Powered by Blogger.
Humas PKS Ikuti Worshop Jurnalistik Pada Rapat Koordinasi
Humas PKS se-Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung pada tanggal 4 - 6 November 2022 di Padang, Senin (5/11) ...
Search This Blog
Latest Post
February 21, 2017
pks.id
posted by @Adimin
PKS: Ada Lima Kekuatan Argumentasi Hak Angket Ahok
Written By @Adimin on 21 February, 2017 | February 21, 2017
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Al Muzammil Yusuf
menjelaskan lima kekuatan argumentasi hak angket DPR RI tentang
pengaktifan kembali Basuki Tjahya Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI
Jakarta.
"Pertama, kekuataan hak angket itu berdasarkan argumentasi bahwa baik
didakwa Pasal 156a KUHP maupun Pasal 156 KUHP pengaktifan kembali
saudara Basuki Tjahaya Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta diduga kuat
telah melanggar UU No.23 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 1,2 dan 3," kata
politikus PKS asal Lampung dalam keterangan pers yang diterima Antara di
Jakarta, Rabu (15/2).
Argumentasinya kata Muzzammil, jika Ahok didakwa pasal 156a KUHP
dengan hukuman selama-lamanya lima tahun maka dalam UU No.23 Tahun 2014
Pasal 83 ayat 1 disebutkan paling singkat lima tahun.
"Jadi pada sanksi pidana yang didakwakan terhadap Ahok ada irisan
pada hukuman lima tahun. Ini jelas tidak multitafsir," kata alumni Ilmu
Politik UI itu.
Kedua, terang Muzzammil, kalaupun yang digunakan Jaksa adalah pasal
156 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun maka perbuatan Ahok masuk pada
kategori perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Ali
Mukartono yang dibacakan pada pada 20 Desember 2016 di Pengadilan Negeri
Jakarta Utara.
"Kutipan dakwaan Jaksa ini telah memenuhi maksud dari Pasal 83 Ayat 1
pada bagian terakhir yaitu perbuatan lain yang dapat memecah belah
Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.
Ketiga, kata Muzzammil, pemberhentian sementara Ahok seharusnya tidak
menunggu tuntutan jaksa penuntut umum tetapi cukup berdasarkan Nomor
Register Perkara IDM 147/JKT.UT/12/2016 di Pengadilan Negeri Jakarta
Utara sesuai dengan Pasal 83 Ayat 2 yang berbunyi kepala daerah dan/atau
wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di
pengadilan.
"Dasar SK pemberhentian Presiden terhadap Ahok adalah nomor register
pengadilan bukan berdasarkan tuntutan yang dibacakan jaksa yang
disampaikan oleh Mendagri. Jadi pemberhentian menunggu tuntutan tidak
memiliki dasar hukum. Cenderung dipaksakan dan mengada-ngada," katanya.
Keempat, menurut Muzzammil, kegiatan serah terima jabatan gubernur
yang di dalamnya ada Serah Terima Laporan Nota Singkat Pelaksana Tugas
dari Plt. Gubernur DKI Jakarta kepada Gubernur Petahana, Ahok pada masa
cuti, 11 Februari 2017 pukul 15.30 di Gedung Balai Kota DKI Jakarta
diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 serta
Peraturan KPU No.12/2016.
"Cuti para petahana itu dari tanggal 28 Oktober 2017 sampai 11
Februari 2017 Pukul 24.00. Pada saat serah terima itu tanggal 11
Februari pukul 15.30 masih masa cuti dan Ahok sedang cuti.
Penyelenggaraan acara tersebut telah melanggar UU No. 10 Tahun 2016
Pasal 70 serta rinciannya pada Peraturan KPU No.12/2016," Tegasnya.
Kelima, terang Muzzammil, argumentasi angket DPR ini mendapat
dukungan dan legitimasi dari masyarakat dan para pakar hukum yang
mempersoalkan pengaktifan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang
merupakan terdakwa kasus penistaan agama.
"Banyak aspirasi masyarakat dan kajian dari para pakar hukum yang
memiliki kredibilitas dan integritas seperti Prof. Mahfud MD, Prof.
Romli Atmasasmita, Prof. Deni Indrayana, Dr. Hendra Nurtjahjo, Dr. Hamid
Cholid dan yang lainnya yang menegaskan pengaktifan kembali Ahok
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang," katanya.
pks.id
posted by @Adimin
Label:
SLIDER,
TOPIK PILIHAN
February 16, 2017
Berikan Perlindungan Bagi Nelayan Wako Mahyeldi Serahkan Asuransi 160 Juta
Written By Anonymous on 16 February, 2017 | February 16, 2017
PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi menyerahkan secara simbolis klaim asuransi bagi nelayan yang meninggal dunia di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, Selasa sore (14/2). Turut dihadiri Camat Padang Utara dan Camat Padang Barat.
Asuransi sebesar 160 juta tersebut, masing-masing diterima ahli waris dari Yulmatias nelayan Ulak Karang dan Auzar nelayan Purus.
Dikesempatan itu, dijelaskan Mahyeldi, premi asuransi yang dibayarkan Pemko Padang ke Asuransi Jasindo sebagai bentuk perhatian untuk melindungi nelayan dari resiko pekerjaannya.
"Disamping asuransi, Pemko Padang juga membantu nelayan dengan sarana dan prasarana lainnya, seperti bantuan mesin, jaring, dan bantuan lainnya", ujar Mahyeldi.
Namun, Mahyeldi sangat menyayangkan atas perilaku sebagian nelayan yang tidak memanfaatkan bantuan tersebut, malahan ada yang menjual bantuan yang diberikan pemerintah.
"Berarti nelayan tidak mau mengubah nasibnya, sehingga nelayan selalu identik dengan kemiskinan", kata Mahyeldi.
Mahyeldi mengajak ahli waris untuk memanfaatkan klaim ansuransi yang cukup besar itu untuk keberlanjutan usaha dan pendidikan, sehingga mampu mengubah nasib menjadi lebih baik dan sejahtera.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, Zalbadri menjelaskan, asuransi nelayan diberikan kepada nelayan kecil yang memiliki kapal dibawah 10 GT, memiliki kartu nelayan dan umur maksimal 65 tahun.
"Untuk nasional, asuransi nelayan ditargetkan 100 juta nelayan, sedangkan untuk Kota Padang ditargetkan 2000 nelayan, namun baru terealisasi 823 nelayan", tambah Zalbadri.
[sumber: humas dan protokol kota padang]
posted by @Adimin
Label:
TOKOH,
TOPIK PILIHAN
February 11, 2017
Menurut pria yang juga mantan Rektor Universitas Paramadina itu, Pilkada seharusnya menjadi salah satu momentum pemilihan kepemimpinan yang bisa mencerminkan realitas seungguhnya di masyarakat, yakni yang bersih, mengayomi dan juga anti korupsi.
posted by @Adimin
PKS Harapkan Pilkada 2017 Lebih Baik dan Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Written By neobattosai on 11 February, 2017 | February 11, 2017
Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada Rabu (15/2/2017)
mendatang diharapkan menjadi momentum lahirnya pemimpin yang mencerminkan
aspirasi masyarakat, yakni yang berkualitas, bersih, tegas, mengayomi dan anti
korupsi.
Hal itu disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad
Sohibul Iman (MSI) saat berkunjung ke Semarang pada Jumat (10/2/2017).
Pria yang akrab disapa MSI ini berharap dalam momentum Pilkada yang dilaksanakan
di 101 daerah dan Provinsi bisa berjalan dengan lebih baik daripada di 2015.
“Karena ini adalah pilkada serentak kedua. Pada Pilkada 2015 kemarin bisa
dinilai sebagai tonggak di dalam demokrasi kita, saya berharap yang kedua ini
bisa berlangsung lebih baik daripada yang pertama,”katanya.
Menurut pria yang juga mantan Rektor Universitas Paramadina itu, Pilkada seharusnya menjadi salah satu momentum pemilihan kepemimpinan yang bisa mencerminkan realitas seungguhnya di masyarakat, yakni yang bersih, mengayomi dan juga anti korupsi.
“Dalam hal tersebut, seharusnya Pilkada menjadi momentum pilihan bagi
masyarakat yang mencerminkan realitas yang sesungguhya di masyarakat, sehingga
kita berharap dari momen Pilkada tersebut menghasilkan pemimpin yang
berkualitas, “jelasnya.
Diakui
MSI, berjalannya agenda politik Pilkada serentak ini tak lepas dari kekurangan,
namun dirinya berharap hal itu terus diperbaiki semua elemen politik sehingga
melahirkan Pilkada yang berkualitas.
“Memang
diawal-awal banyak yang skeptis dari Pilkada ini karena banyak sekali money
politicsnya. Namun kita juga harus mengakui bahwa belakangan Pilkada ini
melahirkan pemimpin daerah yang baik, mudah-mudahan hal itu disertai dengan
menurunya money politics dan penyimpangan demokrasi lainnya,”pungkasnya.
Sebagaimana
diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan Pilkada serentak
gelombang kedua pada 15 Februari 2017. Pilkada diikuti 101 daerah dari tingkat
provinsi, kabupaten, dan kota.
Daerah
yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas 7 provinsi, 76
kabupaten, dan 18 kota. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Aceh, Bangka Belitung,
DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Di Jateng,
Pilkada serentak akan digelar di 7 daerah, yakni Banjarnegara, Batang, Jepara,
Pati, Cilacap, Brebes dan Kota Salatiga.
posted by @Adimin
Label:
SLIDER,
TOPIK PILIHAN
February 08, 2017
Sohibul Iman: Tiada Hari Taufik Ridlo tanpa Dakwah
Written By @Adimin on 08 February, 2017 | February 08, 2017
Jakarta : Keluarga Besar PKS sedang berduka. Mantan sekretaris jenderal DPP PKS
Muhammad Taufik Ridlo wafat pada Senin (6/2/2017) dini hari. Presiden
PKS Mohamad Sohibul Iman mengucapkan bela sungkawa yang mendalam dari
segenap keluarga besar PKS.
"Saya atas nama pimpinan PKS mengucapkan bela sungkawa sahabat kita
pejuang kita akhuna Taufik Ridlo," ujar Sohibul saat melawat alrmarhum
di Masjid Al-Amin, Kompleks DPR Kalibata Jakarta Selatan, Senin
(6/2/2017)
Sohibul Iman meyakini seluruh kader sangat kehilangan sosok Taufik.
Ia mengingat Taufik sebagai pribadi yang sangat bersemangat. Termasuk
saat sedang diuji dengan sakit. "Teringat bulan September beliau sangat
bersemangat. Desember ketika saya jenguk beliau tetap semangat. Dan hari
hari terakhir sangat bersemangat untuk menjalani operasi," imbuh
Sohibul.
Sohibul bersaksi sosok Taufik adalah aktivis dan dai yang tidak
pernah melewatkan hari tanpa semangat dakwah. Kesibukan Taufik, Sohibul
mengenang, adalah menggelorakan semangat kepada siapa saja.
Sohibul mengenang Taufik sebagai sosok pekerja keras. Ia juga pribadi
yang enggan merepotkan orang lain. "Beliau kalau bepergian masih
menyetir sendiri meski telah mendapatkan amanah di DPP," ujar dia.
Sohibul juga berharap agar keluarga yang ditinggalkan tetap sabar dan
tabah. Ia mengaku terharu saat sang putra almarhum ikhlas menjalankan
transplantasi hati untuk ayahnya. "Tetapi Allah punya kehendak lain,"
ujar dia.
Sohibul menyebut tugas berat dakwah telah dilalui oleh almarhum. Ia
meminta kepada segenap kader utuk meneruskan perjuangan dakwah Taufik
Ridlo. "Kita harus iri dengan beliau yang telah dahulu. Percayalah ini
yang terbaik bagi beliau. Kita tingkatkan perjuangan. Tak lama kita akan
menyusul beliau," ungkap dia.
posted by @Adimin
Label:
SLIDER,
TOPIK PILIHAN
February 08, 2017
posted by @Adimin
Anis Matta: Taufik Dai yang tak Berhenti Berjuang
Jakarta, pks.id : Presiden PKS 2013-2015 Ust. Anis Matta menjadi salah satu pihak yang
kehilangan sosok Taufik Ridlo. Taufik mendapat amanah sebagai sekretaris
jenderal DPP PKS saat Anis Matta dipiliih menjadi presiden PKS 2013
silam.
Anis Matta yang datang menyalatkan jenazah di Masjid Al-Amin,
Kompleks DPR Kalibata Jakarta Selatan, Anis mengaku dirinya
selalu mendampingi Taufik saat terbaring sakit. "Setiap hari saya
menemaninya hingga mengembuskan nafas terakhir," ujar Anis.
Anis mengenang Taufik sebagai dai yang tidak pernah berhenti
berjuang. "Dia sebelum meninggal sempat menjenguk anaknya di Istanbul
lalu mengisi ceramah di Malaysia," ujar Anis mengenang.
Anis mengakui kedekatannya dengan Taufik membuat dirinya selalu
menyebut almarhum dalam doanya. "Allah, aku mencintainya karena dia. Dia
adalah mujahid, dia dai yang tak berhenti berjuang. Nama dia yang salah
satu saya sebut dalam doa," ungkap Anis.
Mantan wakil ketua DPR RI ini melihat sosok Taufik begitu bersemangat
kala menghadapi ujian sakit. "Dia sempat menyatakan bahwa dia
bersemangat menjalani transplantasi hati. Karena banyak cita-cita yang
belum terwujudkan maka ia sangat semangat. Allah lebih mencintainya,"
tutup Anis.
posted by @Adimin
Label:
SLIDER,
TOPIK PILIHAN
February 04, 2017
posted by @Adimin
Fraksi PKS: Ormas Kritik Pemerintah Jangan Malah Dinilai Menyimpang
Written By Sjam Deddy on 04 February, 2017 | February 04, 2017
Jakarta : pks.id Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menilai organisasi masyarakat yang mengkritik
pemerintah jangan langsung dinilai menyimpang dari falsafah bangsa Indonesia,
namun harus diberikan pembinaan karena itu tugas pemerintah kepada ormas, kata
Ketua FPKS di DPR Jazuli Juwani.
"Kami
tidak ingin ketika ada ormas kritik pemerintah lalu dinilai menyimpang oleh
negara," kata Jazuli dalam diskusi bertajuk "Ormas Antara Peran
Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat", di Ruang Rapat FPKS, Jakarta,
Kamis (2/2).
Dia
mengatakan peran pembinaan ormas di pemerintah kalau dinilai ada yang tidak
sesuai dengan falsafah bangsa. Dia menilai prinsip regulasi dan demokrasi
dikedepankan namun aspek pembinaan tidak bisa dihilangkan.
"Kami
ingin peran pemerintah bisa memberdayakan karena tidak bisa semua agenda
kebangsaan dijalankan pemerintah. Karena Indonesia memiliki ribuan pulau dan
jutaan penduduk sehingga kalau diserahkan kepada pemerintah belum tentu bisa
dilaksanakan," ujarnya.
Jazuli
juga menilai aparat penegak hukum tidak boleh terlibat dalam konflik
antar-ormas karena bisa mengganggu kinerjanya. Selain itu dia menilai ormas
yang berlatar belakang agama, kedaerahan, maupun nasionalis, sudah hadir dan
berperan besar dalam dinamika kebangsaan termasuk perjuangan kemerdekaan
Indonesia.
"Misalnya
sejumlah ormas seperti Sarekat Islam, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Jong Jong
Java, Jong Ambon, Jong Celebes, dan masih banyak lagi merupakan ormas-ormas
yang memiliki andil besar dalam mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu kemerdekaannya,"
katanya.
Dia
menilai ormas perlu terus didorong menjadi motor pergerakan bangsa dan
penyelesaian masalah-masalah kebangsaan sebagaimana sejarah perannya selama
pra-kemerdekaan.
Menurut
Jazuli, dalam konteks demokrasi untuk kesejahteraan rakyat, ormas dapat
memainkan empat peran yaitu edukator atau pembinaan dan mendidik rakyat;
agregator atau menyampaikan aspirasi, saran, masukan; akselerator atau
melaksanakan percepatan pembangunan; dan evaluator atau mengawasi dan
mengoreksi pembangunan.
"Untuk
itu eksistensi ormas tegas dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E Ayat 3 yaitu bahwa
setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat. Ormas juga memiliki UU sendiri yaitu UU 17/2013 yang perannya
diarahkan untuk ikut serta mewujudkan bernegara yang berdasarkan
Pancasila," katanya.
Dia
menegaskan, pentingnya peran ormas tersebut, pemerintah sudah semestinya
memposisikan ormas sebagai mitra pembangunan dan berkewajiban untuk membina dan
memberdayakannya.
posted by @Adimin
Label:
Berita Fraksi,
SLIDER,
TOPIK PILIHAN
February 01, 2017
Oleh: Ali Akbar bin Muhammad bin Aqil
posted by @Adimin
Written By @Adimin on 01 February, 2017 | February 01, 2017
Umat
Islam yang diharap menjadi umat terdepan dalam mengemban amanat Ilahi sebagai
khalifah di muka bumi tak boleh gentar dengan cercaan dan hinaan seberat apapun
UMAT
Islam
Indonesia baru saja menikmati keindahan dalam ukhuwah Islamiyah dan persatuan
Islam dalam Aksi Bela
Islam III, 02 Desember 2016 atau sering disebut Aksi 212.
Dalam
acara itu, Ketua Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Ustad
Bachtiar Nasir menyampaikan tausiyah memberi semangat kepada umat Islam
disambut gemuruh takbir dari jutaan umat Islam yang hadir begitu nyaring
terdengar.
Ada
yang menarik dari tausiyah yang disampaikan dimana ia memberikan kriteria ideal
umat Nabi Muhammad Shalallahu
‘Alaihi Wassallam berdasarkan Al-Quran Surat Al-Maidah 54 :
وَلاَ يَخَافُونَ
لَوْمَةَ لآئِمٍ
ذَلِكَ فَضْلُ
اللّهِ يُؤْتِيهِ
مَن يَشَاءُ
وَاللّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ
“Yang
Bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap
orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang
suka mencela.”
Berangkat
dari ayat di atas ada 3 kriteria umat Nabi Muhammad yang digadang-gadang
membawa kebaikan dan kemulian bagi alam semesta (rahmatan lil `aalamiin).
Kriteria
pertama adalah adzillatin
`alal mu`miniina a`izzatin `alal kaafiriin (bersikap lemah lembut
terhadap sesama mukmin dan bersikap tegas tehadap orang-orang kafir).
Artinya,
umat Islam harusnya menjadi umat yang bersikap kasih sayang kepada sesama muslim,
saling mencintai, mengasihi, membantu dan menolong.
Janji Allah dan “Generasi Al-Maidah”
Sayidina
Abdullah bin Abbas ra mengatakan bahwa yang dimaksud bunyi ayat “adzillatin `alal mu`miniina
a`izzatin `alal kaafiriin ” adalah, “Mereka adalah orang-orang yang
memperlakukan orang-orang beriman bak ayah kepada anaknya, seperti tuan kepada
bawahannya dan bersikap keras kepada orang-orang kafir bak singa di hadapan
mangsanya.”
Karakter
pertama ini
sejalan dengan ayat pada firman Allah Subhanahu
Wata’ala yang lain:
مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ
اللَّهِ وَالَّذِينَ
مَعَهُ أَشِدَّاء
عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاء بَيْنَهُمْ
“Keras
terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka.” (QS. Al-Fath [48]: 29).
Karakter
kedua adalah yujaahiduuna fii sabiilillah
(berjihad di jalan Allah).
Umat
Islam tidak boleh tidak ikut ambil bagian dalam medan jihad dengan beragam cara
dan sarana yang ada. Berjihad dengan harta, jiwa, ilmu, opini yang benar
tentang Islam dan sebagainya.
Bumi
Pertiwi bernama Indonesia jika dibelah perutnya maka darah para mujahid, darah
para syuhada menjadi saksi nyata kemerdekaan Indonesia dari penjajahan kaum
kafir Belanda, Portugis, Jepang, Inggris dan sekutunya.
Maka
aksi bela Islam dalam bentuk ‘jihad’ belum usai dan tak akan pernah usai hingga
akhir kehidupan dunia.
Karakter
ketiga adalah wa laa yakhoofuuna lawmata laaim
(tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela).
Umat
Islam yang digadang-gadang menjadi umat terdepan dalam mengemban amanat Ilahi
sebagai khalifah di muka bumi tak gentar dengan cercaan dan hinaan seberat
apapun itu.
Mereka
tidak memedulikan cemoohan yang dilontarkan oleh berbagai pihak terkait
kiprahnya dalam membela Islam. Tidak takut menjadi sasaran bully sebab ridha Allah
lah yang mereka buru dan cari.
Bagi
umat Islam yang memiliki karakter seperti ini, hinaan dan cercaan justru
menjadi pemompa semangat sikap istiqomah membela Allah dan Rasul, semakin
dihina mereka semakin yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar, benar
karena membela kebenaran, bukan merasa benar padahal membela hal-hal yang
menyimpang.
Rasulullah
Shalallahu ‘Alaihi
Wassallam pernah menyampaikan sebuah petuah yang maknanya, jangan
karena rasa takut terhadap manusia kita enggan menyampaikan kebenaran kepada
khalayak. Sebab rasa takut itu tidak akan memendekkan umur dan menjauhkan
rezeki kita yang karenanya kita dilanda ketakutan dalam menyuarakan kebenaran.
Itulah
tiga karakter umat Islam sebagai tercantum dalam Al-Maidah 54 yang berada tiga
ayat setelah ayat larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin.
Mari
tunjukkan karakter keislaman kita, banggalah sebagai orang Islam, orang yang
beriman, bersikaplah santun kepada sesama muslim, tegas kepada orang kafir,
berani berjuang dan tahan banting dalam menghadapi beragam teror, intimidasi,
dan kriminalisasi seperti yang tengah dihadapi oleh sejumlah ulama dan habaib
akhir-akhir ini
Oleh: Ali Akbar bin Muhammad bin Aqil
posted by @Adimin
Label:
HIKMAH,
OASE,
SLIDER,
TOPIK PILIHAN
January 30, 2017
Dalam penutupan orasinya, Kang Iman mengingatkan kepada setiap kader untuk bahu membahu dalam menjemput kemenangan.
posted by @Adimin
Kawal Pilkada, Jangan Beri Peluang Pada Pemimpin Tidak Berkualitas
Written By @Adimin on 30 January, 2017 | January 30, 2017
Jakarta : pks.id Presiden
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menekankan agar kader
partainya mengawal Pilkada DKI dari potensi kecurangan. Dia menegaskan, jangan
memberi peluang kepada pemimpin tidak berkualitas.
"Mari
kita bersama kawal dan awasi setiap proses pemilihan ini. Jangan sampai ada
kecurangan yang dapat memberikan peluang pada pemimpin yang tidak
berkualitas," ujar Sohibul Iman saat berorasi di kampanye pasangan calon
Anies- Sandi di GOR Grogol, Jakarta Barat, Ahad (29/1/2017).
Pria
yang akrab disapa Kang Iman ini menegaskan, peran kader sangat istimewa dalam
Pilkada DKI Jakarta kali ini. Ada tiga alasan keistimewaan peran kader.
"Pertama,
Pilkada DKI adalah Pilkada yang memiliki perhatian dari seluruh rakyat Indonesia.
Sehingga, antum semua menjadi pusat perhatian seluruh rakyat Indonesia,"
cetusnya.
Kedua,
lanjut mantan rektor Universitas Paramadina, keikutsertaan dalam Pilkada
berarti ikut serta menciptakan sejarah perubahan bagi Jakarta. Ketiga, para
pengusung Anies-Sandi tidak hanya PKS dan Gerindra, tapi juga beragam elemen
masyarakat yang dulunya berafiliasi dalam partai lain kemudian beralih
mendukung Anies Sandi.
"Antum
yang memperjuangkan pemenangan Anies-Sandi adalah orang yang memiliki
keistimewaan," ujar imbuh Kang Iman.
Dalam penutupan orasinya, Kang Iman mengingatkan kepada setiap kader untuk bahu membahu dalam menjemput kemenangan.
"Mari
seluruh kader untuk bahu membahu memenangkan Anies-Sandi. Dan mohon awasi
bersama untuk mengawasi kecurangan-kecurangan," tutup Kang Iman.
posted by @Adimin
Label:
SLIDER,
TOPIK PILIHAN







