PKS: Program Jokowi-JK yang Baik Didukung, Jelek Dikoreksi

JAKARTA (19/10) - Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini ikut berpendapat tentang situasi parlemen selama dua tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Jazuli Juwaini mengingatkan, salah satu tugas parlemen yakni mengawasi pemerintah.

"Tetapi bukan berarti semua langkah pemerintah harus dianggap salah. Konsekuensi partai berkoalisi dengan pemerintah ya harus mendukung kebijakan pemerintah," kata Jazuli Juwaini kepada Tribunnews.com. PKS, kata Jazuli Juwaini, sebagai partai oposisi juga bersikap objektif. Bila program pemerintah baik maka PKS akan mendukungnya. Sebaliknya, PKS akan mengkritisi bila tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

"Begitupun PKS berharap kepada fraksi-fraksi yang berkoalisi dengan pemerintah harus objektif jangan asal dukung. Kalau ternyata tidak pas ya harus berani mengkoreksi agar parlemen sebagai suatu lembaga bisa jelas peran dan fungsinya," kata Jazuli Juwaini.

Sedangkan, pengamat politik Hendri Satrio melihat keberhasilan Presiden Joko Widodo melakukan konsolidasi dengan partai-partai di parlemen tidak dimanfaatkan pemerintah. Padahal, parlemen sangat bersahabat dengan pemerintahan Jokowi-JK. Hendri Satrio megungkapkan mayoritas semua program pemerintah tidak dipandang negatif oleh parlemen.

"Tapi ini tidak berbanding lurus dengan Jokowi. Terlalu lamban padahal sudah didukung parlemen. Contoh Menteri Perdagangan yang baru belum bisa menurunkan harga pokok dan Mentan belum bisa menunjukkan program ketahanan pangan," kata Hendri Satrio kepada Tribunnews.com. Hendri menuturkan Pemerintahan Jokowi masih memiliki waktu melakukan perbaikan yang kreatif dan inovatif. "Kalau dikasih point dua tahun pemerintahan Jokowi ya skala 100, pemerintahan dapat skor 60-70. Jangan Nawacita jadi Tawacita yakni diketawakan," kata Hendri Satrio.

Peneliti Forum Masyarakan Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, hilangnya daya kritis parlemen tak lepas dari ketatnya pemerintah Jokowi-JK menjaga konsistensi atas perencanaan dan pelaksanaan program-program yang dijalankan. Pemerintah mempunyai skema kerja yang cukup rapi berhadapan dengan DPR yang terlalu sibuk memikirkan kalkulasi politik.

"Hasilnya DPR selalu tak berdaya berhadapan dengan pemerintah," ujar Lucius.

Pada saat bersamaan, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat tak bisa secara meyakinkan memberikan bukti atas kerja-kerja mereka. Ketika akan mengkritisi pemerintah, pada saat yang bersamaan mereka selalu gagal menunjukkan bahwa lembaga itu pantas mengkritik karena mereka belum bekerja dengan baik.

"Belum lagi dengan banyaknya kasus-kasus korupsi dan pelanggaran etis yang membuat DPR sebagai institusi mengalami penggerusan kredibilitas di hadapan pemerintah yang berhasil menyedot simpati publik melalui program-programnya," jelas Lucius Karus.

Sumber: www.Tribunnews.com

posted by @Adimin

FPKS Kawal Aduan Pramuwisata Bandara Soetta Soal Dugaan Tindak Kekerasan dan Pungli

Jakarta (19/10) – Dalam rangka Hari Aspirasi, Fraksi PKS DPR RI menerima aduan dari Aliansi Pramuwisata Indonesia (API) tentang adanya dugaan perlakuan tindak kekerasan dan adanya pungli dari oknum petugas bandara Soekarno-Hatta, di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Selasa (18/10).

Aduan tersebut diterima langsung oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Nurhasan Zaidi dan Martri Agoeng bersama dengan Tenaga Ahli Fraksi.

Dalam aduannya, Anggota API, Riki menilai pembentukan aliansi tersebut lahir karena perlakuan tidak adil kepada pemandu wisata yang mendampingi wisatawan dari Timur Tengah.

“Kami mendampingi wisatawan dari timur tengah. Diskriminasi terhadap wisman Timur tengah terjadi sejak pasca idul fitri di Bandara Soeta yang disokong oleh aparat. Para wisman itu diminta paksa sebesar 1 real kalau mau dilayani. Ini tidak sesuai dengan jargon Salam Pesona Indonesia oleh Kementerian Pariwisata,”jelas Riki kepada Fraksi PKS.

Menanggapi itu, Nurhasan menilai persoalan reformasi birokrasi selama ini, khususnya yang menyangkut infrastruktur pariwisata, masih belum tuntas. Hal itu bertentangan dengan program pemerintah untuk menggenjot wisatawan asing ke Indonesia pada tahun 2016 hingga berjumlah 272 juta wisatawan.

“Aduan Bapak-bapak ini bertentangan dengan program devisa yang berasal dari pariwisata. Persoalan ini sudah kami sampaikan ke kementerian BUMN kemarin. Bandara kita sebagai bagian dari BUMN memang kondisinya mengkhawatirkan. Pemerintah seolah tidak siap untuk menerima ledakan jumlah turis yang luar biasa,” jelas Nurhasan.

Oleh karena itu, Fraksi PKS, tegas Nurhasan, akan berkomitmen mengawal aspirasi ini ke Kementerian BUMN, Angkasa Pura, Imigrasi, dan Kementerian Pariwisata untuk menangani persoalan pungli. Khusus yang berkaitan dengan persoalan kekerasan, jelas Nurhasan, Fraksi PKS mendorong agar API membentuk tim advokasi hukum sebagai bentuk tindak lanjut dari segi litigasi.

Ditambahkan Martri Agoeng, Komisi VI akan mengevaluasi secara komprehensif temuan-temuan ini untuk dibawa kepada panja, sebagai bagian untuk memerbaiki kinerja Angkasa Pura, khususnya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta.

“Khusus untuk terminal 3 ini mendapat perhatian khusus dari Komisi VI karena sedari awal sudah salah secara perencanaan pembangunan. Sehingga, dampaknya kemana-mana. Padahal, terminal 4 juga sudah akan dibangun juga,” tegas Martri Agoeng.

Oleh karena itu, pasca pengaduan ini, Fraksi PKS menugaskan agar para anggota di Komisi III untuk berkoodinasi dengan Kemenkumham, khususnya Dirjen Keimigrasian untuk memberikan sanksi kepada petugas imigrasi yang diduga melakukan pungli di loket imigrasi di loket Bandara Soetta.

Selain itu, Fraksi PKS juga menugaskan agar para anggota di Komisi VI untuk meminta Dirut Angkasa Pura II segera memecat satpam yang diduga melakukan pungli.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Sohibul: Fokus Menarik Simpati Publik, Bukan Sibuk Pikirkan Lawan!

Jakarta (18/10) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengatakan kompetisi politik adalah perebutan pengaruh di ruang publik. Kuncinya adalah fokus menarik simpati publik bukan sibuk memikirkan lawan.

"Politik ibarat ping pong: bola bagus jadi poin buat kita, bola salah jadi poin buat lawan. Jika ingin menang harus bermain cantik dan hindari kesalahan," kata Sohibul Iman di linimasa melalui akun Twitter @msi_sohibuliman, Selasa (18/10/2016).

Bermain rasional dan terkontrol akan banyak bola masuk (simpati publik). Namun, kata dia, jika emosional dan tak terkendali justru akan banyak out (antipati publik).

"Ada kalanya lawan sengaja bikin suasana emosional. Jika kita terpancing akan jadi poin buat mereka. Jika tidak akan jadi poin buat kita. Mesti hati-hati!" kata Sohibul.

Ia menyarankan untuk jangan pernah menari dengan irama orang lain. Sangat mungkin itu jebakan lawan.

"Menarilah dengan irama sendiri. Itu yang akan antarkan kemenangan!" ujarnya.

Ia memaparkan pemilih akan terdistribusi normal: sekitar 20% pokoknya pilih B, sekitar 20% asal bukan B, sisanya akan pilih dengan hati-hati.

"Kita harus menarik yang 60% ini. Kita harus banyak sampaikan suara-suara pencerah (voice), bukan sampah apalagi fitnah (noise). Yang 60% itu sangat sensitif dengan voice dan noise," kata dia.

Kita, kata dia, juga harus tahu beda antara voice dan noice. Para peniup noise (buzzer, bot), menurutnya, pandai bikin irama dari voise.

"Kita ikut menari, kita kejebak jadi penebar noise!" tegas doktor lulusan Jepang itu.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Hidayat Nur Wahid ingatkan Ahok dan cagub lainnya agar tak SARA

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan agar para calon gubernur DKI Jakarta termasuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok agar tak membawa-bawa isu Suku Agama Ras dan Antar-golongan (SARA) dalam berkampanye.

"Kampanye tanpa SARA itu komitmen semuanya, bukan hanya Anies-Sandi saja, tetapi Ahok pun juga harus berkomitmen," kata Hidayata di Kayong Utara Jumat malam.

Hidayat menyebut pernyataan Ahok tentang Quran Surat Al-Maidah beberapa waktu lalu adalah isu SARA yang seharusnya tidak dilakukan. "Sekalipun Beliau meminta maaf, tetapi Ahok sendiri yang bilang tidak cukup meminta maaf saat kasus mahasiswa dari UI waktu itu," katanya.

Hidayat mengatakan kini nasi sudah menjadi bubur, dia berharap aparat melakukan langkah-langkah pencegahan akan terjadinya gejolak.

"Tapi sekarang bola sudah bergulir, demonstrasi tadi pun sudah berlangsung damai, dari kepolisian juga jangan menghadirkan eskalasi ketegangan dan kekerasan ketika diabaikan aspirasi dari masyarakat yang sangat besar ini. Saya harap rekan-rekan kepolisian untuk menindaklanjuti, bahwa itu juga aspirasi masyarakat yang dilakukan dengan damai, dan didukung oleh Menag dan Ketua MUI," katanya.

Ke depan, Hidayat berharap isu SARA jangan lagi diangkat dalam kampanye politik.

"Sekali lagi kita sepakat, jangan ada kampanye SARA. Semuanya harus berkomitmen itu, jangan hanya satu yang diminta tidak, tetapi di tempat ibadah lain juga kampanye," kata dia.

Sumber: Antaranews.com


posted by @Adimin

Walikota Padang Islamkan Dua Murid SD Blasteran India dan Belanda

Wako Padang, Mahyeldi memimpin proses syahadat terhadap dua orang siswi SDN 27 Anak Air, Koto Tangah, Claudia (12) dan Agustin (8), Jumat (14/10/2016) di Masjid Agung Nurul Iman. (humas)

VALORAnews - Claudia dan Agustin berada di Masjid Agung Nurul Iman, Padang, Jumat (14/10/2016). Dua kakak beradik ini duduk menunggu shalat Jumat selesai. Ini kali pertama Claudia dan Agustin berada di lingkungan masjid.

Saat di Masjid Agung Nurul Iman, mata keduanya tertuju kepada barisan shalat Jumat di dalam masjid. Mereka menyaksikan jamaah lelaki melakukan gerakkan shalat. Matanya tak lepas seakan merekam setiap gerakan shalat.

Usia dua kakak beradik ini hanya terpaut empat tahun. Claudia berumur 12 tahun. Sedangkan Agustin 8 tahun. Keduanya tercatat sebagai siswi kelas enam dan kelas dua Sekolah Dasar (SD) 27 Anak Air, Koto Tangah. Keduanya berdomisili di Lubuk Buaya di samping SMA 7.

Di dalam tubuh Claudia dan Agustin mengalir darah blasteran India dengan Belanda. Ayahnya, Roby merupakan keturunan Belanda. Sedangkan ibunya Cristina, keturunan India. Kedua orangtuanya merupakan penganut Katolik.

Pada Jumat siang itu, jadi hari bersejarah bagi Claudia dan Agustin. Dengan dituntun Walikota Padang H Mahyeldi Dt Marajo, keduanya mengucap dua kalimah syahadat di Masjid Agung Nurul Iman. Prosesi ini disaksikan Syekh Yusuf Ansiri (Komandan Kepolisian Kota Madinah) serta sejumlah jamaah masjid tersebut.

Keduanya dengan lancar melafazkan dua kalimat syahadat. Dewi, guru kelas Agustin di SDN 27 menyebut, bahwa beberapa waktu belakangan ini keduanya tidak lagi tinggal dengan kedua orangtuanya.

"Claudia dan Agustin tinggal dengan Omanya," terang Dewi.

Dewi menuturkan, Oma dari kedua kakak beradik tersebut telah lebih dulu menganut Islam. Karena berada dan tinggal di rumah Omanya, Claudia dan Agustin praktis mengikuti ajaran Islam. "Orangtuanya telah mengizinkan mereka masuk Islam dengan membuat surat pernyataan," terang Dewi.

Usai menuntun Claudia dan Agustin melafazkan dua kalimat syahadat, mata Mahyeldi tampak berkaca-kaca. Peristiwa ini cukup mengharukan baginya. "Alhamdulillah, dengan meningkatnya dakwah semakin meningkat pula keislaman masyarakat. Mudah-mudahan pembinaan terhadap mereka terus berlanjut di masa yang akan datang," tukas Mahyeldi.

sumber: www.valora.co.id


posted by @Adimin

Pesan Emzalmi ke Mahyeldi, Sayang ke Anak Beda dengan ke Cucu

Wako Padang, Mahyeldi didampingi istri, menyaksikan ustad Muhammad Ridho Nur, memotong rambut cucu pertama mereka, Zee Zee, pada akekah yang digelar Selasa (11/10/2016) malam di palanta rumah dinas walikota. (Humas).

VALORAnews - Rona bahagia terpancar dari wajah Walikota Padang, H Mahyeldi Dt Marajo dan istri, Harneli Mahyeldi. Sebab, mereka akan dipanggil kakek dan nenek, seiring lahirnya anak dari putri sulung mereka, Dini Mutmainah.

Bayi perempuan tersebut, oleh ayahnya, Havizh Zainal Putra diberi nama Ashalina Suzianndiny Hafiz dengan panggilan, Zee Zee. Dia lahir pada Rabu (5/10/2016), pukul 08.00 WIB di RS Siti Hawa Padang.

Dalam acara akekah yang dilangsungkan di Palanta Rumah Dinas Walikota Padang, Selasa (11/10/2016) malam, Mahyeldi menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh warga dan undangan yang telah hadir.

Mahyeldi berharap, dengan kehadiran dan doa dari seluruh warga dan undangan akan menghantarkan Zee Zee jadi anak yang salehah dan berbakti kepada bangsa nantinya. "Semoga Zee Zee jadi anak yang taat dan patuh kepada kedua orangtua," harap Mahyeldi.

Ketika ditanya perasaan telah bercucu dan dipanggil kakek dan nenek, Mahyeldi berucap syukur. Apalagi menurut Mahyeldi, Zee Zee merupakan cucu yang ditunggu-tunggu. Sebab, sebelumnya, Dini Mutmainah, sempat mengalami keguguran pada kehamilan pertama.

"Alhamdulillah, Zee Zee lahir dalam keadaan normal," sebut Mahyeldi dibenarkan Harneli Mahyeldi.

Pada acara akekah tersebut nampak hadir Wakil Walikota Padang Emzalmi. Selain itu juga tampak di antaranya sejumlah kepala SKPD di lingkup Pemko Padang beserta staf. Termasuk sejumlah insan pers di Kota Padang dan undangan lainnya.

Mewakili segenap jajaran Pemerintah Kota Padang, Emzalmi mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga besar Walikota Padang yang telah dikaruniai seorang cucu. Menurutnya, rasa bahagia dan sayang dikaruniai seorang cucu cukup besar dan akan berbeda saat dikaruniai anak.

"Makanya orang dulu sering menyebut, sayang ke anak berbeda dengan sayang ke cucu," katanya di depan seluruh undangan.

Malam itu akekah dilakukan dengan memotong rambut Zee Zee. Kemudian dalam kesempatan itu ustad H. Muhammad Rido Nur menyampaikan tausyiah di depan seluruh undangan. Ustad menyebut akekah menjadi tanggungjawab orangtua laki-laki.

"Karena itu Allah SWT sudah mengingatkan kita bahwa tanggungjawab pendidikan seorang anak merupakan tanggungjawab ayah, bukan ibu dari anak," sebutnya.

sumber: www.valora.co.id

posted by @Adimin

Padang Raih APN 2016 Tingkat Sumbar

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno foto bersama dengan Wawako Padang, Emzalmi dan Harneli Bahar (Ketua TP-PKK Padang), usai menerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat Sumatera Barat 2016, di Terminal Bareh Solok, Kota Solok, Kamis (13/10/2016). (humas)

VALORAnews - Pemerintah Kota Padang meraih penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tingkat Sumatera Barat 2016. Penghargaan diserahkan pada peringatan Hari Pangan Sedunia oleh Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno kepada Wakil Walikota Padang, H Emzalmi di Terminal Bareh Solok, Kota Solok, Kamis (13/10/2016).

Penghargaan APN Tingkat Sumatera Barat 2016 yang diterima Kota Padang dengan kategori Pembina Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota. Padang meraih penghargaan ini bersama Sawahlunto dan Padang Pariaman. Tidak itu saja, WHB Kelurahan Flamboyan Baru juga mendapatkan penghargaan sebagai pelopor ketahanan pangan.

Emzalmi usai menerima penghargaan mengucapkan terimakasih tak terhingga, kepada seluruh warga Kota Padang. Terutama kepada para petani yang memanfaatkan lahan dengan baik. "Penghargaan ini cukup prestisius. Terimakasih kepada seluruh warga Padang dan seluruh pihak yang terkait," ungkap Emzalmi didampingi Ketua TP PKK Ny Harneli Mahyeldi, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Syaiful Bahri, Kepala Dispernakbunhut Dian Fakri, dan Kabag Humas dan Protokol Mursalim.

Disebutkan Emzalmi, meski Kota Padang memiliki lahan terbatas, akan tetapi cukup banyak yang dilakukan. Padang mampu memanfaatkan lahan yang ada, terutama dengan menggunakan system polyback.

Diungkapkan, saat ini Padang mampu mengantisipasi inflasi. Hal yang dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan inflasi yakni mengumpulkan komponen seperti cabai, bawang merah dan beras.

"Meski kita memiliki enam ribu hektar lahan sawah, tetapi produksinya mampu kita usahakan. Ke depan produksi yang perlu ditingkatkan lagi," terang Emzalmi.

Sementara, Irwan Prayitno mengapresiasi langkah Kota Padang dalam mengantisipasi inflasi. Harga cabai yang terus melonjak, dapat diantisipasi dengan menggalakkan program tanam sejuta cabai.

"Kota dan kabupaten lain perlu mencontoh Kota Padang," sebut Irwan.

Sisi lain, Irwan menyebut, pemerintah memiliki kewajiban dalam menyediakan pangan, ketahanan pangan dan lainnya. Kemudian produksi pangan diharapkan diupayakan dari hulu ke hilir. "Termasuk mengatasi kendala seperti hama, irigasi, pupuk dan alat," terangnya.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumatera Barat, Effendi menerangkan, pihaknya akan gencarkan Kawasan Rawang Pangan Lestari (KRPL) dengan memberikan bantuan ketahanan pangan buat daerah bermasalah pangan. Daerah miskin rawan pangan akan menjadi daerah mandiri pangan.

"Kita masukkan ke dalam RPJM lima tahun ke depan. Kita targetkan 32 nagari miskin dapat dibina," paparnya.

Effendi menuturkan bahwa pihaknya juga akan menggencarkan pangan lestari. Termasuk mengajak rumahtangga memanfaatkan lahan perkarangan untuk pangan.

sumber: www.valora.co.id

posted by @Adimin

Kenaikan Tarif Listrik Harus Transparan

Jakarta (13/10) – Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar meminta PT PLN untuk transparan dalam melakukan kenaikan tarif listrik kepada masyarakat, khususnya terhadap 12 golongan pelanggan.

Hal itu disampaikan Rofi menyusul rencana kenaikan tarif listrik periode Oktober 2016 sebagai akibat mekanisme penyesuaian tarif (tariff adjustment) atau tarif yang tidak disubsidi pemerintah.

“Perhitungan tarif listrik berdasarkan tariff adjusment harus dilakukan dengan transparan dan perlu sosialisasi yang instensif kepada masyarakat. Karena, mekanisme pengenaan tarif berbasis formula ini dilakukan secara dinamis dan fluktuatif  mempertimbangkan inflasi, nilai tukar rupiah, dan ICP,” jelas Rofi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10).

Rofi menjelaskan, formula penghitungan penyesuaian tarif yang berlaku saat ini didasarkan pada tiga indicator utama, yaitu nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (U$), harga Indonesia crude price (ICP), serta tingkat inflasi. PLN beralasan saat ini seluruh variabel tersebut mengalami tekanan, sehingga menyebabkan terjadi kenaikan pada tarif dasar listrik yang diterima oleh konsumen.

Oleh karena itu, Rofi meminta PLN harus mampu secara serius menjaga keseimbangan dan memantau faktor-faktor tersebut dalam penerapan kenaikan tarif listrik.

“PLN perlu memikirkan adanya floor price (ambang batas atas) toleransi terhadap kenaikan dan penurunan yang sangat ekstrim dari tiga indikator utama tersebut. Sehingga, saat kenaikan tidak memberatkan konsumen maupun menekan biaya operasional PLN. Karena sejatinya, dengan adanya penyesuaian tarif, berarti menyerahkan mekanisme perhitungan tarif kepada harga pasar yang bisa sangat fluktuatif dan tidak berimbang dengan kondisi faktual konsumen,” ujar Rofi.

Legislator asal Jawa Timur ini menambahkan, dengan kenaikan tarif listrik PLN harus mampu meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas operasionalnya kepada publik. Karena, dapat dipastikan dari kebijakan ini pelanggan rumah tangga yang jumlahnya sangat besar akan merasakan dampak langsung dan secara alamiah akan mempengaruhi struktur konsumsi mereka.

Sebagai informasi, Pelaksanaan kenaikan tarif oleh Pemerintah sendiri dilakukan sejak Januari 2015 dan diatur di dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 31 tahun 2014 yang kemudian diperbaharui dengan Permen ESDM No 09/2015 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PLN.

Sesuai pasal 5 peraturan tersebut, ketiga hal yang mempengaruhi penyesuaian tarif itu adalah inflasi, harga ICP, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Akibat perubahan ketiga indikator itu, tarif listrik Oktober 2016 untuk pelanggan bertegangan rendah menjadi Rp1.459,74 per kWh, tegangan menengah menjadi Rp1.111,34 per kWh, tegangan tinggi menjadi Rp994,8 per kWh, dan layanan khusus menjadi Rp1.630,49 per kWh.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Pemberantasan Pungli Jangan Hanya Lip Service

Jakarta (11/10) - Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Almuzzammil Yusuf menegaskan tindak pemberantasan pungutan liar (pungli) harus diberantas sampai akarnya. Terutama pungli di lembaga-lembaga pemerintahan.

Almuzammil mengungkapkan, pungutan liar (Pungli) merupakan bagian dari korupsi yang tidak bisa dibiarkan menyerbak dalam tubuh lembaga pemerintahan.

"Budaya pungli memang harus dikikis dari waktu ke waktu. Tapi jangan hanya menjadi lip service , sehingga menutup mata atau mengalihkan dari kasus-kasus besar seperti yang sudah diungkap oleh BPK," ungkap Muzzamil di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2016).

Almuzammil meminta, dalam penuntasannya, aparat penegak hukum diharapkan tidak pandang bulu.

"Pungli sama dengan korupsi, semua harus dikikis habis. KPK dibentuk sebagai super body tidak boleh takut dengan penguasa atau kepala daerah yang dianggap dekat dengan penguasa. Pungli tidak akan hilang kalo korupsi besar terus merajalela," ujarnya. 

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Polisi Harus Merespons Cepat Dugaan Penistaan Agama

Jakarta (12/10) - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menilai pihak berwajib dalam hal ini polisi harus merespons cepat hasil kajian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengategorikan pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama soal surah Al Maidah ayat 51 memiliki konsekuensi hukum.

Nasir menyebut MUI yang merekomendasikan kepada aparat hukum untuk memproses dugaan penistaan agama mengindikasikan umat Islam masih percaya dengan penegakan hukum di negeri ini.

"Karena kita negara hukum, maka MUI dan beberapa elemen masyarakat kemudian masih percaya dengan hukum di negeri ini. Itu yang harus kita acungkan jempol. Masih percaya dengan penegakan hukum di negeri ini. Tapi mereka masih percaya bahkan MUI pun masih percaya dengan penegakan hukum. Sebagai institusi hukum maka harus merespons dengan cepat," kata Nasir di Jakarta, Selasa (11/10).

Menyerahkan persoalan dugaan penistaan agama ke ranah hukum,papar Nasir,menunjukkan umat Islam di Indonesia, khususnya di Jakarta, sudah sangat dewasa menyikapi hal-hal seperti itu.

"Bayangkan kalau ada unjuk rasa, merusak dan sebagainya, itu akan memberikan image umat Islam dalam menyikapi ini. Ini bukan pertama kali banyak peristiwa dimana Islam dilecehkan tapi umat Islam tetap dewasa dalam menyikapi," kata dia.

Nasir meminta polisi menunjukkan profesionalitas dan netralitasnya dalam ajang demokrasi ini. Ia mengharapkan kepolisian harus bisa adil, objektif dan kemudian profesional serta bertanggung jawab dalam menangani laporan masyarakat soal dugaan penistaan agama.

"Jangan diambang-ambang karena itu akan meninggalkan ketidakpastian dan keadilan. Sekali lagi, memang umat Islam memang sudah menyerahkan sepenuhnya kepada institusi penegakan hukum dalam hal ini kepolisian. Maka sudah saatnya kemudian kepolisian meresponnya dengan adil, tanggung jawab, profesional dan objektif," ujar politikus asal Aceh itu.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

Terima Kunjungan Kader Perempuan, Jazuli Paparkan RUU Ketahanan Keluarga

Jakarta (11/10) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tetap konsisten memerjuangkan aspirasi kaum perempuan dan perbaikan keluarga Indonesia untuk menjadi lebih baik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini saat menerima Kader Perempuan PKS dari DPC Pancoran, Jakarta Selatan, di Ruang Pleno Fraksi, Selasa (11/10).

“PKS sangat menghormati perempuan. Oleh karena itu, Fraksi PKS berinisiatif membentuk RUU Ketahanan Keluarga yang dimulai sejak periode 2009 silam. Bahkan, di periode ini, kita sudah masukkan ke dalam prolegnas long list 2014-2019,” jelas Jazuli.

Jazuli menegaskan hal tersebut, sebab, kerusakan moral anak-anak dimulai dari persoalan di masing-masing keluarga.

“Jarang ada orang tua yang mapan, ibadahnya rajin, sakinah, mawaddah, warohmah, anaknya begajulan itu jarang. Umumnya anak yang bermasalah itu karena orang tuanya juga bermasalah, broken. Orang tuanya tidak concern mengurus anaknya. Insya Alloh, dengan adanya RUU ini kita akan menyelesaikan persoalan bangsa mulai dari elemen terkecil, bernama keluarga,” tambah wakil rakyat DPR sejak tahun 2004 ini.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki kualitas keluarga Indonesia, selain berinisiatif menghasilkan RUU Ketahanan Keluarga, Fraksi PKS juga telah berhasil mengesahkan UU Kewirausahaan sebagai inisiatif Fraksi PKS.

“Kita ingin ibu-ibu dan masyarakat ini mandiri, mudah mengakses modal. Kita ingin akses modal dipermudah dan bunganya juga rendah. Di UUD kita jelas, kemiskinan itu diperangi. Caranya, melalui kewirausahaan. Nanti akan ada regulasi turunan, baik PP atau Permen untuk menjadi juknis dari UU tersebut,” jelas Doktor Bidang Manajemen SDM dari UNJ ini.

Diketahui, dalam silaturahim ini, para Kader Perempuan PKS DPC Pancoran ini turut belajar soal pendidikan politik perempuan. Oleh karena, menurut Ketua Seksi Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (SPKK) DPC PKS Pancoran, Nurlaila, peran ibu sangat strategis dalam hal politik, khususnya dalam menghadapi momen Pilkada DKI 2017.

“Kami di sini juga mengajak para tokoh masyarakat, mulai dari pengurus RT, RW, dan Majelis Taklim, agar senantiasa mendapatkan pencerahan bagaimana seharusnya perempuan menghadapi momen politik, hingga nanti setelah pertemuan ini akan menjadi bekal kami menyampaikan ke masyarakat,” jelas Nurlaila.

Selain Jazuli Juwaini, turut pula Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta II Hidayat Nur Wahid, Anggota Komisi II Hadi Mulyadi, dan beberapa Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin