PKS Tak Bayar, Ya! Wajar Dihajar Media!

Media Benar, membela yang bayar! Kalimat itu yang saya ingat ketika mengukuti seminar ilmu komunikasi politik di kampus. Dalam seminar itu saya belajar bagaimana mengenal seorang politisi pembohong dari  tindak tutur. Lebih menarik lagi, pembicaranya nih adalah seorang wartawan juga yang kemudian berhenti  setelah bertahun-tahun menggeluti profesinya sebagai wartawan.  

Materi yang disampaikan pun cukup memukau, sentak dia mengatakan kepada mahasiswa “carikan saya di Indonesia media berita yang independen?” sambil menunjuk kepada mahasiswa yang berada di depannya. “Tidak ada media berita yang saat ini masih Independen, semuanya ditunggangi oleh politik”. Pembahasan pun berlanjut berjam-jam. Diskusi memanas menusuk ke sum-sum media dengan segala pernak-pernik bahasa dan  kepentingannya.

Dari Seminar ini, saya akhirnya memahami, betapa media berita sama bejatnya sama koruptor. Media berita  dan segala oknum wartawannya yang terlibat juga “penjilat”. Saya juga wartwan salah satu media lokal yang akhirnya keluar dan membangun media sendiri karena tidak ingin terseret dalam kondisi kemunafikan.  

Oknum wartawan dalam media layaknya  penjual makanan yang harus  mencari pelanggan untuk memakan menu yang dia sediakan. Terlepas haram atau tidaknya menu yang disajikan, urusan perutlah yang lebih utama. Tak jarang para wartawan idealis segera ditendang dari media yang memiliki orderan besar. 

Media berita pun tak ingin bangkrut hanya karena idelaisme seorang wartawan.  Hal ini terjadi kepada salah seorang teman wartawan saya yang kerap kali dipanggil Syam Terajana. Ia segera keluar dari media dimana dia bekerja hanya karena diminta untuk mencari pengiklan. Tentu pengiklan bukan sembarangan, pengiklan yang punya SK begitulah. Karena ia tidak mau melakukan hal itu, akhirnya dia hengkang dari media tersebut.

Dari kekecewaan itulah dia menulis sebuah artikel tanda kekecewaan dengan judul “ Wartawan bukan Pencari Iklan”.  

Apa inti dari kejadian ini, media berita benar-benar tidak bisa berlaku adil dan bijaksana dalam pemberitaan. Jika uang pesangan dari si A lebih besar, maka si A akan dibesar-besarkan dan lainnya akan dijatuhkan.  Hal ini pun bukan terjadi di tataran media lokal. Tetapi juga di media nasional lainnya. Saya tak perlu menyebutkan, cukup amati dan idetntifikasi pemilik media itu dan lihat performanya di saat memberitakan.

Saya akan kaitkan dengan media berita dalam pemberitaan politik. Dalam rubrik politik ini, pasien  yang saya angkat terkait partai yang sedang jadi buah bibir Indonesia. Pasien itu adalah  si PKS.  Silahkan  anda amati keseimbangan pemberitaan dan keberpihakan media di salah satu parpol.  Ketika PKS melakukan sesuatu, oleh media,  satu berita tentang  PKS dipecah menjadi 5 sampai 10 angle berita. Hal ini akan terlihat melebih-lebihkan. Tujuannya pun jelas untuk mendapatkan rating tinggi di media lain terutama media online yang butuh pageview yang banyak untuk mendapatkan peng-iklan berkelas juga.

Untuk media Online, Sebagai contoh IdBlognetwork.com  selaku penghubung instansi dan media publiser memberikan syarat alexa ranking blog anda dibawah 10,000,000 (10.000?) global ranking. Nah, untuk mendapatkan itu, berbagai media online harus memecah angle sebanyak mungkin terhadap topik yang hangat. Benar atau tidak tidak perduli yang penting dapat pengunjung yang banyak, klik iklan creeettt…dapet bayaran deh…!!

Hal inilah yang disebut oleh Fahri Hamzah sebagai Wartawan yang memakan bangkai saudara sendiri. Wartawan rela menyebar  berita yang sengaja anglenya sudah diorder oleh pihak tertentu kemudian dirasionalisakan menjadi  berita. Hal inilah yang disebut oleh media “Bad news is good news”. Jika demikina kondisi media, maka jangan pernah berharap negeri ini akan keluar dari keterpurukan.

Pernah kah media meliput kekayaan Freeport  yang dikuasai negeri asing. Beranikah media menelusuri latar belakang Freeport untuk dipublish di media beritanya agar Rakyat Indonesia tahu. Hal yang terjadi adalah, tulisan mereka yang kritis bahkan menjadi sampah dalam folder media dan tidak diekspos di pemilik media. Karena itulah, para kritikus hanya bersuara di blognya atau web sendiri. Sementara rating media itu masih rendah di mata Indonesia. Akibatnya berita yang seharusnya rakyat Indonesia tahu tidak kesampaian.

Media lebih suka membuka aurat partai lawan dari para sponsornya untuk bisa mendapatakan bayaran. Kasihan juga saya melihat hal ini. Olehnya itu, saya ingin menyampaikan ke pada pemilik media, cobalah menjadi agen pendidik masyarakat dengan berita yang mendidik dan benar adanya. Bukan berita yang sengaja dibuat-buat untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap hal-hal yang goblok.

Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada team kompasiana yang telah membuka media ini. Saya masih percaya kompasiana dalam Indepensi media. Buktinya, hari ini ide saya masih bisa saya sampaikan dengan bebas dan berita apa pun yang saya ingin tuliskan terpublish dengan bebas. Tentu masih dalam koridor tertentu.

Mari kita cerdaskan rakyat dengan media yang sehat dan mendidik. Jangan jual harga diri media dengan menjual menu berita murahan yang ahanya akan merusak idealisme media itu sendiri.

Salam Cinta

Idrus Dama

*http://politik.kompasiana.com/2013/06/08/pks-tak-bayar-ya-wajar-dihajar-media--566973.html



posted by @A.history

Kalau Gue Bela PKS, Masalah Buat Lo?

Oleh:  Wijaya Kusumah/Blogger

Gonjang ganjing tentang PKS di kompasiana membuat saya tersenyum. Terkadang keberpihakan itu perlu agar kita tahu mengapa kita harus membela yang benar dan bukan membela yang bayar. Tapi saya agak kaget ketika banyak akun yang kurang saya kenal tiba-tiba menyerang pendapat saya dengan gagahnya. Seolah-oleh merekalah penguasa negeri ini dan tak suka bila ada org yang membela PKS. Kalau sudah begitu saya cuma bisa bilang, “kalau gue bela PKS, masalah buat lo?” 

Bagi saya, PKS ini partai yg bisa menjadi harapan. Walaupun sampai saat ini saya tidak pernah mencoblos PKS dalam pemilu ataupun pilkada. Saya melihat PKS perlu dibela melalui tulisan. Sebab informasi yang benar tentang PKS seringkali tidak ditulis oleh media arus utama. 

Contohnya ketika kunjungan Anis Matta Presiden PKS ke pesantren di Jawa Timur. Berita yang tertulis jauh benar dengan informasi sebenarnya. Selidik punya selidik, ternyata berita atau foto yang diambil wartawan adalah cuma demo anak kecil yg diperintahkan oleh gurunya yg ingin mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR. Saya tersenyum ketika ada seorang kompasianer yg menuliskannya secara detail. Semoga anda sudah membacanya.

Membela PKS bukan berarti saya lantas memilih PKS dalam pemilu nanti. Belum tentu, sebab saya sudah memiliki pilihan tersendiri. Saya cuma ingin memberi contoh, walaupun kita berbeda tapi kita harus membela mereka yang mendapatkan perlakuan yang kurang berimbang dari media mainstrem. Internet adalah jalur yang saya pilih dan sangat murah. Kader PKS bisa memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi yang benar.

Jadi bila ada yang tak suka dengan tulisan saya tentang PKS, bagi saya mah ini biasa. Namanya juga manusia. Belum tentu yang mengkritik itu lebih baik daripada yang dikritik. Kita lihat saja kinerjanya di dunia nyata. Kalau dia cuma bisa berkoar doang di dunia maya dan tak jelas apa yang dilakukannya untuk banyak orang, itu artinya dia baru berjuang untuk dirinya sendiri. Sedangkan kita diajarkan untuk bermanfaat buat orang banyak apapun profesi kita. Sebagai guru saya sangat sedih bila ada orang cerdas, tapi sayang bila mereka tak mengggunakan kecerdasannya untuk membela yang benar. Komentar negatif ttg kita terkadang menjadi obat mujarab agar kita selangkah lebih maju.selamat berjuang wahai kader PKS, kami semua mendoakan perjuangan kalian. 

Bacalah basmallah dan yakinlah Allah meridhoi perjuangan yang suci ini.

Salam blogger persahabatan Omjay

*http://politik.kompasiana.com/2013/06/09/kalau-gue-bela-pks-masalah-buat-lo-567172.html

posted by @A.history

Pengamat Politik: Presiden SBY Butuh PKS, Setgab Tak Pecah

JAKARTA — Sekretariat Gabungan (Setgab) diyakini tidak akan pecah hingga berakhirnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada 2014 jika melihat peristiwa politik di koalisi selama ini. Pemerintah dinilai tetap membutuhkan semua partai politik koalisi, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Perahu Setgab sudah retak dari dulu. Tapi saya yakin tidak akan pecah sampai akhir jabatan," kata Hanta Yuda, pengamat politik dari Pol-Tracking Institute, saat diskusi Sindo Radio "Perahu Retak Setgab" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (8/6/2013).

Hanta mengatakan, perbedaan sikap PKS terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat ini hampir sama dengan drama di koalisi sebelumnya, seperti bail outBank Century, hak angket pajak, hingga rencana kenaikan harga BBM tahun 2012. Semua drama politik itu tidak juga membuat perahu Setgab pecah.

Hanta menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mungkin mengeluarkan PKS dari koalisi lantaran masih dibutuhkan untuk mengimbangi manuver Partai Golkar, khususnya di DPR. Saat ini, total kekuatan enam parpol koalisi pemerintah di DPR sekitar 75 persen.

Jika PKS keluar dari koalisi, total kekuatan koalisi di DPR masih mayoritas, yakni sekitar 65 persen atau 366 kursi. Hanya saja, kata Hanta, Partai Golkar bakal menjadi kunci lantaran memiliki 106 kursi atau sekitar 20 persen kursi. "Kalau PKS keluar, Golkar akan jadi penentu di koalisi (jika Golkar keluar, tinggal 45 persen di DPR). Jadi pemerintah butuh PKS," katanya.

Dikatakan Hanta, jika keputusan resmi PKS tidak mendukung kebijakan pemerintah soal BBM, bisa saja Presiden memberikan sanksi kepada PKS. Pasalnya, sudah ada pengalaman Presiden mengurangi kursi PKS di kabinet, dari empat menteri menjadi tiga menteri.

"Tapi kalau keluarkan PKS, saya ragu. Mungkin sampai 2014 begini saja ceritanya," pungkas Hanta.

Seperti diberitakan, para elite PKS menyebut menolak rencana kenaikan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Penolakan itu juga terlihat dari spanduk-spanduk yang dipasang PKS di jalan-jalan Jakarta.

Namun, menteri-menteri asal PKS menyebut tidak ada keputusan resmi partai menolak kenaikan harga BBM. Sikap yang muncul di publik hanya merupakan sikap DPP PKS. Adapun sikap resmi partai berasal dari Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP).

*http://nasional.kompas.com/read/2013/06/08/10534623/Presiden.SBY.Butuh.PKS..Setgab.Tak.Pecah

posted by @A.history

Sistem Pembinaan PKS, Penangkal Gerakan Radikal, Waspadalah!

ilustrasi

By: Nandang Burhanudin 

****

Seorang jamaah orangtua salah satu SMU di Bandung menelpon; "Assalamu'alaikum, pak Ustadz ... mohon maaf saya stress!" 

"Stress kenapa bu?" tanya saya. 

"Anak saya lulus SMU tahun ini. Enam bulan lalu minta sekolah ke LN (Eropa). Saya sudah titipkan uang 400 juta di tabungan dia. Setelah UN, anak uang raib stadz. Malah anak saya dihamili ....", si ibu terdiam dan saya dengar isakan tangis yang nampak tak bisa ia tahan. 

"Inna Lillaahi wa Innaa Ilaihi Rooji'uun ... kok bisa begitu bu. Bukannya putri ibu aktivis Rohis?", tanya saya dengan dada berdebar. 

"Iya pak ustadz. Saya dengar ia direkrut kumpulan remaja yang bernama Remaja Didikan Allah. Singkatannya RADIKAL. Saya pikir, itu Rohis binaan Tarbiyah! Setahu saya, gerakan Tarbiyah tidak seperti itu ...", ujarnya. 

"Oooh ... ndak mungkin bu. Gerakan Tarbiyah itu gak mungkin menguras tabungan. Apalagi mustahil sampai mencederai kehormatan diri, lebih-lebih menghamili!" tegas saya. 

"Iya ... saya teledor pak ustadz. Kurang perhatian pada anak saya ....", keluhnya. 

*** 

Tarbiyah tak bisa dipungkiri merupakan solusi paling cergas dalam menangani pelbagai aksi radikalisme dan penyimpangan atas nama Islam. Karena tarbiyah memiliki prinsip: 

1. Membina kaum muda-mudi Islam untuk memiliki pemahaman Islam yang syamil-mutakamil (universal dan integratif), tidak parsial, menyeimbangkan suasana fikir-dzikir kaum muda-mudi agar komprehensif memahami dan mengamalkan Islam. 

2. Tarbiyah jauh dari doktrin-doktrin takfir (mengkafirkan), tabdi' (membida'ah-bid'ahkan), tadyi'i (menganggap sia-sia orang lain). Jiwa yang terbina dalam bingkai tarbiyah, ia harus paham Islam yang bisa diejawantahkan dalam keshalihan ritual maupun sosial. Rajin shalat, ia pun semakin taat. Rajin dhuha, ia semakin berbakti kepada orang tua. Rajin tilawah, ia semakin hari semakin menjadi berkah bagi kehidupan. 

3. Tarbiyah bersih dari unsur-unsur pemaksaan, apalagi eksploitatif yang berbentuk materi. Tarbiyah sifatnya adalah eksploratif, menggali potensi terbaik dari setiap jiwa kaum muda-mudi untuk meraih prestasi yang dibanggakan. Sejelek-jeleknya orang yang tertarbiyah, ia mudah diingatkan. 

Jadi, sudah saatnya kita meneguhkan Cinta-Kerja-Harmoni. Karena jala-jala kesesatan dan penyimpangan dengan jubah Islam dan Syariah, teramat gesit bergerak! Tak ada lagi waktu untuk diam!

Sumber: Nandang Burhanudin,10: 27, 08/06/13

posted by @A.history

Irwan Prayitno: TdS Makin Semarak

Acara bergengsi bertaraf internasional dengan tajuk Tour de Singkarak (TDS) tengah digelar. Tahun ini merupakan kali kelima. Sejumlah jurnalis menggambarkannya sebagai sebuah “Lomba Balap Sepeda di Surga Khatulistiwa.”

Memang di situlah letak keistimewaan Sumatra Barat. Keindahan alam membentang luas hampir di semua pelosok, mulai dari dataran tinggi sampai lembah, ngarai dan pantai. Mata seakan-akan tak pernah puas memandang dan mengagumi rahmat dan karunia Tuhan yang luar biasa itu. Para fotografer sekan-akan tak pernah kekurangan bahan untuk mengangkatnya menjadi ribuan karya foto yang spektakuler.

Lima tahun waktu berjalan, ajang TdS membuat Sumatra Barat makin dikenal dan disayang. Seperti kata pepatah, “Tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak sayang.” Kini, setelah 5 tahun TdS berjalan, Sumatra Barat makin dikenal dan dicintai. Jika tahun lalu diikuti 16 negara, tahun ini 27 negara. Kita yakin jumlah tersebut terus bertambah dan bertambah dari tahun ke tahun.

Antusiasme masyarakat menyaksikan TdS juga meningkat luar biasa. Saat pembukaan Sabtu (1/6) malam lalu yang dihadiri Wamen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar di pelataran Jam Gadang Bukittinggi, masyarakat tumpah ruah. Diperkirakan jumlah masyarakat yang menyaksikan pembukaan TdS tahun ini, sekitar dua kali lipat tahun sebelumnya. Ditambah dengan dentuman semarak cahaya kembang api serta kehadiran group band kondang Purwacaraka Big Band membuat suasana Bukittinggi saat itu makin meriah dan semarak.

Saat start yang ditunggu-tunggu juga tak kalah berkesan. Sejak pagi para pebalap yang mayoritas merupakan warga asing tampak antusias, seolah-olah tak sabar menunggu bendera start

diangkat oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu. Masyarakat datang lebih banyak lagi memadati pelataran Jam Gadang menunggu detik-detik dimulainya lomba yang selain menyuguhkan keindahan alam juga menawarkan hadiah milyaran rupiah.

Seperti yang diharapkan, meningkatnya kedatangan pengunjung ke Bukittinggi akan mendongkrak geliat ekonomi di kota sentral wisata Sumatra Barat itu. Secara kasat mata, apa yang diharapkan itu memang jadi kenyataan. Boleh dikatakan, semua hotel di Bukittinggi penuh, meski umumnya telah memanfaatkan extra bed. Pusat-pusat kuliner dan souvenir juga terlihat bergairah karena diserbu para pembeli. Hal itu tentu akan mendongkrak ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha bagi kita.

Masyarakat luas bahkan dunia telah tahu dan kenal Sumatra Barat, kita tentu ingin mereka cinta dan rajin berkunjung ke sini, agar peluang ekonomi itu makin terbuka. Karena itu tugas kita adalah memberikan yang terbaik dan memberikan kesan yang baik kepada mereka. Jika menawarkan jasa kuliner, berikanlah kuliner yang terbaik.

Begitu juga jika menawarkan souvenir, berikanlah souvenir terbaik dan berkualitas. Jangan kecewakan mereka, buktikan, orang Minang adalah masyarakat yang berbudaya tinggi, jangan buat mereka kapok untuk datang lagi. Jangan berikan kesan yang jelek yang membuat mereka memberikan penilaian negatif tentang Sumatra Barat.

Mari bersama-sama menyukseskan TdS, mari saling bahu-membahu untuk membuka peluang perbaikan ekonomi bagi ranah yang indah dan kita cintai ini.

Sekali lagi, TdS kali ini beda dari yang sudah-sudah dan luar biasa. Bahkan, Wakil Presiden Boediono juga datang ke Sumbar di saat iven ini digelar. (*)

*http://hariansinggalang.co.id/tds-makin-semarak/

posted by @A.history

Meski di Fitnah, Tokoh-Tokoh PKS Semakin Dicari Warga utk Isi Pengajian

Ust.Hidayat Nurwahid sedang memberikan tausiyah di majelis taklim Rawajati, Pancoran

Jakarta - Sejak munculnya kasus Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) berbagai fitnah secara beruntun mendera Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun dibalik fitnah-fitnah tersebut selalu saja ada keuntungan yang didapatkan oleh PKS.

Mulai dari berbondong-bondongnya warga yang mendaftarkan diri untuk bergabung bersama PKS, hingga dukungan dan doa dari berbagai pihak seperti para alim ulama dan tokoh masyarakat.

Kali ini sebuah Majelis Taklim di Rawajati Kecamatan Pancoran mendadak menghubungi kader - kader PKS, mereka meminta bantuan agar dihadirkan dalam pertemuan Majelis Taklimnya, seorang tokoh dari PKS.  Kader pun sibuk mengontak beberapa tokoh - tokoh dari PKS, alhamdulillah  salah satu tokoh nasional dari PKS bisa hadir. Beliau adalah Ust. Hidayat Nur wahid (HNW), tanpa panjang kata beliau langsung memberikan persetujuannya kepada salah seorang kader yang menghubunginya. 

Ust. Hidayat Nur Wahid pun memenuhi janjinya mengisi pengajian sebuah Majelis Taklim di kelurahan Rawajati. Jamaah senang dan tak menduga pengajiannya didatangi dan diisi oleh tokoh nasional sekaliber Ust. Hidayat Nur Wahid. Ibu - ibu Majelis Taklim pun berharap semoga ke depannya tokoh - tokoh PKS terus turun memberi taujih dan pesan moral kepada masyarakat.(dpcpkspancoran/kabarpks)

*http://www.kabarpks.com/2013/06/meski-banyak-fitnah-yang-melanda-tokoh.html

posted by @A.history

Tolak Kenaikan BBM, PKS Difitnah dengan Spanduk Palsu dan Foto Rekayasa

Di tengah gencarnya sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan harga BBM, muncul spanduk palsu bernada provokasi menurunkan SBY-Boediono. Selain itu, di media sosial juga beredar foto rekayasa.
 

Hakim meminta masyarakat hati-hati jika menemukan spanduk PKS yang bernada provokasi. Spanduk yang disebar PKS lebih pada upaya sosialisasi kepada masyarakat terkait sikap penolakan kenaikan BBM. Jika ada spanduk turunkan SBY pasti bukan dari struktur dan kader PKS.

Sementara itu, foto yang menampilkan spanduk bertuliskan “Ayo Rakyat Gabung dengan PKS, Kita Lawan Rejim SBY Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Siap Keluar dari Koalisi Setan, PKS Sudah Tidak Butuh Jatah Menteri, Rejim SBY Jongos Zionis & Neolib” di depan kantor DPP PKS diketahui sebagai foto hasil rekayasa digital. 

Spanduk yang asli pada foto tersebut adalah ucapan “Selamat Datang KPK di DPP PKS.” Warga Jakarta yang lewat di depan kantor DPP Jalan TB Simatupang bisa membuktikan bahwa foto spanduk provokasi itu hanya fitnah terhadap PKS. [JJ/Kum/bsb]

 

*Islamedia

posted by @A.history

"Politisasi BBM oleh Penguasa" | by @MahfudzSiddiq

by @MahfudzSiddiq

            Kapan politisasi isu kenaikan harga BBM bersubsidi dimulai?

1- Ketika dlm rancangan APBN Perubahan (APBN-P) 2013 pemerintah masukan opsi yg mengarah pada pengurangan anggaran subsidi BBM.

Padahal semua asumsi ttg sektor energi sdh ditetapkan dlm APBN 2013 yg diikuti penghematan anggaran belanja Kementrian/lembaga.

Penghematan anggaran 10-15% akan hasilkan saldo anggaran di akhir tahun. Plus anggaran yg tak terserap di kisaran 20%-an.

Jadi masuknya skema kenaikan harga BBM subsidi di RAPBNP 2013 sudah politis ketimbang teknis anggaran.

2- Siklus waktu pembahasan RAPBNP sgt singkat tdk sprt siklus pembahasan RAPBN. Smntr tema kenaikan harga BBM serius.

Mepetnya waktu membuat sulit bahas substansi rencana kebijakan yg menyangkut hajat rakyat. Kecuali mau di fait-accomply.

3- Ktk rencana pengurangan anggaran subsidi BBM dibawa ke DPR. Padahal UU APBN 2013 sdh tegaskan itu sbg kewenangan pemerintah.

Jika mau pemerintah bisa langsung naikkan harga BBM bersubsidi. Kenapa dibawa ke DPR lagi?

4- Pemerintah bawa ke DPR ketika rencana kenaikan harga BBM diposisikan sbg konsekuensi dari rencana pemberian BALSM.

Jadi DPR dibawa bahas rencana BALSM. Jika setuju maka konsekuensinya harga BBM harus disetujui. Krn ada perubahan postur anggaran.

5- Ketika pembahasan substansi kebijakan sektor energi blum tuntas dielaborasi DPR, sudah ada upaya penyeragaman sikap politik.

DPR harus jalankan fungsinya dgn maksimal atas kepentingan rakyat. Jangan dipotong begitu saja dgn penyeragaman sikap politik.

6- Ketika diskenariokan DPR putuskan setuju atau tidak BALSM dan kenaikan harga BBM subsidi hanya ikutan, maka skenario ini sudah politisasi.

7- Politisasi terjadi ketika kecenderungannya apa maunya pemerintah harus selalu "diamini" partai koalisi.

Padahal proses pembahasan di DPR blum tuntas dan perbedaan pendapat blum dibedah secara obyektif.

8- Adalah politisasi ketika tiba2 masyarakat kaget pemerintah naikan harga BBM meski stlh itu sebagian mereka dapat bantuan sosial.

9- Politisasi itu saat ada rapat setgab tapi kehadiran pimpinan fraksi PKS ditolak dan dibatalkan, dan harus Ketum partai yg hadir.

Padahal mereka tahu presiden PKS sdg keliling daerah dan tak mungkin balik dadakan. Apa iya semua Ketum partai datang?

10- Ketika mempolitisasi ketidakhadiran PKS dlm rapat setgab dgn komentar-komentar negatif untuk bangun opini menyesatkan thd PKS.

11- Ketika perdebatan substansi kebijakan soal BBM digeser menjadi isu koalisi atau oposisi.

Nah itu semua saat-saat dimulainya #politisasi.

*https://twitter.com/MahfudzSiddiq

posted by @A.history

Fraksi PKS Istiqomah Tolak Kenaikan BBM

Lumrah memang bila terjadi perbedaan pandangan di internal, seperti halnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menteri dalam kabinet di pemerintahan yang berasal dari PKS sepakat dengan kenaikan BBM, sementara fraksi PKS di DPR menolak kenaikan BBM.

Anggota Majelis Syuro PKS Refrizal mengatakan, PKS menolak kenaikan harga BBM karena berbagai alasan. Kebijakan ini pun masih terus diperdebatkan di Fraksi PKS DPR.

"PKS menolak rencana Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dg berbagai alasan atau sangat banyak alasan dan sekarang masih terus dibahas dan diperdebatkan," jelas Refrizal, Jumat (7/6).

Pihaknya tidak membicarakan status PKS sebagai partai koalisi. Menurutnya, sudah sewajarnya jika menteri di kabinet mendukung kenaikan BBM. Sebab, menteri adalah pembantu presiden.

"Di sisi lain PKS tidak membahas tentang koalisi artinya keberadaan menteri-menteri yang berasal dari kader PKS di KIB II masih sah dan sudah selayaknya menteri-menteri tersebut sebagai pembantu Presiden harus patuh dan tunduk pada putusan dan arahan Presiden," imbuhnya.

Tidak hanya menteri di kabinet, elite PKS seperti Presiden PKS Anis Matta dan Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin juga sepakat untuk menjalankan kebijakan pemerintah.

"Artinya penyataan Pak Tifatul masih sejalan dengan arahan ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS, supaya anggota kabinet menaati dan mengikuti arahan Presiden RI," tuturnya.

Namun, dia belum dapat memastikan sikap PKS secara final, apakah menolak atau menerima kenaikan harga BBM yang dicanangkan pemerintah. "Kita lihat aja nanti," tandasnya.

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring mendukung kenaikan harga BBM yang akan dilakukan pemerintah. Sementara itu, Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq menyatakan bahwa sikap Fraksi PKS DPR jelas menolak kenaikan harga BBM. (pm/merdeka).

*http://www.mahfudzsiddiq.com/2013/06/fraksi-pks-istiqomah-tolak-kenaikan-bbm.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

posted by @A.history

KPK; Lembaga Bintang Lima, Kasus Kaki Lima?

Oleh: Rio Setiady

Mengapa negara ini membutuhkan KPK? Jelas sebagai solusi atas maraknya kasus korupsi yang telah menerjang sendi kehidupan masyarakat indonesia dan birokrasi layaknya tsunami. Ratusan milyar bahkan triliunan uang rakyat hilang oleh oknum yang kemudian digunakan untuk memperkaya diri ataupun orang lain. Sehingga wajar jika masyarakat begitu memiliki ekspektasi yang besar terhadap KPK, ketika kepolisisan dan kejaksaan dianggap tak mampu lagi membendung korupsi kolusi dan nepostisme.

KPK Untuk Kasus Besar

Tapi jangan lupa bahwa KPK dibentuk untuk menyelesaikan kasus - kasus besar, menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, mengatur, dalam melaksanakan tugas KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar. Dan dengan statusnya sebagai lembaga superbody maka KPK di disain bukan untuk menangani kasus-kasus biasa atau kaki lima, tetapi kasus yang luar biasa alias kasus bintang lima.

Dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penyadapan, yang cukup besar, masyarakat tentu berharap akselerasi pemberantasan korupsi dengan cepat dapat terealisasi. Tapi setelah sebelas tahun, justru korupsi dan koruptor menjadi semakin banyak dan variatif dan ironinya kasus kasus besar justru tak terselesaikan. Apa yang salah?

Disisi lain, berbagai elemen masyarakat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memprioritaskan penindakan hukum terhadap kasus korupsi besar yang paling menyengsarakan rakyat, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 1998. KPK harus segera bertindak agar rakyat tidak semakin terbebani dengan bunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks BLBI setiap tahun.

Selain itu, langkah tegas dan cepat KPK bisa mempersempit ruang intervensi politik yang berupaya menghambat penindakan hukum megaskandal perbankan sebesar 650 triliun rupiah itu, jumlah yang sangat fantastis. Jadi sejatinya fokus kerja KPK harus pada kasus korupsi yang berskala besar dan berdimensi luas.

Kasus seperti BLBI, mafia pajak, mafia peradilan, mafia tambang, hingga century harus diprioritaskan. Itu tak bisa ditawar-tawar lagi. Sedangkan untuk kasus-kasus kecil, KPK sudah saatnya menyerahkan kepada penegak hukum lain seperti ke polisi dan kejaksaan.

Kasus Korupsi Terbesar dalam Sejarah RI

KPK seharusnya dapat maksimal dan berpacu dengan waktu untuk mempercepat penyidikan kasus BLBI. Tentu harus diantisipasi adanya intervensi politik yang bertujuan memperlemah KPK untuk melakukan penindakan hukum kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar sepanjang sejarah RI itu.

Saat ini dinilai merupakan waktu terbaik bagi KPK untuk segera mengungkap berbagai kasus korupsi besar yang nyata-nyata menyengsarakan rakyat, seperti skandal BLBI. Sekarang KPK memunyai kekuatan maksimal, yakni UU sebagai landasan hukum, dukungan penuh rakyat, dan dokumentasi BLBI yang memadai, sehingga harus bertindak cepat menegakkan keadilan atas kejahatan BLBI yang jelas - jelas menindas rakyat secara ekonomi.

Seperti diketahui, skandal BLBI yang dimanipulasi menjadi utang negara dalam bentuk obligasi rekapitalisasi perbankan sebesar 650 triliun rupiah pada 1998 merupakan pangkal membengkaknya utang negara hingga menjadi 2.000 triliun rupiah. Beban utang itulah yang merampas pajak rakyat dan hak untuk memperoleh kesejahteraan dari negara. Setiap tahun, pajak rakyat harus digunakan untuk membayar bunga obligasi rekap sebesar 60 triliun rupiah.

Juga kasus-kasus korupsi besar lainnya dengan nilai Rp1 triliun lebih hingga kini masih terbengkalai bahkan perlahan mulai (pura - pura) dilupakan. Sebutlah kasus bailout Bank Century senilai 6,7 Triliun yang sempat menyita perhatian publik, setelah dilimpahkan kepada KPK, tidak ada tindak lanjut yang diharapkan. Sudah hampir tiga tahun kasus Century jalan di tempat, dan tampaknya publik harus siap - siap kecewa. Begitu pun dengan kasus mafia pajak. Tidak ditemukan perusahaan-perusahaan yang menyuap Gayus. KPK tampaknya tak berkonsentrasi penuh dalam penanganan kasus korupsi besar

Menunggu Gebrakan

Itu semua seharusnya menjadi prioritas, jangan justru sibuk dengan kasus-kasus kecil di daerah yang sebetulnya bisa diserahkan pada lembaga hukum lain, seperti kasus suap pengadaan barang jasa, calo SIM (surat ijin mengemudi), kasus suap PON, kasus suap jaksa, DPRD atau kepala - kepala daerah yang nilainya hanya berkisar ratusan juta rupiah. Apalah artinya ratusan juta rupiah dibandingkan dengan triliunan? Bukankah misi KPK adalah menyelamatkan keuangan negara? Tentu lebih banyak yang dapat diselamatkan berarti kinerja KPK baru dapat dikatakan sukses?

Padahal, lembaga antikorupsi itu telah menjadi andalan publik untuk mengungkap jaringan korupsi besar. Terlebih yang melibatkan orang-orang penting di Tanah Air. KPK sejatinya menjadi lembaga yang khusus menangani kasus korupsi besar terutama di sektor penerimaan negara. Kita tentu tak ingin KPK malah sibuk mengurusi maling ayam atau kambing, padahal ada kasus lain yang lebih layak untuk ditangani.

Dan sigap mengungkap mega kasus korupsi yang telah merugikan negara triliunan. Bukannya malah menjadi lembaga mubazir dengan biaya operasional yang tinggi namun minim hasil. Bukankah kewenangan KPK yang super power sudah lebih dari cukup untuk melakukan itu semua, lalu apa yang ditunggu?

*http://hukum.kompasiana.com/2013/06/07/kpk-lembaga-bintang-lima-kasus-kaki-lima-566355.html

 

posted by @A.history

Pakar Hukum: SBY Langgar Konstitusi Kalau Paksa PKS Dukung Kenaikan BBM

Jakarta -- Penolakan naiknya harga Bahan Bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh Partai Keadilan Sejahtera menuai reaksi dari banyak pihak. Bahkan kader Partai Demokrat selaku Partai berkuasa memberikan reaksi yang sangat keras.

Namun perlu juga di cermati bahwa kontrak koalisi hanya bisa mengikat hubungan Presiden SBY sebagai Ketua Koalisi dengan menteri-menteri yang dari partai politik.

SBY sangat paham dirinya tidak boleh mengikat DPR dalam hubungan koalisi terkait sebuah kontrak. Karena hal itu akan membuat SBY melakukan tindakan inkonstitusional.

Demikian disampaikan pakar hukum tata negara, Asep Warlan Yusuf kepada wartawan, Jumat (7/6).

“Jadi memang, yang diikat oleh SBY adalah para menteri dari parpol dan bukan fraksi koalisi di DPR. Dan faktanya semua menteri di kabinet termasuk yang dari PKS menerima dan mendukung kebijakan SBY. Tinggal diputuskan saja apakah hal itu cukup atau tidak dan apakah SBY merasa terganggu dengan kebijakan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM,” kata Asep.

Posisi Fraksi Partai Demokrat di DPR, menurut dia, tidak bisa mendesak Fraksi PKS untuk menerima keinginan SBY. Karena kontrak dilakukan bukan dengan Fraksi Partai Demokrat, tapi dengan SBY.

“Tentunya Fraksi Partai Demokrat tidak bisa mengatur Fraksi PKS, apalagi menuduh munafik dan bermuka dua. Sebab fraksi itu juga mitra koalisi dan sama kedudukannya dengan Fraksi PKS. Di sisi lain, SBY sendiri tidak bisa memaksa karena tidak punya kontrak dengan Fraksi PKS dan kalaupun ada kontrak tersebut maka kontrak itu inkonstitusional dan pelanggaran konstitusi oleh SBY. Tentunya akan membuat SBY bisa di-impeacht. Itu kalau memang ada kontrak SBY dan Fraksi PKS,” tegasnya.

Dari semua polemik ini, tegasnya kuncinya ada pada SBY sebagai Ketua Koalisi dan juga Presiden yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat atau mengganti menteri-menterinya.

Sebenarnya, kata Asep, kalau SBY mau pecat menteri-menteri PKS, bisa saja karena dia memiliki hak prerogatif. Tapi Asep melihat SBY mengalami dilema yang malah seperti menunjukkan dirinya “bermuka dua.” Satu sisi seharusnya dia paham tidak bisa memaksa DPR, tapi sisi lain tetap memaksa. “Lagi pula dia punya wewenang untuk memecat menteri-menetri PKS tanpa harus memerintahkan Fraksi Partai Demokrat untuk memaksa Fraksi PKS menerima kebijakannya,” demikian Asep. (hg/rmol)

*dakwatuna

posted by @A.history