Keterlibatan Ormas Islam Perlu Diapresiasi dalam Pembahasan RUU Prioritas Prolegnas 2016

Jakarta (28/7) – Wakil Ketua Bidang Pembinaan Umat DPP PKS Nurhasan Zaidi mengapresiasi keterlibatan ormas-ormas Islam kepada Fraksi PKS DPR RI dalam rangka pembahasan 40 (empat puluh) RUU Prioritas Prolegnas 2016, khususnya yang menyangkut persoalan Keumatan.

Hal itu disampaikan Nurhasan pasca terselenggaranya Diskusi Publik ‘Isu Strategis Keumatan dalam Prolegnas 2016’ yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI yang mengundang pimpinan ormas-ormas Islam, Rabu (27/7).

“Apresiasi atas kehadiran para ulama dan masyarakat muslim sebagai sebuah sikap positif keberpihakannya terhadap PKS untuk memperjuangkan RUU khususnya yang berkaitan dengan masalah Umat Islam,” jelas Nurhasan.

Anggota Komisi VI DPR RI ini pun juga berharap dengan adanya forum silaturahim ini dapat menjadi wadah perjuangan agar senantiasa terus mengikuti perkembangan terkini, terlebih yang diperjuangkan Fraksi PKS di parlemen. “Sehingga beban umat ini tidak hanya milik PKS semata. Tetapi, juga umat Islam di Indonesia secara keseluruhan,” jelas Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PUI ini.

Oleh karena itu, Nurhasan berharap setelah diselenggarakannya diskusi publik, para ormas Islam yang hadir diharapkan dapat terus menjalin komunikasi dan silaturahim kepada PKS, baik dalam hal-hal yang menyangkut isu-isu tertentu atau yang menyangkut regulasi di ranah parlemen.

“Masalah keumatan yang ada di parlemen, adalah masalah bersama Umat Islam. Fraksi PKS menyadari tidak mungkin memperjuangkan ini sendirian. Oleh karena itu, dukungan, serta doa dari para ulama sekalian sangat kita butuhkan karena kerja-kerja keumatan akan lebih ringan jika ditanggung bersama,” tutup Wakil Sekjend MUI Bidang Ukhuwah ini

Diketahui, para pimpinan Ormas Islam yang hadir di antaranya adalah Fahmi Salim (MIUMI), Mohammad Emmis Anwar (Al-Ittihadiyah), Umsu Husin (PP Al-Irsyad), Aay Muhammad Furkon (Persis), Khairan M Arif (IKADI), Jaffar Shiddiq (FPI), Nazar Haris (PUI), Hadi (BKPRMI), Jamiatul Khair, Asy-Syafi’iyah, PP Salimah, dan Al-Irsyad Al-Islamiyah. [pks.id]

posted by @Adimin

Isu Keumatan, PKS Gandeng Ormas Islam Terlibat dalam RUU Prolegnas 2016

Jakarta (27/7) – Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran pimpinan para ormas Islam dalam Diskusi Publik “Isu Strategis Keumatan dalam Prolegnas 2016” yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI, Rabu (27/7).

Rasa syukur itu terungkap sebab menurut Salim dengan hadirnya para ormas Islam ini menandakan adanya sebuah kerjasama untuk membahas persoalan keumatan, khususnya yang berkaitan dengan 40 RUU Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016.

“Amanat Munas PKS 2015-2020 Berkhidmat untuk Rakyat. Kita ingatkan untuk tidak sekadar retorika saja, tidak tagline saja. Tapi, buktikan. Oleh karena itu, Kebersamaan merupakan keniscayaan. Tanpa ada bergandengan tangan, kita sebagai umat, partai, dan bangsam tidak akan mewujudkan yang kita impikan,” pesan Salim Segaf Aljufri di depan puluhan pimpinan ormas Islam di Ruang Pleno Fraksi PKS.

Salim menyadari dalam persoalan sosial di masyarakat, tidak ada satu pun yang sama. Masing-masing memiliki perbedaan, baik dari sudut cara pandang maupun sikap. “Tapi, yang kita cari adalah titik temu. Apa yang bermanfaat untuk bangsa dan masyarakat, kita sama-sama perjuangkan. Dan tanpa dukungan dari masyarakat itu, Partai Keadilan Sejahtera bukanlah apa-apa,” lirih Menteri Sosial era Presiden SBY 2009-2014 ini

Salim berpesan agar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat menjadi rumah bersama untuk menyampaikan segala persoalan melalui Hari Aspirasi yang telah dibentuk oleh Fraksi PKS DPR RI.

“Senang saya dengan acara ini, sehingga jika terjadi sesuatu hal atas suatu RUU, kita semua sudah tahu. Tidak apa-apa, PKS kalah voting, yang penting umat sudah tahu bahwa keberpihakan PKS telah jelas terhadap undang-undang, khususnya yang menyangkut Umat Islam,” tutur Doktor Syariah Madinah University, Arab Saudi ini.

Diketahui, para pimpinan Ormas Islam yang hadir di antaranya adalah Fahmi Salim (MIUMI), Mohammad Emmis Anwar (Al-Ittihadiyah), Umsu Husin (PP Al-Irsyad), Aay Muhammad Furkon (Persis), Khairan M Arif (IKADI), Jaffar Shiddiq (FPI), Nazar Haris (PUI), dan sebagainya. [pks.id]

posted by @Adimin

Ini PR Kabinet Kerja Jilid II

Jakarta (27/7) - Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP PKS Almuzzamil Yusuf berharap bahwa kabinet kerja yang baru memiliki Pekerjaan Rumah (PR) untuk menyelesaikan permasalahan substansial yang terjadi di Indonesia, khususnya bagi masyarakat kecil.

"Tapi bagi publik substansinya adalah pemerintahan harus lebih baik. Bagi masyarakat kecil ukurannya lebih kuantitatif lagi, bagaimana lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk publik, serta bagaimana menciptakan rasa aman bagi masyarakat," ungkapnya saat dihubungi, Rabu (27/7/2016).

Menurutnya, reshuffle yang menjadi hak prerogatif Presiden RI ini terjadi bisa dengan berbagai pertimbangan, seperti banyaknya koalisi baru dan bagi-bagi jabatan.

"Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Bisa karena pertimbangan koalisi baru dan bagi-bagi jabatan," ujar Muzzamil.

Dirinya juga berharap semoga Kabinet Kerja Jilid II ini mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia.

"Oleh karena itu kita wait and see saja. PKS sebagai oposisi loyal akan terus mencermati kinerja kabinet. Semoga para Menteri yang baru masuk atau di posisi yang baru ini bisa berbuat lebih baik untuk kemajuan, keadilan, kesejahtraan Indonesia," pungkasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Kabinet Hasil Reshuffle Harus Lebih Pro-Dhuafa

Jakarta (27/07) – Menyambut reshuffle kabinet yang diumumkan Presiden Joko Widodo hari ini, Partai Keadilan Sejahtera menitip pesan agar pemerintah menguatkan fokus pada upaya memeratakan pembangunan, mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki ketimpangan ekonomi secara signifikan.

“Hampir dua tahun terakhir ini, strategi pembangunan ekonomi lebih memihak pada kalangan pengusaha (pro-business), tapi kurang memihak kalangan dhuafa (pro-poor). Tidak heran jika indikator kesejahteraan rakyat terus menurun, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi meningkat. Semoga tim ekonomi baru lebih bersikap adil dalam membuat kebijakan, “ kata Presiden PKS Dr. Sohibul Iman kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/7).

Secara khusus, Sohibul mengingatkan Presiden Jokowi dan tim ekonominya untuk tidak lagi menambah utang negara serta konsisten memberi suku bunga yang kompetitif bagi usaha kecil dan menengah.

Sohibul berharap anggota tim ekonomi baru yang dikomandani Darmin Nasution bisa memberikan optimisme bagi perekonomian Indonesia yang dua tahun ini kurang baik kinerjanya, “Ibarat tim bola, sekarang tim ekonominya sudah diisi pemain bintang, tinggal Presiden sebagai pelatihnya apakah mampu secara efektif memimpin dan mengarahkan permainan," kata Sohibul.

Sohibul mengajak semua pihak menghormati keputusan Presiden RI Joko Widodo merombak kabinetnya.

“Kita hormati keputusan Presiden Joko Widodo, karena itu memang hak prerogratif beliau. Kalau dilihat dari beberapa nama yang masuk, reshuffle kali ini lebih fokus pada upaya perbaikan ekonomi yang selama ini memang menjadi sorotan publik. Semoga tim ekonomi yang baru dapat bekerja lebih baik dari sebelumnya," tutur Sohibul. [pks.id]

posted by @Adimin

Hari Aspirasi, Implementasi Visi Pejuang Politik PKS di Parlemen

Jakarta (25/7) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan Hari Aspirasi adalah bagian dari implementasi dari visi Pejuang Politik yang menjadi landasan bekerja PKS di dalam parlemen. Menurut Jazuli, aktivitas para Kader PKS di Parlemen tidak boleh hanya sebatas Pekerja Politik yang tidak memiliki visi besar tentang Keumatan, Kerakyatan, dan Nasionalisme Indonesia.

“Oleh karena itu, Fraksi PKS DPR RI telah meresmikan Hari Aspirasi pada 17 November 2015 silam, dan telah dikokohkan menjadi agenda kolektif Fraksi PKS di seluruh Indonesia pada Legislator Summit Mei 2016 silam. Itulah visi Pejuang Politik untuk memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai bukti PKS hadir di tengah pergulatan masalah masyarakat,” tegas Jazuli dalam memberikan sambutan peresmian Hari Aspirasi di DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/7).

Ditambahkan Jazuli, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Hari Aspirasi untuk lebih responsif memperjuangkan kepentingan rakyat. Pertama, dari sisi penerimaan dan penyerapan aspirasi; kedua, dari sisi isi (content) aspirasi untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang; ketiga, tindak lanjut pengawalan aspirasi tersebut, baik dikemas dari sisi media maupun advokasi di pihak yang berwenang.

“Alhamdulillah. Dari aspirasi yang masuk ke Fraksi PKS, banyak mendapat respon positif. Pernah kami perjuangkan aspirasi masyarakat Nias yang sering byar-pet soal listrik. Saat itu juga, kami langsung telpon Kepala PLN Wilayah Sumatera Utara, dan besoknya, alhamdulillah, langsung kembali menyala. Ini membuktikan bahwa PKS responsif menangani persoalan masyarakat tanpa memandang suku, agama, dan ras,” tegas Wakil Rakyat DPR RI 3 Periode ini.

Diketahui, peresmian Hari Aspirasi ini juga dihadiri oleh Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi, Wakil Ketua DPR RI Triwisaksana, dan seluruh pengurus DPC PKS se-DKI Jakarta.

“Oleh karena itu, saya punya keyakinan partai pemenang pemilu nantinya adalah partai yang selalu hadir di tengah masyarakat. Dan dengan Hari Aspirasi ini, kita berharap masyarakat akan terbuka hatinya bahwa PKS adalah satu-satunya partai yang serius memperjuangkan kepentingan publik,” tegas Jazuli. [pks.id]

posted by @Adimin

Kader PKS Harus Tingkatkan Kepercayaan Publik

Jakarta (26/7) - Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri menegaskan kepada seluruh kader PKS, terutama Anggota Legislatif, untuk semangat meningkatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat untuk partai politik, terutama PKS. Hal ini tidak lepas dari trust masyarakat terhadap politik yang semakin menurun sehingga banyak muncul calon independen.

"Senang maupun tidak senang kondisi masyarakat ini kepercayaan partai politik kepada anggota dewan bukannya semakin meningkat malah semakin menurun," ujarnya saat memberikan pengarahan kepada Anggota Legislatif (Aleg) PKS se-Sumatera Barat di Jakarta, Ahad (24/7/2016).

Salim juga mengimbau kepada seluruh Aleg PKS yang datang untuk terus memperhatikan prioritas dalam menggunakan anggaran negara.

"Bahkan dalam hal-hal tertentu tidak perlu Studi Banding. Kita tinggal lihat di google negara-negara berhasil apa yasudah dipraktikkan saja disini. Saya ingin Aleg PKS terdepan untuk bagaimana menjajak penghematan negara untuk hal yang lebih penting," ucapnya.

Salim juga mengimbau seluruh Aleg PKS untuk menata skala prioritas kegiatan pemerintahan, dan terdepan mengentaskan masalah-masalah sosial.

"Melakukan yang namanya skala prioritas, apa yang didahulukan. Kita hampir mendekati 70 tahun bangsa ini merdeka, tetapi untuk mencapai negeri yang sejahtera masih jauh. Saya berharap anggota dewan kita terdepan menyelesaikan masalah-masalah sosial, kemiskinan dan lain-lain.

Tidak hanya itu, Salim juga mengimbau kepada seluruh Aleg yang memiliki ide brilian untuk kesejahteraan rakyat agar berjuang mewujudkannya.

"Tetapi yang saya prihatin juga adalah briokrat kita selalu mengatakan kalau muncul ide-ide baru, dia akan mengatakan anggaran berbasis kinerja, ada anggaran ada programnya. Tidak ada dalam program maka tidak ada anggarannya. Padahal bisa saja dalam perjalanan muncul ide-ide bagus, tapi kenapa harus menunggu 5 tahun? Saya berharap anggota dewan kita (terutama PKS) muncul ide bagus yang brilian, dia duduk dengan pemerintah pusat maupun daerah," ujar Salim. [pks.id]

posted by @Adimin

Tips Presiden PKS: 3K agar Peran Dirasakan Masyarakat

Balikpapan (24/7) - Kader dan simpatisan PKS diminta terus melakukan kerja nyata berkhidmat untuk rakyat. Agar perannya dirasakan masyarakat, setiap kader harus memperhatikan 3K.

"Setiap kader PKS harus memperhatikan 3K supaya perannya dirasakan oleh masyarakat," ujar Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam halal bihalal kader dan simpatisan PKS Kalimantan Timur di Balikpapan, Ahad (24/7). 

Yang pertama, menurut Sohibul Iman, adalah Kreatif. "Banyak hal yang bisa dilakukan dengan kreatifitas," ucapnya.

Kedua, lanjut dia, Koneksi. Menurutnya, setiap kader PKS harus membangun koneksi dengan semua elemen bangsa, lintas parpol, ormas, suku, agama, pemerintah, keamanan dan pertahanan.

"Ketiga, kolaborasi. Bersama semua elemen tersebut agar dibangun kolaborasi sehingga khidmat kepada masyarakat bisa lebih terasa," imbuhnya.

Wakil ketua MPR periode 2009-2014 ini juga menyampaikan pesan agar kader terus meningkatkan khidmat kepada masyarakat pasca Ramadhan yang telah berlalu.

"Berkhidmat kepada rakyat, setiap saat sepanjang hayat," pungkasnya disambut takbir oleh seluruh peserta. [pks.id]

posted by @Adimin

Pahami Regulasi Secara Utuh Untuk Perlindungan Anak

Bandung (24/7) - Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa menyampaikan bahwa saat ini banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mengetahui regulasi perlindungan anak sangat penting untuk perlindungan anak secara menyeluruh.

"Saya meyakini bahwa orang dewasa tidak dapat melakukan perlindungan anak secara menyeluruh tanpa memahami regulasi yang ada," ujarnya saat memberikan materi di acara Sosialisasi Peraturan Perundangan Perlindungan Anak, di Hotel Nexa, Jl Supratman Bandung, Sabtu (24/7/2016).

Ledia juga menuturkan bahwa dirinya lebih memilih memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2016 dengan menyelenggarakan sosialisasi regulasi terkait perlindungan anak.

"Memperingati hari anak bisa dengan beragam cara ya, sebagai anggota DPR saya melakukannya dengan sosialisasi regulasi terkait perlindungan anak," papar Aleg yang juga Ketua Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan DPP PKS ini.

Dalam acara tersebut, Ledia juga mengapresiasi salah satu narasumber yang menyampaikan pengalamannya tentang perlindungan anak, yaitu istri dari Wakil Walikota Bandung Siti Muntamah Oded.

"Salah satu narasumber yang menyampaikan pengalaman dan best practice adalah istri Wakil Walikota Bandung ibu Siti Muntamah Oded," ucap Ledia.

Diketahui, dalam acara ini turut pula hadir perwakilan dari BP3AKB Jawa Barat, Anggota Legislatif perempuan kota Bandung dan Cimahi, Gabungan Organisasi Wanita Kota Bandung, dan perwakilan organisasi perempuan lainnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Ledia Hanifa: Waspadai Pengebirian Masa Depan Anak Bangsa

Jakarta (23/7) – Dalam rangka memaknai momen Hari Anak Indonesia, Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa mengingatkan pemerintah bahwa ada hal yang sangat urgen di luar masalah kebiri bagi pelaku kejahatan, yaitu kebiri masa depan anak bangsa yang tengah terjadi secara intens di negeri ini.

Menurut Ledia, saat ini anak Indonesia tengah dihantui situasi pengebirian masa depan dari berbagai sudut yang kian meningkat. Misalnya, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, kekerasan pada anak, kejahatan seksual, paparan pornografi semakin mudah ditemui, minimnya keteladanan, hingga kian lemahnya hubungan sosial yang positif baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan keseharian.

“Bahkan, modal sosial kesalehan anak-anak kita yang bisa menempanya menjadi generasi penerus yang berbudi luhur, kini semakin tergerus,” jelas Ledia di Jakarta, Sabtu (23/7/2016).

Di sisi lain, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, hingga kini masih belum mendapat kepastian akan disahkan menjadi Undang-undang. Beberapa pihak memilih untuk merevisi undang-undang perlindungan anak secara lebih komprehensif ketimbang sekedar meresmikan perppu yang lebih dikenal sebagai perppu kebiri itu sebagai Undang-undang.

“Pada dasarnya semua memiliki argumen untuk melindungi anak Indonesia. Hanya tinggal dikaji mana yang bisa memberikan perlindungan maksimal bagi anak Indonesia,” kata Alumnus Master Psikologi Terapan Universitas Indonesia ini.

Karena itu, Ledia berharap ada kebjakan yang bisa diambil pemerintah bersama pihak legislatif yang secara lebih sistematis, simultan dan komprehensif bisa memberikan perlindungan kepada anak Indonesia.

Ledia menguraikan beberapa peraturan perundangan terkait perlindungan anak misalnya belum memasukkan konteks pengasuhan dan ketahanan keluarga yang bisa menjadi pondasi penguatan modal sosial dan modal kesalehan kepribadian anak.

“Kebijakan ramah anak juga belum menjadi bagian dari indikator pembangunan, sementara konsep kota/kabupaten layak anak masih menggunakan ukuran kuantitatif data,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.

Ledia yakin kesadaran untuk menjadikan kebijakan ramah anak sebagai salah satu indikator pembangunan ini dapat meminimalisir pelanggaran hak anak, sementara penegakan hukum yang jelas dan tegas dapat meminimalisir terjadinya kekerasan atau kejahatan pada anak.

“Kalau berorientasi pada yang terbaik bagi anak, kita tak akan mentolerir lagi misalnya, lagu-lagu, iklan, sinetron, film, game, situs, aplikasi, bacaan, komunitas yang mengajarkan pelecehan pada teman, guru dan orangtua, atau yang mengajarkan mudahnya mengumbar amarah, hasad, hasut, iri dan dengki, apalagi yang sampai berisi nilai-nilai kekerasan, porno dan kebebasan yang melanggar norma masyarakat dan nilai agama,” tegas Ledia.

Maka pekerjaan besar ini, kata Ledia, harus benar-benar menjadi perhatian bersama pemerintah, anggota dewan dan masyarakat untuk mewujudkannya. [pks.id]

posted by @Adimin

MSI: Wilayah Perbatasan Harus Jadi Beranda Depan Indonesia

Nunukan (23/7)- Wilayah-wilayah, baik darat maupun laut, yang berbatasan dengan negara lain mesti diperlakukan sebagai beranda depan wilayah Indonesia.

"Selayaknya halaman depan, mestinya segala yang membuat dia indah di mata tetangga harus diperhatikan," kata Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman saat mengunjungi wilayah perbatasan RI dengan Kerajaan Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Sabtu (23/7).

Menurut Sohibul, ada cara pandang yang salah dari beberapa era pemerintahan Indonesia selama ini yang menyebut wilayah perbatasan sebagai wilayah terluar Indonesia. Menurutnya, kata 'wilayah terluar' mempengaruhi kebijakan pembangunan wilayah perbatasan.

"Hal ini membuat wilayah perbatasan menjadi bagian paling terakhir dalam perhatian pembangunan, tetapi kalau disebut beranda atau halaman depan, maka perbatasan akan dibangun sebagai bagian terbaik bangsa ini," tutur Sohibul dalam rangka kunjungan untuk konsolidasi partai tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Asmin Laura Hafid yang turut mendampingi Sohibul Iman, menitipkan beberapa hal untuk diperjuangkan PKS di pemerintah pusat.

"Yaitu peningkatan keamanan perbatasan, infrastruktur informasi dan komunikasi, kewarganegaraan ganda dan infrastruktur fisik lainnya," tutur Asmin.

Sohibul Iman yang juga disertai oleh Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almashary dan Anggota Komisi III Aboebakar Alhabsyi berjanji memperhatikan permintaan tersebut dan memperjuangkan untuk kebaikan wilayah perbatasan di Pulau Sebatik, Kaltara. [pks.id]

posted by @Adimin

Dongkrak Suara di 2019, PKS Restrukturisasi Kepengurusan Se-Sulawesi

Jakarta (23/7)- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mestrukturisasi kepengurusan partainya di tingkat Dewan Pimpinan Ranting (DPRa) se Sulawesi. Strukturisasi itu untuk penyegaran kepengurusan sehingga menghasilkan kerja yang lebih efektif sesuai target politik partai.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman yang meluncurkan langsung program strukturisasi tersebut mengatakan, program tersebut bertujuan untuk peningkatan suara PKS pada pemilu akan datang di Sulawesi.

"Ini program yang baik. Harapannya dengan program ini suara PKS di Sulawesi akan meningkat signifikan di banding Pemilu sebelumnya,” kata Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/7) malam.

Peluncuran program strukturisasi tersebut dihadiri para pimpinan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan anggota legislatif PKS se-Sulawesi.

Sohibul mengemukakan, jika dalam Pemilu 2014 lalu PKS berhasil menempatkan dua wakilnya di DPR pusat, maka dengan program ini diharapkan bisa meningkat menjadi delapan kursi DPR.

Selain itu, dengan program ini juga diharapkan dapat terekrut satu juta lebih kader baru di Sulawesi.

“Dengan tambahan satu juta kader baru diharapkan kerja-kerja khidmat PKS untuk rakyat Sulawesi akan lebih masif dan terasa gregetnya di masyarakat Sulawesi,”terang Sohibul Iman.

Wakil ketua DPR RI periode sebelumnya ini juga mengimbau seluruh pengurus, anggota dewan dan kader PKS untuk mengubah pola pendekatan dari mobilisasi politik menuju partisipasi politik.

"Mobilisasi politik bercorak top down, sedangkan partisipasi politik bercorak bottom up. Kita berikan ruang kebebasan berkreasi agar tercipta situasi partisipatoris, namun tentu saja ada batas nomatifnya", tambah Sohibul Iman.

Sementara itu Ketua Wilayah Dakwah (Wilda) Sulawesi DPP PKS. Cahyadi Takariawan menyatakan, program strukturisasi DPRa ini merupakan kelanjutan dari program strukturisasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Sulawesi.

Menurut dia, saat ini di seluruh wilayah Sulawesi PKS sudah memiliki struktur di tingkat kecamatan (DPC) sebanyak 98 persen dari 1.008 kecamatan yang ada di Sulawesi.

“Dua persen sisanya insya Allah akan diselesaikan sebelum Pemilu 2019 mendatang,”terang Cahyadi.

Dalam acara peluncuran itu, seluruh pimpinan wilayah PKS se-Sulawesi menandatangani kesepakatan dan janji untuk merealisasikan program strukturisasi DPRa tersebut. Penandatangan dilakukan di hadapan Presiden PKS dan Ketua Wilda Sulawesi. Dengan program ini diharapkan sebelum Pemilu 2019, PKS sudah memiliki struktur di 10.491 kelurahan di seluruh Sulawesi. [pks.id]

posted by @Adimin