Kiat-kiat Membangun Keluarga Islami

Bagaimanakah wujud keluarga Islami itu? Bayangan anda tentang suami isteri yang bertingkah laku bagai malaikat serta rahmat Allah yang senantiasa melimpahi kebutuhan hidup mereka tentu bukanlah gambaran yang benar. Ajaran Islam sendiri merupakan ajaran yang dirancang bagi manusia yang memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan dan siap diterapkan dalam berbagai keadaan yang menyertai hidup manusia.

Jadi, jika anda menemui goncangan-goncangan yang menyangkut diri anda dalam masalah pribadi, hubungan dengan suami atau isteri dan anak-anak, atau dalam berbagai kondisi yang menyertai keluarga, janganlah anda panik dulu atau merasa dunia hampir kiamat. Sebab, justru dalam momen seperti itulah anda dapat memperlihatkan komitmen sebagai seseorang sebelum dibuktikannya melalui amal kehidupan.

Ada beberapa hal yang patut anda perhatikan dalam upaya menumbuhkan keluarga bahagia menurut ajaran Islam atau dalam menghadapi berbagai persoalan, diantaranya;

1. Fikrah yang jelas
Pemikiran Islami tentang tujuan-tujuan dakwah dan kehidupan keluarga merupakan unsur pentng dalam perkawinan. Ini adalah syarat utama.Keluarga islami bukanlah keluarga yang tenang tanpa gejolak. Bukan pula keluarga yang berjalan di atas ketidakjelasan tujuan sehingga melahirkan kebahagiaan semu. Kalaulah Umar bin Khattab menggebah para pedagang di pasar yang tidak memahami fiqih (perdagangan), maka layak dipandang sebagai sebuah kekeliruan besar seseorang yang menikah namun tak memahami dengan jelas apa hakekat pernikahan dalam Islam dan bagaimana kaitannya dengan kemajuan dakwah.

2. Penyatuan idealisme
Ketika ijab qobul dikumandangkan di depan wali, sebenarnya yang bersatu bukanlah sekedar jasad dua makhluk yang berlainan jenis. Pada detik itu sesungguhnya tengah terjadi pertemuan dua pemikiran, perjumpaan dua tujuan hidup dan perkawinan dua pribadi dengan tingkat keimanan masing-masing. Karena itu, penyatuan pemikiran dan idealisme akan menyempurnakan pertemuan fisik kedua insan.

3. Mengenal karakter pribadi
Kepribadian manusia ditentukan oleh berbagai unsur lingkungan: nilai yang diyakini dan pengaruh sosialisasi perilaku lingkungan terdekat serta lingkungan internal (sifat bawaan) itu sendiri. Mengenal secara jelas karakter pasangan hidup adalah bekal utama dalam upaya penyesuaian, penyeimbangan dan bahkan perbaikan. Satu catatan penting mengenai hal ini ialah anda harus menyediakan kesabaran selama proses pengenalan itu berlangsung, sebab hal itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

4. Pemeliharaan kasih sayang
Sikap rahmah (kasih sayang) kepada pasangan hidup dan anak-anak merupakan tulang punggung kelangsungan keharmonisan keluarga. Rasulullah SAW menyapa Aisyah dengan panggilan yang memanjakan, dengan gelar yang menyenangkan hati. Bahkan beliau membolehkan seseorang berdiplomasi kepada pasangan hidupnya dalam rangka membangun kasih sayang. Suami atau isteri harus mampu menampilkan sosok diri dan pribadi yang dapat menumbuhkan rasa tenteram, senang kerinduan. Ingat, di atas rasa kasih sayanglah pasangan hidup dapat membagi beban, meredam kemelut dan mengurangi rasa lapar.

5. Kontinuitas tarbiyah
Tarbiyah (pendidikan) merupakan kebutuhan asasi setiap manusia. Para suami yang telah aktif dalam medan dakwah biasanya akan mudah mendapatkan hal ini. Namun, isteri juga memiliki hak yang sama. Penyelenggaraannya merupakan tanggung jawab suami khususnya, kaum lelaki muslim umumnya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW meluluskan permintaan ta’lim (pengajaran) para wanita muslimah yang datang kepada beliau. Beliau memberikan kesempatan khusus bagi pembinaan wanita dan kaum ibu (ummahaat). Perbedaan perlakuan tarbiyah antara suami dan isteri akan membuat timpang pasangan itu dan akibatnya tentu kegoncangan rumah tangga.

6 Penataan ekonomi
Turunnya Surat al Ahzab yang berkaitan dengan ultimatum Allah SWT kepada para isteri Nabi SAW, erat kaitannya dengan persoalan ekonomi. Islam dengan tegas telah melimpahkan tanggung jawab nafkah kepada suami, tanpa melarang isteri membantu beban ekonomi suami jika kesempatan dan peluang memang ada, dan tentu selama masih berada dalam batas-batas syari’ah. Ditengah-tengah tanggung jawab dakwahnya, suami harus bekerja keras agar dapat memberikan pelayanan fisik kepada keluarga. Sedangkan qanaah (bersyukur atas seberapa pun hasil yang diperoleh) adalah sikap yang patut ditampilkan isteri. Persoalan-persoalan teknis yang menyangkut pengelolaan ekonomi keluarga dapat dimusyawarahkan dan dibuat kesepakatan antara suami dan isteri. Kebahagiaan dan ketenangan akan lahir jika di atas kesepakatan tersebut dibangun sikap amanah (benar dan jujur).

7. Sikap kekeluargaan
Pernikahan antara dua anak manusia sebenarnya diiringi dengan pernikahan ”antara dua keluarga besar”, dari pihak isteri dan juga suami. Selayaknyalah, dalam batas-batas yang diizinkan syari’at, sebuah pernikahan tidak menghancurkan struktur serta suasana keluarga. Pernikahan janganlah membuat suami atau isteri kehilangan perhatian pada keluarganya (ayah, ibu, adik, kakak dan seterusnya). Menurunnya frekuensi interaksi fisik (dan ini wajar) tidak boleh berarti menurun pula perhatian dan kasih sayang. Sebaliknya, perlu ditegaskan juga bahwa pernikahan adalah sebuah lembaga legal (syar’i) yang harus dihormat keberadaannya. Sebuah kesalahan serius terjadi tatkala seorang isteri atau suami menghabiskan perhatiannya hanya untuk keluarganya msing-masing sehingga tanggung jawabnya sebagai pasangan keluarga di rumahnya sendiri terbengkalai.

8. Pembagian beban
Meski ajaran Islam membeberkan dengan jelas fungsi dan tugas elemen keluarga (suami, isteri, anak, pembantu) namun dalam pelaksanaannya tidaklah kaku. Jika Rasulullah SAW menyatakan bahwa seorang isteri adalah pemimpin bagi rumah dan anak-anak, bukan berarti seorang suami tidak perlu terlibat dalam pengurusan rumah dan anak-anak. Ajaran Islam tentang keluarga adalah sebuah pedoman umum baku yang merupakan titik pangkal segala pemikiran tentang keluarga. Dalam tindakan sehari-hari, nilai-nilai lain, misalnya tentang itsar (memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain), ta’awun (tolong menolong), rahim (kasih sayang) dan lainnya juga harus berperan. Itu dapat dijumpai dalam riwayat yang sahih betapa Nabi SAW bercengkrama dengan anak dan cucu, menyapu rumah, menjahit baju yang koyak dan lain-lain.

9. Penyegaran
Manusia bukanlah robot-robot logam yang mati. Manusia mempunyai hati dan otak yang dapat mengalami kelelahan dan kejenuhan. Nabi SAW mengeritik seseorang yang menamatkan Al Quran kurang dari tiga hari, yang menghabiskan waktu malamnya hanya dengan shalat, dan yang berpuasa setiap hari. Dalam ta’lim beliau SAW juga memberikan selang waktu (dalam beberapa riwayat per pekan), tidak setiap saat atau setiap hari. Variasi aktivitas dibutuhkan manusia agar jiwanya tetap segar. Dengan demikian, keluarga yang bahagia tdak akan tumbuh dari kemonotonan aktivitas keluarga. Di samping tarbiyah, keluarga membutuhkan rekreasi (perjalanan, diskusi-diskusi ringan, kemah, dll).

10. Menata diri
Allah SWT mengisyaratkan hubungan yang erat antara ketaqwaan dan yusran (kemudahan), makhrojan (jalan keluar). Faktor kefasikan atau rendahnya iman identik dengan kesukaran, kemelut dan jalan buntu. Patutlah pasangan muslim senantiasa menata dirinya masing-masing agar jalan panjang kehidupan rumah tangganya dapat diarungi tanpa hambatan dan rintangan yang menghancurkan.

11. Mengharapkan rahmat Allah
Ketenangan dan kasih sayang dalam keluarga merupakan rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambaNya yang Salih. Rintangan-rintangan menuju keadaan itu datang tidak saja dari faktor internal manusia, namun juga dapat muncul dari faktor eksternal termasuk gangguan syaitan dan jin. Karena itu, hubungan vertikal dengan al Khaliq harus dijaga sebaik mungkin melalui ibadah dan doa. Nabi SAW banyak mengajarkan doa-doa yang berkaitan dengan masalah keluarga.

mudah-mudahan dengan menerapkan kiat-kiat di atas kita bisa membangun keluarga islami yang akan melahirkan juga generasi-generasi yang mempunyai komitmen kuat dalam memperjuangkan agama Islam.

Wallahu a’lamu.

posted by @Adimin

PKS Tolak Kenaikan Tarif Pelabuhan Internasional

Partai Keadilan Sejahtera Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, menolak tarif Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura naik dari Rp13.000 menjadi Rp50.000 karena pelayanan yang diberikan masih minim.

Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Tanjungpinang Ismiati mengatakan, PT Pelindo belum saatnya menaikan tarif pelabuhan internasional karena masih membangun infrastruktur pelayanan.

"Seharusnya, infrastruktur dibangun terlebih dahulu, baru pungut retribusi di pelabuhan, bukan sebaliknya. Tarif pelabuhan yang buru-buru dinaikkan mulai 1 Maret 2017 menimbulkan kesan, PT Pelindo memungut uang dari pengguna pelabuhan untuk membangun insfrastruktur," katanya, Selasa (28/2/2017).

Ismiati mengingatkan prinsip retribusi atau pungutan publik yang harus ditaati PT Pelindo, seperti sosialisasi, kajian dan peningkatan kapasitas pelayanan.

PT Pelindo selama ini diberikan hak oleh negara untuk memonopoli pengelolaan pelabuhan, seharusnya menyosialisasikan setiap rencana kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan publik, seperti menaikan tarif masuk pelabuhan.

"Secara ekonomi juga harus ada kajian, ada rumus hitungannya, bukan seenak-enaknya menetapkan tarif masuk pelabuhan yang tinggi, karena pengguna pelabuhan internasional itu bukan hanya wisman, melainkan masyarakat lokal, karena Tanjungpinang itu bertetangga dengan Malaysia dan Singapura," ungkapnya.

Sikap PKS sama seperti Fraksi Hanura DPRD Tanjungpinang. Kedua fraksi ini menolak kenaikan tarif karena pembangunan infrastrutur baru selesai dibangun Agustus 2017.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Fraksi Hanura DPRD Tanjungpinang Reni mengatakan PT Pelindo tidak patut menaikkan tarif masuk pelabuhan yang mulai diberlakukan 1 Maret 2017 karena fasilitas penumpang masih minim.

"Dalam beberapa bulan terakhir banyak fasilitas penumpang yang dirobohkan sehingga tidak pantas ketika pelayanan kurang, tarif masuk pelabuhan dinaikkan," ujarnya anggota Komisi II DPRD Tanjungpinang itu.

Berdasarkan hasil sidak di Pelabuhan Sri Bintan Pura sehari yang lalu, Reni menjelaskan, fasilitas pelayanan untuk penumpang tampak tidak memadai akibat perbaikan bangunan. Pembangunan infrastruktur pelabuhan sejak Agustus 2016 hingga sekarang masih berjalan dan ditargetkan tuntas Agustus 2017. "Kalau ada rencana kenaikan, seharusnya tunggu fasilitas memadai, bukan sekarang," katanya.

pks.id

posted by @Adimin

Politikus PKS: Kunjungan Raja Salman ke RI Bersejarah dan Langka

Jakarta - Politikus PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy mengapresiasi kinerja pimpinan DPR untuk mempersiapkan penyambutan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz ke Indonesia. Ia menilai kunjungan tersebut merupakan kesempatan yang langka dan bersejarah.

"Sepertinya pimpinan ingin memberikan sambutan terbaik untuk Raja Salman, mengingat ini merupakan kunjungan yang bersejarah, kesempatan yang langka dan oportunity yang bagus buat Indonesia. Oleh karenanya, Setya Novanto dan pimpinan lain sangat memperhatikan detail persiapannya, mulai dari tangga bahkan kursi yang dipakai," ujar Aboe Bakar kepada wartawan, Senin (27/2/2017).

Anggota Komisi III DPR ini menilai kunjungan Raja Salman akan memberikan dampak positif untuk Indonesia. Khususnya akan berdampak kepada investasi global Indonesia.

"Jika Raja Salman saja percaya dengan keamanan dan masa depan investasi di Indonesia dengan menanamkan dana hingga seperlima APBN, pastilah hal ini menjadi pertimbangan khusus bagi para investor lain dari luar negeri," terang Aboe Bakar.

Aboe Bakar memberikan sanjungan kepada Raja Salman yang akan bertandang ke gedung DPR sebagai bentuk penghormatan demokrasi di Indonesia. Hal ini mengingat Arab Saudi merupakan negara yang menganut sistem monarki.

"Kita semua tahu bahwa Saudi Arabia tidak menerapkan sistem demokrasi, namun Raja Salman sangat menghormati pilihan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk berdemokrasi. Karenanya parlemen Indonesia pun memberikan apresiasi yang tinggi atas penghormatan Raja Salman ke lembaga demokrasi di Indonesia," tandasnya.

Sumber: detik.com


posted by @Adimin

Wali Kota Padang Pindahkan 6.000 Pedagang tanpa Gejolak

Padang (24/2)  -- Relokasi pedagang di berbagai daerah acap kali diwarnai gejolak dan bentrokan. Tapi hal seperti ini tidak berlaku bagi pedagang di kota Padang.

Pedagang justru secara sukarela pindah ke lokasi baru. Bagaimana model pendekatan yang dilakukannya? Dengan bersahaja, Wali Kota Padang H Mahyeldi Ansharullah SP membeberkan kisah di balik relokasi yang berlangsung pascagempa bumi di Padang, 2009 lalu.

"Saya ajak para pedagang untuk bicara apa keinginan dan yang menjadi tujuan. Saya juga sampaikan rencana saya untuk lokasi relokasi," kata Mahyeldi ketika menerima silaturahim Wakil Pemimpin Redaksi Republika Nur Hasan Murtiaji, Rabu (22/2) di rumah dinas wali kota.

Ia melanjutkan, setelah mengetahui apa yg mereka kehendaki dan tanggapan atas rencana pemerintah kota,  pedagang langsung memberikan respons positif. "Kami langsung membangun Pasa Raya empat lantai dan sekarang menampung 6.000 orang pedagang," katanya. 

Menurut dia, para pedagang memang butuh bukti bukan janji. Ia juga memberikan jaminan tidak ada kepentingan pemerintah kota selain hanya ingin menata pedagang.

Setelah gempa bumi 2009 lalu, pedagang kehilangan tempat berjualan. Karena pasar maupun ruko hancur. Akhirnya mereka berjualan di tepi jalan dan menjadi masalah baik dari kemacetan maupun keindahan.

 "Alhamdulillah waktu kita berembug di lokasi Pasar Raya sembari makan bersama. Ketika peresmian pun kita akhiri dengan makan bersama," ucap dia.

Dia mengakui memindahkan 6.000 pedagang bukanlah pekerjaan mudah. Namun dia mengakui yang penting dalam melaksanakan pekerjaan itu dilandasi dengan niat baik. "Jangan sampai kita membohongi rakyat atau pedagang. Kalau itu yang kita lakukan maka program apa pun yang akan dilaksanakan selalu dicurigai oleh rakyat. Kita ajak pedagang dalam proses pembangunan pasar raya, sehingga mereka pun tahu dan ikut mendukung," katanya. 

Sumber: Republika.co.id


posted by @Adimin

Kunjungan Raja Salman, Momentum Tambah Kuota Haji

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis berharap kedatangan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud dengan membawa rombongan besar pada 1-9 Maret 2017 ke Indonesia, dapat menjadi momentum untuk menambah kuota haji sebanyak 10 ribu jamaah.

 

Pasalnya, hal itu sudah dijanjikan sebelumnya sehingga menjadi agenda pembahasan di sela kunjungan raja berjuluk “Pelayan Dua Tanah Haram” tersebut.

"Jika kita mampu menyampaikan keinginan untuk menambah kuota haji kepada Raja Salman, kita berpeluang mendapatkan tambahan kuota lagi. Mengingat animo masyarakat Indonesia yang merupakan bangsa Muslim terbesar di dunia ini untuk beribadah haji sangat besar,” kata Iskan di Jakarta, Minggu (26/2).

Dengan adanya penabahan kuota tersebut, menurut Iskan, maka salah satu manfaat nyata kedatangan Raja Salman ke Indonesia dapat dirasakan langsung oleh umat Islam yang telah lama mengantri untuk berangkat haji, terutama mereka yang telah berusia lanjut usia (lansia).

“Jadi jika pemerintah berhasil mendapatkan penambahan kuota maka, lebih bijak diutamakan bagi mereka yang berusia lanjut. Apalagi dengan adanya Badan Pengelola Keuangan Haji, setidaknya kita sudah bisa memperpendek masa antri selama ini,” jelas wakil rakyat PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini.

Sehingga, Iskan menyarankan kepada pemerintah agar dapat berdiplomasi bilateral secara optimal dan baik, khususnya soal haji, langsung kepada Raja Salman. Bahwa, Indonesia perlu mendorong Pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota haji, ditambah masih terdapat banyaknya kuota sisa dari negara lain berdasarkan evaluasi tahun 2016 silam.

“Dengan masih banyaknya kuota yang tersisa dari negara lain, seharusnya pemerintah dapat memanfaatkan peluang itu untuk bisa dialihkan bagi jamaah haji Indonesia,” tegas Iskan

posted by @Adimin

Pemerintah Belum Fokus Tuntaskan Ketimpangan Ekonomi

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai pemerintah belum fokus untuk menuntaskan persoalan ketimpangan ekonomi di Indonesia. “Fraksi PKS sudah sejak tahun lalu membahas soal ini, tapi sepertinya belum ada langkah-langkah nyata dari pemerintah, khususnya pemangku kebijakan moneter dan fiskal, yang fokus pada menuntaskan ketimpangan ekonomi ini,” jelas Ecky dalam sambutan di acara FGD “Indonesia Darurat Ketimpangan Ekonomi” di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Rabu (22/2).

Hal itu dibuktikan dengan hasil riset lembaga Credit Suisse dalam "Global Wealth Report 2016”, yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kesenjangan ekonomi keempat tertinggi di dunia, yaitu 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai hampir 50 persen aset secara nasional.

“Aset terbesar yang dikuasai tersebut berada di perbankan. Mereka menguasai dana pihak ketiga yang besarnya hampirnya 7000 triliun. Itu hampir 50 persennya hanya dikuasai beberapa segelintir orang di republik ini,” jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Adanya ketimpangan yang besar itu, tambah Ecky, membuktikan bahwa Indonesia belum memenuhi tujuan bernegara untuk memenuhi kesejahteraan umum.

“Padahal, kita tahu di dalam Pembukaan UUD 195, termaktub bahwa Keadilan Sosial. Jadi Keadilan Sosial tidak menyangkut agama atau etnis tertentu, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Oleh karena itu, Ecky berharap pemerintah harus lebih fokus dan serius untuk menghapuskan ketimpangan ekonomi ini, baik dari sisi kebijakan fiskal maupun moneter.

Diketahui, Ketimpangan yang diukur dari Gini Ratio, memiliki tren yang meningkat dari tahun 2004 hingga 2014. Bahkan, saat fenomena krisi moneter di tahun 1998, Gini Ratio Indonesia hanya berada pada kisaran 0,36 persen. Gini Ratio Indonesia mulai tumbuh di angka 0,4 persen sejak tahun 2014 dan cenderung tidak ada perubahan hingga saat ini.

Di atas Indonesia, Rusia menjadi perekonomian yang paling timpang, dengan penguasaan aset hingga 74,5 persen, disusul India (58,4 persen), dan Thailand (58 persen). Melengkapi 10 besar perekonomian tertimpang di dunia, persis di bawah Indonesia adalah Brazil (47,9 persen), China (43,8 persen), Amerika Serikat (42,1 persen), Afrika Selatan (41,9 persen), Ceko (38,65 persen) dan Meksiko (38,2 persen).

Hadir dalam FGD ini Menteri Bappenas RI Bambang Brodjonegoro, Peneliti INDEF Fadhil Hassan, Peneliti SMERU Institute Asep Suharyadi, dan Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly

posted by @Adimin

BPKK DPC Kototangah melaksanakan pelatihan pembuatan Martabak

 pkspadang.com : Padang, Hari rabu tgl 15 Feberuari 2016 DPC PKS Kototangah mengadakan pelatihan pembuatan martabak yang diselenggarakan oleh BPKK DPC Kototangah. Pelatihan ini ditujukan kepada ibu ibu rumah tangga yang berkeinginan untuk membuka usaha martabak maupun bagi ibu ibu yang sekedar untuk meningkatkan wawasan masak memasak untuk rumah tangga mereka.

BPKK DPC Kototangah yang di nahkodai oleh ibu Erna Trikusuma sering melakukan pelatihan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang dirasakan sangat bermanfaat bagi ibu-ibu yang mendiami wilayah DPC Kototangah, demikian testimoni yang disampaikan oleh seorang peserta pelatihan Pembuatan Martabak.

Semoga BPKK DPC Kototangah senantiasa istiqomah dengan program programnya yang selalu ditunggu tunggu karena dirasa sangat bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat khususnya dikalangan ibu-ibu.

posted by @Adimin

PKS: Ada Lima Kekuatan Argumentasi Hak Angket Ahok

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Al Muzammil Yusuf menjelaskan lima kekuatan argumentasi hak angket DPR RI tentang pengaktifan kembali Basuki Tjahya Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Pertama, kekuataan hak angket itu berdasarkan argumentasi bahwa baik didakwa Pasal 156a KUHP maupun Pasal 156 KUHP pengaktifan kembali saudara Basuki Tjahaya Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta diduga kuat telah melanggar UU No.23 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 1,2 dan 3," kata politikus PKS asal Lampung dalam keterangan pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (15/2).

Argumentasinya kata Muzzammil, jika Ahok didakwa pasal 156a KUHP dengan hukuman selama-lamanya lima tahun maka dalam UU No.23 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 1 disebutkan paling singkat lima tahun.

"Jadi pada sanksi pidana yang didakwakan terhadap Ahok ada irisan pada hukuman lima tahun. Ini jelas tidak multitafsir," kata alumni Ilmu Politik UI itu.

Kedua, terang Muzzammil, kalaupun yang digunakan Jaksa adalah pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun maka perbuatan Ahok masuk pada kategori perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Ali Mukartono yang dibacakan pada pada 20 Desember 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Kutipan dakwaan Jaksa ini telah memenuhi maksud dari Pasal 83 Ayat 1 pada bagian terakhir yaitu perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.

Ketiga, kata Muzzammil, pemberhentian sementara Ahok seharusnya tidak menunggu tuntutan jaksa penuntut umum tetapi cukup berdasarkan Nomor Register Perkara IDM 147/JKT.UT/12/2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan Pasal 83 Ayat 2 yang berbunyi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

"Dasar SK pemberhentian Presiden terhadap Ahok adalah nomor register pengadilan bukan berdasarkan tuntutan yang dibacakan jaksa yang disampaikan oleh Mendagri. Jadi pemberhentian menunggu tuntutan tidak memiliki dasar hukum. Cenderung dipaksakan dan mengada-ngada," katanya.

Keempat, menurut Muzzammil, kegiatan serah terima jabatan gubernur yang di dalamnya ada Serah Terima Laporan Nota Singkat Pelaksana Tugas dari Plt. Gubernur DKI Jakarta kepada Gubernur Petahana, Ahok pada masa cuti, 11 Februari 2017 pukul 15.30 di Gedung Balai Kota DKI Jakarta diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 serta Peraturan KPU No.12/2016.

"Cuti para petahana itu dari tanggal 28 Oktober 2017 sampai 11 Februari 2017 Pukul 24.00. Pada saat serah terima itu tanggal 11 Februari pukul 15.30 masih masa cuti dan Ahok sedang cuti. Penyelenggaraan acara tersebut telah melanggar UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 70 serta rinciannya pada Peraturan KPU No.12/2016," Tegasnya.

Kelima, terang Muzzammil, argumentasi angket DPR ini mendapat dukungan dan legitimasi dari masyarakat dan para pakar hukum yang mempersoalkan pengaktifan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang merupakan terdakwa kasus penistaan agama.

"Banyak aspirasi masyarakat dan kajian dari para pakar hukum yang memiliki kredibilitas dan integritas seperti Prof. Mahfud MD, Prof. Romli Atmasasmita, Prof. Deni Indrayana, Dr. Hendra Nurtjahjo, Dr. Hamid Cholid dan yang lainnya yang menegaskan pengaktifan kembali Ahok merupakan pelanggaran terhadap undang-undang," katanya.

pks.id

posted by @Adimin

Berikan Perlindungan Bagi Nelayan Wako Mahyeldi Serahkan Asuransi 160 Juta

PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi menyerahkan secara simbolis klaim asuransi bagi nelayan yang meninggal dunia di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, Selasa sore (14/2). Turut dihadiri Camat Padang Utara dan Camat Padang Barat.

Asuransi sebesar 160 juta tersebut, masing-masing diterima ahli waris dari Yulmatias nelayan Ulak Karang dan Auzar nelayan Purus.

Dikesempatan itu, dijelaskan Mahyeldi, premi asuransi yang dibayarkan Pemko Padang ke Asuransi Jasindo sebagai bentuk perhatian untuk melindungi nelayan dari resiko pekerjaannya.

"Disamping asuransi, Pemko Padang juga membantu nelayan dengan sarana dan prasarana lainnya, seperti bantuan mesin, jaring, dan bantuan lainnya", ujar Mahyeldi.

Namun, Mahyeldi sangat menyayangkan atas perilaku sebagian nelayan yang tidak memanfaatkan bantuan tersebut, malahan ada yang menjual bantuan yang diberikan pemerintah.

"Berarti nelayan tidak mau mengubah nasibnya, sehingga nelayan selalu identik dengan kemiskinan", kata Mahyeldi.

Mahyeldi mengajak ahli waris untuk memanfaatkan klaim ansuransi yang cukup besar itu untuk keberlanjutan usaha dan pendidikan, sehingga mampu mengubah nasib menjadi lebih baik dan sejahtera.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang, Zalbadri menjelaskan, asuransi nelayan diberikan kepada nelayan kecil yang memiliki kapal dibawah 10 GT, memiliki kartu nelayan dan umur maksimal 65 tahun.

"Untuk nasional, asuransi nelayan ditargetkan 100 juta nelayan, sedangkan untuk Kota Padang ditargetkan 2000 nelayan, namun baru terealisasi 823 nelayan", tambah Zalbadri. 

[sumber: humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

PKS Harapkan Pilkada 2017 Lebih Baik dan Lahirkan Pemimpin Berkualitas

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada Rabu (15/2/2017) mendatang diharapkan menjadi momentum lahirnya pemimpin yang mencerminkan aspirasi masyarakat, yakni yang berkualitas, bersih, tegas, mengayomi dan anti korupsi.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman (MSI) saat berkunjung ke Semarang pada Jumat (10/2/2017).

Pria yang akrab disapa MSI ini berharap dalam momentum Pilkada yang dilaksanakan di 101 daerah dan Provinsi bisa berjalan dengan lebih baik daripada di 2015.

“Karena ini adalah pilkada serentak kedua. Pada Pilkada 2015 kemarin bisa dinilai sebagai tonggak di dalam demokrasi kita, saya berharap yang kedua ini bisa berlangsung lebih baik daripada yang pertama,”katanya.

Menurut pria yang juga mantan Rektor Universitas Paramadina itu, Pilkada seharusnya menjadi salah satu momentum pemilihan kepemimpinan yang bisa mencerminkan realitas seungguhnya di masyarakat, yakni yang bersih, mengayomi dan juga anti korupsi.

“Dalam hal tersebut, seharusnya Pilkada menjadi momentum pilihan bagi masyarakat yang mencerminkan realitas yang sesungguhya di masyarakat, sehingga kita berharap dari momen Pilkada tersebut menghasilkan pemimpin yang berkualitas, “jelasnya.

Diakui MSI, berjalannya agenda politik Pilkada serentak ini tak lepas dari kekurangan, namun dirinya berharap hal itu terus diperbaiki semua elemen politik sehingga melahirkan Pilkada yang berkualitas.

“Memang diawal-awal banyak yang skeptis dari Pilkada ini karena banyak sekali money politicsnya. Namun kita juga harus mengakui bahwa belakangan Pilkada ini melahirkan pemimpin daerah yang baik, mudah-mudahan hal itu disertai dengan menurunya money politics dan penyimpangan demokrasi lainnya,”pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan Pilkada serentak gelombang kedua pada 15 Februari 2017. Pilkada diikuti 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Di Jateng, Pilkada serentak akan digelar di 7 daerah, yakni Banjarnegara, Batang, Jepara, Pati, Cilacap, Brebes dan Kota Salatiga.

 


posted by @Adimin

Sohibul Iman: Tiada Hari Taufik Ridlo tanpa Dakwah

Jakarta : Keluarga Besar PKS sedang berduka. Mantan sekretaris jenderal DPP PKS Muhammad Taufik Ridlo wafat pada Senin (6/2/2017) dini hari. Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengucapkan bela sungkawa yang mendalam dari segenap keluarga besar PKS.

"Saya atas nama pimpinan PKS mengucapkan bela sungkawa sahabat kita pejuang kita akhuna Taufik Ridlo," ujar Sohibul saat melawat alrmarhum di Masjid Al-Amin, Kompleks DPR Kalibata Jakarta Selatan, Senin (6/2/2017)

Sohibul Iman meyakini seluruh kader sangat kehilangan sosok Taufik. Ia mengingat Taufik sebagai pribadi yang sangat bersemangat. Termasuk saat sedang diuji dengan sakit. "Teringat bulan September beliau sangat bersemangat. Desember ketika saya jenguk beliau tetap semangat. Dan hari hari terakhir sangat bersemangat untuk menjalani operasi," imbuh Sohibul.

Sohibul bersaksi sosok Taufik adalah aktivis dan dai yang tidak pernah melewatkan hari tanpa semangat dakwah. Kesibukan Taufik, Sohibul mengenang, adalah menggelorakan semangat kepada siapa saja.

Sohibul mengenang Taufik sebagai sosok pekerja keras. Ia juga pribadi yang enggan merepotkan orang lain. "Beliau kalau bepergian masih menyetir sendiri meski telah mendapatkan amanah di DPP," ujar dia.

Sohibul juga berharap agar keluarga yang ditinggalkan tetap sabar dan tabah. Ia mengaku terharu saat sang putra almarhum ikhlas menjalankan transplantasi hati untuk ayahnya. "Tetapi Allah punya kehendak lain," ujar dia.

Sohibul menyebut tugas berat dakwah telah dilalui oleh almarhum. Ia meminta kepada segenap kader utuk meneruskan perjuangan dakwah Taufik Ridlo. "Kita harus iri dengan beliau yang telah dahulu. Percayalah ini yang terbaik bagi beliau. Kita tingkatkan perjuangan. Tak lama kita akan menyusul beliau," ungkap dia.

posted by @Adimin