Masih Ada Masalah Katering di Mekah

Tangerang (10/9) - Dalam tugas pengawasan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah masih menemukan adanya masalah katering yang diterima oleh jamaah haji Indonesia di Mekah. 

“Dari kunjungan ke beberapa pemondokan di Wilayah Mahbas Jin dan Syisah Raudhah, terungkap dua masalah utama katering yang muncul adalah soal nasi yang belum matang dan lauk yang hampir basi sehingga tidak bisa dikonsumsi para jamaah,” jelas Ledia usai menemui jamaah kloter 13, 42 dan 65 (semua asal Jawa Barat), kloter SOC 51 asal Pekalongan dan kloter JKG 22 asal Kabupaten Tangerang, Sabtu (10/9). 

Ledia menyatakan, basinya lauk dan sayur ini bisa karena beberapa sebab. Sayur, misalnya, cenderung menggunakan bahan frozen yang tidak segar hingga cepat basi usai pengolahan. Bila penyimpanannya atau pengolahannya tidak tepat juga bisa berakibat cepat basi. Sementara nasi bisa jadi karena terlalu cepat diangkat sebelum purna. 

“Ke depannya, hal ini harus menjadi catatan khusus pemerintah pada katering yang bersangkutan dan katering-katering lain secara umum. Sebab urusan konsumsi bagi para jamaah ini adalah urusan krusial,” kata Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I ini. 

Selain soal kualitas makanan, Ledia kemudian juga menemukan bagaimana para jamaah haji dari beberapa pemondokan yang tidak memiliki kantin, kesulitan mendapatkan makanan usai jatah katering di Mekah berakhir pada 6 September lalu. 

“Selama di Mekah jamaah haji mendapat jatah katering selama 24 kali atau 12 hari. Setelah itu mereka harus mencari sendiri dalam beberapa hari masa tinggal di Mekah yang tersisa. Sayangnya, tidak semua pemondokan menyediakan kantin sehingga para jamaah yang pemondokannya tidak berkantin harus antri panjang di pemondokan lain atau memilih beli pada pedagang kaki lima. Padahal pedagang kali lima tidak selalu ada dan bahkan seringnya dikejar Satpol PP ala Arab Saudi saat berjualan,” jelas Ledia. [pks.id]

posted by @Adimin

Fraksi Tetap Tolak UU Pengampunan Pajak

Jakarta (8/9) – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Junaidi Auly menegaskan bahwa sikap PKS dalam kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) tidak akan berubah. Sikap tersebut adalah Fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak UU Pengampunan Pajak saat pengesahan di Rapat Paripurna 28 Juni 2016 silam.

“FPKS bergeming soal kebijakan Tax Amnesty. Sikap kami tidak berubah untuk menolak. Apalagi, melihat realisasi penerimaan tebusan pajak yang baru mencapai 4 triliun dari target over optimis sebesar 165 triliun rupiah,” jelas Junaidi Auly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Junaidi menambahkan Fraksi PKS telah menyampaikan yang diperlukan terlebih dahulu adalah reformasi perpajakan. “Bukan justru pengampunan pajak yang tentu saja lebih menguntungkan wajib pajak beraset triliunan yang selama ini ngemplang," lanjut Junaidi.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Lampung ini pun menambahkan, dari sekian banyak alasan penolakan Fraksi PKS, yang terpenting adalah karena kebijakan Pengampunan Pajak mencederai rasa keadilan.

"Rakyat biasa saja harus patuh bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), ini konglomerat yang ngemplang pajak malah diampuni. Kira-kira bagaimana logika dan rasa keadilannya?" ketus Junaidi.

Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, tambah Junaidi, ikut mengamini bahwa Pengampunan Pajak adalah kebijakan yang terburu-buru.

"Sri Mulyani saja mengakui bahwa reformasi perpajakan seharusnya didahulukan dari tax amnesty. Tapi karena sudah terlanjur, terpaksa kebijakan tax amnesty harus diamankan juga," ujar Junaidi.

Meskipun demikian, Junaidi tetap menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk optimal dalam menambah pemasukan keuangan negara yang berasal dari Pengampunan Pajak

"Tapi ya kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan penerimaan tebusan tax amnesty sampai Maret tahun depan," ungkap lulusan magister manajemen Universitas Lampung ini.

Oleh karena itu, Junaidi berharap agar para Kader dan Pengurus PKS untuk tetap memberikan kontribusi terbaik bagi negara maupun masyarakat mulai dari lingkungan terdekat.

"Meski saat ini Indonesia sedang defisit anggaran akibat belum tercapainya target penerimaan negara sebesar 219 triliunan, kita tetap harus bangkit. Tetap berkhidmat dan memberi kontribusi terbaik," pungkas Junaidi. [pks.id]

posted by @Adimin

PKS Prediksi Tensi Politik Meningkat di 2017

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mampu mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) jelang Pilkada DKI 2017. 

Ketua DPP PKS, Dedi Supriadi memprediksi tensi politik pada Pilkada 2017 akan semakin tinggi berbeda dengan Pilkada serentak 2015 apalagi merebutkan kursi DKI 1.

"Akan ada peningkatan tensi politik dan sedikit banyak berpengaruh dalam dinamika di lapangan," kata Dedi kepada INILAHCOM, Kamis (8/9/2016).

Menurut dia gangguan keamanan memang relatif terutama wilayah Ibukota jakarta yang rawan banyak hal, namun diyakini Polri akan mampu mengantisipasi gangguan kamtibmas jelang Pilkada.

"Karena ini sudah Pilkada gubernur/wakil gubernur langsung yang ketiga di Jakarta, maka semestinya sudah diantisipasi," ujarnya,

Ia mengatakan tampaknya untuk isu-isu SARA tidak akan menonjol di Pilkada DKI mengingat warga Jakarta sudah semakin dewasa dalam berpolitik, namun bukan berarti tidak diantisipasi dan diwaspadai.

"Kalau isu SARA tidak, karena warga DKI sudah cukup dewasa. Tapi kamtibmas memang selalu harus diwaspadai," jelas dia.

Sumber: inilahcom


posted by @Adimin

Agar Jadi Centre of Excellence, PKS Hadirkan Menteri Susi

Jakarta (7/9) - Bidang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuitek LH) Partai Keadilan Sejahtera(PKS) mengadakan diskusi publik dengan mengundang Menteri Kelautan RI Susi Pudjiastuti.

"Seperti yang kita tahu rekam jejak Menteri Susi cukup bagus di bidangnya. Diskusi publik ini bertujuan untuk menjadikan DPP Partai Keadilan Sejahtera sebagai centre of excellence," kata Ketua Bidang Ekuintek LH Memed Sosiawan di MD Building Jakarta Selatan, Rabu (7/9).

Sementara itu Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan Indonesia punya luas laut yang sangat luar biasa dan garis pantai terbesar nomor dua di dunia yang patut disyukuri. Maka perlu untuk digali.

"Ini benar-benar berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. PKS tentu menyadari tentang pengelolaan kelautan Indonesia yang tidak mudah dan penuh halangan serta rintangan," kata Sohibul.

Oleh karena itu, kata dia, PKS perlu bertukar pikiran dengan pengelola kelautan negara dalam hal ini diwakili oleh Menteri Susi.

"Mudah-mudahan kita mengaktifkan sektor-sektor yang menjadi sumber -sumber pertumbuhan baru. Semoga menghadirkan keberkahan untuk kita semua," kata Sohibul.

Diskusi tersebut selain dihadiri oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, juga dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Zulkieflimansyah dan Wakil Ketua Bidang BPPN Riono. [pks.id]

posted by @Adimin

Bahaya Narkoba Ancam Nilai Berbangsa dan Bernegara di Kalangan Generasi Muda

Jakarta (6/9) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai bahaya narkoba, khususnya, di kalangan generasi muda, dapat mengancam nilai-nilai sebagaimana yang termaktub dalam Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

Hal itu disampaikan Hidayat Nur Wahid pasca terselenggaranya Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara kerjasama antara MPR RI dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Ma’had Aly An-Nuaimy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9).

“MPR RI ditugaskan undang-undang untuk menyosialisasikan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, yaitu NKRI, Pancasila, UUD, dan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu yang mengancam adalah kalau generasi muda Indonesia terpengaruh narkoba yang berarti menyimpang dari nilai empat pilar tersebut. Itulah karenanya penting BNN kami libatkan BNN agar selain juga menyadarkan, juga sekaligus menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba,” jelas Hidayat Nur Wahid.

Menanggapi itu, Kepala BNN Komjend Budi Waseso menyambut baik acara tersebut. Komjend Budi Waseso juga menilai bahwa peran generasi muda, khususnya mahasiswa, adalah untuk menyampaikan bahaya pengunaan narkoba di seluruh wilayah Indonesia.

“Ma’had Aly An-Nuaimy ini kan mahasiswanya berasal dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Di sinilah kita punya misi agar semangat pemberantasan narkoba bisa tersebar di seluruh penjuru tanah air,” jelas Budi Waseso

Diketahui, acara yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari Ma’had Aly An-Nuaimy ini juga sebagai bentuk serap aspirasi Hidayat Nur Wahid sebagai Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jakarta II, yang meliputi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. [pks.id]

posted by @Adimin

Kader Harus Hadir di Tengah Masyarakat, Tak Terpengaruh Capaian Politik

Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS Fahmy Alaydroes (berpeci)

Batam (5/9) - Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS Fahmy Alaydroes senantiasa memotivasi para pengurus dan kader PKS di wilayah dan daerah agar selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan tidak terpengaruh oleh capaian politik. Siap untuk membantu mereka yang membutuhkan, menebar kebahagiaan, memberikan solusi konkret terhadap berbagai masalah di sekitarnya, utamanya dalam aspek "PKS", yaitu pendidikan, kesehatan dan sosial.

"Khidmat kita dalam melakukan pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap masyarakat, harus terus kita lakukan secara konsisten dan berkesinambungan, tidak terpengaruh oleh capaian politik kita. Karena keberkahan dakwah kita terletak pada khidmat tulus kita pada umat," katanya di kantor DPD PKS Kota Batam, Kepulauan Riau, Ahad (4/9/2016)

Selain itu, Fahmy Alaydroes juga menekankan bahwa amal nyata dalam berkhidmat untuk rakyat harus diimplementasikan dengan kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, dalam berbagai bentuk kegiatan yang kreatif, inovatif, dan partisipatif, melibatkan berbagai elemen masyarakat yang ada.

Sementara itu Sekbid Kesra Teguh Firmansyah memaparkan bahwa penguatan Pusat Khidmat PKS ini merupakan manifestasi komitmen PKS dalam memaksimalkan kerja-karya berkhidmat untuk rakyat sesuai visi-misi, amanat Munas, serta arahan Ketua Majelis Syura dan Presiden PKS.

"Kegiatan di Kota Batam ini adalah bagian dari rangkaian panjang supervisi penguatan Pusat Khidmat PKS di berbagai wilayah dan daerah. Kegiatan serupa sebelumnya telah dilaksanakan di wilayah Sumatera Barat, Palembang, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta," papar Teguh.

Acara tersebut dihadiri oleh Pengurus DPW PKS Kepulauan Riau, DPD PKS Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kab. Bintan, dan Kab. Karimun, serta utusan dari 12 DPC se Kota Batam, dan utusan dari berbagai lembaga mitra strategis yang ada di wilayah Kepulauan Riau.

Tim DPP PKS terdiri dari Pengurus Bidang Kesra, yaitu Fahmy Alaydroes (Ketua Bidang), A. Teguh Firmansyah (Sekretaris Bidang), Sulamul Munawaroh (Sekretaris Departemen Pendidikan), dan Dedi Sularso (Sekretaris Departemen Sosial). [pks.id]

posted by @Adimin

Tanpa Keberpihakan Tak Akan Ada Swasembada Sapi

MSI sedang kunjungi Pabrik Pengolahan Kopi beberapa pekan lalu (ilustrasi)

Data Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa, saat ini Indonesia memiliki 6.2 juta peternak sapi. Lemahnya proses pembinaan terhadap para peternak sapi tersebut, menyebabkan sebagian dari para peternak hanya dibantu dari sisi pengadaan sapinya saja, baru sekedar punya ternak dan dapat beternak, tapi kurang dibimbing untuk menjadi pengusaha ternak sapi yang baik.

Dari 6.2 juta peternak sapi tersebut, sebagian besar adalah bertindak sebagai manajer usaha ternak mereka sendiri, dimana masing-masing memiliki 1 hingga 3 ekor sapi. Status sebagai pemilik sekaligus sebagai manajer ternak inilah yang ditengarai, menjadi penyebab lemahnya kemampuan manajerial dan pengelolaan sapi. Para peternak tidak punya rencana yang tepat, kapan harus dipelihara dan kapan saat yang tepat untuk dijual. Perilaku yang berkembang adalah Ketika butuh uang dijual, ketika tidak butuh tidak dijual, tidak peduli sapi jantan atau betina, sapi bunting atau tidak bunting.

Mengurus peternakan sapi memiliki skiil tersendiri, baik dalam kapasitas sebagai peternak mapun sebagai manajer peternakan, kedua fungsi tersebut memiliki perbedaan. Bahkan ada peran pemerintah dalam memfasilitasi pengelolaannya, ada kejelasan keberpihakan pemerintah demi kepentingan peternak. Keberpihakan harus juga diberikan kepada peternak kecil, mereka bisa diorganisasi untuk bernisnis secara kelompok sebagaimana peternak di negara-negara maju.

Bisnis secara berkelompok bila berkembang akan menguntungkan, hal Ini memang bukan pekerjaan mudah. Kata kuncinya harus ada perubahan cara berfikir, khususnya para peternak yang selama ini merasa sudah nyaman dengan pola yang ada. Peternak harus diajarkan manajemen organisasi ternak yang baik, dan mereka harus memahami makna efisien dan produktivitas, harus memahami cara beternak yang baik dan benar.

Pemerintah seharusnya berperan menjadi fasilitator dan dinamisator dan tidak boleh dilupakan keterlibatan pelaku usaha industri pengolahan sapi yang menjadi pasar bagi peternak ketika berbisnis secara kelompok. Dan yang tak kalah penting peran dan dukungan secara politis dari kalangan Legislatif dalam menyukseskan upaya pemberdayaan ternak secara berkesinambungan.

Besarnya peran pemerintah dalam mewujudkan swasembada sapi menjadi sebuah keniscayaan. Namun kondisi faktual jalannya roda pemerintahan tidak berjalan integral. Masing-masing lembaga mementingkan egonya sendiri. Dan tragisnya ego sentris bukan ditingkat Kementerian atau di level eselon 1 tetapi terjadi di tingkat eselon lebih bawah, yakni subdirektorat (eselon 3). Setiap subdirektorat memiliki program sendiri yang tidak boleh bersinggungan dengan program subdirektorat lain. Jika bersinggungan justru menimbulkan masalah admisnitrasi keuangan negara. Dengan demikian sistem penganggaran turut berperan memunculkan ego lembaga yang demikian kuat. Akibatnya dinding pemisah antar lembaga kian menebal.

Mestinya triliunan rupiah yang dialokasikan di banyak kementerian khusus untuk peternakan diarahkan ke beberapa target yang sama melalui pengorganisasian yang baik sejak perencanaan sampai evaluasinya. Mesti ada Tupoksi masing-masing setiap di lembaga utk mengarahkan anggaran ke target yang sama. Disisi ekternal pemerintah juga meminta agar perguruan tinggi untuk menyasar target yang sama dengan melakukan kerjasama program. Bentuk kerjasama perguruan tinggi dinilai sebagai pengabdian masyarakat yang memiliki kum bagi tenaga pengajar.

Mampukah pemerintah menjembatani ini semua, dan adakah kemauan untuk itu. Jika pemerintah Jokowi tidak berbenah diri jangan bermimpi swasebada sapi bisa terwujud.

Sekretaris Departemen Ketahanan Pangan DPP PKS

Achyar Eldine

[sumber:www.pks.id]


posted by @Adimin

Perempuan Berpendidikan Tinggi Minim, Keberhasilan Pembangunan Terhambat

Semarang (5/9) - Ketahanan keluarga dengan perempuan sebagai pelopor utama sangat penting dan menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan. Menurut Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih mengatakan bahwa ketahanan nasional akan tercapai dengan baik apabila perempuan mampu menjaga ketahanan keluarga.

“Karena perempuan ini termasuk faktor penting indikator keberhasilan pembangunan, kami peduli bangsa ini kuat salah satunya adalah menjaga keharmonisan dan menyelamatkan anak-anak kita lebih kuat kedepan. Jadi kalau tingkat partisipasi perempuan tinggi disegala aspek kehidupan termasuk misalnya menurunnya angka kemiskinan keluarga di Indonesia yang di mana di dalamnya adalah perempuan yang terdampak, jadi kalau bisa dikurangi ini bagian dari kemajuan di Indonesia,” jelasnya usai meresmikan Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Jateng di Semarang, Ahad (4/9/2016)

Namun demikian, kata dia, untuk mencapai kesuksesan pembangunan nasional dengan kepeloporan perempuan saat ini perlu kerja keras dan peran serta semua pihak, sebab banyak faktor yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut.

“Faktor yang paling utama adalah selama 71 tahun Indonesia merdeka, berapa jumlah perempuan Indonesia yang tingkat pendidikannya sudah sampai S1. Tahun 2005 saja, perempuan Indonesia dari jumlah populasi secara keseluruhan yang mengakses S1 sampai selesai S3 itu hanya 1,3 persen. Ini data dari dari Kemenkokesra 2005," katanya.

Selain itu, lanjut Wiwi, perempuan yang tamat SD cukup besar sekitar 3,3 persen. Sementara untuk range SD-SMA sebanyak 6,3 persen. Sehingga masih banyak yang harus dikerjakan dengan kerja keras, semua pihak, baik itu pemerintah, DPR, dan elemen perempuan lainnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan Indonesia. 

“Perlu diketahui bahwa faktor tersebut ternyata dengan sendirinya bisa berdampak kepada peningkatan pengetahuan, tentang kesehatan, kualitas mengasuh anak termasuk partisipasi politik. Masih kena satu paradigma tentang pragmatisme politik,” tandasnya.

Faktor lain, ungkap Wiwi, adalah anggaran negara untuk Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) masih sedikit. Di sisi lain, kata Wiwi, KPPA juga tidak punya kaki tangan ke bawah yang langsung kasih komando. 

“Namun demikian, saya bersama perempuan PKS akan melakukan upaya sesuai dengan tugas kami sebagai salah satu pilar di negara demokrasi, ya kita berkhidmat untuk rakyat, di mana sasarannya adalah perempuan dan keluarga, makanya kemarin kita selenggarakan diklat penokohan, agar perempuan bisa mengajak pembangunan, hal yang kecil seperti menghidupkan PKK dan Posyandu. Sehingga dengan sendirinya bisa jadi pelopor pembangunan di tingkat yang paling kecil,” ujarnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Perempuan Harus Bersatu untuk Indonesia Bermartabat

Semarang (5/9) - Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2015 menunjukan bahwa peran perempuan dalam pembangunan terbilang rendah, oleh karena itu Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih mengajak perempuan Indonesia untuk saling bahu membahu mewujudkan Indonesia Bermartabat melalui peran keluarga.

Ditengah kehidupan yang serbacepat dan penuh dengan teknologi, Wirianingsih menerangkan bahwa dengan bersinergi antar perempuan di Indonesia maka akan memberikan respon cepat terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul. Karena jika tidak bisa mengantisipasi dengan cepat dan tepat maka dampak negatif akan begitu besar.

"Sekarang ini tidak sedikit orangtua yang khawatir melepas anaknya untuk bereksplorasi di luar. Tapi kalau kita, perempuan Indonesia entah dari mana saja saling bahu membahu. Insya Allah, harapan itu ada," ujar Ibu yang mengantarkan 11 anaknya untuk menjadi Hafidz Al-Qur'an di hadapan aktivis perempuan yang hadir dalam launching Rumah Keluarga Indonesia Jawa Tengah, Ahad (4/9/2016).

Terhadap kasus-kasus yang menimpa penerus bangsa, perempuan yang disapa Wiwi itu menegaskan bahwa Indonesia akan bisa tegak gagah dan bermartabat ketika entitas terkecilnya yaitu keluarga mampu untuk dibina dan dirawat sesuai dengan nilai keluhuran budaya Indonesia. 

Lebih lanjut Wirianingsih menjelaskan bahwa perempuan Indonesia harus mulai peka untuk menjaga anak Indonesia dari oknum yang sengaja ingin menghancurkan Indonesia dengan merusak generasi muda.

"Tidak hanya fisik, psikis dan pikiran anak-anak kita juga ikut dirusak. Sudah adalah contohnya baru-baru ini fisik maupun pikiran. Perempuan Indonesia, ayo kita tanggalkan sejenak warna kita untuk anak - anak kita, untuk Indonesia. Kita deklarasikan Jaga Anak Indonesia. Siapapun itu, apapun organisasinya," terang aktivis perempuan yang pernah mewakili Indonesia dalam sidang Komite perempuan PBB ke-51. [pks.id]

posted by @Adimin

Sosialisasi Empat Pilar Cegah Timbulnya Konflik Sosial di Masyarakat

Barabai (4/9) – Anggota Fraksi PKS MPR RI Aboe Bakar Alhabsyi menilai tujuan dari dilaksanakannya Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara adalah untuk mencegah timbulnya konflik sosial di tengah masyarakat. 

Hal itu disampaikan Aboe seturut penyesalan atas maraknya konflik sosial beberapa tahun belakangan ini. 

“Pekan kemarin, warga Aceh Singkil bentrok dengan warga sumut lantaran rebutan lahan garap, sebelumnya di Tanjung Balai terjadi pembakaran 8 vihara, hal ini seharusnya tidak boleh terjadi apabila ada tenggang rasa diantara warga masyarakat,” ujar Aboe dalam Sosialisasi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI di Barabai, Kalimantan Selatan, Sabtu (3/9). 

Anggota Komisi III DPR RI ini juga mengingatkan soal konflik sosial yang terjadi di Sampit hingga menjadi pengalaman buruk di masyarakat. Menurut pria yang kerap disapa Habib Aboe ini seharusnya persoalan kerukunan dapat terpelihara jika masyarakat memahami benar esensi dari empat pilar tersebut. 

“Seperti yang terjadi bulan Maret kemarin di Banjarmasin, sempat terjadi ancaman kerusuhan antar etnis Madura dan Dayak lantaran kasus pembunuhan. Beruntung, saya lihat aparat dan pemerintah daerah berhasil menjaga kerukunan. Sehingga isu sara yang ada dalam kasus pembunuhan tidak meluas menjadi konflik etnis,” jelas Aboe. 

Di sisi lain, masyarakat Indonesia secara alamiah, nilai Aboe, adalah masyarakat yang berkarakter rentan terhadap konflik karena terdiri atas beragam suku dan etnis. 

“Indonesia dibangun di atas berbagai perbedaan, baik suku, bahasa dan bahkan budaya. Oleh karenanya, melakukan internalisasi nilai-nilai pancasila dan bhineka tinggal ika merupakan salah satu upaya untuk menghindari konflik,” jelas Aboe. 

Oleh karena itu, salah satu tujuan diselenggarakannya Sosialisasi Empat Pilar ini, jelas Aboe, adalah untuk menguatkan kembali nilai-nilai kerukunan yang hidup di masyarakat. 

“Seperti nilai toleransi yang ada dalam bhineka tunggal ika ataupun kerukunan yang ada di pancasila. Dengan menguatnya kembali nilai-nilai tersebut, persatuan ditengah masyarakat dapat dibangun, dan tentunya akan dapat dihindari terjadinya konflik sosial”, papar Aboe. [pks.id]

posted by @Adimin

Penuhi Undangan Haji, Walikota dan Istri Menuju Tanah Suci

PADANG - Undangan haji dari Pemerintah Arab Saudi dipenuhi Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo. Bersama istri Ny Harneli Mahyeldi, walikota bertolak menuju tanah suci Makkah, Minggu (4/9).

Sebelum bertolak ke Arab Saudi, walikota dan istri diantar sejumlah rombongan menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Walikota tampak mengenakan baju muslim berwarna putih, sedangkan istri mengenakan pakaian gamis warna ungu dengan paduan jilbab hitam.

Saat di BIM, walikota dan istri menyalami masing-masing pengantar. Walikota pun berpamitan.

"Terimakasih kepada seluruh warga Kota Padang atas doanya, sehingga Pemerintah Arab Saudi mengundang kami beribadah haji," ucap Mahyeldi sesaat sebelum berangkat.

Dengan pesawat udara, walikota dan istri menuju Jakarta. Setelah itu walikota bersama rombongan lain yang ada di Jakarta langsung bertolak ke Jeddah pada malam harinya.

"Kepada warga kami mohonkan doanya supaya perjalanan kami ke Tanah Suci lancar dan diberi kemudahan," harap walikota.

Undangan haji khusus kepada Walikota Padang dan istri ini sebelumnya disampaikan 

Syekh Chalid Al Hamudi yang berkunjung ke Padang beberapa waktu lalu. Pemuka agama Islam asal Arab Saudi sekaligus penasehat badan dakwah internasional ini sempat kagum dengan bacaan shalat walikota saat menjadi imam shalat subuh di salah satu masjid di Padang untuk kemudian mengundang walikota dan istri melaksanakan ibadah haji tahun ini. Atas undangan itulah walikota dan istri bertolak menuju Makkah dan berkemungkinan kembali ke Padang sekitar 20 September nanti.

Walikota Padang mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada Syekh Chalid Al Hamudi beserta para ustad di LIPIA, ulama, termasuk kedutaan besar Arab Saudi yang selama ini telah berperan besar dalam memuluskan niat mulia tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kota Padang dan keluarga, kami mengucapkan terimakasih kepada Syekh Chalid Al Hamudi yang telah memberi peluang saya dan istri untuk melaksanakan ibadah haji,” sebutnya.

Seperti diketahui, sejak muda, H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo aktif mendalami Islam sejak duduk di bangku sekolah. Ketika menjadi mahasiswa, ia aktif menjadi aktifis dakwah dan mubaligh. Ia juga pernah menjadi Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Padang.

Mahyeldi dikenal sebagai sosok pemimpin yang sederhana, santun, dan rendah hati. Setelah menjadi Walikota Padang sejak 13 Mei 2014 lalu, banyak prestasi yang telah dipersembahkan.

Beberapa bulan setelah ia menjabat, Padang memulai penyelenggaraan pendidikan gratis 12 tahun yang menjangkau seluruh siswa SD, SMP, dan SMA negeri. Padang juga meningkatkan alokasi dana bantuan siswa kurang mampu.

Di bawah kepemimpinan Mahyeldi, program mendekatkan siswa dengan Alquran semakin ditingkatkan. Siswa yang memiliki hafalan Alquran tertentu, boleh bebas memilih sekolah yang mereka inginkan sesuai jenjang kelanjutannya.

Satu juz bagi siswa SD, dan tiga juz bagi siswa SMP. Untuk siswa SMA yang hafal lima juz, dapat memilih kesempatan masuk ke Universitas Andalas atau Universitas Negeri Padang. [humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin