Padang - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengajak
para Bupati dan Wali Kota untuk memprioritaskan pengentasan kemiskinan dengan
memfokuskan pelaksanaan program pembangunan pada lintas Sektor melalului pola
pemberdayaan masyarakat.
"Sebagus apapun program yang dipersiapkan dan
dipikirkan kepala daerah, tapi Kalau pemberdayaan masyarakat tak dilakukan akan
sulit berhasil mencapai target." Kata Gubemur Irwan Prayitno di gubernuran
di Padang, Jum’at.
Menurut Gubernur, Salah satu upaya cukup strategis
dalam pengurangan kemiskinan dan pengangguran di Sumbar dengan menyentuh
potensi yang dimiliki masyarakat sendiri, sehingga program yang dilaksanakan sesuai
keingian dan kebutuhkan.
Kini angka Kemiskinan tingkat provinsi, setiap tahun
terjadi penuranan dan akhir 2012 Sudah di posisi delapan persen. Angka
pengangguran tercatat 142.186 orang yang harus dibuka pelaung Kerja dan usahanya.
Dalam
gerakan pengentasan kemiskinan dan pengangguran semua instansi pemerintah
daerah dapat berperan dengan memberikan berbagai kecakapan hidup dan memotivasi,
misalnya melaksanakan pelatihan-pelatlhan di bidang bengkel, menjahit, masak
atau tata boga dan Iainnya.
Kecakapan
hidup yang dimiliki masyarakat miskin atau pengangguran akan bisa berusaha
secara mandiri, meskipun modal awal terbatas. Sekarang tinggal bagaimana
menjadi tekad bersama untuk menggerakkan dan memberdayakan masyarakat tersebut.
Gubernur
mengatakan, berusaha dengan mandiri sudah pilihan dan cocok dengan karakter
masyarakat Minang yang suka berdagang. Masyarakat Kalau menjadi pekerja dalam
berbagai program padat Karya, produktivitasnya akan rendah Karena tak mau
diatur dan diperintah.
Maka
masyarakat memilih menjadi manajer dan pekerja sendiri serta target pendapatan
yang diinginkan usaha yang digelutinya, jika pun ada usaha yang kerja sama
tetapi polanya bagi hasil.
Irwan
mengatakan satu bukti masyarakat tak mau jadi pekerja di Sumbar di antaranya
tak ada industri besar yang bertahan lama, seperti perusahaan biscuit akhirnya
tutup. Jika sekarang ada perusahaan besar atau banyak program padat Karya dilakukan,
pekerja banyak yang didatangkan dari laur daerah, terutama dari Jawa.
Akan lain halnya, jika ada kegiatan sistem borongan suatu Kegiatan mungkin ada
pekerja dari masyarakat Minang, karena menentukan batas waktu selesai sesuai
target mereka.
Gubernur
minta instansi di Kabupaten dan Kota termasuk kepala daerahnya mencontoh pola
dan strategi yang dilakukan Wali Kota Sawahlunto Amran Nur, yang mampu menekan
angka pengangguran sampai 2,4 persen atau nomor dua terbaik di Indonesia
setelah Bali.
Padanal,
pada 2002 Kota Sawahlunto dikhawatirkan banyak orang di negeri ini akan menjadi
Kota mati dan dihuni hantu Karena akan ditinggalkan penduduknya, akibat usaha
tak ada harapan di Kota tambang itu.
Fakta
itu, Kata Gubernur, semua anggapan banyak orang termasuk Kalangan elite di
negeri ini terjawab sudah, bahwa Sawahlunto yang memiliki empat Kecamatan itu
bangkit, bahkan bertaburan prestasi.
“Upaya
yang dilakukan Wali Kota Sawanlunto pola pemberdayaan masyarakat secara optimal
setiap program yang dijalankan sesuai dengan diharapkan masyarakat dan
dilakukan pendampingan,” ujarnya.
Pemerintah
Provinsi Sudah menyampaikan Kepada para Bupati dan Wali Kota, jika program
provinsi dan pusat tak ada dialokasikan dana pendampingan dari APDB setempat,
maka Usulan tak akan diakomodir.
ApabiIa
tak ada dana pendampingan tentu dalam pelaksanaan program tidak serius, bahkan
tak tercapai sasaran yang diharapkan untuk merubah pola nidup masyarakat.
"Kita
tak akan sungkan meninggalkan daerah yang tak merespon program provinsi atau
pemerintah pusat Karena merupakan Konsekuensi. Ketegasan ini sudah pernah
dijalankan Ketika adanya bantuan dana kontijensi senilai Rp52 milliar dari
pusat, tapi ada daerah tak menanggapi dipindahkan Ke kabupaten/kota yang siap
menjalankan," Kata Irwan.
Pemerintah
provinsi tidak untuk memerintahkan, apalagi memaksakan Bupati dan Wali Kota menjalankan
program provinsi di daerahnya, karena bukan bawahan dari gubernur dan mereka
juga dipilih Iangsung oleh rakyat.
Salah
satu cara, tambah gubernur, bagi daerah yang tak menanggapi atau menyiapkan
dana pendampingan dalam APBD tak diberi program dan jangan salahkan Pemprov Sumbar,
dan masyarakat di Kabupaten/Kota dapat menilai sendiri. (*/sir/jno)
*www.antarasumbar.com
posted by @A.history
Post a Comment