Bawaslu Akui di Papua Ada Suara Siluman Untuk Jokowi-JK

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah mengakui kalau dua distrik yaitu di Mapia Barat dan Mapia Tengah tidak terjadi proses pemilihan umum. Namun, anehnya ada suara untuk pasangan calon nomor urut satu, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

"Oleh sebab itu kami kaget ketika rekapitulasi suara di Kabupaten/Kota tiba-tiba muncul jumlah suara dari Mafia Barat sekian, dan Mapia Tengah sekian yang totalnya itu mencapai 18 ribu lebih. Suara itu milik pasangan nomor urut 2, dan pasangan nomor 1 nol," katanya di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2014). Demikian seperti diberitakan okezone.

Sehingga, lanjut Nasrullah, saat itu Panwaslu mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pemilu ulang. Namun, KPU setempat tidak bisa melaksanakannya dan diserahkan ke tingkat KPU Provinsi Papua. Lagi-lagi, ditingkat Provinsi juga tidak melaksanakannya dan membuat persoalan ini sampai ke tingkat nasional atau KPU RI. Sementara itu, KPU beralasan tidak bisa melaksanakan rekomendasi Bawaslu karena keterbatasan waktu.

"Sayang seribu sayang, pasangan nomor satu keluar dari sidang (rekapitulasi nasional) karena sudah terlanjur WO (walk out)," tukasnya.

Di dalam rapat rekapitulasi nasional itu hanya ada Bawaslu, KPU dan saksi dari pasangan nomor dua. Bawaslu terus berupaya mendorong hingga akhirnya disepakati agar suara di dua distrik itu di nol kan.

sumber : piyungan

posted by @Adimin

Hakim MK Tegur Saksi Jokowi-JK karena Berkhayal

Ini ada lagi cerita lucu persidangan sengketa Pilpres di MK.

Diberitakan kompas.com, Hakim MK Ahmad Fadlil Sumadi harus berkali-kali menegur Johannes, saksi pihak terkait pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk rekapitulasi di Kecamatan Pasar Rebo. Pasalnya, Johannes berkali-kali menggunakan kata-kata yang bukan fakta, melainkan asumsi.

Awalnya, Johannes menceritakan bahwa pihaknya meminta kotak suara di semua TPS di Kecamatan Pasar Rebo untuk dibuka. Akhirnya, PPK mengabulkan permohonan tersebut untuk TPS 27. Namun, belum selesai pembukaan kotak, acara tersebut sudah terpotong dengan istirahat shalat dan makan malam. Namun, setelah istirahat, pembukaan kotak suara tidak dilanjutkan karena dianggap sudah cukup oleh panwas.

"Akhirnya kami tidak menandatangani berita acara, kayaknya...," kata Johannes yang langsung dipotong oleh Fadlil. "Jangan mengkhayal kayaknya. Saksi tidak boleh berkesimpulan, yang Anda lihat saja yang Anda katakan," tegur Fadlil.

Johannes hanya mengangguk mendengar teguran Fadlil itu. Dia melanjutkan kembali penjelasannya. Namun, tak lama, Johannes kembali ditegur oleh Fadlil karena kali ini dia menggunakan kata "mestinya". "Tidak usah bilang mestinya, saksi tidak usah cerita mestinya bagaimana. Mestinya itu berarti saksi sudah berkesimpulan," Fadlil. Akhirnya, Johannes tak lagi menambahkan keterangannya ke majelis hakim. [pkspiyungan]

posted by @Adimin

"Sidang ke-3 MK Kecurangan TSM Nampak Nyata"

1. Baik, kita lanjutkan tweet perkembangan sidang gugatan pilpres di MK #pilpresBELUMBERES

2. Sidang etik di DKPP juga menarik, tapi kita coba fokuskan dulu soroti proses yg sedang berlangsung di MK #pilpresBELUMBERES

3. Kenapa? Sebab sidang MK sangat terkait dengan hasil pemilu, sedangkan DKPP itu terkait etika penyelenggara #pilpresBELUMBERES

4. Meskipun kita sepakat kalau etika penyelenggara bermasalah, maka legitimasi hasil pemilu lemah #pilpresBELUMBERES

5. Lagian terkait masalah etika ini bisa diadukan kapan saja, meskipun pemilu sudah berlalu satu atu dua tahun #pilpresBELUMBERES

6. Tidak ada masa kadaluarsa terkait pelanggaran etika yg dilakukan penyelenggara pemilu kapanpun bisa diadukan #pilpresBELUMBERES

7. Meskipun kita juga harus mendorong agar DKPP bisa cepat menyidangkan dan mengeluarkan keputusan #pilpresBELUMBERES

8. Terutama terkait surat edaran KPU RI untuk membuka kotak suara, sebab ini salah satu sumber kegaduhan saat ini #pilpresBELUMBERES

9. Kembali kita ke proses persidangan yg sedang berlangsung di MK, menyimak kesaksian saksi KPU sebagai termohon #pilpresBELUMBERE

10. Kayaknya saksi KPU yg notabene anggota/ ketua KPUD Kab/Kota& provinsi ini tak lebih baik dr saksi pemohon sebelumnya #pilpresBELUMBERES

11. Gugup dan cemas begitu terlihat saat para hakim MK mendalami kesaksian dari masing2 saksi KPU sebagai termohon #pilpresBELUMBERES

12. Bahkan Hakim MK sempat memberikan ketegasan kepada saksi KPU agar memberikan kesaksian yg benar& jujur #pilpresBELUMBERES

13. Hakim MK juga sempat meragukan kesaksian dari saksi KPU : m.merdeka.com/peristiwa/haki…

14. Hakim MK Muhammad Alim mencecar saksi KPU dari Kota Batu ibuk Rohani terkait rekomendasi yg dikeluarkan Bawaslu Jatim #pilpresBELUMBERES

15. Dimana hakim ingin mempertegas kesaksian apakah pembukaan kotak yg dilakukan KPUD Kota Batu atas rekomenadi Bawaslu #pilpresBELUMBERES

16. Atau atas dasar surat edaran dari KPU RI, Hakim MK ragu dengan jawaban saksi KPU yg berbelit- belit #pilpresBELUMBERES

17. Untuk memperkuat, Hakim lalu menanyakan tanggal kapan kotak suara dibuka, saksi menyebut 30 juli #pilpresBELUMBERES

18. Adapun surat edaran KPU RI utk membuka kotak suara keluar tanggal 25 Juli& rekomendasi Bawaslu Jatim keluar 19 Juli #pilpresBELUMBERES

19. Artinya pembukaan kotak suara oleh KPUD Kota Batu bukan atas rekomendasi Bawaslu tapi surat edaran KPU #pilpresBELUMBERES

20. Kemudian yg juga menarik adalah, saat hakim MK bertanya kepada saksi anggota KPUD dari Jember #pilpresBELUMBERES

21. Dimana Hakim MK menanyakan apakah ada anggota KPUD Jember yg diproses dipengadilan karna pelanggaran pemilu #pilpresBELUMBERES

22. Saksi menjawab ada, yg mana hal ini sama juga terjadi disalah satu KPPS Kota Sragen #pilpresBELUMBERES

23. Dimana ditemukan anggota KPPS memilih lebuh dari sekali, dan sdh diproses yg saat ini sdh disidangkan di pengadilan #pilpresBELUMBERES

24. Yg juga menarik utk disimak adanya dugaan keterlibatan pelanggaran oleh Kepala Daerah yakni Bupati Kab. Purbalingga #pilpresBELUMBERES

25. Dalam kesaksiannya, saksi KPU menyatakan pelanggaran oleh Bupati Purbalingga itu saat ini masih diproses olh Panwaslu #pilpresBELUMBERES

26. hal yg hampir sama jg muncul dr kesaksian dari Jepara, dimana diduga ada mobilisasi massa utk memilih psangan tertntu #pilpresBELUMBERES

27. Dimana diduga dilakukan olh Wakil Bupati Jepara, namun keterangan saksi ini hrs diuji kebenarannya terlebih dahulu #pilpresBELUMBERES

28. Karena itu Hakim MK meminta saksi memberikan kesaksian yg benar, sebab semua saksi diikat sumpah #pilpresBELUMBERES

29. Permasalahan2 diatas semakin mmperkaya prmasalahan pilpres 2014 ini yg sebelumnya berkutat pd persoalan DBKTb #pilpresBELUMBERES

30. Artinya dlm sidang ke-3 MK ini, dugaan adanya intervensi Kepala Daerah& pelanggaran olh penyelenggara semakin nyata #pilpresBELUMBERES

31. Disidang ke-3 MK ini, dugaan TSM ( Terstruktur, Sistemik& Masif ) yg dismpaikn kubu Prabowo- Hatta mulai nampak nyata #pilpresBELUMBERES

32. Semoga semua proses hukum yg sedang berjalan ini, dapat semakin mendewasakan kita dlm berdemokrasi, SEKIAN #pilpresBELUMBERES

By: @bang_delvin

Sumber: chirpstory.com

posted by @Adimin

Formulir C1 dan C7 Hilang Usai Kotak Suara Dibongkar

Ada kejanggalan usai pembongkaran terhadap 98 kotak suara pemilihan umum presiden (pilpres) di Kabupaten Pamekasan oleh KPU setempat. Dari 98 kotak suara yang dibongkar, terdapat satu kotak suara tidak ada formulir C1.

Ini terjadi di TPS 7 Desa Mapper, Kecamatan Proppo. Tidak hanya itu, ada dua kotak suara yang formulir C7 juga hilang. Kondisi tersebut terjadi pada TPS 3 Desa Sotaber, Kecamatan Pasean dan TPS 2 Desa Pangereman, Kecamatan Batumarmar.

Pihak penyelenggara berdalih tidak ditemukan formulir C1 pada satu TPS dan C7 di 2 TPS lantaran tertukar dengan TPS lain. Namun, KPUD tidak menjelaskan secara rinci tertukar dengan TPS mana. Sebab, KPUD tidak mungkin membongkar semua kotak suara untuk melacak keberadaan C1 dan C7 yang hilang itu.

Jika semua kotak suara dibuka, maka akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Sedangkan KPUD dikejar waktu untuk menyerahkan bukti C1 dan C7 lainnya hasil pembongkaran kotak suara kepada KPU Pusat untuk sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Mungkin karena tertukar dengan kotak suara di TPS lain pada Desa yang sama (formulir C1 dan C7 hilang)," terang Ketua KPU Pamekasan, Mohammad Hamzah, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (11/8/2014).

Ia menjelaskan, pihaknya membuka sebanyak 98 kotak suara sesuai intruksi dari KPU Pusat yang disetujui oleh MK. Hal tersebut dilakukan untuk mengambil bukti berupa formulir C1 dan C7. Pembukaan kotak suara sendiri disaksikan kepolisian, panwaslu dan saksi dari pasangan calon.

"Kami tidak bisa mengambil langkah apapun (terkait C1 dan C7 yang hilang). Jika dilakukan pencarian, membutuhkan waktu yang cukup banyak. Sementara KPU didesak segera mengirim berkas lainnya pada KPU Pusat," ungkap Hamzah.

Menurut Hamzah, tetapi pihaknya sudah menyiapkan jawaban berupa kronologis yang menyebutkan bahwa formulir C1 dan C7 tidak hilang, melainkan tertukar dengan TPS lain pada desa yang sama.[okezone]

posted by @Adimin

PKS Yakin Koalisi Permanen Sehatkan Demokrasi

JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menyatakan partainya akan setia dengan gagasan koalisi permanen di parlemen. Menurutnya koalisi permanen bisa memberi dampak positif bagi pematangan demokrasi di Indonesia.

"Kami PKS akan tetap berada di koalisi permanen. Koalisi ini penting bagi demokrasi kita," kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Jum'at (8/8). Demikian diberitakan ROL.

Koalisi permanen mengharuskan partai-partai bersikap konsisten dengan pilihan politik yang diperjuangkan. Dengan begitu, akan ada corak pembeda yang jelas antara partai-partai yang tergabung dalam koalisi permanen dengan yang bukan. "Konfigurasi kekuatan politik ini harus dijaga," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR ini menyatakan koalisi permanen akan menjadi kekuatan penyeimbang pemerintahan mendatang. Cita-cita ini ibarat kontestasi politik antara partai Republik dan Demokrat di Amerika Serikat. Dimana kedua partai selalu saling kritik. "Supaya ada perimbangan terhadap tesis dan anti tesis. Amerika Serikat itu sampai sekarang masih mempertahankan konservatisme (Republik) dan liberalisme (Demokrat)," katanya.

Fahri percaya partai-partai lain yang telah tergabung dalam koalisi permanen tidak akan berkhianat. Sebab menurutnya partai-partai di koalisi permanen juga memiliki cita-cita untuk memperbaiki wajah demokrasi di Indonesia. "Semua ingin demokrasi lebih sehat lewat konsistensi terhadap ide dan nilai perjuangan," ujarnya.

Sejumlah partai yang menandatangani koalisi permanen adalah PKS, Golkar, Gerindra, PAN, PPP, dan Demokrat. [pkspiyungan]

posted by @Adimin

Inilah Nasihat Hilmi Aminuddin Kepada Kader PKS

Jakarta - Kader Partai Keadilan sejahtera (PKS) diminta untuk menjadikan Idul Fitri ini sebagai momentum penting untuk kembali menjaga nilai-nilai ukhuwah Islamiyah baik sesama kader PKS maupun terhadap orang lain yang berbeda partai.

Demikian dikatakan ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin dalam sambutannya di acara Halal Bi Halal Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS di Jakarta, Ahad (10/8). "Buang rasa iri dan dengki dalam diri kita, jaga semangat ukhuwah," ujarnya.

Hilmi menambahkan bahwa seluruh umat muslim bersaudara walaupun berbeda partai, komunikasi harus tetap dijaga.

"Recovery komunikasi, akibat-akibat komunikasi karena perbedaan pilihan politik, hubungan kita tidak boleh putus. Apapun partainya mereka saudara kita, jaga hubungan baik," tuturnya.

Diakhir sambutannya Hilmi berpesan agar kader-kader PKS harus memperkuat kembali kerja-kerja dakwahnya. "Dakwah ini harus ditampilkan secara integral," pungkasnya.

Acara ini dimeriahkan dengan pembacaan puisi berantai oleh anak-anak kader PKS dan penampilan Sekjend PKS, Taufik Ridlo dengan menyanyikan beberapa lagu.

Turut hadir Presiden PKS Anis Matta, Sekjend PKS Taufik Ridlo, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, para anggota dewan dari PKS, dan beberapa petinggi DPP PKS lainnya. [pks.or.id]

posted by @Adimin

2.152 TPS di Papua Direkapitulasi 100 Persen Pilih Lawan Prabowo-Hatta

Jakarta (8/8) - Tim Kuasa Hukum Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengungkapkan pihaknya tidak mendapatkan suara di 2.152 dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014. 

"Yang penting dalam perbaikan permohonan kami ini, ada 2.152 TPS Pemohon dapatkan angka nol, berdasarkan sistem noken di Papua," kata salah satu kuasa hukum Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail, saat membacakan perbaikan permohonan dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat.

Magdir juga mengungkapkan bahwa dalam perbaikan permohonannya juga mencantumkan keberatan terhadap pembukaan kotak suara oleh Komisi Pemilihan Umum, setelah proses tahapan Pilpres sudah selesai.

Dia juga menyampaikan pihaknya telah merinci hasil rekapitulasi sesuai dengan perolehan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi.

"Kami juga memasukan berbagai hal yang belum masuk dalam permohonan sebelumnya," tutur Magdir.

[pks.or.id/Republika.co.id (dengan perubahan pada judul)]

posted by @Adimin

Pakar: Gugatan ke MK Sehatkan Demokrasi dan Investasi

Jakarta (9/8) - Ketua Bidang Hukum Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Pusat Syaiful Bakhri mengatakan, gugatan indikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melaksanakan Pilpres 2014 secara prosedural d‎inilai positif buat pembelajaran demokrasi di Indonesia. "Gugatan ini positif untuk pembelajaran demokrasi, agar ke depan demokrasi lebih matang dan dewasa," katanya ketika di hubungi Jumat (8/8).

Menurutnya, legal standing Prabowo-Hatta tidak ada masalah. "Pihak Pemohon masih memiliki legal standing, karena pada waktu di KPU (Prabowo-Hatta) hanya meminta penundaan pengumuman dan masih ada rentang waktunya, juga tahapan pilpres telah selesai dalam arti pencoblosan," kata Syaiful.

Menurutnya, UU Pemilu Nomor 42 Tahun 2008 masih memiliki kelemahan, karena masih membuka ruang kecurangan oleh peserta, maupun penyelenggara pemilu. "Masih ada celah kelemahan dari UU kita sekarang, sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.. Penyelenggara pemilu tidak boleh berpihak pada salah satu calon," katanya.

Secara umum, Saiful menilai independensi KPU masih diragukan. Selain itu, dia berpendapat seharusnya KPU lebih tanggap dalam merespon berbagai pengaduan yang disampaikan oleh Bawaslu sehingga kecurangan yang terjadi dapat langsung direspon tanpa harus memberikan beban bagi MK. "Sekarang proses di MK sudah berjalan, maka harus dijalani," tambahnya.

‎Sebelumnya, Kordinator‎ Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Gandi Parapat ‎meyakini putusan MK dalam sidang gugatan ini demi kepentingan bangsa. "Gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam sengketa Pemilu Presiden di MK merupakan bagian dari kemajuan demokrasi di Indonesia. Kita harus menghormati dan mendukung upaya hukum itu. Tidak usah ditanggapi berlebihan," ujar Gandi Parapat.

Gandi mengatakan, tanggapan yang berlebihan dari berbagai kalangan justru bisa memunculkan persoalan baru. Lebih baik antarpendukung maupun masyarakat bersabar menunggu sambil mengikuti perkembangan proses sidang gugatan tersebut.

"Gugatan Prabowo-Hatta itu akan membawa nilai positif buat bangsa ini. Bangsa luar yang mengikuti proses demokrasi di Indonesia, tentunya semakin tertarik. Proses demokrasi ini yang kemudian membuat bangsa asing tidak takut untuk berinvestasi di negeri ini. Sebab, demokrasinya sudah teruji dan berjalan baik," katanya. [pks.or.id]

posted by @Adimin

Istiqomah dan Langkah-langkahnya

Dr. Muzani Jalaluddin
(Dosen Universitas Negeri Jakarta)

Tarbiyah sudah membawa kita ke alam yang insyaallah penuh berkah dan nikmat. Tidak semua mendapatkan jalan ini. Masing-masing atas izin Allah SWT melalui cara dan jalur yang berbeda untuk sampai ke alam tarbiyah ini. Oleh karena itu sangat pantas bagi tiap kader dakwah untuk mensyukuri alam tarbiyah ini salah satunya dengan istiqomah di jalan dakwah. Tulisan ini sedikit mengingatkan akan makna dan langkah-langkah istiqomah yang sudah barang tentu setiap kader dakwah ini sudah pernah mempelajari masalah ini.

Ketenangan merupakan suatu impian dan tujuan utama bagi manusia dalam menjalani hidup. Ujung dari pada kemenangan manusia adalah mendapatkan ketenangan dan kedamaian bukan hanya di dunia melainkan juga di akhirat.

Allah swt berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan : “Tuhan kami adalah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan) : janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.”(Fusshilat 30-32).

Ayat ini menerangkan bahwa dengan beristiqomah manusia mampu berjaya di dunia dan di akhirat. Dan istiqomah itu sendiri merupakan suatu pola sikap hidup manusia yang harus dinyatakan setelah ia benar-benar bersaksi bahwa ia telah beriman kepada Allah SWT.

Jika kita kaitkan dengan surat Fusshilat ayat 30 bahwa istiqomah pada ayat tersebut adalah keteguhan seseorang untuk memosisikan dirinya agar selalu berpegang teguh kepada keimanannya.

Di dalam beberapa tafsir yang mashur juga akan kita dapatkan keterangan-keterangan yang menerangkan makna istiqomah yang terdapat dalam surat Fussilat ayat 30-32. Dari tafsir-tafsir tersebut ada satu arti yang terlihat lebih sempurna dan lengkap dibandingkan yang lainnya yaitu Istiqomah berarti lurus/tetap di dalam ketaatan baik secara keyakinan, perkataan, maupun perangai diiringi dengan kontinuitas.

Maka jelaslah bagi kita bahwa istiqomah adalah konsekuensi seorang mukmin kepada keimanannya yang diaplikasikan secara penuh baik secara batiniyah maupun lahiriyah secara terus menerus.

Sekarang timbullah pertanyaan, apakah keistiqomahan itu sesuatu hal mudah untuk dicapai?

Maka jawabannya tentunya tidak. Karena jikalau istiqomah itu mudah didapatkan maka tidak sesuai dengan peranan ayat 30 surat Fussilat yang berbunyi ثمّ استقاموا. Kata ثمّdalam bahasa arab artinya lalu / kemudian merupakan sebuah kata yang berkaitan erat dengan proses sesuatu yang membutuhkan waktu yang cukup lama.

Begitu juga keterangan-keterangan Allah SWT di dalam Al-Qur’an serta hadits-hadits Rasulullah SAW serta segala alam yang ada ini membuktikan bahwa manusia memang harus berikhtiar keras untuk mencapai kebenaran termasuk istiqomah itu sendiri.

Allah berfirman : Tunjukilah kami jalan yang lurus...

"Ihdina" (tunjukilah kami), dari kata hidayaat: memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar. Yang dimaksud dengan ayat ini bukan sekedar memberi hidayah saja, tetapi juga memberi taufik.

Allah mengajari kita agar kita harus selalu berupaya untuk memohon kepadaNya agar selalu diberi kemampuan untuk berjalan di atas jalanNya yang lurus. Maka bagaimanakah kita bisa sampai kepada titik istiqomah ? Disini kami berusaha untuk menerangkan langkah-langkah yang insya Allah dapat membantu kita dalam beristiqomah.

(Bersambung)


posted by @Adimin

Prabowo-Hatta Dapat Suara Nol di 2.152 TPS #PilpresBELUMBERES

Tim Kuasa Hukum Merah Putih mengungkapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak mendapatkan suara di 2.152 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.

"Yang penting dalam perbaikan permohonan kami ini ada 2.152 TPS pemohon dapatkan angka nol, berdasarkan sistem noken di Papua," kata salah satu kuasa hukum Merah Putih Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail saat membacakan perbaikan permohonan dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta (Jumat, 8/8), seperti diberitakan Rakyat Merdeka Online.

Maqdir juga mengungkapkan bahwa dalam perbaikan permohonannya juga mencantumkan keberatan terhadap pembukaan kotak suara oleh Komisi Pemilihan Umum, setelah proses tahapan Pilpres sudah selesai.

Dia juga menyampaikan pihaknya telah merinci hasil rekapitulasi sesuai dengan perolehan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi.

"Kami juga memasukan berbagai hal yang belum masuk dalam permohonan sebelumnya," tutur Magdir.

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pihak terkait lewat kuasa hukumnya, Sirra Prayuna menyebut Prabowo-Hatta sudah tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan sengketa Pilpres ke MK. 

Namun, menurut kuasa hukum Merah Putih Zainudin, jika pihak terkait mengatakan bahwa pasangan nomor urut 1 tidak mempunyai legal standing, itu berarti proses pilpres menjadi batal dan Jokowi-JK sampai kapan pun tidak akan pernah dilantik menjadi presiden. Karena, tidak mungkin satu pasangan calon maju dan ditetapkan menjadi pasangan calon terpilih.

"Bagi kami senang-senang saja karena dengan itu proses pemilu akan berlangsung kembali," kata Zainudin dalam persidangan. [pkspiyungan]

posted by @Adimin

PKS Masuk 3 Besar Perolehan Kursi Terbanyak di DPRD Jakarta

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhasil memperoleh kursi terbanyak ketiga untuk DPRD DKI Jakarta. Tiga teratas pembagian kursi di DPRD DKI, yakni PDI-Perjuangan dengan 28 kursi. Disusul Partai Gerindra dengan 15 kursi, serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 11 kursi.

Sementara jumlah keseluruhan anggota DPRD DKI Jakarta terpilih untuk periode 2014-2019 sebanyak 106 orang. Ke-106 orang anggota DPRD DKI Jakarta ini rencananya akan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 25 Agustus 2014 yang akan datang.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan.

"Sampai saat ini, SK Mendagri-nya belum ada. Sesuai jadwal 25 Agustus, Mendagri lantik 106 anggota DPRD DKI terpilih 2014-2019," kata Ferrial di Balaikota Jakarta, seperti dikutip kompas.com, Jumat (8/8).

Berikut ini anggota DPRD DKI Periode 2014-2019: Dapil 1: 1. Bestari Barus (Nasdem) 2. Mualif ZA (PKB) 3. A Zairofi (PKS) 4. Prasetio Edi Marsudi (PDI-P) 5. Pandapotan Sinaga (PDI-P) 6. Elyzabeth CH Mailoa (PDI-P) 7. Agustiar (Golkar) 8. Iman Satria (Gerindra) 9. Fajar Sidik (Gerindra) 10. Taufiqurrahman (Demokrat) 11. Riano Ahmad (PPP) 12. Verry Yonnevil (Hanura).

Dapil 2: 1. Subandi (Nasdem) 2. Yusriah Dzinnun (PKS) 3. Jhonny Simanjuntak (PDI-P) 4. Meity Magdalena (PDI-P) 5. Ramly HIM (Golkar) 6. Aristo Purboaji (Gerindra) 7. Neneng Hasanah (Demokrat) 8. Maman Firmansyah (PPP) 9. Syarifuddin (Hanura).

Dapil 3: 1. Hasan Basri Umar (Nasdem) 2. Abdul Aziz (PKB) 3. Tubagus Arif (PKS) 4. Ida Mahmudah (PDI-P) 5. Steven Setiabudi (PDI-P) 6. Gani Suwondo (PDI-P) 7. M Taufik (Gerindra) 8. Santoso (Demokrat) 9. Zainuddin (Hanura).

Dapil 4: 1. Hasbiallah Ilyas (PKB) 2. Sudirman (PKB) 3. Selamat Nurdin (PKS) 4. Dwi Rio Sambodo (PKS) 5. Johnni A Hutapea (PDI-P) 6. Yudistira Hermawan (Golkar) 7. Prabowo Soenirman (Gerindra) 8. Ferrial Sofyan (Demokrat) 9. Nina Lubena (PPP) 10. M Sangaji (Hanura).

Dapil 5: 1. Abd Suhaimi (PKS) 2. Pantas Nainggolan (PDI-P) 3. Syahrial (PDI-P) 4. Taufik Azhar (Golkar) 5. Taufik Hediawan (Gerindra) 6. Mujiono (Demokrat) 7. Bambang Kusmanto (PAN) 8. Belly Bilallusalam (PPP) 9. Syamsudin (PPP) 10. Farel Silalahi (Hanura). 

Dapil 6: 1. Dite Abimanyu (PKS) 2. William Yani (PDI-P) 3. Manuara Siahaan (PDI-P) 4. Tandanan Daulay (Golkar) 5. M Sanusi (Gerindra) 6. Syarif (Gerindra) 7. Misan Samsuri (Demokrat) 8. Johan Musyawa (PAN) 9. Matnoor Tindoan (PPP) 10. M Guntur (Hanura). 

Dapil 7: 1. Triwisaksana (PKS) 2. Gembong Warsono (PDI-P) 3. Rikardo (PDI-P) 4. Indrawati Dewi (PDI-P) 5. Asraf Ali (Golkar) 6. Abdul Goni (Gerindra) 7. Nuraina (Gerindra) 8. Lucky PS (Demokrat) 9. Ichwan Jayadi (PPP) 10. Ruslam Amsyari (Hanura). 

Dapil 8: 1. Darusslam (PKB) 2. Rifkoh Abriani (PKS) 3. Achmad Yani (PKS) 4. Panji Virgianto (PDI-P) 5. Yuke Yurike (PDI-P) 6. Sereida Tambunan (PDI-P) 7. Zainuddin (Golkar) 8. Seppalga Ahmad (Gerindra) 9. Endah Setia Dewi (Gerindra) 10. Achmad Nawawi (Demokrat) 11. Rendhika Harsono (PPP) 12. Wahyu Dewanto (Hanura). 

Dapil 9: 1. Inggard Joshua (Nasdem) 2. Ahmad Ruslam (PKB) 3. Rois HS (PKS) 4. Ong Yenny (PDI-P) 5. Siegrieda Lauwani (PDI-P) 6. Cinta Mega (PDI-P) 7. Bimo Hastoro (PDI-P) 8. Khotibi Achyar (Golkar) 9. Rani Maulani (Gerindra)10. Nur Afni Sajim (Demokrat) 11. Usman Helmy (PPP) 12. Fahmi ZH (Hanura). 

Dapil 10: 1. James A Sianipar (Nasdem) 2. Nasrullah (PKS) 3. Merry Hotma (PDI-P) 4. Januarius IP (PDI-P) 5. Petra Lumbun (PDI-P) 6. Raja Netral Sitinjak (PDI-P) 7. Fathi bin Rahmatulla (Golkar) 8. Moh Arief (Gerindra) 9. Rina Aditya S (Gerindra) 10. M Hasan (Demokrat) 11. Lulung AL (PPP) 12. Hamidi AR (Hanura).[dm]

posted by @Adimin