Jakarta (6/1) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak terhadap kepentingan rakyay kecil. Salah satunya melalui inisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional yang telah menjadi prioritas dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2016.
Hal tersebut disampaikan Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman dalam pertemuan dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2016).
“Jadi undang-undang kewirausahaan sudah dibahas di Baleg dan kemudian dibawa ke paripurna dan itu sudah menjadi Program Legislatif Daerah (Prolegda). Artinya di masa sidang tersebut AKD terkait itu nanti akan mulai membahasnya,” kata Sohibul Iman.
Karena usulan DPR, lanjutnya, RUU kewirausahaan harus dibahas DPR dulu. Nanti setelah DPR punya suatu kesepakatan, baru dilempar ke pemerintah.
“Nah, nanti pemerintah yang bikin DIM (daftar isian masalah). Karena inisiatif kita, yang bikin DIM pemerintah. Mudah-mudahan, kalau menurut aturan semua undang-undang paling lama dua masa sidang, semoga cepat terselesaikan setidaknya tahun 2016 ini,” tandasnya.
Lalu tentang keterkaitannya dengan ormas sendiri, Sohibul Iman menegaskan bahwa rancangan tersebut perlu diberikan masukan.
“Nanti pembahasan setiap rancangan undang-undang kan kita akan melakukan apa yang disebut dengan RDPU, Rapat Dengar Pendapat Umum. Nanti AKD terkait dalam bentuk komisi atau dalam bentuk panja, dia pasti akan mengundang pihak-pihak yang memang kompeten di bidangnya untuk memberikan masukan termasuk ormas, pakar dan universitas, mereka akan kami undang. Itu sudah mekanisme normal.” Pungkas Sohibul Iman. [pks.id]
Keterangan Foto: Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman
posted by @Adimin
Post a Comment