Jakarta (6/1) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman, beserta Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf Al-Jufri dan para pengurus DPP PKS melakukan kunjungan silaturahmi ke Pengurus Pusat Muhammadiyah.
Kunjungan silaturahmi tersebut diterima dengan hangat oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketua Busyro Muqoddas. PKS menerima masukan yang konstruktif dari Muhammadiyah.
“Biarkan kami (Muhammadiyah) menjadi khotib yang memberikan nasihat terhadap perjuangan PKS,” kata Haedar Nashir di gedung PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2016).
Sementara Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyampaikan apresiasinya kepada Muhammadiyah yang terbuka menjalin silaturahim dengan partai politik Islam.
“Partai politik harus diakui tidak berdiri sendiri. Ia harus merangkul semua elemen masyarakat termasuk ormas,” kata Sohibul Iman.
Lebih lanjut mantan wakil ketua DPR ini mengatakan PKS mempunyai kesamaan semangat memperjuangkan Islam dengan Muhammadiyah.
“Kami tetap memperjuangkan sistem proporsional tertutup dengan mengutamakan sistem kaderisasi yang bagus,” kata Sohibul Iman.
Ketua MS Habib Salim Segaf Al-Jufri menambahkan, perlunya kerjasama dan kolaborasi berbagai elemen umat Islam. Menurutnya, kekuatan Islam tidak akan muncul tanpa adanya kolaborasi.
“Sekali lagi, ide-ide besar tidak akan muncul tanpa adanya kolaborasi. Kita harus adakan pertemuan rutin. Sehingga memunculkan ide-ide brilian,” tegas Habib Salim.
Dalam kesempatan itu Sohibul Iman juga menegaskan komitmen PKS untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak terhadap kepentingan rakyay kecil. Salah satunya melalui inisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional yang telah menjadi prioritas dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2016.
“Jadi undang-undang kewirausahaan sudah dibahas di Baleg dan kemudian dibawa ke paripurna dan itu sudah menjadi Program Legislatif Daerah (Prolegda). Artinya di masa sidang tersebut AKD terkait itu nanti akan mulai membahasnya,” kata Sohibul Iman.
Karena usulan DPR, lanjutnya, RUU kewirausahaan harus dibahas DPR dulu. Nanti setelah DPR punya suatu kesepakatan, baru dilempar ke pemerintah.
“Nah, nanti pemerintah yang bikin DIM (daftar isian masalah). Karena inisiatif kita, yang bikin DIM pemerintah. Mudah-mudahan, kalau menurut aturan semua undang-undang paling lama dua masa sidang, semoga cepat terselesaikan setidaknya tahun 2016 ini,” tandasnya.
Lalu tentang keterkaitannya dengan ormas sendiri, Sohibul Iman menegaskan bahwa rancangan tersebut perlu diberikan masukan.
“Nanti pembahasan setiap rancangan undang-undang kan kita akan melakukan apa yang disebut dengan RDPU, Rapat Dengar Pendapat Umum. Nanti AKD terkait dalam bentuk komisi atau dalam bentuk panja, dia pasti akan mengundang pihak-pihak yang memang kompeten di bidangnya untuk memberikan masukan termasuk ormas, pakar dan universitas, mereka akan kami undang. Itu sudah mekanisme normal.” Pungkas Sohibul Iman. [kabarpks.com]
Keterangan Foto: Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman (tengah), Ketua Majelis Syuro PKS Habib DR. Salim Segaf Aljufrie (kanan), Ketua MPP PKS Suharna Surapranata (kiri)
posted by @Adimin
Post a Comment