"Ini menunjukkan bahwa gaya militeristik masih kental di korps berbaju coklat tersebut," ujar Nasir seperti dilansir tribunnews, Jumat (28/11).
Untuk itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera ini meminta kepada kapolri agar membentuk tim khusus untuk mengevaluasi dan memberikan sanksi keras dan tegas kepada pimpinan polisi yang bertanggungjawab terhadap pengamanan aksi unjuk rasa tersebut.
"Komisi III sangat kecewa dengan cara polisi menangani pengunjuk rasa. Seharusnya apapun situasi dan kondisinya polisi tetap melindungi rakyat bukan memukul dan menendang rakyat yang berunjuk rasa," katanya.
"Polisi itu bukan koboi, tapi pengayom dan pelindung masyarakat. Karena itu Presiden Jokowi selaku atasan langsung kapolri harus bertanggungjawab," cetusnya.
Nasir mengatakan presiden harus mengevaluasi kepemimpinan Kapolri Sutarman. Sebab, maraknya sejumlah aksi mahasiswa menentang kenaikan harga BBM bersubsidi ini juga menunjukkan bahwa polisi masih sangat lemah berkomunikasi dengan pihak perguruan tinggi.
"Sudah saatnya kapolri yang akan datang memprioritasikan pimpinan polri di tingkat polda, polres dan polsek, sosok yanga mampu berbicara dalam "bahasa" masyarakat di mana dia bertugas," katanya.[ds]
posted by @Adimin
Post a Comment