba dalam kebaikan dengan orang lain.

"Yang membuat seseorang itu membawa hidayah bukan kehebatan dia tapi Allah yang bukakan hati si fulan. Ga boleh klaim kita yang paling bagus. Banyak yang diluar sana berbuat banyak kebaikan juga. Mari bangkitkan semangat, jangan kalah kebaikannya sama yang lain," tegasnya.

Pria yang akrab disapa Habib Salim ini juga mengingatkan bahwa PKS berdiri bukanlah mencari kursi (jabatan, red), melainkan mencari ridho Allah.

"Ketika kita proklamirkan bahwa kita PKS, bukan mau cari kursi. Tapi ini dakwah, mencari keridhoan Allah dengan berkhidmat untuk rakyat. Semua kita tau partai harus berkuasa, harus menang. Tapi niat yang pertama itu harus diwujudkan, karena mencintai islam," tuturnya.

Menutup sambutannya, Salim juga mengimbau kepada seluruh kader untuk kembali membersihkan niat dan amal agar Allah mau memberikan keberkahan kepada barisan dakwah PKS.

"Kalau keberkahan itu muncul, semuanya berasa nikmat. Allah berikan ini pada generasi awal. Allah berikan juga pada mereka yang hatinya benar-benar cinta kepada Allah dan Rasul. Bersihkan hati, mari tumbuhkan cinta kepada saudara, saling mendoakan. Cinta kepada mereka yang susah. Selalu berbuat dari apa yang kita miliki untuk rakyat," pungkasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Fraksi PKS: Setop Impor Jeroan Sapi!

Jakarta (21/7) – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Hermanto meminta pemerintah untuk menyetop impor jeroan sapi dari luar negeri. Sebab, Hermanto menilai kebijakan ini sebagai langkah mundur pemerintah di sektor pertanian dan perdagangan. 

“Impor Jeroan itu merugikan peternakan rakyat, berdampak negatif terhadap kesehatan serta dapat merendahkan martabat bangsa karena pada kenyataannya jeroan sapi di luar negeri dikonsumsi sebagai pakan ternak dan hewan peliharaan,” ujar Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7). 

Prinsipnya, Fraksi PKS setuju dengan rencana pemerintah untuk menurunkan harga daging sapi hingga mencapai Rp. 80.000 per kilogram. Namun, bukan dengan cara mengimpor jeroan yang diharapkan menjadi substitusi bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak dapat membeli daging sapi. 

“Artinya masyarakat digiring untuk mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Tentu ini cara berfikir jangka pendek dan bukan terobosan kebijakan yang diharapkan untuk mengatasi gejolak kenaikan harga daging sapi,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini. 

Oleh karena itu, Fraksi PKS menawarkan solusi untuk mengatasi fenomena kenaikan harga daging sapi yang terus merangkak naik. Yaitu, dengan mendorong pemerintah untuk melanjutkan program swasembada daging sapi, pengembangan peternakan rakyat, dan memperbaiki sisi permintaan (demand) dari masyarakat. 

“Kebijakan yang digulirkan harus kompehensif, yaitu tidak hanya sisi supply-nya saja yang dibenahi, tapi demand-nya juga perlu diperhatikan. Misalnya, adanya beragam substitusi daging sapi yang sehat dan bergizi, seperti daging ayam, telur atau komoditas lainnya. Atau program diversifikasi melalui swasembada protein karena sumber protein bukan hanya dari daging sapi tetapi juga bisa dari ikan atau lainnya,” ujar Hermanto. 

Dalam hal perbaikan dari sisi demand, Fraksi PKS mengambil contoh perilaku konsumen, misalnya, saat datangnya bulan Ramadan. Seharusnya terjadi penurunan konsumsi karena puasa, namun demand daging malah meningkat. 

“Kementerian Pertanian dapat bekerjasama dengan MUI misalnya, untuk menyadarkan masyarakat dalam menghadapi datangnya bulan Ramadhan, sehingga sisi demand (permintaan) akan daging sapi juga menjadi lebih baik,” tutup Hermanto. [pks.id]

posted by @Adimin

Halal Bi Halal Warisan Ulama, Tradisi Islam di Indonesia

Jakarta (21/7) - Halal bi Halal menjadi tradisi tahunan umat Islam Indonesia setelah selesai bulan Ramadhan. Rutinitas silaturahmi tahunan ini bukti warisan ulama untuk keutuhan negara Republik Indonesia.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menuturkan, halal bihalal pertama kali terinisiasi ketika Presiden RI pertama Soekarno meminta masukan kepada KH Wahab Hasbullah tentang membangun persatuan di tengah kondisi kekacauan politik nasional yang mengancam keutuhan Indonesia.

"Kepada Soekarno, KH Wahab bilang kalau dibuat silaturahmi, biasa saja itu. Buatlah halal bi halal. Setelah itu Soekarno mengumpulkan para ulama dan partai politik, terjadilah halal bi halal," ujar Hidayat dalam Halal Bihalal 'Silaturahmi Syawal' di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (21/7/2016).

Tidak berhenti sampai di situ. Hidayat menuturkan para ulama juga menciptakan satu istilah yang memberi semangat perjuangan dan kemenangan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam.

Kalimat 'minal aidin wal faizin', lanjut wakil ketua MPR ini, diciptakan oleh para ulama dengan kandungan makna yang sangat dalam.

"Para ulama dahulu di Indonesia berpuasa itu saling mendoakan saling menyemangati agar menjadi 'minal aidin wal faizin', bukan cuma sekadar 'kembali' dari pulang kampung, kembali lagi ke bulan syawal, tapi kembali untuk menang. Peluang untuk menghadirkan kemenangan-kemenangan kedepan sangat terbuka, mulai dari Pilgub hingga Pilkada," jelasnya.

Hidayat juga mengatakan, halal bihalal yang dilakukan PKS menunjukkan PKS berada dalam bagian masyarakat Islam Indonesia. Sebab tradisi tersebut hanya ada di Indonesia.

"Sekarang halal bihalal, bukan konteks bidah atau tidak bidah, ini tradisi Islam di Indonesia. Ini asbabul wurudnya sunnah hasanah," pungkas Hidayat. [pks.id]

posted by @Adimin

Tiga Pesan PKS Untuk Kepala BNPT

Jakarta (21/7) - Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP PKS Almuzzammil Yusuf mengucapkan selamat kepada Komjen Suhardi Alius yang telah dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain itu, ia menyampaikan tiga pesan kepada mantan Kabareskrim tersebut.

“Selamat kepada Pak Suhardi sebagai Kepala BNPT baru. Kami mendoakan semoga Bapak dapat menjaga kepercayaan Presiden dan rakyat Indonesia untuk memberantas tindak pidana terorisme, ” ujar Muzzammil di Jakarta, Kamis (21/7).

Muzzammil menegaskan PKS mendukung pemberantasan terorisme di Indonesia yang dipimpin oleh BNPT.

“PKS mendukung penanggulangan terorisme yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan tidak melanggar konstitusi serta hak asasi manusia,“ tegasnya

Untuk itu Muzzammil berpesan pemberantasan terorisme dilakukan dengan pendekatan humanis dan tidak ada lagi kasus salah tangkap dan salah tembak dalam pemberantasan terorisme.

“Pesan pertama, kami berharap dibawah kepemimpinan beliau tidak ada lagi kasus salah tangkap dan salah tembak yang mengakibatkan adanya korban nyawa dan luka-luka. Karena tindakan itu malah kontrapoduktif dan memicu kemarahan masyarakat,” terangnya

Kedua, Muzzammil berpesan agar tidak terulang kembali pemblokiran terhadap beberapa situs dakwah yang diajukan BNPT ke Kemenkominfo tanpa konfirmasi dan klarifikasi pemilik website dan tokoh agama.

“Pemblokiran situs yang dianggap menyebarkan paham radikal tanpa konfirmasi dan klarifikasi jelas merupakan tindakan sewenang-wenang. Perlu lebih hati-hati. Undang para ahli, tokoh agama, ormas Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan apakah kontennya memang bertentangan dengan ajaran Islam,” paparnya.

Ketiga, menurut Muzzammil, pemberantasan terorisme harus independen dan menjaga harkat dan merabat bangsa dan negara Indonesia.

“Tidak boleh pemberantasan kasus terorisme karena adanya pesanan atau tekanan asing atau siapapun. BNPT harus memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menjaga marwah bangsa dan negara Indonesia.” tegasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

PKS Punya Tiga Harapan Untuk Komisioner KPI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sembilan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia telah terpilih dalam pemungutan suara di Komisi I DPR. Rencananya hasil itu akan disahkan pada Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/7/2016).

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengucapkan selamat dan menaruh harapan besar terhadap para Komisioner terpilih untuk mengoptimalkan peran KPI sesuai kewenangan yang dimiliki dalam menghadirkan siaran informasi publik yang berkualitas dan mencerdaskan bangsa.

"Selamat kepada para komisioner terpilih. Selamat bekerja dan berkarya untuk menghadirkan siaran informasi publik yang berkualitas dan mencerdaskan bangsa," kata Jazuli melalui pesan singkat, Rabu (20/7/2016).

Anggota Komisi I yang turut menguji kelayakan anggota KPI selama dua hari ini menyakini bahwa yang terpilih adalah orang-orang yang terbaik dan memiliki kapasitas dan komitmen.

"Kami tidak meragukan kapasitas dan komitmen sembilan komisioner terpilih. Hanya saja itu semua harus dibuktikan dalam kinerja kelembagaan KPI yang makin bermakna bagi dunia penyiaran publik," harapnya.

Pertama, KPI harus benar-benar dapat menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak, benar, dan berkualitas.

Kedua, KPI harus ikut menghadirkan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.

Ketiga, KPI harus proaktif dalam mendorong dan responsif merespon dan mengontrol pengaduan atas penyelenggaraan dan isi siaran yang tidak sesuai dengan misi siaran yang berkarakter dan mencerdaskan publik.

"Ingat kehadiran KPI merupakan wakil negara (kuasi negara) untuk mewujudkan tatakelola penyiaran publik yang profesional dengan isi siaran yang sejalan dengan pencapaian tujuan nasional dan pembentukan karakter bangsa," pungkas Jazuli. [pks.id]

posted by @Adimin

Fraksi PKS Berikan Catatan Terhadap Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2015

Jakarta (21/7) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI memberikan beberapa catatan penting terhadap keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertangungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam ketika membacakan pandangan Fraksi PKS terhadap keterangan pemerintah mengenai RUU Tentang Pertanggung Jawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015 dalam Rapat Paripurna DPR ke 33 Masa Persidangan V TS 2015-2016, Rabu (21/7).

“Fraksi PKS mengapresiasi kerja keras Pemerintah selama tahun 2015. Angka kemiskinan ketimpangan dan pengangguran sudah menunjukkan tren penurunan, walaupun masih jauh dari optimal,” kata Ecky.

Secara umum, Fraksi PKS memandang bahwa kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2015 kurang memuaskan, sehingga berdampak pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1.

“Fraksi PKS memandang bahwa kualitas akuntabilitas keuangan Negara juga mengalami penurunan. Hal ini tercermin dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/qualified opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 dengan peningkatan temuan permasalahan menjadi 6, sedangkan permasalahan LKPP tahun 2014 hanya 4,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini.

Opini atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) juga tidak mengalami perbaikan. Opini atas LKKL yang merupakan elemen utama LKPP, menunjukkan jumlah LKKL yang memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terus menurun menjadi 56 pada tahun 2015 (dari 65 pada tahun 2013 dan 62 pada tahun 2014).

“Jumlah LKKL yang mendapat opini “Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)” atau “Disclaimer” mecapai 4 KL. Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk terus meningkatkan penyajian 29 LKKL yang belum memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Ecky. [pks.id]

posted by @Adimin