Mewaspadai Fitnah Penguasa di Akhir Zaman

  سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ
 

“Akan ada sepeninggalku nanti sejumlah pemimpin.Barangsiapa yang masuk menemui mereka, lalu dia membenarkan kedustaan mereka, dan membantu mereka dalam kezhaliman mereka maka dia bukan bagian dariku, aku juga bukan bagian darinya, dan dia tidak akan menemuiku di telaga Surga. Barangsiapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu mereka dalam kezhaliman mereka maka dia adalah bagian dari diriku, aku juga bagian darinya, dan dia akan dating menemuiku di telaga Surga. [HR. At-Tirmidzi, kitab Al-Fitan, hadits no. 2360]

Inilah zaman yang paling tepat untuk menggambarkan bagaimana para pemimpinnya menjadikan penjahat dan preman sebagai teman dekat

DALAM Islam, masalah imamah merupakan bagian yang teramat penting untuk terjaminnya kemaslahatan manusia. Karenanya Islam memberikan perhatian yang sangat serius agar ia tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Saat nabi Shalallahu ‘Alaihi Wasallam wafat, maka bukan perkara jenazah nabi  yang menjadi perhatian terpenting, melainkan siapakah yang lebih berhak menjadi penggantibeliau. Baru setelah kaum muslimin sepakat atas terpilihnya Abu Bakar ra, mereka kembali merampungkan urusan jenazah nabi Shalallahu ‘Alaihi Wasallam. Atas petunjuk pemimpin baru yang telah disepakati pula tempat penguburan nabi ditetapkan. Sehingga tidak ada perselisihan di antara mereka.

Saat nabi Shalallahu ‘Alaihi Wasallam menyampaikan pesan tentang munculnya model baru dalam kepemimpinan, barangkali tidak terbayang seperti apa yang akan terjadi pada manusia sepeninggal beliau. Para sahabat adalah manusia-manusia bersih yang diakui kejujuran dan ketulusannya dalam mengemban amanah.Mereka tidak memiliki ambisi duniawi atau mengejar kedudukan dan kekuasaan. Allah Subhanahu wa Ta’ala telahmemuji mereka di dalam kitab-Nya, juga telah meridhai mereka.

Dalam kondisi seperti itu, ternyata Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam telah menubuwatkan akan berlangsungnya suatu zaman yang amat sangat kontras dengan apa yang disaksikan oleh para sahabat; para pemimpinnya adalah manusia-manusia jahat, bahkan lebih jahat dari kaum Majusi.

Akhir Zaman; Ketika Parameter Menilai Kebenaran Telah Berubah

Hingga datangnya era khulafaur rasyidin, apa yang beliau nubuwatkan juga masih belum terbayang. Namun, nubuwat itu terus berlanjut dan diriwayatkan secara turun-temurun.Hingga akhirnya kita –sebagai manusia akhir zaman- mendengar dan menyaksikan kebenaran nubuwat tersebut.Sebagian kita menyimpulkan, boleh jadi inilah zaman yang telah dinubuwatkan, zaman yang para penguasanya berkata bukan berdasar landasan ilmu dan berbuat bukan berdasar landasan ilmu. Bagaimana bisa disebut berilmu jika mereka menolak hukum Allah dan Rasul-Nya sebagai sumber dari segala sumber ilmu.Bukankah hanya orang yang takut kepada Allah saja yang layak mendapat predikat berilmu (ulama)?.

Nampaknya, inilah zaman yang paling tepat untuk menggambarkan bagaimana para pemimpinnya menjadikan penjahat dan preman sebagai teman dekat.Menjadikan pembunuh berdarah dingin sebagai backing dan pada saat yang sama menjadikan para ulama sebagai objek buruan. Mereka juga melarang yang makruf dan memerintah yang munkar; jilbab dilarang sementara minuman kerasdi legalkan.Inilah masa yang kita diingatkan oleh Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam untuk menjauhi mereka. Rasul saw bersabda, ”Benar-benarakan datang kepada kalian suatu zaman yang para penguasanya menjadikan orang-orang jahat sebagai orang-orang kepercayaan mereka dan mereka menunda-nunda pelaksanaan shalat dari awal waktunya. Barangsiapa mendapati masa mereka, janganlah sekali-kali ia menjadi seorang penasehat, polisi, penarik pajak, atau bendahara bagi mereka.” Dalam riwayat lain disebutkan, “Barangsiapa menjadi penasehat mereka, pembantu mereka, dan pendukung mereka, berarti ia telah binasa dan membinasakan orang lain. “ [ HR. Ibnu Hibban, Silsilah al-Ahadits al-Shahihah no. 360]

Terjadi di era pemimpin yang menggigit atau penguasa diktator?

Banyak ulama yang menjelaskan bahwa kaum muslimin yang mengalami zaman fitnah itu hendaklah bersabar dan tetap mentaati para pemimpinnya selama bukan dalam kemaksiatan. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam riwayatSalamah bin Yazid Al-Ju‘fi, Rasulullah bersabda, “Kalian dengarkan dan taati perintah para pemimpin itu. Mereka hanya bertanggungjawab atas dosa merekadan kalian juga hanya bertanggung jawab atas dosa kalian.” [HR. Muslim, hadits no. 1846]

Ketika Umat Islam Mengadopsi Sistem Persi dan Romawi

Muncul persoalan baru tentang status penguasa saat ini, apakah mereka yang dimaksud dengan hadits-hadits di atas ataukah riwayat tersebut mengacu pada masa kepemimpinan sebelumnya? Seperti yang termuat dalam riwayat Ahmad bahwa fase kaum muslimin akan berlangsung dalam lima periode; nubuwah, khilafah rasyidah, mulkan adhan, mulkan jabriyah dan terakhir khilafah rasyidah. Kita pasti sepakat bahwa saat ini kita hidup di era mulkan jabriyah, era penguasa diktator yang tidak lagi menjalankan syari’at Islam sebagai dasar hukum bernegara.

Lebih tepatnya, para penguasanya menolak kalau negerinya disebut dengan negara Islam. Sementara para salaf yang berbicara tentang keharusan taat –dalam hal makruf- kepada penguasa dzalim, selalunya dalam kontek penguasa mulkan adhan, dimana mereka semua menjadikan syari’at Allah sebagai dasar hukum bernegaranya.

Ringkasnya, jika terhadap penguasa dzalim yang menjadikan syari’at Islam sebagai dasar negaranya kita diperintahkan untuk menjauhinya dan waspada akan bahaya fitnahnya. Lalu, bagaimana sikap seorang muslim terhadap penguasa diktator yang menolak syari’at Islam bahkan memeranginya? *

Penulis buku-buku akhir zaman

 
oleh: Abu Fatiah Al-Adnani


posted by @Adimin

Ketua Majelis Syuro : Pentingnya Ukhuwah dalam Bekhidmat Untuk Rakyat

 

Solo (21/1) – Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Al Jufri menyampaikan bahwa pondasi utama perjuangan PKS adalah ukhuwah serta kebersamaan.

“Kita ini bukan siapa-siapa, yang menjadikan kita besar adalah karena ukhuwah dan kebersamaan kita semua,” kata Salim Segaf Al Jufri saat menghadiri acara silaturahim dengan kader di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (19/1/2017).

Salim Segaf Al Jufri Juga menambahkan bahwa berkhidmat untuk rakyat bukan hanya tagline saja, diperlukan kerja semua struktur dari tingkat pusat sampai ranting untuk dapat mewujudkanya.

“Ibarat sebuah tubuh, dari kepala hingga kaki memilki peranan penting sehingga tubuh kita bisa bekerja dengan normal, begitu juga partai ini mulai dari pimpinan tingkat pusat sampai ranting memiliki peranan yang penting dalam setiap tugasnya,” ujarnya.

Silaturahim dan bertemu langsung dengan masyarakat juga menjadi hal yang penting yang disampaikan Salim Segaf Al Jufri dalam tausiyahnya, karena menurutnya dengan bertemu langsung, masyarakat bisa menilai dan merasakan kerja-kerja kader di tengah-tengah mereka.

Acara yang diselenggarakan di rumah dinas wakil bupati Karanganyar ini dihadiri oleh Aggota DPR RI Dapil 5 Jawa  Tengah Abdul Kharis, wakil Bupati Karanganyar yang juga kader PKS Rohadi Widodo, Ketua DPD Karanganyar Joko Tri Susilo, serta ratusan kader PKS Se-Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

posted by @Adimin

Wako Mahyeldi Bicara Padang di Seminar Internasional Wisata Syariah

PADANG - Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo akan bertindak sebagai pembicara dalam seminar internasional wisata syariah. Seminar yang diselenggarakan dalam rangka Musyawarah Nasional (Munas) II Asosiasi Penyelenggara Haji Umroh dan In-Bound Indonesia (Asphurindo) itu dilaksanakan, Selasa (10/1) di Bogor.

"Ya, Bapak Walikota Padang ditunjuk sebagai pembicara dalam acara tersebut," ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Medi Iswandi membenarkan, Senin (9/1) siang.

Ditunjuknya Walikota Padang sebagai pembicara dalam seminar itu sesuai surat yang dikirimkan Ketua Umum DPP Asphurindo H Hafidz Taftazani. Surat tersebut bertanggal 14 Desember 2016 dengan nomor OB/DPPASPHURINDO/XII/2016.

"Acara seminar digelar di Ballroom Royal Tulip Hotel Gunung Geulis Bogor," sebut Medi.

Seminar internasional wisata syariah ini mengangkat tema "Wisata Syariah Sebagai Lokomotif Inbound Bagi Indonesia". Seminar dimulai pukul 08.00 Wib.

"Kita sudah siapkan materi yang akan disampaikan Bapak Walikota di acara tersebut," jelas Medi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Seminar dan Munas II Asphurindo ini akan diikuti sejumlah undangan. Termasuk 10 duta besar serta 100 travel penyelenggara haji dan umrah seluruh Indonesia.

sumber: humas kota padang

posted by @Adimin

Walikota Resmikan Jembatan Lasuang, Mimpi Warga Menjadi Kenyataan

PADANG – Sekian lama menunggu, akhirnya mimpi warga Lasuang Kampuang Pinang jalan Akhirat Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung (Bungtekab) untuk memiliki sebuah jembatan telah menjadi kenyataan. Jembatan yang dialiri sungai Batang Timbalun itu telah selesai dibangun oleh Pemko Padang dan diresmikan Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt. Marajo, Sabtu (7/1).

“Alhamdulillah, kita sangat bersyukur jembatan Lasuang jalan Akhirat telah selesai dibangun. Keberadaan jembatan ini sangat penting, karena merupakan akses penghubung yang didambakan warga selama ini,” sebut Walikota pada kesempatan itu.

Mahyeldi melanjutkan, ia pun mengapresiasi dukungan dan semangat kebersamaan yang dilihatkan seluruh elemen masyarakat di daerah tersebut. Dengan semangat kegotongroyongan itulah jembatan Lasuang dapat dibangun secara baik.

“Jika kita bersama-sama membangun daerah ini tidak ada yang tidak mungkin. Dimana yang susah akan menjadi mudah dan yang berat pun pasti akan terasa ringan. Untuk itu atas nama Pemerintah Kota Padang, kita berterima kasih atas partisipasi dan kerja sama warga yang telah mendukung pembangunan jembatan ini,” ungkapnya.

Sementara itu Arpendi Dt. Tan Bagindo anggota DPRD Padang dapil setempat yang juga Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bungus menyampaikan, keberadaan jembatan Lasuang jalan Akhirat ini diyakini akan berdampak bagi kemajuan ekonomi di daerah tersebut ke depan. Dimana daerah yang dikelilingi persawahan dan perbukitan itu sekarang telah memiliki jembatan yang representatif, Akses transportasi yang sebelumnya terhambat pun sekarang menjadi lancar dan sudah bisa dilalui kendaraan roda dua dan roda empat.

“Pembangunan jembatan ini terwujud berkat kegigihan warga semua. Alhamdulillah Pemko Padang mendukungnya,” tukas Arpendi.

Dalam peresmian jembatan Lasuang itu juga dihadiri Camat Bungus Zulkadri, unsur Forkopimka Bungtekab, lurah se-Bungtekab, ninik mamak, bundo kanduang, tokoh masyarakat dan seluruh unsur masyarakat setempat. 

sumber: humas kota padang

posted by @Adimin

PKS Tetap di Luar Pemerintahan

Jakarta (9/1) - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan bahwa partai akan tetap berada di luar pemerintahan. Hal tersebut, kata Jazuli, sesuai dengan keputusan Majelis Syuro agar tetap berada di luar pemerintahan dengan berbagai alasan.

"Alasan pertama, PKS sadar tidak ikut berkeringat dalam memenangkan pasangan Jokowi-JK sehingga rasanya tidak etis begitu Jokowi-JK menang, lalu PKS mengambil jatah teman-teman yang sudah berkeringat," ujar Jazuli di Jakarta, Senin (9/1).

Kedua, kata dia, agar tetap terjadi check and balances dalam menjalankan pemerintahan. Namun, Jazuli menegaskan bahwa PKS tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan selama kebijakannya sejalan kepentingan rakyat.

"Jika kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan keinginan rakyat terutama rakyat kecil, maka PKS akan memberikan tusiyah atau mengingatkan, bukan menganggu, demi bangsa dan Negara. Dalam konteks ini, PKS ini menjadi oposisi yang konstruktif," tandas dia.

Hal senada diungkapkan juga oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Menurut dia, di luar kabinet merupakan bagian dari demokrasi. Bila, PKS memenangkan pemilu maka berada di dalam kabinet.

"Majelis syuro sudah memutuskan, kami akan istiqomah di luar kabinet, istiqomah di luar kabinet itu bukan menjadi asal beda, asal mengkritik. Jadi, Kalau kita kalah ya di luar kabinet, kami hormati pilihan politik kawan-kawan yang lain silakan, kami sudah memutuskan itu dan hormatilah sikap kami," kata Hidayat di Kantor DPP PKS, Jakarta, Minggu (8/1).

PKS, kata Hidayat, akan mengawasi kinerja pemerintahan dalam membangun Indonesia dari luar kabinet. Hidayat menegaskan pihaknya tidak akan goyah terkait keputusan tersebut.

"Kami sudah punya pengalaman dua-duanya, zaman SBY-JK kami di dalam kabinet, era gusdur kami dalam kabinet, zaman Mega kami di luar kabinet dan baik-baik saja. Itu kan hal biasa dalam demokrasi," pungkas dia.

Sumber: beritasatu.com

posted by @Adimin

Wako Mahyeldi Bertekad Kembalikan Kejayaan Pasar Raya

VALORAnews - Walikota Padang, H Mahyeldi Dt Marajo ingin mengembalikan kejayaan Pasar Raya seperti tempo dulu. Dimana, pasar ini jadi pusat perdagangan terbesar di Ranah Minang sekaligus jadi destinasi wisata belanja yang ramai dikunjungi masayarakat Sumatera Barat dan provinsi lainnya di Sumatera.

"Pasar Raya Padang mesti kembali bangkit seperti kejayaannya di masa lampau. Disini juga akan menjadi destinasi wisata belanja yang nyaman dikunjungi," kata Mahyeldi kepada wartawan, usai serah terima gedung Pasar Raya Blok II, Blok IV dan Pasar Tradisional Lubuk Buaya, di Pasar Raya Padang, Kamis (5/1/2017) malam.

Menurut Mahyeldi, semua itu tergantung kemauan para pedagang untuk menjaga kebersihan dan ketertiban sehingga memberikan kenyamanan kepada pengunjung.

"Jika ingin ramai dikunjungi pembeli, pedagang disini harus menjaga ketertiban dan kebersihan supaya nyaman," ingat Mahyeldi.

Dia menambahkan, pembangunan Pasar Raya ditargetkan tuntas hingga 2018. Secara bertahap sejak 2015, beberapa blok dari Pasar Raya atau Pasar Inpres I, II dan IV sudah selesai dan dapat mengakomodir pedagang yang menempati lokasi sementara pascagempa 2009 lalu.

"Dengan demikian, fungsi jalan atau lorong di sekitar kawasan Pasar Raya mulai rapi dan kondusif untuk akses jalan," sebutnya.

Pedagang pun menumpangkan harapan kepada Pemko Padang, agar bisa menyelesaikan pembangunan pasar legendaris ini. Hampir 7 tahun para pedagang mengalami kondisi darurat, sejak gempa 2009.

"Kami berharap, Pemko secepatnya menyelesaikan pembangunan Pasar Raya, karena cukup lama kami berdagang dalam kondisi memprihatinkan," ungkap Eman, salah seorang pedagang yang hadir malam itu.

Acara serah terima gedung pasar yang selesai dibangun ini, dihadiri Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra, anggota Komisi II DPRD Padang, Yandri Hanafi dan Masrul serta jajaran SKPD terkait dan pihak kontraktor serta puluhan pedagang.

sumber: www.valora.co.id

posted by @Adimin

Bantu Korban Gempa Aceh, Wako Mahyeldi Ajak Warganya Meraih Surga

PADANG - Kota Padang peduli gempa Aceh. Sejak gempa melanda Aceh pada Desember 2016 lalu, warga masyarakat Kota Padang menggalang dana bantuan. Hingga kini bantuan tersebut sudah mencapai ratusan juta rupiah.

"Dana bantuan gempa Aceh sudah Rp 224 juta," kata Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo, kemarin.

Walikota berharap bantuan gempa terus bertambah. Karena membantu saudara yang tertimpa musibah wajib hukumnya.

"Saya berharap dana bantuan terkumpul Rp 1 miliar atau lebih," ungkap Mahyeldi.

Jika bantuan terkumpul hingga Rp 1 miliar, walikota berencana membangun rumah dan kampung bagi korban gempa.

"Paling kurang kita bangun 100 rumah bagi mereka," terang Mahyeldi.

Walikota mengajak warganya untuk menolong saudaranya yang tertimpa musibah di Aceh. Walikota mengajak warganya meraih surga.

"Uang yang menolong kita nantinya bukan yang ada di kantong, tetapi yang kita sedekahkan," imbaunya.

Sementara itu, Pemko Padang melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja, Bagian Kesra, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang akan membangun rumah bagi korban gempa Aceh. Seperti yang pernah dilakukan di Padang, rumah yang dibangun untuk korban gempa Aceh itu senilai Rp 20 - 25 juta perunitnya.

"Saya sudah bertemu Sekda serta jajaran kerja setempat dan menyampaikan maksud tersebut, rencana Rabu depan Dinsosnaker, Bagian Kesra, dan Baznas berangkat ke Aceh," ungkap Mahyeldi.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Walikota: Pemuda Hari Ini Pemimpin Masa Datang

PADANG - Pada saat berusia 100 tahun nanti, Indonesia mendapat berkah dari Allah SWT. Berkah itu yakni bonus demografi. Dimana penduduk Indonesia didominasi generasi muda yang produktif.

"Lebih 60 persen penduduk Indonesia berusia produktif saat itu," kata Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo saat menjadi khatib shalat Jumat di Masjid Agung Nurul Iman, Jumat (6/1).

Tepat 100 tahun usia Indonesia nanti, Indonesia dijuluki sebagai "Negara Muda". Saat itulah kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar.

"Itulah saat kita menunjukkan bahwa kita bangsa besar dan tidak bisa disepelekan bangsa lain," ujarnya.

Karena itu Mahyeldi mengajak seluruh jamaah masjid dan orangtua di Kota Padang untuk membekali anaknya dengan perhatian serius. Memberi pendidikan yang baik.

"Termasuk menanamkan keimanan. Sebab pemuda saat ini adalah pemimpin di masa datang," terang Walikota Padang.

Setelah memberi bekal kepada anak, orangtua diharapkan dapat menanamkan semangat kesatuan dan persatuan. Sebab, pemuda merupakan tonggak persatuan dan kesatuan bangsa.

"Itu makanya, jika ada yang ingin menghancurkan sebuah bangsa, caranya mudah, hancurkan pemudanya," ungkapnya.

Walikota menyebut, tercapainya kemerdekaan Indonesia tak terlepas dari kekompakkan pemuda di seluruh Tanah Air. Setelah Sumpah Pemuda pada tahun 1928, beberapa tahun kemudian Indonesia merdeka.

"Kenapa ketika di zaman Belanda belum juga merdeka? Karena waktu itu kita belum menghadirkan pemuda beriman yang memiliki pengetahuan dan kekompakkan," sebut Mahyeldi.

Di penghujung khutbahnya, Mahyeldi berpesan kepada seluruh jamaah untuk memproteksi anak muda dari bahaya narkoba, tontonan porno dan lainnya yang merusak. Dengan itu nantinya Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dengan pemimpin yang bertakwa, berilmu pengetahuan, serta disegani.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Wako Mahyeldi: Islam Tidak Pernah Cederai Agama Lain

PADANG - Islam merupakan agama yang toleran. Islam selalu mengajarkan yang baik. Karena seluruh umat Islam berpedoman hidup kepada Alquran.

Demikian antara lain disampaikan Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo saat di depan puluhan santri Al Ihsan Boarding School asal Kampar, Riau, yang hadir dan bertatap muka di ruang Abu Bakar Jaar, Balaikota Padang, Rabu (4/1).

"Karena itu Islam tidak pernah mencederai agama lain," tegas Mahyeldi.

Dalam pertemuan dengan santri itu, Walikota Padang sempat berpesan kepada seluruh santri agar menjadi pemuda dan pemudi yang berkualitas. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Sejak dulu sudah cukup banyak yang mencoba untuk menghancurkan NKRI. Kita wajib merawat NKRI, jika kita terpecah, orang lain akan masuk. Sebab mereka yang ingin memecah belah NKRI tahu bahwa keberadaan Indonesia sangat strategis dalam kemajuan Islam," ungkap Walikota Padang.

Walikota Padang juga sempat menyampaikan harapan besarnya kepada seluruh santri yang hadir. Walikota berharap seluruh pemuda-pemudi menjauhi hal negatif seperti narkoba, pergaulan bebas, dan lainnya. Walikota mengingatkan agar generasi muda bergaul dengan orang yang baik-baik.

"Kalau berteman dengan orang baik, kita juga akan terbawa baik. Demikian juga sebaliknya, berteman dengan orang tidak baik, kita juga terbawa begitu. Jika kita berada di lingkungan yang baik, insya Allah kita akan baik juga," sebutnya.

Seperti diketahui, Indonesia akan meraih bonus demografi. Dimana sekitar 15 atau 20 tahun mendatang penduduk Indonesia akan diisi oleh usia produktif. Walikota Padang berharap, penduduk berusia muda saat ini dapat menjadi pemimpin bangsa pada 20 tahun mendatang.

"Kita berharap peranan orangtua dalam mendidik dan menjaga anak-anaknya. Sehingga nanti dapat menjadi pemimpin bangsa yang agamais dan berkarakter tanpa tersentuh narkoba dan pergaulan bebas," ucap Mahyeldi.

sumber: humas kota padang

posted by @Adimin

PKS Minta Pemerintah Jokowi Tunda Kenaikan TDL dan BBM

Jakarta (5/1) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan kebijakan Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang menaikkan biaya kebutuhan masyarakat. 

Kenaikan itu meliputi biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, tarif dasar listrik (TDL) untuk pelanggan listrik 900 watt, serta bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax.

PKS meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. 

"Fraksi PKS menilai dari berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan, rakyat masih sulit secara ekonomi, angka pengangguran masih tinggi, sementara daya beli masyarakat masih rendah," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (5/1/2017).

Menurut dia, sikap tersebut menunjukkan konsistensi Fraksi PKS saat pembahasan Rancangan APBN 2017. Berdasarkan atas realitas tersebut, lanjut Jazuli, tidak bijak jika pemerintah menambah beban ekonomi rakyat dengan menaikkan harga BBM dan TDL. ‎

"Untuk itu Fraksi PKS meminta Presiden untuk membatalkan atau menunda kenaikan harga BBM dan TDL karena hal ini akan menambah kesulitan dan penderitaan rakyat, khususnya rakyat kecil," tuturnya.

Dia menyarankan agar pemerintah lebih memfokuslan upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat sebelum mengambil kebijakan menaikkan sejumlah kebutuhan masyarakat. 

Jazuli mengatakan, ‎seharusnya pemerintah aktif menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. 

Apabila langkah itu sudah ditempuh, kata dia, kebijakan menaikkan BBM dan TDL tidak terlalu membebani masyarakat. 

"K‎alau diterapkan dalam kondisi ekonomi rakyat yang sulit saat ini, jelas ini akan menjadi 'kado pahit' tahun baru 2017," kata anggota DPR dari Banten ini.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin

FPKS Keberatan dengan Kenaikan BBM dan TDL

Jakarta (5/1) -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini tegas menyatakan keberatan dan meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali kenaikan harga untuk semua jenis BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Hal itu ditegaskan Jazuli sebab saat ini masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, daya beli masyarakat yang rendah, dan angka pengangguran yang masih tinggi.

“Sikap Fraksi PKS ini konsisten dengan pandangan Fraksi saat pembahasan RAPBN 2017. Fraksi PKS menilai dari berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan, rakyat masih sulit secara ekonomi, angka pengangguran masih tinggi, sementara daya beli masyarakat masih rendah,” tegas Jazuli di Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Diketahui, pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM dan TDL pada awal tahun 2017 ini. Penaikan harga BBM mulai berlaku hari ini, 5 Januari 2017, untuk semua jenis BBM dengan nilai kenaikan 300 rupiah per liter di semua daerah. Sementara penaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) telah berlaku lebih dulu mulai 1 Januari 2017 lalu.

Terkait TDL, terdapat penambahan satu golongan tarif baru, yaitu rumah tangga mampu dengan daya 900 VA. Golongan tarif ini dahulu merupakan golongan tarif R-1/900 VA. Akibatnya, sebanyak 18,9 juta pelanggan listrik 900 VA yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) akan mengalami ‎pencabutan subsidi secara bertahap mulai 1 Januari 2017

Dengan realitas tersebut, Jazuli menilai tidak bijak jika pemerintah menambah beban ekonomi rakyat dengan menaikkan harga BBM dan TDL.

“Untuk itu, Fraksi PKS meminta kepada Presiden untuk membatalkan atau menunda kenaikan harga BBM dan TDL karena hal ini akan menambah kesulitan dan penderitaan rakyat khususnya rakyat kecil,” kata wakil rakyat dari Banten sejak tahun 2004 ini.

Doktor Bidang Manajemen ini juga menyarankan agar Pemerintah fokus terlebih dahulu pada upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat sebelum mengambil kebijakan penaikan harga-harga.

“Harusnya pemerintah aktif menciptakan lapangan kerja dulu agar pengangguran bisa dikurangi drastis dan daya beli masyarakat meningkat signifikan, baru kalau mau menaikan BBM dan TDL pun rakyat tidak akan terlalu terpukul dan terbebani,” kata Anggota Komisi I DPR RI ini.

Kalau diterapkan dalam kondisi ekonomi rakyat yang sulit saat ini, lanjut Jazuli, jelas ini akan menjadi “kado pahit” tahun baru 2017.

sumber: www.pks.id

posted by @Adimin