Polisi Harus Merespons Cepat Dugaan Penistaan Agama

Jakarta (12/10) - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menilai pihak berwajib dalam hal ini polisi harus merespons cepat hasil kajian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengategorikan pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama soal surah Al Maidah ayat 51 memiliki konsekuensi hukum.

Nasir menyebut MUI yang merekomendasikan kepada aparat hukum untuk memproses dugaan penistaan agama mengindikasikan umat Islam masih percaya dengan penegakan hukum di negeri ini.

"Karena kita negara hukum, maka MUI dan beberapa elemen masyarakat kemudian masih percaya dengan hukum di negeri ini. Itu yang harus kita acungkan jempol. Masih percaya dengan penegakan hukum di negeri ini. Tapi mereka masih percaya bahkan MUI pun masih percaya dengan penegakan hukum. Sebagai institusi hukum maka harus merespons dengan cepat," kata Nasir di Jakarta, Selasa (11/10).

Menyerahkan persoalan dugaan penistaan agama ke ranah hukum,papar Nasir,menunjukkan umat Islam di Indonesia, khususnya di Jakarta, sudah sangat dewasa menyikapi hal-hal seperti itu.

"Bayangkan kalau ada unjuk rasa, merusak dan sebagainya, itu akan memberikan image umat Islam dalam menyikapi ini. Ini bukan pertama kali banyak peristiwa dimana Islam dilecehkan tapi umat Islam tetap dewasa dalam menyikapi," kata dia.

Nasir meminta polisi menunjukkan profesionalitas dan netralitasnya dalam ajang demokrasi ini. Ia mengharapkan kepolisian harus bisa adil, objektif dan kemudian profesional serta bertanggung jawab dalam menangani laporan masyarakat soal dugaan penistaan agama.

"Jangan diambang-ambang karena itu akan meninggalkan ketidakpastian dan keadilan. Sekali lagi, memang umat Islam memang sudah menyerahkan sepenuhnya kepada institusi penegakan hukum dalam hal ini kepolisian. Maka sudah saatnya kemudian kepolisian meresponnya dengan adil, tanggung jawab, profesional dan objektif," ujar politikus asal Aceh itu.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Terima Kunjungan Kader Perempuan, Jazuli Paparkan RUU Ketahanan Keluarga

Jakarta (11/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tetap konsisten memerjuangkan aspirasi kaum perempuan dan perbaikan keluarga Indonesia untuk menjadi lebih baik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini saat menerima Kader Perempuan PKS dari DPC Pancoran, Jakarta Selatan, di Ruang Pleno Fraksi, Selasa (11/10).

“PKS sangat menghormati perempuan. Oleh karena itu, Fraksi PKS berinisiatif membentuk RUU Ketahanan Keluarga yang dimulai sejak periode 2009 silam. Bahkan, di periode ini, kita sudah masukkan ke dalam prolegnas long list 2014-2019,” jelas Jazuli.

Jazuli menegaskan hal tersebut, sebab, kerusakan moral anak-anak dimulai dari persoalan di masing-masing keluarga.

“Jarang ada orang tua yang mapan, ibadahnya rajin, sakinah, mawaddah, warohmah, anaknya begajulan itu jarang. Umumnya anak yang bermasalah itu karena orang tuanya juga bermasalah, broken. Orang tuanya tidak concern mengurus anaknya. Insya Alloh, dengan adanya RUU ini kita akan menyelesaikan persoalan bangsa mulai dari elemen terkecil, bernama keluarga,” tambah wakil rakyat DPR sejak tahun 2004 ini.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki kualitas keluarga Indonesia, selain berinisiatif menghasilkan RUU Ketahanan Keluarga, Fraksi PKS juga telah berhasil mengesahkan UU Kewirausahaan sebagai inisiatif Fraksi PKS.

“Kita ingin ibu-ibu dan masyarakat ini mandiri, mudah mengakses modal. Kita ingin akses modal dipermudah dan bunganya juga rendah. Di UUD kita jelas, kemiskinan itu diperangi. Caranya, melalui kewirausahaan. Nanti akan ada regulasi turunan, baik PP atau Permen untuk menjadi juknis dari UU tersebut,” jelas Doktor Bidang Manajemen SDM dari UNJ ini.

Diketahui, dalam silaturahim ini, para Kader Perempuan PKS DPC Pancoran ini turut belajar soal pendidikan politik perempuan. Oleh karena, menurut Ketua Seksi Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (SPKK) DPC PKS Pancoran, Nurlaila, peran ibu sangat strategis dalam hal politik, khususnya dalam menghadapi momen Pilkada DKI 2017.

“Kami di sini juga mengajak para tokoh masyarakat, mulai dari pengurus RT, RW, dan Majelis Taklim, agar senantiasa mendapatkan pencerahan bagaimana seharusnya perempuan menghadapi momen politik, hingga nanti setelah pertemuan ini akan menjadi bekal kami menyampaikan ke masyarakat,” jelas Nurlaila.

Selain Jazuli Juwaini, turut pula Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta II Hidayat Nur Wahid, Anggota Komisi II Hadi Mulyadi, dan beberapa Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

PKS: Semoga Ahok Tulus Minta Maaf ke Umat Islam

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil menilai permintaan maaf Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas ucapan yang dianggap melecehkan Al Quran, seharusnya dilakukan sejak awal. Sekarang, ucapan Ahok sudah terlanjur disikapi secara reaktif oleh banyak pihak, bahkan sampai dilaporkan ke polisi.

"Sebenarnya, dari sisi waktu dia (Ahok) terlambat minta maaf. Harusnya ketika di awal, ketika hari pertama, atau kedua. Ketika itu dia minta maaf, dia lebih gentleman. Kalau sudah beberapa hari seperti ini kan kesannya dia terpojok ya. Sudah ramai baru deh (minta maaf)," kata Nasir kepada Suara.com, Senin (10/10/2016).

Nasir berharap permintaan maaf Ahok dilakukan secara tulus, bukan karena terpojok.

"Makanya saya katakan. Jadi minta maafnya untuk sesuatu, bukan karena ingin meminta maaf. Tapi tetap saja, kita nggak bisa menebak hati orang, mengetahui isi hati orang," ujar Nasir.

"Cuma dia kan udah minta maaf, kan nggak mungkin nggak dimaafkan. Tapi dia harus serius minta maafnya, jangan cuma minta-minta saja, karena cuma sudah didesak, atau sudah dilaporkan ke polisi," Nasir menambahkan.

Nasir berharap Ahok dan tim sukses belajar dari pengalaman. Ahok diharapkan jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang berpotensi disoal, terutama di media sosial.

"Dia harus menyadari dan meminta kepada semua timnya untuk tidak lagi menggunakan media sosial untuk memperkeruh suasananya. Jangan kemudian minta maaf, tapi tetap saja memprovokasi lewat media sosial," kata Nasir.

Kasus pengutipan ayat Al Quran terus menggelinding jelang pilkada Jakarta. Protes terhadap Ahok pun terjadi di berbagai tempat. Sampai akhirnya, pagi tadi, Ahok menyatakan meminta maaf kepada umat Islam. Ahok menegaskan sama sekali tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan agama dan Al Quran.

Sumber: suara.com


posted by @Adimin

Proses Hukum Terhadap Gubernur Ahok Harus Tetap Berjalan

Jakarta (10/10) - Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Almuzzammil Yusuf meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap memproses pengaduan dari masyarakat terkait laporan masyarakat terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pasalnya, pernyataan tersebut masuk ke dalam ranah pidana umum.

"Bukti penghinaannya jelas. Meskipun yang bersangkutan meminta maaf proses hukum harus tetap berjalan. Karena ini masuk pidana umum. Jadi tidak perlu dikaitkan dengan surat edaran Kapolri tentang Pilkada. Apalagi yang bersangkutan adalah bakal calon. Belum ditetapkan KPUD sebagai calon resmi gubernur," tegas Al Muzammil di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (10/10/2016).

Namun Muzzammil mengimbau agar masyarakat dapat mengendalikan diri, tidak terpancing emosi serta memproses secara hukum. Dia beralasan, pernyataan Ahok telah menodai Pancasila karena menyebut 'dibohongi pakai Surat Al Maidah ayat 51 dan dibodohi masuk neraka' dalam pidatonya di depan warga Jakarta.

“Pidato Saudara Basuki itu tidak patut disampaikan oleh seorang gubernur yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk ini. Dia telah menodai Pancasila sila Ketuhanan yang Maha Esa dan sila Persatuan Indonesia,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut mengatakan, pernyataan Ahok tidak cukup dilihat dalam konteks Pilkada. Lebih dari itu, menurutnya, pernyataan Ahok sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Dia tidak hanya menghina ajaran dan umat Islam tapi juga pernah menghina ajaran agama Kristen yang menyatakan Kristen adalah agama konyol dalam rapat resmi Pemprov DKI Jakarta. Silahkan cek link https://www.youtube.com/watch?v=oF6gx4P_2WY. Pernyataannya memperlihatkan dia telah menodai sila Ketuhanan yang Maha Esa. Wujud dari sila ini adalah sikap saling toleran, menghargai dan menghormati ajaran agama yang berbeda-beda. Dia abaikan ini semua,” terangnya.

Menurut Muzammil, pernyataan Ahok dapat berpotensi menyulut kemarahan umat beragama sehingga menodai sila Persatuan Indonesia.

Karena Ahok adalah gubernur DKI Jakarta yang memiliki kemajemukan umat beragama.

“Dia seharusnya memberikan teladan dengan menjaga ucapannya supaya tidak menghina keyakinan ajaran agama supaya tidak terjadi perpecahan antar antar warga,” pungkas Muzammil.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Humas PKS Harus Hadirkan Konten Universal kepada Publik

foto: PKS Foto

Jakarta (8/10) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menekankan pentingnya peran Hubungan Masyarakat (Humas) membawa PKS ke tengah masyarakat. Untuk itu, Humas harus menghadirkan konten-konten informasi yang bernilai substantif dan universal agar PKS benar-benar dirasakan kehadirannya di masyarakat.

"Kita harus pandai mencari isu apa yang akan membuat orang-orang di tengah untuk menarik PKS likers. Maka mari kita hadirkan konten yang subtantif dan universal," ujar Sohibul Iman.

Hal itu disampaikannya dalam pidato penutupan Public Relations (PR) Summit PKS di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Sabtu (8/10/2016) malam.

Pria yang akrab disapa Kang Iman ini menuturkan, sejak kelahirannya PKS mendapatkan dua stigma. Pertama, stigma keagamaan. "Stigma keagaaman, kita tidak mencerminkan Islam mainstream di negeri ini. Padahal PKS adalah melting pot untuk menerima perbedaan mazhab yang ada di Indonesia," tuturnya.

Kedua, lanjut Sohibul Iman, stigma kebangsaan. Pada stigma kedua ini, pria yang pernah menjabat rektor Universitas Paramadina ini mengatakan, PKS diakui publik pada aspek kemanusiaan, tapi tetap dianggap belum terlalu tulus mencintai Indonesia. Kerja-kerja kader PKS, lanjut dia, banyak terinterupsi oleh stigma yang dijustifikasi publik tersebut.

"Karena stigma tadi kader yang bekerja banyak kepotong oleh stigma yang diberikan oleh masyarakat tadi. Maka saya mengimbau kepada seluruh jajaran, untuk menghilangkan stigma tersebut karena kita sangat tulus mencintai Indonesia ini. Konten ini harus kita produksi," imbuhnya.

Fungsi menghadirkan konten universal, Sohibul Iman manambahkan, tidak saja terletak di Bidang Humas DPP PKS. Humas PKS di daerah juga harus memiliki kesadaran yang sama menghadirkan PKS di tengah masyarakat melalui konten-konten informasi yang bernilai universal dan substantif, tidak parsial dan eksklusif. Konten universal tersebut salah satunya adalah konten humanis kontribusi PKS yang menggambarkan sisi kehidupan sehari-sehari.

"Saya berharap kita semua semakin merasakan dan termotivasi bahwa keberadaan kita di humas sangat penting. Sehingga kita bisa menegaskan dalam diri kita sendiri bahwa ini tugas yang mulia untuk memperbaiki reputasi partai," jelas Sohibul Iman.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Tak Sekadar Menarik, Humas Harus Menyampaikan Informasi Benar

Foto: Al Amin/PKSFoto

Jakarta (7/10) - Fungsi Hubungan Masyarakat (Humas) tidak sebatas menyampaikan berita yang menarik kepada publik. Tapi humas pada sebuah lembaga, terlebih partai politik, juga harus mengemas dan memadukan kebenaran dalam berita yang menarik.

"Ada dua kata yang harus dipegang humas, benar dan menarik. Tidak sekadar menarik, tetapi humas harus memadukan kebenaran dalam setiap berita yang dibuat menarik. Itulah tugas humas," ujar Ketua DPP PKS Ahmad Heryawan saat menyampaikan stadium generale di PKS Public Relations (PR) Summit di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Jumat (7/10/2016).

Pria yang biasa disapa Kang Aher ini mengatakan, kader PKS harus aktif mendekati semua segmen masyarakat tanpa diskriminasi untuk menyampaikan informasi yang benar tentang PKS. Setiap kader PKS berfungsi sebagai humas.

" Mustahil orang tahu siapa kita tanpa kita kasih tahu kepada mereka siapa kita. Banyak segmen masyarakat yang harus didekati secara spesifik. Lewat pendekatan biasa belum menyentuh keseluruhan. Pendekatan itu melalui media mainstream maupun sosial," tutur gubernur Jawa Barat ini.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar hajat nasional PKS Public Relations (PR) Summit 2016 di Hotel Ambhara, Jakarta, Jumat (7/10/2016) hingga Ahad (10/10/2016). PKS PR Summit 2016 diikuti oleh pengurus Bidang Humas DPP PKS dan Pengurus Bidang Humas PKS seluruh Indonesia.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Lewat PR Summit, PKS Perkokoh Peran Humas untuk Kepentingan Umat

Foto: Mahmud/PKSFoto

Jakarta (7/10) -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar hajat nasional PKS Public Relations (PR) Summit 2016 di Hotel Ambhara, Jakarta, Jumat (7/10/2016) hingga Ahad (10/10/2016). PKS PR Summit 2016 diikuti oleh pengurus Bidang Humas DPP PKS dan Pengurus Bidang Humas PKS seluruh Indonesia.

Ketua Bidang Humas DPP Dedi Supriadi menerangkan, reputasi partai sebagai lembaga publik saat ini mudah dipantau dengan munculnya kanal media baru. PKS PR Summit yang mengusung tema "Menyambut Era Media Baru", adalah ikhtiar agar masyarakat bisa semakin melek secara aksara dan juga politik. "Upaya terus menerus inilah yang kita sebut kerja-kerja kehumasan," kata Dedi saat pembukaan PKS PR Summit, Jumat (7/10/2016).

Dedi menerangkan, output PR Summit adalah membangun reputasi positif PKS di mata publik. Aktivitas humas menjadi penting agar apa saja kepentingan publik menjadi perhatian bersama. "Tantangan humas adalah melakukan upaya membuat publik, internal dan eksternal, melek politik, melek media dan pastinya melek kepentingan umat," ujar Dedi.

Peran humas juga mesti mengetengahkan kerja-kerja PKS selama ini seperti membantu masyarakat, mengadvokasi anggaran-anggaran prorakyat miskin dan cepat bergerak dalam kondisi rakyat membutuhkan seperti bencana.

PKS PR Summit yang juga dihadiri komunitas relawan Humas seluruh Indonesia ini diisi dengan diskusi bersama beberapa Pemimpin Redaksi Media Massa Nasional dan Studium General oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Selain itu, PKS PR Summit akan memberikan peningkatan kapasitas kehumasan bagi seluruh relawan Komunitas Humas.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Humas Harus Dorong Publik Melek Kepentingan Umat

Foto: Mahmud/PKSFoto

Jakarta (7/10) -- Bidang Humas DPP PKS menggelar PKS Public Relations (PR) Summit di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan Jumat (7/10/2016) hingga Ahad (9/10/2016). Gelaran nasional ini dihadiri Ketua Bidang Humas PKS di seluruh Provinsi di Indonesia.

Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi menerangkan, reputasi yang dibangun PKS tidaklah disulap dalam satu dua hari. Berkiprah di dunia politik selama 18 tahun bukanlah waktu yang pendek meski bukan waktu yang belum terlalu panjang. Humas, papar Dedi, berada di garis depan dalam membangun reputasi berdasarkan kerja-kerja nyata partai.

Dedi menerangkan, humas berperan besar agar masyarakat semakin melek atau literate, secara aksara, media juga melek politik. Humas, ujarnya, harus menjawab tantangan tersebut dengan melakukan upaya membuat publik, internal dan eksternal, melek politik, melek media.

"Dan pastinya melek kepentingan umat," ujar Dedi dalam pembukaan PKS PR Summit, Jumat (7/10/2016).

Dedi melanjutkan, setiap kader di PKS sejatinya adalah humas. Sebab mereka terus menerus membangun reputasi positif lembaga melalui komunikasi persuasif yang terencana dan berkesinambungan.

Dedi berpesan agar humas juga mesti selalu mengikuti perkembangan lingkungan. Salah satu tantangan praktisi humas adalah berubah secara cepat dalam pemanfaatan medium-medium komunikasi politik yang kini semakin beragam. Kerja menjadikan masyarakat melek literasi harus dilakukan sebab saat ini publik dengan mudah digiring ke suatu permasalahan dan menjadi penyebar setia konten-konten yang tidak bermanfaaat.

"Bahkan malah cenderung menjauhkan umat dari permasalahan sebenarnya," kata Dedi.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Wako Padang: 241,35 Km Jalan Betonisasi Selesai Tahun Ini

PADANG - Akses masyarakat Kota Padang semakin mudah. Terlebih setelah Pemerintah Kota Padang membetonisasi jalan lingkungan. Sehingga jalan menjadi layak dilalui.

Sejak program betonisasi digulirkan, 153,04 kilometer jalan lingkungan sudah diaspal beton. Direncanakan betonisasi tahun 2016 ini selesai sepanjang 241,35 kilometer.

"Hingga tahun lalu betonisasi jalan telah mencapai 153,04 kilometer dan hingga akhir tahun 2016 ini kami akan membeton jalan 88,31 kilometer," kata Walikota Padang, H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo. 

Dengan tambahan betonisasi hingga akhir tahun ini, artinya pengerjaan program tersebut telah mendekati angka 73,77 persen. Pemko Padang menargetkan, betonisasi ini selesai 2018 dan seluruh jalan lingkungan teraspal beton sepanjang 325,288 kilometer. 

Walikota berharap masyarakat merasa lega dan nyaman berjalan dan berkendara di jalan tersebut. Sebab selama ini cukup banyak jalan yang belum layak dilewati. Setelah betonisasi selesai, maka diharapkan perekonomian warga Padang akan meningkat karena akses jalan mereka menjadi lebih mudah.

"Sementara itu pembersihan sedimen, perbaikan, peningkatan kapasitas daya tampung, dan pembangunan drainase baru dapat segera dilakukan. Sehingga 22,63 persen genangan air dapat diminimalisir," tuturnya.

Diungkapkannya, pembersihan, perbaikan, dan pembangunan drainase baru tersebut merupakan program Pemko Padang untuk pengendalian banjir dan genangan air di kota tersebut.

Terpisah, pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Andalas, Aidinil Zetra menyebut bahwa program betonisasi sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena menurutnya selama ini banyak jalan lingkungan di Padang yang kurang mendapat perhatian.

"Namun begitu, proses perencanaan program ini harus dirancang berdasarkan data dan hasil pengamatan kebutuhan masyarakat secara riil," sebutnya kepada Humas dan Protokol Kota Padang, kemarin.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Politik adalah Jalan Melipatgandakan Khidmat

Jayapura (7/10) -- Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diminta memperkokoh basis nilai sebagai gerakan politik yang memiliki ruh gerakan kebaikan. Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan, kader tidak boleh melupakan basis nilai sebagai pembawa kebaikan lewat jalan politik.

"Jangan melupakan pembentukan basis nilai dan kontribusi hanya karena kita telah bergerak dari religious movement ke political movement," tegas pria yang akrab disapa MSI ini ketika berbicara sebagai keynote speaker dalam Training Orientasi Partai di Jayapura, Papua Jumat (7/10/2016) siang.

MSI mengutip sebuah disertasi yang menyebutkan PKS lahir dari religious movement. Fase ini adalah fase pembentukan basis nilai bagi gerakan. Kemudian PKS melalui fase kedua yaknisocial movement berupa pembentukan basis kontribusi atau pengabdikan. Pada fase ketiga, yakni political movement, tuntutannya adalah perluasan basis nilai dan pengabdian.

Pada fase ketiga ini, PKS ingin memperluas basis nilai dan basis kontribusinya lewat gerakan khidmat. MSI juga menyampaikan tujuan PKS masuk kepada fase political movement ini adalah melipatgandakan khidmat PKS kepada rakyat. Oleh karenanya PKS ikut berkompetisi dalam pemilu dan pilkada."Kekokohan nilai dan kontribusi kunci menghadapi hiruk pikuk kehidupan dan politik," tutupnya.

MSI lantas memuji peran khidmat yang ditunjukkan salah satu kader PKS asal Muaratami, Papua bernama Abraham. Abraham sehari-hari berprofesi sebagai sopir angkot. Meski begitu ia tetap berusaha melakukan khidmat sesuai profesinya. Abraham memberikan tumpangan kepada anak anak sekolah tanpa menarik bayaran dengan tarif pada umumnya.

"Saya ajak mereka untuk naik. Saya bilang kepada mereka bayar berapa saja semampunya. Bahkan ada yang tak mampu bayar tetap saya antar ke sekolahnya. Saya tidak tahu apakah satu atau sekian anak yang saya bawa mungkin bisa berhasil di masa yang akan datang. Entah jadi presiden atau bupati saya tidak tahu," tutur Abraham

MSI menyebut kader-kader PKS harus bisa mengambil keteladanan dari aksi nyata seorang Abraham. "Pak Abraham sudah berkhidmat bahkan sebelum bergabung dengan PKS. Kader PKS harus belajar dalam berkhidmat kepada masyarakat seperti pak Abraham," puji MSI. [pks.id]

posted by @Adimin

PKS Siap Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua

Wamena (6/10) -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, Ph.D mengungkapkan semua kader, simpatisan dan juga pengurus PKS di Papua dan seluruh Indonesia harus memahami tentang nasionalisme dan peranan PKS dalam pembangunan di Indonesia. Sohibul menyebut peran kader khususnya di Papua yakni memajukan kesejahteraan masyarakat dan ikut melindungi rakyatnya.

Hal ini diungkapkan HM Sohibul Iman saat memberikan sambutan pada kegiatan seminar Fraksi PKS MPR RI Tahun 2016 dengan tema Peranan Partai Politik dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diikuti oleh seluruh pengurus dan kader PKS se-Papua di gedung Ukumearek Asso, Wamena, Kamis (6/10) kemarin.

Terkait hal ini, dirinya meminta seluruh kader dan pengurus PKS yang ada di Papua agar tidak melupakan tujuan dari pembukaan UUD 1945 dan juga menjadikan PKS sebagai partai dakwah yang kokoh dan hadir di NKRI ingin merealisasikan yang ada di dalam UUD 1945.

“Saya berharap kepada seluruh kader PKS yang ada di eksekutif dan legislatif, tolong dihayati dan diimplementasikan pembukaan UUD 1945. Kader dan pengurus PKS harus menjadi pemimpin yang benar dan dicintai rakyatnya,” tegasnya.

Dikatakan, konstitusi sudah memberikan kewenangan yang luar biasa kepada partai politik dalam menentukan hitam putihnya kebijakan nasional melalui partai politik. Karena pembuat legislasi perundangundangan adalah DPR-RI bukan DPD RI. Untuk itu ia mengajak seluruh kader dan pengurus untuk menjadikan PKS sebagai partai yang menjalankan fungsi-fungsi kepartaiannya dengan sebaik-baiknya.

Menurutnya fungsi partai politik antara lain adalah menjadi sarana untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. “Untuk itu, seluruh pengurus dan kader PKS baik yang ada di eksekutif maupun legislatif agar tidak bosan-bosan hadir di tengahtengah masyarakat untuk memberikan pembelajaran politik,” pintanya.

“Sebab PKS terus ingin mencerdaskan masyarakat sehingga masyarakat mengerti berpolitik dengan baik dan PKS harus memperjuangkan keinginan masyarakat,” sambungnya.

Fungsi partai politik lainnya menurut Sohibul Iman yaitu harus menjadi tempat dimana aspirasi masyarakat tertampung. Untuk itu, PKS harus mengimplementasikannya dan tidak boleh elergi dengan adanya pendapat, masukan dan koreksi dari masyarakat dan harus memperjuangkan aspirasi tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.

“Masyarakat Papua adalah masyarakat yang tahu berterimakasih. Untuk itu PKS harus mendengarkan aspirasi mereka dan memperjuangkan serta memberikan pelayananpelayanan agar masyarakat terus bersama-sama PKS. Caranya dengan cara memberikan pembelajaran politik yang baik, dengarkan aspirasi mereka dan perjuangkan keinginan mereka. Saya percaya di bumi Papua, PKS akan menjadi besar,” tegasnya.

Ditambahkan, partai politik juga harus sebagai tempat tumbuhnya calon-calon pemimpin daerah dan nasional, sehingga di PKS harus ada kadernisasi yang nantinya akan siap menjadi pemimpin tingkat daerah kota, kabupaten, provinsi dan pemimpin tingkat nasional.

“PKS juga harus menjadi alat dan media menciptakan situasi kondusif yang terciptanya kerukunan dan kebersamaan masyarakat dan mengokohkan Indonesia. PKS harus menjaga kebersamaan meski kalipun kita dalam keadaan kompetisi pemilihan kepala daeah,” tambahnya.

Terkait pelaksanaan Pilkada, Sohibul Iman mengingatkan seluruh elemen PKS dan juga tim suksesnya untuk tidak melakukan kampanye-kampanye yang bernuansa bermusuhan. Untuk itu ia mengimbau seluruh kader PKS agar tidak memicu semangat permusuhan. “Kita adalah bersaudara yang bersamasama harus membangun daerah kita dan negara kita ini,” pungkasnya.

Sumber: Cenderawasih Pos

posted by @Adimin