PKS Ingin Kader Perempuannya Kuat dan Sehat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bidang Kepanduan dan Olahraga (BKO) DPP PKS meluncurkan program nasional kader perempuan PKS melalui komunitas Muslimah Sehat Bugar Menarik (SBM).

Ketua Departemen Olahraga dan Kebugaran DPP PKS Kays Abdul Fattah mengatakan, program ini adalah salah satu bentuk implementasi program nasional kader PKS sehat dan bugar.

"Departemen mencoba membuat program untuk kalangan perempuan agar mereka memiliki kondisi fisik yang sehat dan kuat. Workshop ini memberikan wawasan tentang kondisi kesehatan kita, memberikan gambaran awal kepada kader perempuan," kata Kays, Ahad, (28/8).

Kedua, ujar dia, peluncuran workshop dan peluncuran Komunitas SBM agar perempuan memiliki wadah untuk berkumpul dan melakukan aktivitas yang menunjang kebugaran secara rutin. Kegiatan ini skalanya nasional, jadi nanti akan dibuat di DPW-DPW, para kader bisa merekrut anggota yang sama. 

Selain itu ada kegiatan daring melalui Twitter, Facebook dan Instagram. Dari situ mereka bisa saling berbagi informasi, jadi mereka bisa menerapkan kegiatan bugar di rumah melalui menu-menu yang diberikan di sarana media sosial tadi.

"Selain menerapkan kegiatan bugar, mereka juga diberi tahu pola makan yang baik seperti apa," kata Kays.

Program ini diadakan juga sebagai bentuk ikhtiar untuk hidup sehat sebab kesehatan tidak bisa diperoleh dengan tiba-tiba. Rasulullah tidak pernah sakit kecuali menjelang masa mangkatnya. "Pola makan perlu diatur dan juga olahraga. Rasulullah pernah bersabda tentang pentingnya memanah, berkuda dan berenang."

Orang yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Pola hidup sehat itu semacam sistem, untuk mendapatkan sehat itu mudah dan mura, caranya pola hidup Rasulullah.

Sumber: Republika.co.id

posted by @Adimin

Lima Syarat Ini Harus Dimiliki Kader Jika Ingin Jadi Pemimpin Nasional

Depok (29/8) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mendorong agar kader-kader partainya menjadi pemimpin yang unggul dan berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada lima syarat yang harus terpenuhi.

Hal itu dikatakan Sohibul Iman dalam pidatonya di Seminar Nasional Kerjasama FPKS MPR RI dengan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Senin (29/8/2016).

"Kita perlu adanya moralitas pada calon pemimpin. Yang kedua, intelektualitas. Yang ketiga personalitas atau kepribadian. Keempat sisi humanis; dan terakhir ketegasan.Pemimpin harus unggul dan berbeda dibanding mereka yang dipimpinnya," kata Sohibul Iman.

Sohibul Iman menjelaskan, pemimpin yang mengalami transendensi akan terangkat derajatnya di atas umumnya manusia. Seorang pendakwah harus bisa melihat ketinggian ibarat sebuah benteng. 

"Jangan sampai kita disibukkan dengan perkara yang jauh-jauh dari keimanan, sebagai orang yang beriman harus mengarah ke akhlak yang mulia. Untuk itu moralitas sangat penting, kita harus punya moralitas lebih baik. Naiknya derajat kita bukan diberi begitu saja oleh Allah tapi harus ada proses pendakian," ujarnya.

Di tangan pemimpin yang punya moralitas baik, lanjut mantan wakil ketua DPR RI ini, aset negara akan aman dan dijaga dengan baik.

"Aset negara tidak mungkin dikorupsi oleh pemimpin bermoralitas baik, dia akan menjaganya dengan baik. Aset negara pasti akan aman dan tidak dijual murah begitu saja," cetusnya.

Sohibul juga menekanakan, diperlukan intelektualitas untuk melengkapi moralitas. Sebab menurutnya, moralitas saja tidak cukup jika ingin bergerak mencapai tujuan kepemimpinan. 

"Bagaimana cara mencapainya? Maka dibutuhkan adanya intelektualitas. Moralitas saja tidak cukup jika intelektualitas tidak jalan. Lembaga, organisasi atau negara yang dipimpinnya tidak akan maju. Menjadi pemimpin nasional harus punya kepribadian yang unggul," ucap Sohibul.

Lebih lanjut mantan rektor Universitas Paramadina ini mengatakan, selain moralitas dan intelektual, sosok pemimpin juga harus menjadi orang yang sangat humanis.

"Ketika sudah menjadi pemimpin jangan menciptakan jarak, jangan sampai hilang sisi humanisnya. Pemimpin harus menyatu dengan yang dipimpinnya, dengan rakyatnya," ujarnya.

Namun humanis tanpa ketegasan, maka seorang pemimpin akan menjadi orang yang sangat permisif.

"Humanis saja tanpa ketegasan akan menjadi permisif. Ketegasan itu sangat penting dan dibutuhkan. Tapi ketegasan saja tanpa humanisme akan menjadi sosok yang 'killer'," pungkas Sohibul. [pks.id]

posted by @Adimin

Munculkan Tokoh Perempuan PKS, BPKK Gelar Seminar Nasional

Depok (29/8) - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS bekerja sama dengan fraksi PKS MPR RI 2016 mengadakan seminar nasional bertema Wawasan Kebangsaan dan Kepemimpinan Nasional.

Ketua Bidang BPKK Wirianingsih mengatakan seminar tersebut sebagai upaya untuk memunculkan tokoh perempuan PKS yang akan berkiprah di berbagai bidang kehidupan baik di tingkat lokal maupun nasional.

"Ini juga sebagai bagian dari misi partai dan amanat munat PKS 2015, yaitu meningkatnya mobilitas sumber daya kader secara vertikal maupun horizontal ke berbagai sektor pengabdian, dan tertokohkannya sekurang-kurangnya 1000 kader yang berpengaruh di berbagai sektor pengabdian," kata Wirianingsih di Hotel Bumi Wiyata Depok, Senin (29/8/2016).

Diklat tersebut, kata dia, berlangsung empat sesi dengan durasi satu bulan sekali. Sesi pertama bertema Wawasan Kebangsaan dan Kompetensi Kepemimpinan Nasional (Agusutus 2016). Sesi kedua tentang Public Speaking & Media Relations (September 2016). Sesi ketiga mengambil tema Manajemen Mobilisasi Massa (Oktober 2016) dan sesi terakhir bertema Perencanaan Program dan Aksi Penokohan(Nopember 2016).

"Para fungsionaris perempuan PKS di tingkat provinsi dan kota/kabupaten merupakan para peserta diklat penokohan dan kepemimpinan ini," kata Wirianingsih.

Adapun tujuan dari Diklat tersebut, lanjut dia, untuk memunculkan tokoh perempuan PKS dan menguatkan ketokohannya di masyarakat tingkat Kota/Kabupaten, propinsi dan nasional, meningkatkan kuantitas dan kualitas ketokohan kader perempuan PKS.

"Juga mengoptimalkan peran tokoh kader perempuan dalam berkhidmat untuk rakyat melalui aktivitas pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan serta memperluas akses dan pengaruh dakwah di kalangan masyarakat," ujarnya.

Acara tersebut dibuka oleh Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wiriamingsih, key note speech oleh Presiden PKS Sohibul Iman dan narasumber lainnya adalah MKD DPD RI Sunmandjaya Rukmandis, Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring, Anggota DPR RI Mustafa Kamal, Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amalia, Asda III Bidang Kesra Ahmad Hadadi, Akademisi Wibowo dan dihadiri oleh kader perempuan. [pks.id]

posted by @Adimin

Empat Hal Agar Jadi Muslimah Sehat Bugar Menarik

Jakarta (28/8) - Untuk menjadi muslimah yang sehat, bugar dan menarik, aktivitas fisik memang sangat diperlukan. Pakar Kesehatan dari Bio Performa Novi Widayanti mengatakan ada kiat yang terdiri empat hal yang perlu diseimbangkan tapi tidak bisa mengganti satu sama lain.

"Yang pertama aktivitas fisik harus teratur, harus benar dan terprogram. Berikutnya nutrisi harus seimbang dan berkualitas kalori tidak boleh tinggi tapi nutrisinya lengkap. Lalu istirahat harus teratur dan berkualitas. Yang terakhir adalah kontrol lingkungan. Lingkungan harus dikontrol agar tidak banyak intervensi dari hal-hal negatif seperti gelombang elektromagnetik, polusi udara, polusi suara dan kebersihan harus dijaga," kata Novi dalam acara peluncuran Muslimah Sehat Bugar Menarik (SBM) yang diadakan oleh Badan Kepanduan dan Olahraga (BKO) DPP PKS di Jakarta Selatan, Ahad (28/8/2016).

Agar giat melakukan aktivitas fisik, kata Novi, bisa dimulai dari hal yang sederhana tapi teratur. Misalnya dengan jalan kaki dan jalan kaki sendiri harus memiliki batas minimal misal 7500 sampai 10.000 langkah dalam sehari. Dengan melakukan ini, Novi mengatakan bahwa kita telah mengaktifkan sistem jantung, sistem saraf, sistem otot dan sistem yang ada di tubuh kita.

"Kalau sudah aktif baru berpikir ke intensitas ke intensitas yang lebih tinggi. Jadi jangan langsung loncat ke intensitas latihan yang kesannya menarik yang sebenarenya belum tentu baik untuk tubuh kita. Jika sudah aktif bisa langsung ke tingkat intensitas yang lebih tinggi. Dengan menjaga empat hal yang saya sebutkan tadi, maka kita akan mencapai tingkat kesehatan yang lebih baik," ucap Novi.

Novi menyarankan untuk sehat dulu sementara kurus adalah urusan belakangan. Sebanrnya kurus bukanlah indikasi sehat atau tidak tapi kalau kurus dalam hal ini komposisi lemak dalam tubuh dan ototnya seimbang bisa mengindikasikan kesehatan seseorang. Tapi kalau dalam arti kurus hanya kurus saja tidak bisa dianggap indikasi seseorang ini sehat atau tidak.

"Jadi harus seimbang antara lemak dan otot yang ada di dalam tubuh. Sehat itu wajib, kurus itu bonus. Jadi, sehat dulu, bugar dulu dan bonusnya kurus," ujar Novi.

Agar tetap semangat dan konsisten menjaga pola sehat, Novi meminta agar memulai dari hal yang sederhana, bergerak atau aktif terlebih dahulu. Yang kedua, mencari dukungan bisa dari keluarga, ajak suami, ajak anak, ajak teman atau gabung ke komunitas.

"Bisa bergabung ke komunitas seperti komunitas Muslimah SBM. Ini sangat baik karena bisa saling mendukung. Lalu cari informasi dan pengetahuan sebanyak mungkin supaya kita bisa mencapai level kualitas yang makin baik. Yang terakhir, tentukan goal atau tujuan yang realistis. Realistis dalam hal ini tujuannya berupa proses, contohnya agar tidak pegal-pegal, badan lebih fresh atau target berupa performa, misal sehari ini mau berjalan seribu langkah, lari pagi seminggu tiga kali. Usahakan selalu tercapai dengan targetnya. Jangan membuat target yang bersifat hasil saja seperti mau kurus atau mau membesarkan otot badan," papar Novi. [pks.id]

posted by @Adimin

Komunitas Muslimah Sehat Bugar dan Menarik Diluncurkan

Jakarta (28/8) - Bidang Kepanduan dan Olahraga (BKO) DPP PKS meluncurkan program nasional kader perempuan PKS melalui komunitas Muslimah Sehat Bugar Menarik (SBM). Ketua Departemen Olahraga dan Kebugaran DPP PKS Kays Abdul Fattah mengatakan program ini adalah salah satu bentuk implementasi program nasional kader PKS sehat dan bugar.

"Departemen mencoba membuat program untuk kalangan perempuan agar mereka memiliki kondisi fisik yang sehat dan kuat. Workshop ini memberikan wawasan tentang kondisi kesehatan kita, memberikan gambaran awal kepada kader perempuan," kata Kays di MD Building Jakarta Selatan, Ahad (28/8/2016).

Yang kedua, kata dia, peluncuran workshop dan peluncuran Komunitas SBM agar perempuan memiliki wadah untuk berkumpul dan melakukan aktivitas yang menunjang kebugaran secara rutin.

"Kegiatan ini skalanya nasional, jadi nanti akan dibuat di DPW-DPW, para kader bisa merekrut anggota yang sama. Selain itu ada kegiatan daring (online) melalui Twitter, Facebook dan Instagramnya. Dari situ mereka bisa saling berbagi informasi, jadi mereka bisa menerapkan kegiatan bugar di rumah melalui menu-menu yang diberikan di sarana media sosial tadi. Kemudian juga diberi tahu pola makan seperti apa," kata Kays.

Program tersebut, kata Kays, diadakan juga sebagai bentuk ikhtiar untuk hidup sehat, sebab kesehatan tidak bisa diperoleh dengan ujug-ujug. Ia memberikan contoh Rasulullah yang tidak pernah sakit kecuali menjelang masa mangkatnya.

"Pola makan perlu diatur dan juga olahraga. Rasulullah pernah bersabda tentang pentingnya memanah, berkuda dan berenang. Orang yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. 

Pola hidup sehat itu semacam sistem, untuk mendapatkan sehat itu mudah dan murah. Caranya pola hidup Rasulullah . Di rumah kegiatan modal bisa dilakukan seperti naik turun tangga, nyuci kendaraan dan lainnya," ungkap Kays.

Kays mengatakan Departemen bersama tim akan melakukan evaluasi terhadap para kader di SBM. Evaluasi bisa dilakukan satu tahun sekali dan juga ada tes tentang tingkat kebugaran tubuh mereka apakah ada peningkatan atau tidak karena itu harus rutin secara berkala ada monitoringnya.

"Ya nanti ada evaluasi dan juga tes. Yang di DPP tanggung jawab di DPP, sementara di wilayah tanggung jawab wilayah," ucap Kays. [pks.id]

posted by @Adimin

Guru yang Menegakkan Disiplin Tidak Bisa Dipidanakan

Sorong (26/08) – Tindakan guru yang menegur atau menghukum muridnya dalam rangka penerapan disiplin selama masih dalam koridor pendidikan tidak bisa dipidanakan. Aparat penegak hukum hendaknya bijak dalam menyikapi pengaduan masyarakat yang berkait dengan relasi guru dan murid.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengemukakan hal itu saat menjawab pertanyaan seorang peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Yayasan Al Izzah di Kota Sorong, Papua Barat, Kamis (25/8/2016). Pertanyaan ini sendiri diajukan terkait dengan sejumlah kasus kriminalisasi terhadap guru yang menghukum muridnya.

Menurut Hidayat, kalau tindakan sang guru sudah keterlaluan misalnnya sampai menganiaya, memukuli atau tindak kekerasan yang melewati batas, baru bisa diadukan ke pihak yang berwajib.

“Tapi kalau sekedar dicubit atau dihukum hanya karena ingin menegakkan disiplin lantas diadukan ke penegak hukum bagaimana nasib dunia pendidikan kita?” tanya Hidayat.

Hidayat mengemukakan, terkait dengan relasi guru dan murid ini, Mahkamah Agung RI pernah mengeluarkan keputusan yurisprudensi bahwa guru tidak bisa dipidanakan saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Keputusan MA tersebut dikeluarkan saat mengadili seorang guru dari Majalengka bernama Aop Saepudin tanggal 6 Mei 2014.

Kasusnya bermula ketika itu pada Mei 2012 Aop mendisiplinkan empat siswa berambut gondrong dengan mencukurnya. Salah seorang siswa tidak terima kemudian memukuli dan mencukur balik Aop.

Polisi dan jaksa kemudian melimpahkan kasus Aop ke pengadilan. Aop dikenakan pasal berlapis, yakni Pasal 77 huruf a UU Perlindungan Anak tentang perbuatan diskriminasi terhadap anak, Pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak, dan Pasal 335 ayat 1 kesatu KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan.

Atas dakwaan itu, Aop dikenakan pasal percobaan oleh PN Majalengka dan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Tapi MA menganulir putusan itu dan menjatuhkan vonis bebas murni ke Aop. Putusan yang diketok pada 6 Mei 2014 itu diadili oleh ketua majelis hakim Salman Luthan dengan anggota Syarifuddin dan Margono. 

Ketiga hakim MA membebaskan Aop karena sebagai guru ia mempunyai tugas mendisiplinkan siswa. Apa yang dilakukan Aop adalah bagian dari tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana, karenanya terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut sebab bertujuan mendidik agar menjadi murid yang baik dan disiplin.

Perlindungan terhadap profesi guru sendiri juga diatur dalam PP Nomor 74 Tahun 2008. PP menyebutkan dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, guru diberi kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga berwenang memberikan penghargaan dan hukuman kepada siswanya.

Pasal 39 ayat 1 PP No. 74/2008 menyebutkan: Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

Dan di ayat 2 disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. 

Sedang Pasal 40 menyebutkan, guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Hidayat berharap, para orang tua perlu bijak juga menanggapi laporan anaknya. Jangan sampai menanggapi dengan emosional.

“Semoga tidak ada lagi kasus penganiayaan atau kriminalisasi terhadap guru,” pungkas Hidayat. [pks.id]

posted by @Adimin

Kader PKS Harus Fokus Tunjukkan Indahnya Islam

Jakarta (26/8) - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengimbau kepada seluruh kader agar fokus menunjukkan subtansi keislaman dalam kehidupan dan jamaah.

"Sekarang ada tren post islamisme, dimana islam ditunjukkan bukan hanya sekadar simbol, melainkan substansi dari islam itu sendiri. Mari kita berlomba-lomba menunjukkan indahnya islam," ujarnya di Jakarta Selatan, Kamis sore (25/08/2016).

Dirinya meyakini bahwa Islam lah segala sumber solusi dari masalah dari tingkat paling kecil hingga kenegaraan.

"Islam bisa menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan dekadensi moral. Disini tantangan kita. Membuat orang yakin kalau islam hebat," ujarnya.

Selain itu, Sohibul juga mengimbau agarw seluruh kader tidak hanya memperdebatkan konsep beramal, melainian harus dipraktikan. begitu juga sebaliknya.

"Simbol dan substansi tidam boleh dipisah. Segala hal konsep didebat tapi ga dipraktikan. Saya kira kedepan supaya kita kokoh, kita buka komunitas konsep dan komunitas para pelaku konsep tersebut. Sebab kalau hanya jadi komunitas pelaku tanpa kekokohan konsep nanti berantakan," terang Sohibul.

Sohibul juga menganjurkan kepada seluruh kader agar bersama-sama menciptakan suasana berjamaah yang memicu daya kreatif.

"Ciptakan suasana agar kader-kader kita punya daya kreatif. Punya inisiatif, menciptakan inisiatif baru," pungkasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Sohibul: Kontributor Peradaban Dunia Tak Harus Lewat Jalur Politik

Jakarta (25/8) - Jika bicara tentang kontributor peradaban dunia jalan yang harus ditempuh bisa melalui banyak cara dan beragam bidang, tidak hanya melalui jalur politik. Hal tersebut dikatakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman.

"Untuk menjadi kontributor peradaban, jalannya tidak hanya melalui jalur politik. Semua sektor bisa dibidangi, tidak harus menjadi presiden. Kepemimpinan itu influencing sekali. Kita bisa berkaca kepada Nabi Ibrahim yang mendapat beragam ujian, diberikan beragam cobaan. Allah kemudian memberikannya hadiah, Ibrahim dijadikan pemimpin bagi umat manusia," kata Sohibul dalam pembukaan Sekolah Sosiopreneur Indonesia di MD Building Jakarta Selatan, Kamis (25/8/2016).

Jika bicara kontributor peradaban, kata Sohibul, harus bertindak layaknya entrepreuner yang siap ambil risiko, yang harus kreatif, inovatif, pelopor dan siap malu juga bagian dari risk taker.

"Entrepreuner harus punya jiwa kepeloporan juga. Sejauh ini PKS sudah mempunyai trademark yang selalu melayani masyarakat melalui pengobatan gratis, sembako murah dan lain sebagainya yang kemudian ditiru oleh partai lain. Jika seperti ini PKS hilang diferensiasinya, kita bisa kembangkan lebih jauh melalui sociopreneurship. Bagi saya melihat Indonesia akan lebih baik. Insya Allah bisa kita lihat, kita bisa tinggalkan buat anak cucu. Berbuat baik sudah jadi patok meski kita telah tiada, yang menikmati anak cucu kita," ujar Sohibul.

Sohibul memberi ungkapan yang dahsyat yaitu khairunnas Anfa`uhum Linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat banyak terhadap manusia lainnya.

"Kita yang harus banyak memberikan manfaat di sekitar kita, suatu saat kita akan menjadi orang yang berpengaruh. Jika kita disegani orang lain, tidak susah akhirnya mereka nanti jalan bersama kita. Jangan terbebani dengan kerja-kerja saat ini," tukas Sohibul.

Sekolah Sosiopreneur Indonesia adalah program perdana yang digagas oleh Bidang Kepemudaan DPP PKS. Dalam acara pembukaan tersebut dihadiri oleh Ketua Bidang Kepemudaan Mardani Ali Sera dan 57 peserta dari berbagai provinsi seluruh Indonesia yang sudah melewati seleksi ketat. Sekolah tersebut akan berlangsung dari tanggal 25 Agustus hingga 30 Agustus 2016. [pks.id]

posted by @Adimin

Bidang Kepemudaan Buka Sekolah Sosiopreneur Indonesia

Jakarta (25/8) - Bidang Kepemudaan DPP PKS telah membuka Sekolah Sosiopreneur Indonesia (SSI). Ketua Bidang Mardani Ali Sera mengatakan bahwa program SSI adalah pogram unggulan dari Kepemudaan, yang terus berupaya untuk pemberdayaan masyarakat dengan membangun desa, kota ataupun komunitas.

"SSI adalah program strategis Partai Keadilan Sejahtera yang menghasilkan para pahlawan di desa, kota dan komunitas. Kita akan berkhidmat dengan cara baru yaitu bukan hanya melalui pelayanan tapi juga melalui pemberdayaan. Jangan bosan untuk mengikuti program ini karena akan ada pendampingan, memenangkan hati publik dan mayarakat. Dan yang di sini adalah akan menjadi duta perubahan," kata Mardani kepada para peserta dalam sambutan di pembukaan SSI di MD Building Jakarta Selatan, Kamis (25/8/2016).

Mardani mengingatkan kepada 57 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia yang akan mengikuti kegiatan dari tanggal 25 Agustus hingga 30 Agustus ini untuk meluruskan niat dan hati selama mengikuti program SSI berlangsung.

"Mulai meluruskan niat dan hati karena akan ditemui hal hal yang tidak menyenangkan. Ini bukan program sekali jalan tapi juga ada pendampingan. Tiap peserta punya proposal. Kami siap menerima komplain dari peserta," kata Mardani.

Dengan adanya program perdana ini, Mardani berharap kepada para peserta berlaku sebagaimana para mentornya yang sudah lebih dulu jalan menjadi sosiopreneur.

"Kita berharap kepada para peserta untuk mempelopori kebaikan, mengubah yang miskin menjadi sejahtera, yang bodoh lebih menjadi pandai, yang tertinggal menjadi lebih maju, dan yang sendiri lebih menjadi bersama-sama. Berharap sebagaimana dengan mentor-mentornya yang sudah ada. Dalam lima hari kegiatan tidak hanya kegiatan di kelas namun juga langsung praktik. Mudah-mudahan menjadi bekal agar ketika kembali ke desa, atau ke kota atau komunitasnya akan mampu menjembatani nilai-nilai kebaikan ini," kata Mardani. [pks.id]

posted by @Adimin

Perlu Langkah Diplomatik Tingkatkan Kuota Haji Indonesia

Jakarta (25/8) -Terbatasnya kuota haji dibandingakan minat jamaah haji Indonesia, membuat antrian keberangkatan calon jemaah haji ke tanah suci kian panjang, bahkan ada yang harus menunggu hingga 20 tahun. Berbagai persoalan pun terjadi, seperti yang adanya beberapa calon haji yang lebih berangkat haji dengan menggunakan paspor negara lain, yaitu Filipina.

Untuk menghindari permasalahan tersebut terulang kembali, Wakil ketua komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis berpendapat perlunya solusi diplomatik pemerintah Indonesia kepada Negara-negara tetangga yang memang kuota hajinya tersisa. Sehingga Indonesia bisa memanfaatkan kuota yag tidak terserap tiap tahunnya.

“Kerja sama antara Negara tetangga seperti di kawasan ASEAN sangat memungkinkan, sehingga setiap negara dapat saling mengisi kuota Haji yang tidak terserap. Lebih baik dilegalkan melalui kerjasama, agar meminimalisir kasus calon jamaah haji Indonesia yang menggunakan kouta milik negara lain,” kata Iskan, di Jakarta, Kamis (25/8).

Selain kepada Negara-negara ASEAN, politisi PKS itu berharap pemerintah dapat melakukan langkah-langkah diplomasi kepada pemerintah Arab Saudi, untuk mengusahakan penambahan kuota haji. Menurutnya, posisi Indonesia selama ini masih terlihat lemah di mata Arab Saudi, karena presentase kuota haji yang terbilang rendah dibanding jumlah penduduknya.

“Seharusnya Indonesia sebagai pengirim jemaah haji terbanyak, bisa meminta kenaikan kuota haji per tahunnya. Sehingga antrian keberangkatan calon jamaah haji tidak terlalu lama seperti sekarang," jelas Legislatos PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini.

Diketahui, sebanyak 177 calon jemaah haji Indonesia ditahan oleh otoritas Filipina karena berangkat ke tanah suci dengan menggunakan Paspor Filipina. Ratusan jemaah haji tersebut berangkat melalui perusahaan haji dan umrah, yang tidak terdaftar di Kementerian Agama. Saat ini, Menlu Retno Marsudi menjelaskan pihak Pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan maksimal kepada para WNI tersebut yang menjadi korban sindikat kejahatan tersebut. [pks.id]

posted by @Adimin

Fraksi: Kesenjangan Ekonomi Masih Sangat Lebar, Perlu Kebijakan Lebih Kuat

Jakarta (21/8) - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Muharam menilai kesenjangan ekonomi masih sangat lebar.

“Memasuki 71 tahun kemerdekaan dan 2 tahun Pemerintahan Jokowi-JK, kita masih menghadapi persoalan ekonomi yang sangat berat terkait kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Angka yang baru dirilis BPS memang menunjukkan adanya tren penurunan kesenjangan pengeluaran. Tetapi ini masih jauh dari kondisi yang ideal dan memuaskan. Kondisi kesenjangan pendapatan dan penguasaan kekayaan jauh lebih buruk,” ujar Ecky di Jakarta, Minggu (21/8).

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis laporan terjadinya penurunan Gini Ratio. Dimana, hingga Maret 2016, Gini Ratio sedikit mengalami penurunan menjadi 0,397 dibanding September 2015 yang berada di level 0,402 dan Maret 2015 sebesar 0,408.

“Meski perkembangannya membaik, target Gini Ratio dalam APBNP 2016 sebesar 0,39 dan dalam RAPBN 2017 sebesar 0,38 belum meyakinkan dapat dicapai. Dibutuhkan kebijakan akselerasi untuk dapat mencapainya,” jelas Legislatos PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III yang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor ini.

Diingatkan Ecky, Laporan Bank Dunia telah memberikan peringatan atas potensi terjadinya ledakan sosial yang diakibatkan dari Ketimpangan yang Semakin Lebar tersebut. Bank Dunia mengungkapkan bahwa di balik pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dalam satu dekade terakhir, telah terjadi dimana 1 persen rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai 50,3 persen aset uang dan properti nasional.

Diperkirakan pula sekitar 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 77 persen dari total kekayaan nasional. Sehingga, 200 juta lebih penduduk Indonesia hanya menikmati distribusi kue pembangunan yang tak lebih dari 25 persen.

“Saat ini faktanya telah terjadi efek konsentrasi ke atas atau trickle-up effect dalam proses pembangunan selama ini. Pendapatan yang tercipta dalam perekonomian sebagian besar tidak dinikmati mayoritas rakyat,” risau Ecky.

Ecky menilai berbagai kebijakan dan program untuk mendorong perbaikan ekonomi yang berorientasi pada rakyat kecil juga belum terlaksana dengan baik. Beberapa indikatornya adalah, pertama, masih tingginya inflasi di pedesaan, terutama pada bahan makanan.Kedua, nilai tukar petani belum membaik secara signifikan. Ketiga, masih minimnya realisasi kredit UMKM, hanya 18 persen dari total kredit perbankan. Dan Keempat, implementasi paket kebijakan pemerintah belum menyentuh golongan menengah ke bawah.

“Rakyat miskin semakin miskin karena 65 persen penghasilan mereka habis untuk membeli kebutuhan pangan sehari-hari. Dan rakyat yang mendekati miskin jatuh dalam kubangan kemiskinan. Kondisi ini menandakan masih beratnya penderitaan yang dihadapi setiap hari oleh jutaan rakyat dan menjadi tanggungjawab besar bagi kita sebagai sebuah bangsa,” tegas Ecky.

Secara khusus Bank Dunia (2015) mencatat laju peningkatan ketimpangan ekonomi di Indonesia termasuk paling tinggi di Asia Timur. Bahkan, dalam hal distribusi aset, lebih memprihatinkan, yaitu Rasio Gini penguasaan lahan mencapai angka 0,72. Angka ini jauh lebih tinggi daripada Rasio Gini pendapatan. Badan Pertanahan Nasional bahkan mencatat, 56 persen aset berupa tanah, properti, dan perkebunan hanya dikuasai oleh sekitar 0,2 persen penduduk.

“Kesenjangan yang semakin besar akan menimbulkan kecemburuan, meningkatkan ketidakpercayaan baik secara vertikal maupun horizontal dan berpotensi menimbulkan ledakan sosial. Rakyat yang terbelah akan mengancam kohesi sosial dan menghancurkan sendi-sendi bangunan kepercayaan sebuah negara-bangsa. Ketimpangan ekonomi yang kronis akan menjadi faktor pendorong revolusi sosial, politik, dan krisis ekonomi. Ini harus menjadi warning serius bagi kita semua,” tutup Ecky. [PKS.ID]

posted by @Adimin