Kekuatan Pustaka Minang Cetak 15 Persen Lebih Tokoh Nasional

Peresmian Gedung Pustaka dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat secara langsung diresmikan oleh Gubernur Irwan Prayitno dan Kepala Perpustakaan Nasional Sri Sukarsih pada Kamis (30/10) di Jalan Diponegoro 4, Kota Padang. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti.

 

Pada acara yang berlangsung pukul 09.00 - 12.00 WIB tersebut juga dilaksanakan pengukuhan 15 orang Dewan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat periode 2014-2017 oleh Gubernur. Kemudian acara dilanjutkan dengan penyerahan pin emas kepada Keluarga Buya Hamka, yang diterima oleh Hafif Hamka, serta keluarga Mantan Gubernur Sumbar, Alm. Zainal Bakar, yang diterima langsung oleh Ibu Anna Zainal Bakar.

Di dalam sambutannya, Gubernur Irwan menyampaikan sekilas sejarah tentang perkembangan perpustakaan di Sumbar. Pada tahun 1956 - ketika Bukittinggi menjadi Ibukota Provinsi Sumbar - terdapat perpustakaan nasional yang dibangun di atas Ngarai Sianok. Setelah ibukota provinsi dipindahkan ke Kota Padang (1958) pemerintah daerah membangun pustaka di Pantai Padang. Kemudian, pustaka (perpustakaan) tersebut dipindahkan lagi ke Jalan Bagindo Aziz Chan. 

 

Pada tahun 1999 pemeliharaan gedung pustaka diserahkan kepada pemerintah provinsi menjadi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar. Paska bencana gempa yang melanda Sumbar, gedung perpustakaan dipindahkan ke daerah Tabing dengan status “perpustakaan darurat.” Selanjutnya, perpustakaan provinsi mengalami perpindahan kembali ke daerah GOR Agus Salim dan terakhir di Jalan Diponegoro 4, Kota Padang.

"Bila dibandingkan dengan gedung perpustakaan di daerah atau provinsi lain, gedung ini memang masih kalah dengan tiga lantai saja. Namun, kita yakin bahwa semangat kita tidak akan kalah dibandingkan dengan daerah lain tersebut,” ujar Irwan.

 

Kehadiran perpustakaan memberikan sumbangsih besar terhadap perkembangan keilmuan serta pengetahuan di Sumbar. Di setiap bangunan sekolah selalu dilengkapi dengan perpustakaan. Misalnya di Inyiak Parabek Bukittinggi, Canduang di Agam, INS Kayu Tanam, serta Ibukota Padang. Manifestasi keberhasilan hadirnya perpustakaan, dapat dilihat dengan tampilnya para intelektual dan cendekiawan dari Sumatera Barat. Tidak sedikit yang kemudian dikenal sebagai tokoh-tokoh nasional. Sebagai etnik yang hanya dua persen dari seluruh rakyat Indonesia, masyarakat Minang mampu melahirkan berbagai tokoh nasional lebih dari 15 persen. 

 

"Dari keseluruhan tokoh nasional tersebut hampir sebagian besar menggunakan kemampuan intelektualnya sebagai politisi, diplomat, sastrawan, dan budayawan. Mereka semua dekat dengan buku-buku dan tentunya (dekat-red) dengan perpustakaan yang ada,” kata Gubernur. 

 

Gubernur Irwan menambahkan, dengan banyaknya tokoh nasional yang berasal dari Sumbar serta dekat dengan buku-buku dan perpustakaan, maka fenomena tersebut harus menjadi motivasi bagi masyarakat Sumatera Barat. Peningkatan motivasi tersebut diperlukan guna membangun sikap, perilaku, dan karakter individu yang selalu senang membaca buku. 

 

Pembangunan gedung perpustakaan merupakan bagian dalam upaya mencerdaskan bangsa, terlebih khusus masyarakat Sumbar. Gubernur berharap perpustakaan dapat menjadi tempat mangkal bagi para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Sumatera Barat. "Datangilah perpustakaan! Kemudian bacalah buku-buku yang ada sebagai media pencerdasan kita!” imbau Irwan kepada peserta kegiatan yang terdiri dari pelajar dan anak muda.

 

Kepala Perpustakaan Nasional, Sri Sukarsih, mengatakan dengan hadirnya perpustakaan, generasi bangsa harus bisa dan mampu berkontribusi dalam membangun masyarakat yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Sri Sukarsih juga berharap bahwa perilaku gemar membaca, gemar berkunjung, dan memanfaatkan pustaka sebagai pusat kegiatan belajar dapat menjadi budaya setiap individu sepanjang hayat.  

 

"Selain gedung perpustakaan sebagai pemenuhan kebutuhan bacaan masyarakat, pemerintah provinsi juga telah menyalurkan bantuan berupa 600 unit mobil keliling di berbagai wilayah kabupaten/kota. Program penguatan koleksi dan sarana, serta penguatan dan pengembangan digital perpustakaan telah masuk di 30.000 desa/kelurahan. Terkait penguatan dan pengembangan sarana digital diharapkan dapat semakin mempermudah masyarakat, karena dapat diakses secara online,” tutur Sri Sukarsih.

 

Kepada masyarakat Sumatera Barat, Sri Sukarsih menyampaikan harapannya. “Semoga dengan peresmian gedung perpustakaan ini, dapat menjadi pusat belajar dan sarana pencerdasan yang menyenangkan.

 

Sri Sukarsih menambahkan harapan kepada Dewan Perpustakaan Provinsi Sumbar agar dapat memberikan saran dan masukan yang lebih baik dalam pengembangan dan penataan budaya gemar membaca di Sumatera Barat.

 

"Mari kita melangkah bersama, seiring, sejalan, satu arah, dan satu tujuan. Demi terciptanya cita-cita bangsa, yakni sebagai bangsa yang cerdas, transformatif, sejahtera, dan berbudaya gemar membaca. Masyarakat harus menyadari bahwa dengan gemar membaca dapat meningkatkan kreativitas, motivasi, dan kemandirian ekonomi,” pungkas Kepala Perpustakaan Nasional tersebut. 

Acara peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Gubernur dan Kepala Perpustakaan Nasional sebagai tanda Gedung Pustaka dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat mulai beroperasi. Setelah pemotongan pita, Gubernur, Ketua DPRD, Forkopimda, Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan, serta Kepala Badan Perpustakaan Kabupaten/Kota se-Sumbar, meninjau bersama gedung baru tersebut.

posted by @Adimin

Perda Islam dan Ijtihad Politik

Perda bernuansa syariat Islam yang sukses dilakukan Patabai adalah sebagai bentuk ijtihad penegakan syariat Islam dalam konteks formal-struktural

PENEGAKAN Syariat Islam di Indonesia seolah jadi isu yang tidak pernah mati. Sejak lama, perjuangan umat Islam untuk menegakkan syariat Islam di Tanah Air tidak pernah surut. Baik usaha secara kultural maupun struktural-konstitusional. Sejak tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihapus, ekspektasi penerapan syariat Islam umat Islam tidak begitu signifikan. Meski begitu, umat Islam tidak putus asa dan masih berjuang dengan segala cara. Salah satunya yang dilakukan Nangro Aceh Darussalam yang telah dapat privillege khusus dari pemerintah berupa otonomi khusus (otsus) untuk menegakkan Syariat Islam.

Hal serupa juga dilakukan di bumi Sulawesi Selatan. Perjuangan ini dilakukan oleh sejumlah tokoh dan ulama yang tergabung dalam Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) yang dikomandani langsung oleh putra pejuang legendaris Sulsel, Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar. Meski begitu, usaha untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia bagian timur ini tidak seperti membalikkan telapak tangan. Perjuangan KPPSI agar Sulawesi Selatan dapat otsus penegakan syariat Islam sampai sekarang belum terwujud. Salah satu sebabnya, belum dapat rekomendasi dari gubernur untuk diajukan ke pemerintah pusat.

Sepanjang sejarah, penegakan syariat Islam di Tanah Air selalu diwarnai pro-kontra. Hal itu karena syariat Islam masih dipandang negatif dengan sederet stigma miring. Syariat Islam dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena ada hukum potong tangan dan rajam. Tak sedikit orang yang takut jika syariat Islam diberlakukan. Khususnya kaum sekular-pluralis. Mereka menentang habis-habisan dan secara terang-terangan penegakan syariat Islam. Tak hanya itu, aktivis syariat Islam juga dicitrakan buruk, seperti kelompok radikalis, ekstrimis, dan subversif. Padahal, syariat Islam tidak sesempit pandangan mereka.

Kendati perjuangan KPPSI agar Sulsel dapat otsus penegakan syariat masih jauh, bukan berarti tidak memiliki sumbangsih terhadap pembangunan negara. Setidaknya, penegakan syariat Islam berupa Peraturan Daerah (Perda) bernuansa Islam yang digulirkan di Kabupaten Bulukumba jadi bukti bahwa syariat Islam telah memberikan sumbangsih signifikan terhadap pembangunan daerah. Hal itulah yang dirasakan Mantan Bupati Kabupaten yang terletak di ujung Selatan Provinsi Sulsel ini yang menjabat selama dua periode, 1995-2000 dan 2000-2005, Drs. H. Andi Patabai Pabokori.

Andi Patabai tergolong sukses memimpin Kabupaten Bulukumba. Dari sisi APBD naik signifikan. Begitu juga tingkat kriminalitas. Dari yang sebelumnya angka kriminalitas tinggi, setelah kepemimpinannya turun drastis. Seluruh Muslimah mengenakan pakaian Muslim. Masyarakat Muslim Bulukumba pun pandai membaca Al Quran. Kegiatan keagamaan selalu semarak. Non Muslim pun merasakan manfaatnya hingga tak sedikit yang justru mendukung perda. Gara-gara kesuksesan itu, dia pun dipercaya masyarakat untuk jadi Bupati selama dua periode. Katanya, bahkan, seandainya boleh mencalonkan untuk ketiga kali, masyarakat berharap dia maju kembali jadi Bupati.

Ketika pertama memimpin Bulukumba, Patabi cukup miris melihat kondisi masyarakatnya. Kriminalitas tinggi. Pemerkosaan, pembunuhan, dan pencurian kerap kali terjadi. Begitu juga miras banyak diperjual belikan. Karena itu, dia berfikir, cara untuk menanggulangi itu semua hanya satu: dengan syariat Islam. Patabai pun berfikir simpel. Syariat itu tidak mesti harus dengan rajam dan potong tangan. Tapi, hal-hal sederhana, seperti baca tulis Al-Quran, melarang penjualan miras, kewajiban mengenakan baju muslimah bisa mencegah praktik kriminalitas.

Dia yakin dengan itu masyarakat di Bulukumba bisa hidup aman, nyaman, dan tenang. Konsep format atau wadah penerapan syariat Islam yang dilakukan Patabai berupa Perda bernuansa Islam. Dia membuat empat Perda. Antara lain: Pertama, Perda Nomor: 03 tahun 2002 tentang larangan, pengawasan, penertiban, dan penjualan minuman beralkohol. Kedua, Perda Nomor: 02 Th. 2003 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Sedekah. Ketiga, Perda Nomor: 05 Th. 2003, tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah. Keempat, Perda Nomor : 06 Th. 2003 tentang Pandai Baca Al Quran bagi siswa dan Calon Pengantin.

Perda-perda itu ternyata sangat efektif. Dalam tempo dua tahun, masyarakat telah merasakan efeknya. Kriminalitas turun drastis. Tidak ada lagi orang jualan miras. Tidak ada lagi pencurian. Bahkan, katanya, binatang peliharaan dan kendaraan jika dibiarkan di luar rumah pada malam hari akan aman. Khususnya untuk zakat. Pendapat zakat naik drastis. Patabai mewajibkan jajaran pejabat daerah untuk menyisihkan gajinya untuk zakat. Dana itu pun bisa terkumpul ratusan juta rupiah per bulan dan bisa digunakan untuk membantu masyarakat.

Apa yang terjadi di Bulukumba sebenarnya potret baik penegakan syariat Islam. Meski masih berupa empat perda. Hal itu menandakan jika syariat Islam ditegakkan akan memberikan manfaat, bukan mafsadah. Hal itu sekaligus menepis ketakutan sejumlah kelompok dan tanggapan miring tentang syariat Islam bahwa syariat Islam itu menyelamatkan, bukan saja umat Islam, tapi juga non-Muslim.

Ijtihad

Perda bernuansa syariat Islam yang sukses dilakukan Patabai adalah sebagai bentuk ijtihad penegakan syariat Islam dalam konteks formal-struktural. Syariat Islam itu tidak mesti identik dengan atau menunggu daulah Islamiyah atau khilafah Islam. Format wadah syariat Islam bersifat fleksibel, tidak absolut (qothi’). Hal itu membuka ruang ijtihad. Ijtihad itu justru satu sisi lebih efektif dalam membumikan Islam dalam konteks formal.

Diskursus wadah penerapan syariat Islam juga mengemuka dalam kongres KPPSI yang diadakan di Asrama Haji Sudiang, Makassar 7-9 Maret ini. Amir KPPSI, Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar mengatakan tidak ada dalil qothi baik dalam al Quran maupun hadits yang mengatakan daulah Islamiyah. Karena itu, wadah syariat Islam bersifat ijitihadi dan fleksibel. Fleksibelitas itu bisa diterjemahkan ke berbagai cara. Bisa melalui otonomi khusus, bisa melalui perda-perda syariat Islam, atau daerah Islam binaan. Tergantung probabilitas yang paling memungkinkan.

 

Karena itu, apa yang dilakukan mantan Bupati Bulukumba patut ditiru. Setidaknya, dengan digulirkannya perda-perda bernuansakan syariat Islam bisa membantu pembangunan daerah dengan menciptakan stabilitas keamanan, ekonomi dan religiusitas masyarakat

Oleh : Syaiful Anshor

posted by @Adimin

Sumpah Pemuda Tonggak Penting "Menjadi Bangsa Indonesia"

Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum yang selalu istimewa bagi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta. Hal ini disebabkan 28 Oktober juga merupakan tanggal kelahirannya, meski unik tidak tercatat dalam akta kelahirannya karena persoalan administrasi di kampung halaman (Bone, Sulawesi Selatan-red).

Anis Matta melalui akun Twitter @anismatta, Selasa (28/10) malam mengatakan, 28 Oktober menjadi hari yang penting bagi bangsa untuk melihat ke belakang mengenai rentang sejarah “menjadi Indonesia”.

"Sumpah Pemuda adalah tonggak penting ketika kita menjadi bangsa Indonesia' sebagai identitas dan cara hidup," tulisnya.

Anis memulai penjelasannya dengan dimensi Nasionalisme Indonesia yang terbagi dua, ke luar dan ke dalam. 'Ke luar', menurut Anis, merupakan semangat untuk melawan penjajahan. Sedangkan 'ke dalam' ialah proses pembentukan identitas baru.

Selain itu, Anis menulis dua elemen penting sebuah bangsa, yaitu kehendak (will) dan budaya (culture).

"Will, kebangsaan Indonesia adalah ekspresi untuk keluar dari jerat penderitaan akibat penjajahan. Culture, nasionalisme Indonesia merupakan transformasi budaya menuju masyarakat modern," tulis mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Anis menjelaskan bahwa Indonesia merupakan bangsa baru yang bergerak menuju pengelolaan hidup bersama, dijalankan dengan kaidah-kaidah rasionalitas.

"Ide tentang Indonesia adalah ide yang modern. Indonesia adalah bangsa yang lahir dari rekayasa dan konsensus yang dibimbing oleh kesadaran sejarah," tambahnya.

Anis kemudian memaparkan konsep "gelombang sejarah Indonesia" yang ia bagi kedalam tiga periode. Gelombang pertama adalah ketika kita (rakyat) memutuskan menjadi negara bangsa. Periode gelombang pertama terjadi setelah melalui penderitaan yang panjang, bangsa Indonesia sadar bahwa imperialisme tidak lagi dapat dihadapi oleh kerajaan-kerajaan kecil atau etnis-etnis yang ada.

"Hanya ada satu jalan keluar, yaitu melebur dalam satu simpul yang lebih besar dari simpul-simpul primordial selama ini. Itulah ide awal Indonesia. Jika kita bedah Indonesia pada hari kelahirannya, kita akan temukan bahwa nilai terdalamnya adalah solidaritas," tegasnya.

Anis kemudian melanjutkan tulisannya mengenai gelombang kedua sejarah Indonesia, yaitu periode pemerintahan hingga masa Reformasi. "(Gelombang kedua terjadi-red) ketika kita berusaha menjadi negara-bangsa modern," imbuhnya.

Kini menurutnya, bangsa Indonesia sedang memasuki ‘gelombang ketiga’, dimana bonus demografi dan demokratisasi menjadi modal untuk menjadi bangsa yang kuat.

Sebagai penutup Anis menekankan bahwa pemahaman akan rangkaian sejarah akan membangun kesadaran ke-Indonesiaan kita (rakyat Indonesia-red). "Sumpah Pemuda adalah sumpah kita sampai hari ini. Semoga Allah meridhoi perjalanan negara-bangsa kita," tutupnya.

posted by @Adimin

Serah Terima Memori Jabatan, Tifatul Doakan Menkominfo yang Baru

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) RI sore ini menggelar penyerahan memori jabatan dari Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) RI 2009-2014, Tifatul Sembiring ke Menkominfo RI yang baru periode 2014-2019, Rudianto, di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (27/10) sore.

Tifatul Sembiring dalam sambutannya menyampaikan selamat dan harapannya kepada Menkominfo yang baru dalam menjalankan tugasnya.

"Sekarang Indonesia sudah ditetapkan oleh Bank Dunia menjadi negara 10 besar ekonomi kekuatan dunia, semoga bapak menteri yang baru bisa mengemban amanah lebih baik di masa mendatang dengan tantangan yang lain," kata kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 itu.

Sementara itu, Menkominfo yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo pada Senin (27/10) siang tadi, Rudianto mengatakan, dirinya siap bekerja keras dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya.

"kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas," ujarnya.

posted by @Adimin

Kabinet Kerja Rasa PKS

Drama penyusunan kabinet Jokowi-JK berakhir sudah. Ahad (26/10), jelang matahari terbenam, Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama menteri yang akan menjadi pembantunya dalam Kabinet Kerja. Dan menariknya, ada rasa PKS di dalamnya.

Ya, meski partai dakwah itu sudah mendeklarasikan sebagai partai diluar pemerintahan, namun ada rasa PKS yang tak terelakkan. Silakan simak baik-baik 34 nama menteri yang disebutkan Jokowi. Tak satupun ada nama ketua umum partai politik. Tidak ada nama Wiranto dan Muhaimin Iskandar, dua orang ketua umum partai pendukung Jokowi-JK yang digadang-gadang akan menjadi menteri.

Ini tentu menjadi sejarah baru dalam pemerintahan setelah selama ini selalu saja ada rangkap jabatan dalam kabinet. Di periode terakhir SBY, tercatat ada Hatta Rajasa, Muhaimin Iskandar, Suryadharma Ali. Mereka menjadi menteri dan di saat yang sama juga menjabat ketua umum partai.

Apa yang dilakukan Jokowi sepertinya terinspirasi dari PKS. Sejak era Presiden Gus Dur hingga SBY, kader-kader PKS yang menjadi menteri tak pernah merangkap jabatan sebagai orang nomor satu di partainya. Bahkan, mereka mengundurkan diri sebagai ketua umum partai seperti yang dilakukan Nur Mahmudi Ismail dan Tifatul Sembiring. Karena itu, saya berani mengatakan bahwa ada rasa PKS di dalam kabinet kerja dengan melihat fakta sejarah.

Kita pun patut memberikan apresiasi kepada Jokowi karena telah memberikan tradisi baru. Dan di tengah nama-nama menteri yang bermasalah, tradisi ini menjadi hal positif dan memberikan secercah asa.

Selamat bekerja kabinet kerja.

Erwyn Kurniawan

posted by @Adimin

Poster Jokowi Belum Dijual di Padang

Pedagang bingkai di Pasar Raya, Padang, Sumatera Barat (Sumbar) belum menjual poster Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal itu dikarenakan belum mendapatkan kiriman dari percetakan.

"Setelah Presiden baru dilantik, sudah banyak yang mencari fotonya dalam bentuk poster berbingkai, tapi kami belum punya dan masih menunggu kiriman dari percetakan di Pulau Jawa," kata seorang pedagang bingkai, Armen (67), di Blok A Pasar Raya Padang, Jumat (24/10).

Armen mengakui, tidak bisa menjual foto atau poster bajakan yang bisa diambil melalui internet tersebut karena kualitasnya tidak bagus. Dia takut dikomplain pembeli saat dirinya menjual poster bajakan, karena berbeda dengan foto asli yang sudah lebih dulu beredar di daerah lain terutama di Pulau Jawa.

"Biasanya poster yang asli akan datang setelah pembentukan kabinet, tapi sekarang kabinet belum dibentuk juga," ujarnya.

Pedagang bingkai lainnya, Yusrizal (49) merasakan hal yang sama dan berharap poster yang asli segera datang agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Yusrizal kini hanya memiliki stok foto mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono di etalase yang sebelumnya dijual Rp 70 ribu sepasang.

"Sudah banyak calon pembeli dari sekolah-sekolah dan kantor-kantor yang bertanya, saya hanya bisa bilang sabar kepada mereka," katanya.

Ia berharap foto presiden baru dan wakilnya bisa segera dicetak dan beredar serta tidak ada pihak yang mempersulit peredaran foto tersebut sehingga harganya terjangkau.

Sementara itu, seorang karyawan perusahaan swasta di Padang, Febrian (32) sudah mencoba mencari di sejumlah toko buku dan toko bingkai di Pasar Raya, namun belum menemukan foto Presiden dan Wakil Presiden yang baru. "Saya sudah disuruh atasan untuk mengganti foto presiden di kantor, tapi fotonya sama sekali tidak ada di Pasar Raya," katanya.

rol

posted by @Adimin

Sumbar Siap Jadi Sentra Peternakan Wilayah Sumatera

Sejalan dengan ditetapkannya Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi sentra pengembangan sapi perah di luar Pulau Jawa, Pemprov Sumbar terus mengembangkan peternakan sapi perah di wilayahnya. Saat ini kota yang menjadi sentra pengembangan sapi perah adalah Padang Panjang. Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengatakan selain Kota Padang Panjang, pemprov juga merintis beberapa kabupaten dan kota untuk menjadi sentra.

"Selain Padang Panjang, peternakan sapi perah juga kita kembangkan di beberapa kabupaten dan kota sebagai hinterland. Seperti di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Sawahlunto, dan Solok Selatan,” ungkapnya pada acara puncak Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014 di Padang Panjang, Rabu (22/10).

Irwan juga menjelaskan bahwa populasi sapi perah di daerah sentra berdasarkan data statistik tahun 2013 sebanyak 1.100 ekor. Kota Padang Panjang sendiri telah melakukan optimalisasi pembibitan dengan tujuan peningkatan kualitas.

“Sedangkan untuk daerah hinterland dilakukan proses penyebaran dan budidaya sapi perah untuk peningkatan jumlah populasi,” terangnya.

Irwan juga menegaskan bahwa kesehatan hewan berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai perawatan dan pemeliharaan hewan-hewan ternak, sehingga terhindar dari ancaman penyakit, baik menular maupun yang tidak.

“Kesehatan masyarakat sebagai konsumen berkaitan dengan keamanan pangan yang berasal dari hewan ternak. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat perubahan kultur dan ekonomi masyarakat sangat dinamis. Hingga mengakibatkan terjadinya peningkatan konsumsi pangan asal hewan yaitu daging dan susu,” ungkap Irwan.

Direktur Budidaya Peternakan Kementerian Pertanian, Fauzi Luthan, mengatakan bahwa Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan momentum meningkatkan semangat para peternak untuk meningkatkan hasil produksinya. Beberapa kegiatan turun lapangan telah dilakukan, seperti kunjungan ke tempat sapi perah, dan pengembangan beberapa wilayah sebagai sentra selanjutnya.

"Jawa telah lama menjadi sentra. Sekarang waktunya Sumatera juga memiliki sentra tersebut. Kita berharap Sumatera Barat bisa menjadi perintis sentra pengembangan sapi perah di wilayah Sumatera ini. Kita jadikan Sumatera Barat sebagai sentra yang berkualitas, hingga menjadi induk yang dapat menghasilkan bibit-bibit  sentra sapi perah yang berkualitas selanjutnya," jelas Fauzi.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Erinaldi, mengatakan bahwa salah satu teknologi dalam pelayanan kesehatan hewan ialah penggunaan Ultrasonografi (USG) untuk mendiagnosa kebuntingan dan penyakit gangguan reproduksi pada sapi. Hal ini membuktikan bahwa jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar telah mengimplementasikan kemajuan teknologi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Harapan kita dengan menggunakan teknologi yang canggih ini akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan. Sehingga berdampak positif terhadap pengembangan serta pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Sumbar,” ungkap Erinaldi.

Wawako Padang Panjang, Mawardi, menyampaikan kegiatan bulan bakti dilakukan juga dalam rangka pemeriksaan kesehatan hewan-hewan ternak. Kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan vaksinasi hewan secara massal, pemeriksaan hewan bunting, dan sebagainya. Pada kesempatan itu juga diselenggarakan kontes kucing secara nasional.

"Kami berkomitmen bahwa Padang Panjang harus bebas dari rabies. Untuk mendukung itu, kami telah melahirkan Perda Nomor 14/2014 tentang Pencegahan dan Pengendalian Rabies. Perlu diketahui bahwa Puskeswan Kota Padang Panjang menjadi nomor dua terbaik se-Indonesia. Ini adalah motivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas pemeliharaan hewan dan peternakan di wilayah Padang Panjang," kata Mawardi.

Ikut hadir pada kesempatan itu Bupati Tanah Datar, Sadiq Pasadique; Kepala Dinas Perkebunan Sumbar, Fajaruddin; serta Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Sumber: Humas Sumbar


posted by @Adimin

PKS akan Berpartisipasi Aktif Dalam Tatanan Pemerintahan

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan partainya akan berpartisipasi aktif dalam tatanan pemerintahan. Hal ini ditulisnya dalam akun Twitter @anismatta, Kamis (23/10).

"PKS akan berpartisipasi aktif dlm tatanan pemerintahan ini melalui kader-kader di DPR, DPD dan DPRD. PKS juga tetap berkontribusi melalui kader-kadernya yang menjadi gubernur, walikota, dan bupati," tulis Anis.

Dia juga mengatakan, pemerintah harus segera melakukan kerja-kerja nyata untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya.

"Kita harus berjalan terus, pemerintah harus segera bekerja, DPR mengawasi, dalam dinamika yang sehat. Kita harus memberi waktu kepada @jokowi_do2 dan @Pak_JK untuk bekerja, merealisasikan janji-janjinya," tambahnya.

Anis menilai, rakyat juga harus turut mengawasi berjalannya kinerja presiden dan anggota DPR. "Kritik konstruktif dibutuhkan dalam semua sistem demokratis," ujarnya.

Pada akhirnya, tambah Anis, mengelola pemerintahan itu soal mengelola manusia, setiap ide, teori dan agenda akan diuji di lapangan.

"Kita akan melihat bagaimana @jokowi_do2 dan @Pak_JK mengeksekusi ide dan agenda, terutama bagaimana rakyat merasakan hasilnya," imbuhnya.

Lebih lanjut Anis mengajak rakyat Indonesia untuk mensyukuri proses demokrasi yang sudah berjalan lancar ini.

"Besok akan jadi hari baru, dengan tantangan yang baru pula. Semoga Allah selalu meridhoi perjalanan bangsa Indonesia," pungkasnya.

dpp

posted by @Adimin

PKS Ajukan 3 Nama Untuk Bakal Calon Bupati 50 Kota

Pemilihan kepala daerah Kabupaten 50 Kota, bulan Oktober tahun 2015 ini akan segera digelar. Masing-masing partai telah mulai memperkenalkan bakal calon Bupati yang akan di usung, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Berdasarkan hasil pemilihan internal yang dilakukan oleh PKS kepada seluruh kader PKS, mencuat 3 nama yang akan diusung sebagai calon Bupati Kabupaten 50 Kota.

"Berdasarkan hasil pemilihan internal kepada suluruh kader, dihasilkan 3 nama yang akan kami usung. 3 nama itu, H. Irsyad Syafar, Lc, M.Ed, Wardi Munir, H. Yos Putra" ujar Wardi Munir, Ketua DPD PKS Kabupaten 50 Kota saat dihubungi KASURAU.com.

Wardi Munir juga menyampaikan, bahwa seluruh calon diberikan kesempatan untuk mengenalkan diri ditengah-tengah masyarakat hingga nanti bakal calon dari PKS tersebut mengerucut menjadi hanya satu bakal calon.

"Kemudian, masing-masing calon diberikan kesempatan untuk memperkalkan diri ke tengah-tengah masyarakat hingga nanti bakal calon mengerucut menjadi satu" tambah Wardi Munir.

Proses pengenalan bakal calon bupati dari PKS ini juga akan dilakukan oleh kader-kader PKS ke tengah-tengah masyarakat tanpa menyebutkan nomor urut, dimana semua calon memiliki kesempatan yang sama. [Fgz/kasurau]

posted by @Adimin

PKS Dukung Kebijakan Maritim Presiden Jokowi

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf mengapresiasi pidato pertama Presiden Jokowi yang menekankan pada pemberdayaan potensi maritim Indonesia untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia pada sidang pelantikannya di Gedung MPR RI.

“Saya mengapresiasi dan mendukung penekanan pidato Presiden Jokowi pada sektor maritim. Meskipun aspek yang disampaikan beliau tidak banyak tapi kita dapat menangkap konsentrasi Pemerintahan Jokowi kedepan," ujar politisi PKS asal Lampung ini dalam siaran persnya, Senin (20/10/2014).

Menurutnya, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang, tidak mustahil Indonesia bisa maju dan makmur melalui pemberdayaan potensi laut.

”Ingat panjang garis pantai Indonesia adalah keempat sedunia, lebih dari 90 ribu kilo meter. Kita memiliki luas laut 5,8 juta km2 dan lebih dari 17 ribu pulau. Ini adalah aset sumber daya alam Indonesia yang perlu diberdayakan dan dikelola oleh Pemerintahan Jokowi kedepan,” terangnya.

Konsekuenesinya, lanjut Muzzammil, ke depan perlu ada kebijakan yang masif dalam modernisasi industri strategis dibidang perkapalan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan

“Selama ini kita banyak membeli kapal dari luar negeri. Kedepan kita harus memberikan perhatian khusus kepada industri perkapalan dalam negeri sehingga kita dapat memproduksi kapal yang berkualitas dan membelinya untuk keperluan dalam negeri," paparnya.

Oleh karena itu, Muzzammil menyarankan agar para nelayan, lulusan sarjana perkapalan, kelautan, dan pertanian diberikan posisi khusus untuk mendukung kebijakan Pemerintahan Jokowi.

“Disisi lain, TNI dan Polri perlu memperkuat keamanan laut agar bebas dari eksploitasi negara lain,” katanya.

Namun, Muzzammil berharap penekanan pada sisi maritim ini tidak menjadikan Jokowi mengabaikan aspek lain seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.
 
“Pak Jokowi tetap perlu memberikan penekanan khusus peningkatan aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang sudah dilakukan oleh Pemerintahan Pak SBY,” pungkasnya.[ds]

posted by @Adimin

Pesta Rakyat, Anis: Apa Makna Dibalik Semua Ini?

Konser Tiga Jari dalam rangkaian acara Perayaan Pelantikan Presiden menjadi salah satu acara utama untuk menghidupkan euforia kegembiraan masyarakat. Konser ini digelar malam hari.

Sekitar pukul 10-an penampilan Arkarna, musisi asal Inggris mengguncang panggung. Konser pun berubah bak Dugem di malam hari.

Diiringi DJ dan padu-padan gemerlap lampu menambah semangat peserta konser untuk berjoget. Lampu berkedap-kedip dengan suara musik yang sangat kencang membuat semua orang semakin bersemangat.

Anis Matta pun menyayangkan aktivitas tersebut. Ia mempertanyakan makna dibalik semua rangkaian acara Perayaan Pelantikan. 

"Apa makna dibalik semua ini?' kata Anis seperti dikutip Republika Online, Selasa (21/10).

Hal ini pun sejalan dengan puisi yang disampaikan Taufiq Ismail, "Bukan Indonesia Hebat yang didapat, tapi Indonesia Laknat".

Disayangkan acara besar ini pun membawa dampak kurang baik bagi lingkungan sekitar. Karena ulah peserta konser yang tidak bertanggung jawab, beberapa area hijau monas pun rusak.

"Banyak pohon palm yang rusak, sampah di buang dimana aja, trus rumput diinjak-injak", ungkap Wawan Sulaeman (24), yang juga mengunjungi Konser Tiga Jari. Menurutnya banyak fasilitas publik yang bisa rusak juga karena ulah orang-orang tersebut.[ds]

posted by @Adimin