JAKARTA (3/9) – Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI) Rofi Munawar menyesalkan kedatangan Presiden Mesir Abdul Fatah As Sisi yang hendak datang ke Indonesia atas inisiatif undangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selama ini Presiden As Sisi memiliki catatan buruk dalam demokrasi dengan melakukan kudeta dan melakukan tindak kekerasan terhadap rakyatnya. Hal itu disampaikan Rofi menanggapi rencana kedatangan Presiden Mesir As Sisi ke Indonesia dalam rangkaian kunjungannya ke Asia sejak Ahad (30/8) hingga Sabtu (5/8).
Selama ini Presiden As Sisi memiliki catatan buruk dalam demokrasi dengan melakukan kudeta dan melakukan tindak kekerasan terhadap rakyatnya. Hal itu disampaikan Rofi menanggapi rencana kedatangan Presiden Mesir As Sisi ke Indonesia dalam rangkaian kunjungannya ke Asia sejak Ahad (30/8) hingga Sabtu (5/8).
"Presiden Jokowi harus mampu mendorong Presiden Mesir As Sisi agar menjalankan demokrasi prosedural dan menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia," kata Rofi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).
Rofi menambahkan, Indonesia dapat memberikan pesan besar kepada Pemerintahan Mesir, bahwa kepemimpinan dan kekuasaan harus diperoleh dengan berpijak pada nilai-nilai demokrasi yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). "Dan juga berpijak pada partisipasi publik dan kebebasan pers," ujar Rofi.
Perlu diketahui, lanjut Rofi, Presiden Mesir As Sisi, Ahad (16/8), menyetujui Undang-Undang (UU) antiterorisme yang menginisiasi pembentukan pengadilan khusus dan memberikan perlindungan pada aparat dalam memerangi kelompok perlawanan. Tak lama berselang, dua wartawan Aljazirah menjadi korban pertama Undang-Undang Antiteror Mesir, Sabtu (29/8), melalui sidang ulang. Baher Mohamed dan Mohamed Fahmy dihukum tiga tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan menyebarkan berita bohong dan membantu organisasi teroris.
"Presiden Jokowi harus mampu menangkap pesan dan kegelisahan publik terkait kedatangan presiden As Sisi. Karenanya, pertemuan yang dilakukan harus mampu memposisikan Indonesia sebagai negara yang menentang kekerasan dalam meraih kekuasaan dan pengekangan dalam kehidupan pers," tegas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Jawa Timur itu.
Rofi mengingatkan, bahwa Presiden Jokowi tidak bisa menafikan kondisi demokratisasi yang terjadi di Mesir selama ini, sehingga ada nilai-nilai yang dicederai oleh As Sisi. Penerimaan ini, lanjut Rofi, seakan-akan sama saja melegitimasi tindakan kekerasan dan pengekangan kehidupan pers yang dilakukan oleh As Sisi. Situasi seperti ini tentu saja harus menjadi perhatian serius dan mampu menggugah sensitifitas pemerintah Indonesia agar tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari.
"As Sisi memiliki banyak catatan pelanggaran HAM selama hampir 2 tahun kepemimpinananya. Hampir tak ada inspirasi bagi kemanusiaan yang layak dikedepankan. Saatnya dalam konteks ini Presiden Jokowi memberikan keteladanan dan mempromosikan demokrasi di Indonesia yang damai," pungkas Rofi.
Sebelumnya diketahui, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki Moon mengekspresikan penyesalan yang mendalam atas keputusan dijatuhkannya hukuman bagi dua wartawan Aljazirah karena dianggap menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan kehendak Pemerintah Mesir.
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI
posted by @Adimin
Post a Comment