Election Update ke-8, PKS Fokus Pilkada dan Rekrutmen Nasional

 

 

Jakarta (18/2) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Election Update ke-8 selama dua hari, Rabu-Kamis (18-19/2/2015) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Acara yang bertajuk "Konsolidasi Partai untuk Sukses Pilkada 2015 dan Rekrutmen Kader" ini, dihadiri oleh perwakilan dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS se-Indonesia.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu-Pemilukada (BP3) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Syahfan Badri Sampurno, di sela-sela acara mengatakan, tema ini diambil karena PKS sedang fokus menyambut Pilkada 2015 dan juga program rekruetmen.

"Memang tahun ini kita ambil fokus kegiatan pada dua hal itu. Fokus pada Pilkada dan rekrutmen kader," kata Syahfan.

Syahfan menambahkan, PKS menargetkan kader-kadernya masuk dalam bursa calon kepala daerah di Pilkada yang akan dimulai pada Desember 2015 mendatang. "Kami menargetkan kader-kader terbaik PKS masuk sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2015," jelas Syahfan.

Selain itu, lanjut Syahfan, kegiatan yang digelar rutin oleh PKS ini juga sebagai ajang konsolidasi seluruh struktur PKS se-Indonesia. "Juga targetnya sebagai ajang konsolidasi untuk menyukseskan program rekruetmen kader nasional," ungkapnya.

Acara ini dibuka oleh Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin. Selain itu, Presiden PKS Anis Matta juga dijadwalkan akan memberi arahan kepada peserta Election Update ke-8 ini.

Turut hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Taufik Ridlo, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, dan seluruh jajaran pengurus DPP PKS. [pks.or.id]

posted by @Adimin

PKS: Jokowi Harus Konsisten dengan Ucapannya

 

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Jamil mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus konsisten terhadap ucapannya yang menunggu hasil hasil sidang praperadilan untuk memutuskan nasib Budi Gunawan. Nasir percaya Jokowi akan mengambil sikap dalam waktu dekat.

"Presiden harus segera menghormati keputusan pengadilan. Kalau tidak, nanti dianggap melecehkan pengadilan. Bentuknya seperti apa, itu diserahkan kepada Presiden. Saya percaya, kok, Presiden bisa mengambil keputusan dengan tepat. Apalagi dia kan sudah menjadi Presiden, jadi kami tidak akan memberikan saran lagi. Kecuali kalau masih menjadi Walikota, ya, kami berikan saran," ujar Nasir Jamil ketika dihubungi CNN Indonesia, Senin (16/2) malam.

Nasir juga mendesak Jokowi untuk segera mengambil keputusan terkait kekosongan kursi Kapolri pasca keluarnya putusan sidang praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Menurutnya, kekosongan posisi kepala di lembaga kepolisian itu akan berdampak buruk jika dibiarkan terlalu lama.

"Apa lagi yang harus dibantu? Kami sudah membantu dalam fit and proper test di Komisi III. Sekarang tinggal bagaimana Presiden memutuskan apa yang akan ia lakukan. Kami percaya bahwa Jokowi sangat tahu apa yang harus dia lakukan. Sangat berbahaya jika lembaga kepolisian tidak dipimpin oleh pimpinan yang definitif," ungkapnya.

Presiden Jokowi usai putusan praperadilan Budi Gunawan dibacakan, Senin (16/2) malam menggelar Rapat Paripurna Kabinet Kerja di Istana Bogor. Sayangnya, menurut Menteri Koordinator bidang politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, rapat tersebut tidak membahas soal putusan Hakim Sarpin Rizaldi.

"Tidak ada sama sekali (pembahasan soal putusan Budi)," ujar Tedjo usai sidang.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman menyampaikan Presiden akan mengangkat soal putusan Budi dalam Sidang Kabinet Paripurna.

"Sekarang mari kita sama-sama menunggu perkembangannya. Kita malam ini baru mau rapat dan kita harapkan teman-teman bisa menunggu rapat ini," ujar Marciano kepada wartawan sebelum menghadiri sidang.

Sebagai informasi, hampir satu bulan lembaga kepolisian di Indonesia tidak memiliki pimpinan definitif karena tertundanya pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri baru karena tersandung kasus garitifikasi. Budi Gunawan terbebas dari jeratan kasus tersebut setelah hakim tunggal Sarpin Rizaldi memenangkan gugatannya terhadap KPK dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2) pagi. (*)

 
posted by @Adimin

PKS tidak Menjamin Unas Online Bebas Dari Kecurangan

 

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ibnu Shobir tidak menjamin bahwa Ujian Nasional (Unas) nantinya bebas dari kecurangan, meskipun Komisi D sangat mendukung progam pemerintah pusat melakukan Unas secara online. 

Sebab, kata Ibnu, pada prinsipnya kecurangan itu timbul dari mental pihak masing-masing orang.

"Kecurangan itu tidak bisa dilihat dari sebuah alat tapi lebih di wilayah komitmen. Artinya, meskipun ujian dilakukan dengan menggunakan media apapun pasti akan ada kecurangan sebelum ada kesadaran yang dilakukakan oleh orangnya sendiri,"ucap Ibnu, seperti dilansir beritajatim.com, Senin (16/02/2015).

Ibnu menuturkan, yang harus ditanyakan adalah sifat dari kebenaran dan kejujuran dari semua pihak. Sebab, jika sudah berpegang teguh dengan kebenaran, dirinya menjamin masalah tentang kecurangan atau kebocoran soal Unas sudah dipastikan tidak akan terjadi.

"Karena sebuah kecurangan itu adalah problem mental dari orangnya. Dan tidak menutup kemungkinan lewat online pun kecurangan bisa dilakukan. Buktinya apa, dengan kertas saja bisa, mengunakan online pun pasti juga bisan pokoknya tergantung orangnya," tuturnya.

Namun, ungkapan Ibnu Shobir berbanding terbalik dengan anggota komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah. Politisi asal fraksi PDI Perjuangan itu justru merasa yakin bahwa dengan dilakukanya Unas online kebocoran atau kecurangan tidak bakal terjadi di Surabaya. Sebab, hal tersebut sudah dipikirkan matang - matang oleh pemerintah pusat.

"Kemungkinan bocor itu sangat minim sekali, bahkan saya rasa tidak akan terjadi. Maka dari itu pemerintah pusat berani mencoba terobosan baru ujian nasional akan menggunakan secara online," ungkapnya.

Khusnul menambahkan, para siswa pasti sudah merasa siap dan mampu untuk mengerjakan soal Unas dilakukan dengan online. Sebab, komputer saat ini sudah sangat familiar di kalangan siswa. Namun, yang perlu ditekankan adalah bagaimana pemerintah nanti harus menyiapkan progam komputernya yakni software dan alat perangkat lainya agar saat digunakan tidak mengalami kendala.

"Karena nanti bisa jadi jika waktu siswa mengerjakan Unas tiba - tiba progamnya ngadat atau jaringanya lemot itu bisa menurunkan semangat dan mental para siswa. Dan juga sebagai catatan Unas ini adalah bukan menjadi patokan untuk syarat kelulusan. Tapi ada ujian sekolah dan ujian yang lain untuk mendukung nilai mereka (siswa)," pungkasnya.

Sedangkan untuk anggarannya, lanjut Khusnul, di Surabaya kurang lebih mencapai Rp. 100 sampai 200 juta dan ini murni adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tidak semua sekolah mengikuti Unas secara online. Tapi itu itu tidak menjadi masalah, pemerintah pasti akan menyiapkan secara khusus bagi sekolah yang tidak mengikuti Unas online," pungkasnya.[pksnongsa]

posted by @Adimin

Jujur Akui Terlambat, Walikota Padang Berikan Reward

PADANG - Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah dibuat gerah dengan perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tak mau jujur mengakui keterlambatan saat mengikuti upacara bulanan di pelataran parkir GOR H. Agus Salim Padang, Selasa (17/2).

Bahkan, para pegawai yang terlambat ini kebanyakan tak bergeming waktu diminta dengan kesadaran sendiri berbaris terpisah, kendati Walikota sudah mengulangi perintahnya berkali – kali.

Dari enam ratusan PNS yang hadir, hampir seratusan orang diantaranya terlihat datang terlambat. Tetapi, hanya 44 orang di antaranya yang mengakui keterlambatannya dan mengambil posisi pada barisan yang terpisah.

Hal ini dilakukan Walikota Mahyeldi sebelum menyampaikan amanatnya selaku inspektur upacara. Pada kesempatan ini, ia juga memimpin pegawai yang datang tepat waktu untuk mengucapkan sumpah agar tetap menjadi pegawai yang disiplin, jujur dan profesional.

“Bagi pegawai yang ikut bersumpah padahal terlambat, maka ia akan terkena efek dari sumpahnya sendiri,” kata Walikota di sela upacara yang diikuti juga oleh Wakil Walikota Emzalmi, Sekda Nasir Ahmad, pimpinan SKPD serta Camat dan Lurah tersebut.

Sedangkan ke 44 PNS yang telah berani maju untuk berbaris terpisah karena merasa terlambat dan tidak memakai atribut lengkap, Walikota mengapresiasi kejujuran mereka dengan memberikan reward 10 persen dari gaji pokok yang mereka terima untuk satu bulan.

“Kejujuran dan kedisiplinan, memang hal mutlak yang harus dimiliki seorang abdi negara,” ujarnya.

Ia menambahkan, reward yang diberikan semata – mata karena kejujuran yang bersangkutan, namun untuk keterlambatan atau pelanggaran yang diperbuat bukan berarti harus diulangi lagi.

“Kita bisa saja memberikan sanksi, tetapi biarlah ini menjadi pelajaran bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang patut dihargai,” ulas Wako. Dalam rangkaian upacara ini, Walikota didampingi Wawako dan Sekda juga menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba menulis berita tentang Padang Bersih. Pemenangnya, yaitu Holy Adib dari Harian Haluan (pemenang I), Zulkarnaini dari Harian Padang Ekspres (pemenang II), Syawaldi dari Harian Singgalang (pemenang III) dan Andri Besman dari Harian Singgalang (pemenang favorit). [humas]

posted by @Adimin

PKS: Undang-Undang Ketahanan Keluarga Mendesak

Jakarta (16/2) – Menyikapi perkembangan penyakit sosial kemasyarakatan yang makin mengkhawatirkan belakangan ini, Pemerintah bersama DPR perlu segera membuat Undang-Undang Ketahanan Keluarga untuk melindungi keluarga Indonesia dari pengaruh dan dampak penyakit sosial tersebut.

Ketua Bidang Kebijakan Publik (BKP) DPP PKS yang juga Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengemukakan hal tersebut ketika berdialog dengan warga korban banjir di Kelurahan Cipulir, Jakarta Selatan, Minggu (15/2). Dalam kesempatan itu selain meninjau korban banjir, Hidayat juga menyerahkan sumbangan alat-alat kebersihan dan ikut kerja bakti membersihkan rumah warga.

Lebih lanjut Hidayat menyatakan, saat ini keluarga Indonesia praktis tidak memiliki perlindungan terhadap ancaman berbagai penyakit masyarakat tersebut. Karenanya mendesak untuk dibuat undang-undang yang bisa melindungi keluarga Indonesia,” lanjut anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Hidayat menegaskan, penyakit masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, penyimpangan seksual, tawuran, pelacuran, sampai korupsi sudah demikian merajalela, bahkan sudah dalam kondisi darurat, sehingga perlu langkah-langkah yang lebih strategis untuk menanggulanginya. Dan yang tak kalah penting adalah mengambil langkah-langkah untuk melindungi keluarga Indonesia agar tidak menjadi korban penyakit sosial itu.

Hidayat mengaku miris mendengar data yang dipaparkan Presiden Jokowi bahwa setiap hari ada 40-50 orang yang mati karena narkoba di Indonesia. Karena itu Hidayat mendukung langkah Presiden yang tetap akan menjalankan hukuman mati untuk warga negara asing yang menjadi bandar narkoba di Indonesia.

“Saya dukung sikap Presiden untuk melaksanakan hukuman mati bagi bandar narkoba baik orang asing maupun lokal. Presiden jangan mundur dengan tekanan pihak asing. Rakyat akan mendukung,” tandas Hidayat.

Hidayat juga merasa prihatin dengan meningkatnya kasus incest (hubungan sedarah) antara orang tua dan anak, sebagaimana diungkapkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Hal ini makin menguatkan perlunya undang-undang ketahanan keluarga itu.

Menurut Hidayat, ia dan Fraksi PKS di DPR akan mendorong agar undang-undang yang penting untuk keluarga Indonesia ini segera terwujud.  [pks.or.id]

posted by @Adimin

Jazuli Juwaini: Soal Praperadilan Komjen BG, Hormati Keputusan Pengadilan

 Jakarta (16/2) - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan oleh Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan, Senin (16/2). Dalam gugatannya, pemohon meminta agar pengadilan membatalkan penetapan tersangka yang dikenakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Budi Gunawan.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Jazuli Juwaini menyatakan bahwa pihak-pihak terkait harus saling menghormati dan memahami implikasi dari keputusan tersebut. Demikian dikatakan Jazuli Juwaini saat dimintai komentarnya oleh pers di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/2).

Menurut Jazuli, sebagai bangsa yang berdiri di atas norma-norma hukum, maka seluruh rakyat Indonesia mesti dapat menerima dengan lapang hati keputusan Hakim Sarpin sebagai keputusan yang terbaik untuk tegaknya kepastian hukum. “Di sini diuji sikap kenegarawanan seluruh elemen yang berperkara, apakah dapat menerima atau sebaliknya,” ujar Jazuli yang juga anggota Komisi II DPRRI ini.

Saat ditanyakan apakah itu berarti Presiden Joko Widodo mesti melantik Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan dengan adanya keputusan hakim PN Jaksel tersebut? Jazuli menyatakan hal itu bukanlah domain DPR lagi. Menurutnya, tugas DPR selesai saat menindaklanjuti surat Presiden RI yang mencalonkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.  [pks.or.id]

posted by @Adimin

Legislator PKS Imbau Masyarakat Ciptakan Kerukunan Hidup Berbangsa dan Bernegara

 

Bekasi (16/2) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Saduddin, mengimbau masyarakat untuk menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam kehidupan yang lebih baik, adil dan sejahtera.

“Cita-cita bangsa Indonesia akan terwujud, bila kita senantiasa menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari,” papar Saduddin, dalam kegiatan memasyarakatkan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia (NRI) tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, Sabtu (14/2).

Hal ini akan terwujud, lanjut Saduddin, jika masyarakat mampu memahami dan menjadikan empat pilar sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat pilar yang dimaksud, yakni, Pancasila sebagai dasar Negara, UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi Negara, NKRI sebagai bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara.

“Keempat pilar tersebut sudah merupakan konsensus negara, yang dibuat oleh para pendiri Negara dan berasal dari nilai-nilai luhur yang hidup serta berkembang di masyarakat dari sejak dahulu hingga kini,” ujar Saduddin, yang juga legislator dari Dapil Jabar VII yang meliputi Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Saduddin menjelaskan, adanya kondisi masyarakat saat ini dan masa mendatang tidak menutup kemungkinan memunculkan tantangan dalam pengimplementasian keempat pilar itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, tambah Saduddin, perlu dilakukan upaya yang terus menerus, berkelanjutan dalam memasyarakatkan keempat pilar ini sehingga tidak tergerus oleh nilai-nilai lain yang bertentangan dan tetap senantiasa ada di tengah-tengah masyarakat sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Sosialisasi atas empat pilar perlu terus menerus dilakukan supaya tetap senantiasa ada di tengah-tengah masyarakat sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutup Saduddin.  [pks.or.id]

 posted by @Adimin

Anis Usulkan Pembentukan Forum Komunikasi untuk Jembatani Kekuatan Umat Islam

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengaku sempat mengusulkan dibentuknya forum komunikasi untuk menjembatani kekuatan umat yang bergerak di bidang sosialpolitik.

Hal ini dikatakan Anis terkait dengan Kongres Umat Islam Indonesia VI yang berlangsung di Yogyakarta pada 8-11 Februari 2015 lalu.

"Saya sempat mengusulkan agar dibentuk forum komunikasi untuk menjembatani kekuatan umat yang bergerak di bidang sosial dan politik. Media sempat menyebutnya Majelis Syura', tapi apa pun namanya, yang penting ada semacam "clearing house" untuk menggodok agenda bersama," ungkap Anis melalui akun Twitter @anismatta, Ahad (15/2/2015).

Menurut Anis, perlu ada jembatan dan sekaligus mediasi bagi partai politik dan ormas Islam untuk memperjuangkan politik dan aspirasi umat Islam.

"Dengan demikian perjuangan partai-partai politik Islam yang ada di parlemen senafas dengan keinginan dari umat Islam," jelasnya.

Selain itu, kata Anis, pengkaderan kepemimpinan umat juga bisa makin terbuka, baik dari jalur akademis, pesantren, ormas dan parpol.

"Sinergi berbagai kekuatan ini yang memungkinkan peran politik umat Islam yang lebih kuat lagi," katanya.

"InsyaALLAH forum komunikasi bisa segera terwujud sehingga banyak agenda aksi yang bisa dijalankan. Untuk umat, untuk bangsa," pungkasnya.(*)


posted by @Adimin

Anis Matta: Islam di Nusantara Bukan Islam yang Berpikiran Sempit

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan Islam di Nusantara bukanlah Islam yang berpikiran sempit karena sudah sejak lama Islam di Nusantara telah menjadi bagian perkembangan peradaban Islam global. 

Hal ini dikatakan Anis terkait dengan pengukuhan  Raden Patah sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawa oleh Sultan Turki pada tahun 1479 sebagaimana yang dijelaskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam pidatonya pada saat Kongres Umat Islam di Yogyakarta 8-11 Februari yang lalu.

"Artinya, sejak lama Islam di nusantara menjadi bagian perkembangan peradaban Islam global. Islam nusantara bukanlah Islam yang berpikiran sempit," ujar Anis melalui akun Twitter @anismatta, Ahad (15/2/2015).

Menurut Anis, horison global ini menjadi modal umat Islam untuk berkontribusi, baik pada level negara-bangsa (Indonesia) maupun dunia.

Tak heran, lanjut Anis, jika umat Islam menjadi motor pergerakan perjuangan kemerdekaan dan berdirinya negara-bangsa Indonesia.

"Saya mendukung tujuan kongres ini sebagau konsolidasi agenda keislaman dan kebangsaan melalui penguatan di sektor ekonomi dan politik. Saya juga menggarisbawahi masalah pentingnya memperkuat identitias peradaban nusantara. Islam agama yang besar, agama peradaban," jelas Anis.

Menurut Anis, umat Islam di Indonesia perlu menguatkan agenda di tiga aspek yakni identitas, kepentingan dan kepemimpinan.

"Identitas, artinya umat Islam dapat mengekspresikan keislamannya dalam kerangka NKRI. Kita mengalami pergulatan yang keras mengenai Pancasila. Kini kita sampai pada konsensus," paparnya.

Anis menambahkan, relasi agama-negara dalam konteks NKRI telah sampai pada ekuilibrium baru.

"Kita bisa menggunakan asas Islam dalam negara Pancasila. Pancasila adalah panggung yabg terbuka bagi identitas yang berbeda-beda," beber Anis.

Aspek selanjutnya adalah kepentingan, artinya umat Islam harus mampu mengkristalkan dan menyuarakan kepentingannya dalam saluran politik formal.

"Konsolidasi dan komunikasi banyak pihak sangat penting. Saya berharap umat Islam tidak lagi menjadi kekuatan yang terserak di Indonesia, tetapi solid dan bersatu memperjuangkan kepentingannya," ungkap Anis.

Aspek yang terakhir adalah kepemimpinan, artinya umat Islam turut bicara dalam panggung kepemimpinan nasional, sebagai kelanjutan dari artikulasi identitas dan kepentingan.

"Indonesia harus melompat dari entitas politik menjadi entitas peradaban, dengan umat Islam sebagai kekuatan intinya," jelas Anis.

Dengan demikian, lanjut Anis, umat Islam di Indonesia, bersama dengan umat Islam di seluruh dunia, menghadirkan rahmatan lil alamin.

'Keadilan, perdamaian dan kesejahteraan akan tumbuh dari persemaian peradaban Islam. InsyaALLAH. Kobarkan semangat Indonesia!!," pungkasnya.(*)


posted by @Adimin

Fahri Hamzah Himbau Para Jomblo untuk Segera Menikah

Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, menghimbau kepada para jomblo untuk segera menikah.

“Wahai para jomblo: menikahlah...dan tekuni keluargamu…rawat anak2mu…agar bangsamu menjadi kuat…,” tulis Fahri melalui akun Twitter-nya @Fahrihamzah, Sabtu (14/2/2015).

Menurut Fahri, mencintai pasangan dan kemudian menjadi orang tua dari anak-anak adalah sesuatu yang indah. “Ada yang mengajakmu memperpanjang masa muda dengan tidak menikah..itu konyol dan childish…,” tegas Fahri yang juga Wakil Ketua DPR RI ini.

Fahri menilai, menikah adalah strategi kebudayaan Indonesia. Menikah, menurut Fahri, bukan saja menyerang kesendirian tapi menyerang materialisme sekuler. 

“Pilihlah pasanganmu dan cintailah ia dengan menikahinya lalu terima kelemahannya…Tidak menerima kelemahan pasangan adalah otoritarianisme yang kasat mata…Orang menganggap itu sederhana…padahal ini rahasia…,” ungkap Fahri.

Fahri mengatakan, ada pandangan bahwa seorang lelaki atau perempuan yang mempesona ketika lajang kadang langsung menjadi memuakkan setelah berpasangan. 

“Apa (ada) apa sebetulnya? Ada kesalahan memandang cinta..Cinta dari jauh nampak seperti birahi yang menempel pada keindahan ragawi..Padahal dari dekat cinta adalah pengertian untuk saling menerima apa adanya…maka ia kekal..Maka cinta juga memerlukan pikiran rasional…bukan nafsu irasional semata..,” sebut Fahri.

Bagi Fahri, menikah adalah pilihan orang rasional dan waras. “Saya tidak menuduh jomblo sebaliknya…Menikahlah kalian dan beranaklah yang banyak. Sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya kalian besok di ahri Kiamat ( H.R. Al Bayhaqi),” papar Fahri dengan mengutip sebuah hadits Rasul Saw.(*/jpnn)


posted by @Adimin

PKS: Pemahaman Empat Pilar Kebangsaan Penting Bagi Masyarakat

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari mengatakan pemahaman Empat Pilar Kebangsaan sangat penting bagi masyarakat. Karena menurut Kharis dengan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan tersebut masyarakat akan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat.

"Problematika masyarakat saat ini adalah begitu mudahnya mereka memandang rendah bangsa sendiri terhadap bangsa lain. Dengan berbagai permasalahan bangsa ini, masyarakat acapkali malah seakan-akan merendahkan bangsa ini. Kalau kita memantau sosial media, kita bisa melihat bagaimana masyarakat memperlakukan bangsa ini," ujar Kharis saat dengar pendapat dan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Rumah Makan Padang Embun Pagi Sukoharjo, Sabtu (14/2/2015).

Menurut Kharis, memahami Indonesia secara utuh juga akan menghindarkan diri dari perilaku merendahkan bangsa sendiri. 

"Persepsi yang harus dibangun adalah Indonesia adalah rumah besar kita. Jika dalam perjalanan bangsa ini ada yang perlu diperbaiki, maka kita harus memperbaiki. Kita adalah bagian dari untuk memperbaiki bangsa ini. Kalau semua bersatu, negara ini akan kuat," tegasnya.

Lebih lanjut, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V ini mengatakan dengan memahami Empat Pilar Kebangsaan masyarakat akan lebih berdikari dan tidak selalu tergantung kepada pihak asing.

"Pemahaman yang komprehensif terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika bisa menjadi benteng bagi masyarakat dan kaum muda pada khususnya dari pengaruh dan budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Ketergantungan kita terhadap asing masih kuat, dan harusnya dengan potensi yang ada di Indonesia harusnya kita bisa berdikari dan hal ini harus ditanamkan kepada masyarakat," papar Kharis.

Kharis berharap dengan adanya sosialisasi ini, pemahaman akan pentingnya Empat Pilar kebangsaan makin membumi di Sukoharjo.

Sementara itu, salah seorang peserta sosialisasi dari Kecamatan Mojolaban, Sumarmo menyambut baik acara sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini. Menurutnya, pemahaman Empat Pilar Kebangsaan harus didukung dengan implementasi di lapangan.

"Ketika semua rakyat memahami dan menjalankan empat pilar, maka Indonesia pasti makmur dan damai. Dan juga masalah korupsi bisa teratasi," ujarnya.

Acara sosialisasi ini dihadiri 160 orang masyarakat Sukoharjo dan anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo Muhammad Syamrodin. [pksnongsa]


posted by @Adimin