Pernyataan Sikap DPP PKS Soal Kekerasan terhadap Etnis Rohingya

PERNYATAAN SIKAP

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 
No.01/K/PYT/DPP-PKS/1438
TENTANG
KEKERASAN, PEMBUNUHAN MASSAL, PERAMPASAN DAN PENGUSIRAN TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI RAKHINE STATE (ARAKAN), MYANMAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Masyarakat Internasional telah menyaksikan kembali terjadinya tragedi kemanusiaan di Myanmar, sepanjang bulan Oktober-November 2016. Pemerintah dan Militer Myanmar serta kelompok etnis Myanmar lainnya melakukan dan membiarkan terjadinya kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya di Rakhine State (Arakan), Myanmar.

Walaupun sebelumnya telah terjadi provokasi dari pihak-pihak yang mengklaim sebagai memperjuangkan hak-hak etnis Rohingya, namun respon Pemerintah dan Militer Myanmar telah melampaui batas-batas yang wajar serta mengabaikan ketentuan-ketentuan internasional mengenai perlindungan hak-hak warga sipil dalam konflik bersenjata.

Hal ini menyebabkan bertambahnya beban dan penderitaan etnis Rohingya berupa kehilangan nyawa, harta, rumah dan terusir dari tanah mereka. Laporan-laporan yang kredibel secara terbuka telah menyebutkan bahwa desa-desa yang dibakar, ratusan jiwa tewas (dan jika diakumulasi dengan peristiwa-peristiwa serupa pada tahun-tahun sebelumnya) ratusan ribu orang lainnya terusir dari kampung halaman dan hidup terlantar sebagai pengungsi.

Kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran tersebut diatas sesungguhnya telah dilaporkan secara berkala oleh masyarakat internasional semenjak Myanmar (a.k.a. Burma) merdeka dari penjajahan Inggris, namun belum mendapat respon yang memadai dari Pemerintah Myanmar, bahkan kualitas dan upaya perlindungan HAM bagi etnis Rohingya di Myanmar semakin memburuk.

Kita menyadari bahwa upaya menjunjung prinsip “non-intervention” yang dipegang oleh masyarakat internasional yang beradab tidak boleh mengabaikan tanggungjawab para pihak untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata (Responsibility to Protect) dan kewajiban para pihak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya genosida (Prevention of Genocide) sehingga “humanitarian intervention” untuk menjamin hak-hak warga sipil dalam konflik bersenjata di Myanmar tidak boleh ditunda.

Dengan demikian, menghormati prinsip “non-intervention” tidak perlu diartikan sebagai mengesampingkan “humanitarian intervention” agar keselamatan dan hak-hak warga sipil dalam konflik bersenjata di Myanmar dapat terjamin dan terpelihara. 
Oleh karena itu, DPP PKS menegaskan sikapnya:

1. Mengecam tindakan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah dan Militer Myanmar serta kelompok etnis Myanmar lainnya. Tindakan tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, negara-negara anggota ASEAN dan juga masyarakat internasional.

2. Mendesak Aung San Suu Kyi sebagai State Councellor of Myanmar yang juga seorang tokoh penerima hadiah Nobel Perdamaian agar dapat berperan aktif dalam menghentikan tindakan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya. Sosok Aung San Suu Kyi yang dikenal oleh dunia internasional sebagai pejuang demokrasi seharusnya mampu mendorong terciptanya situasi yang lebih demokratis dan menghormati hak-hak etnis Rohingya untuk hidup sebagai bagian dari warga negara Myanmar.

3. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia melakukan langkah-langkah pembelaan dengan cara:

a. Mengambil peran lebih aktif sebagai negara paling besar dan demokratis di ASEAN untuk memelihara stabilitas keamanan di kawasan dan mencegah munculnya hambatan-hambatan terhadap tumbuh kembangnya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

b. Mendorong pimpinan negara-negara ASEAN untuk terus mendesak pemerintahan Myanmar agar menghentikan tindakan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya di Rakhine State (Arakan), Myanmar.

c. Memperjuangkan pengakuan kembali secara legal-konstitusional status etnis Rohingya di Rakhine State (Arakan) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warga negara Myanmar.

d. Mendorong negara-negara Anggota ASEAN lainnya untuk berpartisipasi dalam memberikan fasilitas penampungan sementara bagi para pengungsi Rohingya yang terusir dari negerinya.

e. Mendorong negara-negara Anggota ASEAN agar menjadikan masalah ini sebagai agenda perjuangan bersama di Dewan HAM ASEAN, PBB dan forum internasional lainnya.

4. Mendesak Komisi I DPR RI dan Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI agar lebih aktif melakukan upaya diplomasi dengan cara:

a. Mendorong ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk terlibat aktif mendesak Parlemen dan Pemerintahan Myanmar agar segera menghentikan tindakan kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya di Rakhine State (Arakan), Myanmar.

b. Mendorong AIPA untuk terlibat aktif mendesak Parlemen dan Pemerintah Myanmar agar mengedepankan pendekatan yang lebih konstruktif dan menjauhi tindakan kekerasan dan menunaikan hak-hak etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar.

c. Mendorong agar AIPA membawa permasalahan ini ke forum Inter-Parlemantary Union (IPU) agar menjadi perhatian dan agenda perjuangan bersama parlemen seluruh dunia, sehingga dapat menjamin hak-hak etnis Rohingya sebagai warga negara di Myanmar.

5. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk senantiasa mendoakan dan memberikan bantuan kepada etnis Rohingya agar diberikan keselamatan dan kedamaian serta tidak terprovokasi oleh hal-hal yang menimbulkan dampak keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Semoga Allah Swt meridhai upaya kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 24 November 2016

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PRESIDEN,                                                                                                                           SEKRETARIS JENDERAL,

H. MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D.                                                                                     H. MUSTAFA KAMAL, S.S.

Tembusan:
1. Presiden RI
2. Wakil Presiden RI
3. Ketua MPR RI
4. Ketua DPR RI
5. Ketua DPD RI
6. Menteri Koordinator Polhukam RI 
7. Menteri Luar Negeri RI
8. Ketua Komisi I DPR RI
9. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI 
10. Ketua Fraksi PKS DPR RI
11. Ketua Fraksi PKS MPR RI
12. Kantor Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta
13. Kantor Sekretariat ASEAN di Jakarta
14. Kantor Perwakilan PBB di Jakarta

sumber: www.pks.id


posted by @Adimin

Pusat Khidmat PKS di Berbagai Daerah Berjalan Aktif

Jakarta (23/11) - Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS Fahmy Alaydroes mengatakan Pusat Khidmat PKS di berbagai daerah di Indonesia berjalan dengan baik dan aktif.

Pusat Khidmat PKS memiliki banyak program seperti Rumah Cerdas, Rumah Sehat, Rumah Peduli, Rumah Aspirasi, Rumah Keluarga Indonesia, Rumah Dakwah, Rumak Konsultasi Syariah, dan Rumah Siaga dan Tanggap Bencana

“Pusat Khidmat PKS di setiap DPD berjalan setidaknya satu pekan sekali meski durasinya tidak harus lama,” kata Fahmy di Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Misalnya Rumah Cerdas setiap Ahad pagi pukul 09.00 sampai pukul 11.00, kegiatannya adalah taman baca dan dongeng anak. Lalu pekan depannya pelayanan kesehatan, talk show pola hidup sehat misalnya.

“Combine. Jadi setiap pekan itu, bisa berbeda tema dan kegiatan, bisa juga kegiatan sama berulang, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing daerah karena segmentasinya berbeda,” katanya.

Rumah Cerdas diampu oleh Departemen Pendidikan dalam bidang Kesra. Rumah Sehat diampu oleh Departemen Kesehatan bisa bersinergi dengan BKO dalam konteks aktivitas kebugaran.

“Misalnya di Rumah Sehat itu ada pelayanan kegiatan senam nusantara atau tes kebugaran. Edukasi kesehatan, pemeriksaan, pengobatannya diampu oleh Departemen Kesehatan,” ujar Fahmy.

Rumah Peduli, jelas Fahmy, yang mengampu Departemen Sosial dalam bidang Kesra. Rumah Aspirasi yang diampu oleh bidang Polhukam, berkaitan dengan aktivitas resesnya para anggota dewan.

“Melalui Pusat Khidmat PKS yang berpusat di kantor-kantor partai menjadi sarana bahwa pejabat publik kita DPR pusat maupun wilayah. Bertemu dengan konstituen, menyampaikan aspirasinya, tentunya dalam hal-hal tertentu perlu dilakukan advokasi,” katanya.

Rumah Keluarga Indonesia lebih dulu ada bahkan sebelum ada Pusat Khidmat PKS dengan berbagai macam kegiatan yang sangat banyak sekali, yang diampu oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) kemudian dimasukkan menjadi bagian Pusat Khidmat PKS tapi tetap berkibar RKI itu sendiri. Sebagai wadah berbagai macam aktivitas dan aktualisasi perempuan.

Rumah Dakwah yang mengampu BPU kaitannya dengan kegiatan pelayanan PKS bagi masyarakat dalam hal menyediakan para asatidz, asatidzah, narasumber untuk menjadi khotib dan penceramah dalam berbagai kesempatan.

"Lagi butuh ustadz? PKS menyediakan. Di Rumah Dakwah juga ada dauroh mubalighin, pelatihan para dai muda misalnya. sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhannya untuk memiliki kafa'ah syar'i/ilmu agama dan potensi sebagai da'i/penyeru kebaikan,” kata dia.

Rumah Konsultasi Syariah diampu oleh Dewan Syariah baik wilayah maupun daerah. Karena basis pusat PKS di level DPD dan di bawahnya, maka Dewan Syariah di daerah yang banyak berperan.

“Ini membantu masyarakat yang membutuhkan jawaban -jawaban atas berbagai pertanyaan serta persoalan dalam kehidupan bermasyarakat misalnya hukum waris, ekonomi syariah, investasi syariah, dan lain-lain,” jelas dia. [pks.id]

posted by @Adimin

HNW Ajak Anggota TNI Tingkatkan Iman dan Taqwa

Jakarta (21/11) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mengajak seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) senantiasa bersyukur atas nikmat yang dianuegerahkan oleh Allah. Sebab, Allah berjanji akan menambahkan nikmatnya kepada hamba yang pandai bersyukur. 

"Dan, jangan sekali-kali kufur nikmat, karena siksa Allah teramat pedih," ujar Hidayat, saat menjadi pembicara pada siraman rohani bulanan dikalangan anggota TNI, di Masjid Soedirman, komplek Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (23/11). 

Selain ajakan bersyukur, Hidayat juga meminta seluruh prajurit TNI untuk meningkatkan Iman dan Taqwa. Dengan Iman yang kuat, seseorang akan merasa lebih aman, sehingga dia bisa berkontribusi dalam keamanan orang lain. 

Sedangkan taqwa dalam terminologi agama adalah sikap antisipatif dan hati-hati. Karena itu, umat senantiasa dianjurkan meningkatkan taqwa, agar terhindar dari marabahaya. 

"Sikap seperti itu sudah ditunjukkan para pejuang zaman dahulu. Jenderal Soedirman sakit, tetapi beliau tetap memimpin," ucapnya.

Saat menyampaikan khutbah terakhirnya, kata Hidayat, Nabi SAW mengingatkan, tidak ada keutamaan tertentu diantara kalian, termasuk suku bangsa, dan bahasa, kecuali kualitas taqwanya.

Sumber: Republika.co.id


posted by @Adimin

Kaitkan Demo dengan Makar, PKS: Itu Tuduhan Serius!

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, meminta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berhati-hati dan tidak gegabah menyikapi rencana demonstrasi rakyat. Apalagi mengaitkannya dengan sinyalemen makar. 

"Kapolri tidak boleh gegabah mengaitkan demonstrasi yang akan digelar dengan makar. Ini tuduhan serius! Pengaitan tersebut hendaknya berdasarkan informasi intelijen yang akurat dan objektif," kata Jazuli di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, Polri lembaga penegak hukum, tuduhan tersebut tidak boleh berhenti tapi harus diproses dan dibuktikan. Menurut dia, tuduhan akan terjadi makar harus bisa dibuktikan agar tidak menimbulkan keresahan publik dan memecah belah masyarakat.

"Tuduhan makar harus bisa diproses dan dibuktikan agar tidak menimbulkan keresahan publik. Jika tidak, tuduhan itu bisa politis dan liar serta memecah belah masyarakat," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR itu menilai Polri hendaknya dapat membedakan antara penyampaian pendapat di muka umum dengan tindakan makar. Menurut dia, penyampaian pendapat di muka umum jelas dilindungi Konstitusi, ia berharap sumber intelijen akurat dan objektif agar tidak salah dalam mengambil keputusan dan langkah.

"Saya mengingatkan bahwa efek keputusan penentu kebijakan itu sangat besar. Kalau tidak hati-hati bisa menimbulkan masalah buat rakyat dan perjalanan negara dan banga ke depan," katanya.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan akan menjaga ketat aksi pada Jumat (25/11) karena aksi tersebut berpotensi berujung pada upaya penggulingan pemerintahan. Tito mengaku mendapat informasi bahwa ada penyusup di balik aksi demo tersebut dan akan menduduki gedung parlemen Senayan, Jakarta.

"Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, termasuk pasal makar," ujar Tito di Jakarta, Senin (21/11).

Tito mengatakan, berdasarkan undang-undang, menguasai gedung pemerintahan merupakan salah satu pelanggaran hukum. Terlebih lagi, Tito mendapat informasi bahwa ada sejumlah rapat terkait upaya menguasai DPR.

Sumber: Republika.co.id


posted by @Adimin

400 Ribu Kencleng Peduli untuk Negeri

Jakarta (22/11) - Ada banyak cara agar masyarakat peduli terhadap negeri. Seperti yang dilakukan oleh Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui kencleng yang diberi nama Tabung Peduli PKS. Tabung ini merupakan bagian dari agenda Rumah Peduli. Sebagai bagian dari Pusat Khidmat PKS yang tersebar di berbagai daerah di Indoensia, Rumah Peduli ingin menyediakan sarana untuk mengedukasi masyarakat.

"Rumah Peduli ini dijadikan sebagai sarana untuk mengedukasi, peduli satu sama lain, menyisihkan sebagian rejeki, sebagian waktu, pikiran dan tenaga masyarakat untuk berbuat kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan sekecil apapun. Di Rumah Peduli ada tabung peduli berupa kencleng yang didisribusikan ke rumah-rumah kader, simpatisan atau masyarakat yang mau turut serta," kata Ketua Bidang Kesra DPP PKS, Fahmy Alaydroes, di Jakarta, Senin (21/11/2016).

Bidang Kesra diakui Fahmy menyerahkan desain tergantung dari kearifan lokal di daerah, yang penting branding Pusat Khidmat PKSnya tetap ada. Jumlah tabung sendiri sejumlah kader yang ada di masing-masing daerah, sekitar lebih kurang 400 ribu tabung yang beredar.

"Sekitar 400 tabung beredar. Proses monitoring dan evaluasi masih berjalan. Pemegang tabung bisa mengisinya dengan menyisihkan uang sisa belanja, sisa-sisa naik angkot, sisa ongkos perjalanan dan lainnya ke dalam kencleng. Satu bulan sekali dikumpulkan dan hasilnya digunakan untuk aktivitas-aktivitas sosial," kata Fahmy.

Kemudian, hasil yang terkumpulkan dialirkan untuk kegiatan sosial dan bencana. Rumah Peduli membantu sesama seperti waktu lalu ketika ada bencana banjir di Garut, kemudian ada longsor di Jawa Tengah, bencana asap di Riau sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan, banjir juga di Sumatera Barat sudah banyak aktivitas penanggulangan bencana.

"Kencleng dikumpulkan di masing-masing daerah untuk kebutuhan daerahnya. Untuk bencana skala nasional biasanya DPP yang melakukan supervisi, pengumpulan dana dan memberikan bantuan. Sementara untuk skala kecil diselesaikan daerahnya sendiri," terang Fahmy. [pks.id]

posted by @Adimin

Ini Catatan Akhir Tahun Jokowi-JK di Bidang Ekonomi

Jakarta (21/11) – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Refrizal memberikan catatan akhir tahun 2016 Pemerintahan Jokowi-JK, di bidang Perekonomian Indonesia. Dalam penilaian Refrizal, salah satu salah satu kelemahan pemerintah Jokowi adalah soal ketidakmampuannya mengubah struktur PDB Indonesia yang masih didominasi oleh peranan sektor konsumtif.

“Struktur PDB Indonesia di 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK masih tidak berubah. Peranan belanja rumah tangga masih sangat dominan. Bahkan sektor ekspor dan impor yang diharapkan dapat tumbuh dengan baik ternyata malah berperan lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya,” jelas Refrizal di Jakarta, Senin (21/11).

Di sisi lain, peranan investasi langsung pada Triwulan III-2016 cenderung melambat, hanya 31,98 persen sedangkan pada Triwulan II-2016 mencapai 32,47 persen dan pada Triwulan III-2015 mencapai 32,36 persen.

“Data-Data tersebut mengonfirmasi bahwa masih banyak persoalan investasi di Indonesia. Meski pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan namun persoalan-persoalan mendasar belum terselesaikan. Beberapa diantaranya adalah masalah perizinan di daerah dan ketersediaan infrastruktur,” ungkap wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini.

Peringkat cost doing business Indonesia, papar Refrizal, sedikit membaik menjadi urutan ke 91 dari 106 negara. Hanya saja berbagai indikator masih jauh di bawah rata-rata negara Asia Pasifik, seperti memulai usaha. Sayangnya berbagai data yang digunakan dalam cost doing business hanya diwakili oleh Jakarta dan Surabaya, sehingga tidak mencerminkan kondisi Indonesia seutuhnya.

“Satu hal yang krusial hingga 30 September 2016, realisasi penerimaan negara baru mencapai Rp 1.081,9 triliun atau 60,6% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2016 sebesar Rp 1.786,2 triliun padahal pemerintah sudah menggulirkan program tax amnesty. Diharapkan dalam 3 (tiga) bulan tersisa kekurangan target penerimaan negara dapat tercapai,” tegas Refrizal.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan hanya 5,1 persen, sedangkan pertumbuhan perekonomian global tahun 2016 diperkirakan sebesar 3,1 persen. Isu-isu global seperti Brexit, permasalahan utang China, injeksi fiskal Jepang yang belum cukup berhasil, hingga terpilihnya presiden AS Donald Trump, membuat kondisi perekonomian global semakin tidak pasti, hal-hal ini membuat konsumen cenderung menahan belanja.

Padahal, struktur PDB Indonesia didominasi oleh peranan belanja rumah tangga. Untuk itu, ditengah ketidakpastian global, melambatnya realisasi investasi dan seretnya realisasi penerima negara diharapkan pemerintah dapat melakukan sinergi antar kelembagaan, termasuk  dengan BUMN.

“Untuk mendukung tercapainya target penerimaan negara, pemerintah harus saling bersinergi. Tidak tumpang tindih dalam mengeluarkan kebijakan dan memperkuat peran-peran pembangunan BUMN” jelas Refrizal.

Salah satu cermin tidak terkonsolidasi tim ekonomi pemerintah dengan baik adalah soal polemik revisi PP 52/2000 dan PP 53/2000 yang berkembang sejak Agustus 2016. Revisi PP 52/2000 dan PP 53/2000 ini disinyalir akan mengubah peta industri telekomunikasi di Indonesia salah satunya adalah karena diberlakukannya kewajiban network sharing dan diperbolehkannya frequency sharing antar operator.

“Salah satu contoh konsolidasi antar lembaga pemerintah yang lemah tercermin dalam revisi PP 52/2000 dan PP 53/2000. Revisi kedua PP ini akan menyebabkan potensi hilangnya pendapatan negara dalam 5 tahun kedepan sekitar Rp 100 triliun dan hilangnya pendapatan BUMN sebesar Rp 200 triliun. Apalagi disinyalir isi revisi PP ini bertentangan dengan UU di atasnya," papar Refrizal.

Apalagi pemerintah melalui jargon Nawacita nya menegaskan akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Revisi PP ini berpotensi menghambat pembangunan di daerah terpencil dan terluar.

“BUMN adalah salah satu agen pembangunan yang dapat mewujudkan visi-misi pemerintah. BUMN dapat berperan melakukan pembangunan didaerah-daerah terpencil dengan penugasan-penugasan. Untuk itu, pemerintah harus pula memperkuat peran BUMN dalam pembangunan dan memandangnya sebagai mitra,” tegas Refrizal.

Secara umum, Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan UU yang ada di atasnya. Revisi PP 52/2000 dan PP 53/2000 berpotensi bertentangan dengan UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi. [pks.id]

posted by @Adimin

Terkait Rohingya, Sikap Tegas Indonesia Dibutuhkan!

Jakarta (22/11) - Wakil Ketua Badan Kerjama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi Munawar meminta Pemerintah Indonesia bersikap secara resmi atas kekerasan yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya.

"Indonesia sebagai sebuah negara yang bertetangga dengan Myanmar harus secara proaktif mendorong nilai-nilai perdamaian dan penyelesaian konflik yang bermartabat melalui program diplomasi maupun forum-forum internasional." ucap Rofi Munawar dalam keterangan pers pada hari Senin, (21/11) di Jakarta.

Legislator asal Jawa Timur ini melihat apa yang terjadi di Myanmar tentu saja tidak bisa dilepaskan dari persoalan kawasan ASEAN. Karena sebagaimana kita ingat, eksodus besar-besaran pengungsi Rohingya diakhir tahun 2015 menjadi persoalan yang berdampak langsung terhadap negara-negara sekitarnya.

"Prinsip-prinsip netralitas ASEAN terhadap urusan dalam negeri anggotanya harus mampu mendesak Myanmar melakukan langkah-langkah pencegahan konflik dan perlakuan kekerasan terhadap etnis Rohingya," tegasnya.

Rofi mengingatkan, bahwa Pemerintah Indonesia tahun lalu sudah melakukan langkah-langkah mediasi terkait Rohingya. Ada baiknya mengingatkan kembali komitmen negara tersebut. Waktu itu

pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menlu Myanmar, U Wunna Maung Lwin menghasilkan sejumlah kesepakatan. Kesepakatan tersebut termasuk di antaranya soal pengungsi Rohingya. Saat itu Pemerintah Myanmar sepakat untuk mengambil langkah prevensi irregular migration terkait etnis Rohingya.

"Dijaman informasi yang terbuka seperti saat ini, sumber informasi tidak lagi bermakna tunggal dan berjalan linier. Sensitifitas sebuah negara kawasan terhadap perilaku kekerasan yang menyebabkan korban tentu tidak hanya dengan kebijakan tanpa sikap" pungkas Rofi.

Sebagai informasi, rangkaian bentrokan kembali terjadi antara pasukan militer Myanmar dengan sekelompok Muslim Rohingya di utara Rakhine pada akhir pekan lalu, menewaskan setidaknya 28 warga Muslim Rohingya serta dua tentara Myanmar. Berdasarkan laporan surat kabar Myanmar, Global New Light of Myanmar, rangkaian bentrokan kuat ini bermula pada Sabtu (12/11) lalu, ketika militer melakukan operasi pembersihan di Rakhine. Dalam bentrokan tersebut, 19 warga Rohingya tewas terbunuh oleh militer. [pks.id]

posted by @Adimin

Semua Pihak Bertugas Merawat Kesatuan NKRI

Jakarta (21/11) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohammad Sohibul Iman berbicara mengenai kebhinnekaan melalui akun twitter pribadinya pada (20/11/2016) kemarin.

Menurut Sohibul Iman, Kebhinnekaan yang terjadi di Indonesia merupakan keajaiban yang harus dirawat oleh semua pihak.

"Kebhinnekaan terawat bukan karena klaim-klaim sepihak. Tapi karena adanya sikap jujur, terbuka, tenggang-rasa, dan tanggung-jawab secara kolektif! Yuk kita rawat!" Ucap pemilik akun @msi_sohibuliman itu.

Sohibul Iman juga meyakini, dengan adanya nilai-nilai tersebut didalam masyarakat maka kebhinnekaan tidak akan mudah Koyak.

Selain itu, Kang Iman juga menyampaikan pentingnya modal sosial untuk menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Modal sosial yang dihasilkan tersebut adalah rasa memiliki NKRI (sense of belonging), kebersamaan (togetherness), dan saling percaya (trustworthiness)!" Ucapnya.

Ia juga memaparkan, merawat kebinnekaan dalam tubuh NKRI merupakan tugas semua pihak.

"NKRI yang super majemuk sulit dikelola satu kelompok saja, harus libatkan banyak pihak. Insyaallah kebersamaan akan bawa kejayaan!" tutupnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Sohibul Iman: Khidmat Harus Jadi Jati Diri Kader

Kebumen (21/11) - Dalam konstelasi politik yang akan terus meningkat hingga tahun 2019, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mendorong kader PKS Jawa Tengah untuk terus menjadikan khidmat sebagai jati diri. 

Dengan menjadikan khidmat sebagai jati diri setiap kader, kata Sohibul Iman, PKS tidak akan perlu tenaga besar untuk bergerak bersama mensukseskan agenda-agenda PKS kedepan sebagai pelayan masyarakat. 

"Untuk menjadi salah satu partai papan atas, kita harus mulai terbiasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena prinsip kita sejak awal berdiri adalah pemimpin itu pelayan," terang Sohibul Iman dihadapan kader-kader PKS Jawa Tengah di Kebumen, Ahad (20/11/2016).

Lebih lanjut, Sohibul Iman juga mengingatkan bahwa kader - kader PKS yang memiliki amanah jabatan publik memiliki tugas khusus untuk memberikan pelayanan advokasi hukum dan kebijakan.

"Jadi untuk yang menjadi anggota legislatif di tingkat apapun, memiliki tugas untuk memberikan pelayanan advokasi hukum dan kebijakan. Itu tugas khusus yang tidak bisa dilakukan oleh kader-kader yang lainnya," ujar Sohibul Iman.

Selama proses perkembangan dunia politik Indonesia tahun 2015 lalu, Sohibul Iman menambahkan bahwa PKS menjadi salah satu partai yang memiliki indeks produktivitas partai tinggi yaitu 50,9%. Menurutnya kenaikan produktivitas PKS dikarenakan pelayanan-pelayanan yang diberikan. [pks.id]

posted by @Adimin

Anggota MPR RI Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Bungus Teluk Kabung

Sosialisasi 4 pilar MPR RI Dr. H. Hermanto, MM (tiga dari kanan) bersama masyarakat Bungus Teluk Kabung, sabtu (19/11).  Al Amin/PKSFoto

Anggota MPR RI yang juga anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. H. Hermanto, MM menggelar kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang, Sabtu 19 Nopember 2016. Acara ini dihadiri oleh 150 warga yang terdiri dari anggota kelompok tani, ibu-ibu majelis taklim, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Hermanto mengatakan, sosialisasi 4 pilar merupakan program MPR RI yang bertujuan untuk memasyarakatkan kembali 4 Pilar Kebangsaan yang sudah mulai terlupakan.

"Sebagai warga negara dalam berkehidupan bernegara, kita wajib taat dan mengerti kepada dasar-dasar negara, yaitu empat pilar kebangsaan," ujar Hermanto. 

Empat pilar kebangsaan yang dimaksud adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NKRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara, Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara,” kata Hermanto.

Selain Dr. H. Hermanto, MM acara ini juga diisi oleh H. Gufron, SS (ketua DPD PKS Kota Padang) mengisi materi tentang tentang kepemudaan dam Gustami Hidayat (Sekretaris Umum DPW PKS Sumbar) yang membahas tentang fungsi 4 pilar dari sudut pandang aktivis dakwah.

Acara berjalan dengan lancar dan peserta partisipatif karena karena suasana diskusi hidup selama sosialisasi 4 pilar.

posted by @Adimin

Ahok Tersangka, Fraksi PKS Ajak Semua Pihak Hormati Proses Hukum

Jakarta (16/11) - Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengapresiasi penetapan tersangka terhadap Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok oleh Kepolisian (Polri). Jazuli juga mengajak masyarakat mengapresiasi keputusan objektif Polri ini.

Jazuli berharap penetapan tersangka ini benar-benar dalam rangka menjunjung tinggi supremasi hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

"Apresiasi kepada Polri yang sudah bertindak objektif menjunjung tinggi supremasi hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Saya juga mengajak masyarakat untuk mengapresiasi keputusan Polri ini," kata Jazuli, Rabu (16/11).

Anggota Komisi I ini mengajak semua pihak menghormati proses hukum. Objektif mengawasi prosesnya agar tetap transparan dan berkeadilan. Pasalnya, kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok telah menjadi perhatian luas masyarakat di seluruh Indonesia bahkan hingga mancanegara.

"Mari kita hormati proses hukum dan secara objektif mengawalnya sampai pengadilan sehingga supremasi hukum tegak kepada siapapun tanpa pandang bulu," tegas Jazuli.

Terakhir, Anggota DPR asal Banten ini berharap agar penetapan tersangka ini bisa menjadi pelajaran bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan yang melecehkan atau menodai agama dan menyinggung umat beragama.

"Bangsa ini adalah bangsa yang majemuk dan kita semua sepakat mempertahankan NKRI yang ber-bhinneka ini. Syaratnya adalah kita saling menghargai dan menghormati perbedaan serta menumbuhkan sikap toleransi diantara anak bangsa," pungkas Jazuli.

Sumber: beritasatu.com


posted by @Adimin