PKS Menunggu Waktu

Meski tergabung dalam Fraksi Demokrat Amanat Sejahtera (DAS) di DPRD Samarinda, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memutuskan calon wali kota (cawali) yang diusung. “Belum ada memutuskan untuk berkomitmen mendukung calon manapun,” tegas Ketua DPW PKS Kaltim, Masykur Sarmian, kemarin (20/2).

Meski banyak pihak di Samarinda meyakini dalam Pilwali Samarinda mendatang, PKS akan memberikan dukungannya kepada Syaharie Jaang, Masykur menyebut pihaknya masih dalam wait and see. Dengan kata lain, netral. “Kami masih konsolidasi tentang pilkada. Ini baru saja membuat mapping flowchart Pilkada Kaltim, termasuk Samarinda,” jelasnya.

Hanya memiliki tiga kursi di DPRD Samarinda mengharuskan PKS berkoalisi dengan partai lain. Apakah partai berlambang padi di antara dua bulan sabit ini, sudah berkomunikasi dengan partai lain? “Menjalin komunikasi pasti ada. Tapi kami terbuka untuk semua calon kandidat,” paparnya.

Artinya, kata dia, bila ada cawali yang memiliki pandangan sama dengan PKS, pihaknya siap mendukung. “Kami menggunakan tiga konsep, yakni menjamin semua pemeluk agama agar nyaman beribadah, stabilitas politik, dan kesejahteraan masyarakat. Itu sudah pakem,” terangnya.

Meski demikian, sejarah kedekatan Jaang dan PKS terjadi pada Pilwali 2010. Kala itu, PKS bersama Partai Demokrat, PPP, PKB, Pelopor (tak lolos verifikasi), dan PBR (tak lolos verifikasi) mendukung Syaharie Jaang-Nusyirwan. Dilihat dari kedekatan, PKS disebut-sebut hanya tinggal menunggu momen mendeklarasikan dukungannya terhadap Syaharie Jaang.

“Dalam politik apapun bisa terjadi termasuk ke mana arah dukungan PKS. Jadi sama-sama menunggu saja, pada waktunya publik pasti mengetahui sikap politik PKS untuk Pilwali Samarinda,” tegasnya.

Dari 45 kursi di DPRD Samarinda, baru 9 kursi yang sudah hampir pasti mendorong Jaang yakni 6 kursi Partai Demokrat dan 3 kursi Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara 9 kursi milik Golkar, kini masih dalam perebutan dengan sistem penjaringan.

PDI Perjuangan dengan 8 kursi juga belum memastikan diri terkait siapa yang bakal didorong. Sisanya, Gerindra yang meski hanya 5 kursi namun nekat mendorong kader sendiri. Kemudian PPP dan Nasdem dengan total 4 kursi, serta Hanura dengan total 3 kursi.

Ketiga partai terakhir tadi belum memutuskan kandidat yang bakal diusung atau hendak merapat ke partai manapun untuk mendorong dan mendukung kandidat tertentu (*/ypl/rom/k16/kaltimpost.co.id)

posted by @Adimin

PKS Umumkan Tiga Kandidat Calon Walikota Depok 2015-2020

Depok (20/2) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadian Sejahtera (PKS) Kota Depok telah menetapkan tiga nama bakal calon Walikota Depok periode 2015-2020. Ketiga nama bakal calon itu adalah Wakil Walikota Depok yang sedang menjabat KH Idris Abdul Shomad, Ketua DPD PKS Kota Depok Supariyono dan mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat 2009-2014 Imam Budi Hartono.

“Tiga nama ini akan kita lempar ke publik. Elektabilitas dan popularitas mereka di masyarakat juga akan menjadi variabel yang menentukan siapa diantara tiga nama itu yang layak,” jelas Ketua Bidang Kebijakan Publik DPD PKS Depok, Muttaqin, Kamis (19/02).

Sebelumnya, DPD PKS Kota Depok telah menggelar Pemilu Raya (Pemira) PKS untuk menentukan calon Walikota Depok pada Agustus 2014 lalu. Kader PKS berhak memilih dari tujuh nama yang dikeluarkan PKS. Ketujuh nama tersebut adalah Ketua DPD PKS Depok Supariyono, Mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat 2009-2014 Imam Budi Hartono, mantan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Tifatul Sembiring, Anggota DPR RI M Sohibul Iman, Ketua Bidang Pemilu dan Pemilukada (BP3) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Syahfan Badri Sampurno, isteri Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail Nur Azizah Tahmid, serta calon eksternal yang saat ini menjabat Wakil Walikota Depok Idris Abdul Shomad. [www.pksdepok.com]

posted by @Adimin

PKS: Pembangunan Jalan Tol Sumatera Hindari Lahan Produktif

Bandar Lampung (19/2) - Rencana pembangunan jalan tol Sumatera khususnya di Lampung sudah berada pada tahap pembentukan tim pembebasan lahan. Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman mengatakan, pembangunan jalan tol di Lampung harus memperhatikan lahan produktif.

“Jangan sampai lahan produktif jadi korban program pembangunan, kalau satu titik yang akan dilintasi jalan tol adalah areal pesawahan, diharapkan nantinya bisa dipertimbangkan untuk digeser,” kata Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung ini, Selasa (17/2) lalu.

Johan menambahkan, desa-desa yang merupakan sentra pertanian yang akan terkena program pembangunan jalan tol diantaranya adalah Desa Way Panji, Desa Palas, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

“Kami sama sekali tidak menolak rencana pemerintah pusat yang akan membangun jalan tol, tapi tidak membenarkan kalau sampai ada penggusuran areal pesawahan. Apalagi Lampung kan masuk provinsi target penghasil 1 juta ton per tahun,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyerahkan dokumen terkait pembangunan jalan tol Sumatera. Penyerahan tersebut disambut baik Gubernur Lampung, Ridho Ficardo dengan langsung menunjuk tim perbebasan lahan.

Provinsi Lampung memiliki target penentuan lokasi alur pembangunan jalan tol Sumatera selama empat bulan. Sedangkan proses pembebasan lahan milik warga ditargetkan selesai sampai akhir tahun 2015. Ada 70 desa yang akan terkena penggusuran yang tersebar di tiga kabupaten yakni Lampung Selatan, Pesawaran dan Lampung Tengah.

Jalan tol di Lampung rencananya dibangun sepanjang 140 kilometer (km) dengan luas jalan 150 meter (m). Medan jalan masing-masing 60 m, yang mana di tengahnya akan dibangun rel kereta api dan pipa gas.

[Humas PKS Lampung/pkslampung.com]


posted by @Adimin

Forum Silaturahim dilingkungan PKS Kota Padang

pkspadang, Hari ini 19 Februari 2015 beberapa DPC dilingkungan kota Padang mengadakan FORSIL atau Forum Silaturahim. Ada beberapa Dapil dan DPC yang secara serentak mengadakan FORSIL. Diantaranya DPC Lubuk Kilangan, DPC Lubuk Begalung, DPC Bungus, dan DPC Kototangah.

Dengan adanya FORSIL ini diharapkan ada sinergi dan geliat kembali kader kader dan simpatisan PKS sehingga perputaran dan kegiatan kerja kerja dakwah bisa bergerak dan menggeliat kembali.

Karena selama ini terkesan bahwa kegiatan PKS secara umum sebagai partai hanyalah ketika ada momen momen yang sangat erat kaitannya dengan agenda partai, seperti Pilpres, Pilkada, dan lainnya. Semantara jika tidak ada kegiatan tersebut terkesan sepi dan tidak ada kegiatan apa apa.

Mudah mudahan dengan adanya FORSIL ini, maka semua agenda agenda dakwah PKS bisa menggeliat sekaligus memanaskan mesin partai. Dan teriring dengan semakin eratnya silaturahim antara qiyadah dan kader, antara kaer dengan kader, antara kader dan simpatisan, sehingga terjalin komunikasi yg baik dan terhindar dari buruk sangka hanya karena komunikasi yang tidak terjalin dengan baik.

 

posted by @Adimin

Election Update ke-8, PKS Fokus Pilkada dan Rekrutmen Nasional

 

 

Jakarta (18/2) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Election Update ke-8 selama dua hari, Rabu-Kamis (18-19/2/2015) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Acara yang bertajuk "Konsolidasi Partai untuk Sukses Pilkada 2015 dan Rekrutmen Kader" ini, dihadiri oleh perwakilan dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS se-Indonesia.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu-Pemilukada (BP3) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Syahfan Badri Sampurno, di sela-sela acara mengatakan, tema ini diambil karena PKS sedang fokus menyambut Pilkada 2015 dan juga program rekruetmen.

"Memang tahun ini kita ambil fokus kegiatan pada dua hal itu. Fokus pada Pilkada dan rekrutmen kader," kata Syahfan.

Syahfan menambahkan, PKS menargetkan kader-kadernya masuk dalam bursa calon kepala daerah di Pilkada yang akan dimulai pada Desember 2015 mendatang. "Kami menargetkan kader-kader terbaik PKS masuk sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2015," jelas Syahfan.

Selain itu, lanjut Syahfan, kegiatan yang digelar rutin oleh PKS ini juga sebagai ajang konsolidasi seluruh struktur PKS se-Indonesia. "Juga targetnya sebagai ajang konsolidasi untuk menyukseskan program rekruetmen kader nasional," ungkapnya.

Acara ini dibuka oleh Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin. Selain itu, Presiden PKS Anis Matta juga dijadwalkan akan memberi arahan kepada peserta Election Update ke-8 ini.

Turut hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Taufik Ridlo, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, dan seluruh jajaran pengurus DPP PKS. [pks.or.id]

posted by @Adimin

PKS: Jokowi Harus Konsisten dengan Ucapannya

 

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Jamil mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus konsisten terhadap ucapannya yang menunggu hasil hasil sidang praperadilan untuk memutuskan nasib Budi Gunawan. Nasir percaya Jokowi akan mengambil sikap dalam waktu dekat.

"Presiden harus segera menghormati keputusan pengadilan. Kalau tidak, nanti dianggap melecehkan pengadilan. Bentuknya seperti apa, itu diserahkan kepada Presiden. Saya percaya, kok, Presiden bisa mengambil keputusan dengan tepat. Apalagi dia kan sudah menjadi Presiden, jadi kami tidak akan memberikan saran lagi. Kecuali kalau masih menjadi Walikota, ya, kami berikan saran," ujar Nasir Jamil ketika dihubungi CNN Indonesia, Senin (16/2) malam.

Nasir juga mendesak Jokowi untuk segera mengambil keputusan terkait kekosongan kursi Kapolri pasca keluarnya putusan sidang praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Menurutnya, kekosongan posisi kepala di lembaga kepolisian itu akan berdampak buruk jika dibiarkan terlalu lama.

"Apa lagi yang harus dibantu? Kami sudah membantu dalam fit and proper test di Komisi III. Sekarang tinggal bagaimana Presiden memutuskan apa yang akan ia lakukan. Kami percaya bahwa Jokowi sangat tahu apa yang harus dia lakukan. Sangat berbahaya jika lembaga kepolisian tidak dipimpin oleh pimpinan yang definitif," ungkapnya.

Presiden Jokowi usai putusan praperadilan Budi Gunawan dibacakan, Senin (16/2) malam menggelar Rapat Paripurna Kabinet Kerja di Istana Bogor. Sayangnya, menurut Menteri Koordinator bidang politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, rapat tersebut tidak membahas soal putusan Hakim Sarpin Rizaldi.

"Tidak ada sama sekali (pembahasan soal putusan Budi)," ujar Tedjo usai sidang.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman menyampaikan Presiden akan mengangkat soal putusan Budi dalam Sidang Kabinet Paripurna.

"Sekarang mari kita sama-sama menunggu perkembangannya. Kita malam ini baru mau rapat dan kita harapkan teman-teman bisa menunggu rapat ini," ujar Marciano kepada wartawan sebelum menghadiri sidang.

Sebagai informasi, hampir satu bulan lembaga kepolisian di Indonesia tidak memiliki pimpinan definitif karena tertundanya pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri baru karena tersandung kasus garitifikasi. Budi Gunawan terbebas dari jeratan kasus tersebut setelah hakim tunggal Sarpin Rizaldi memenangkan gugatannya terhadap KPK dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2) pagi. (*)

 
posted by @Adimin

PKS tidak Menjamin Unas Online Bebas Dari Kecurangan

 

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ibnu Shobir tidak menjamin bahwa Ujian Nasional (Unas) nantinya bebas dari kecurangan, meskipun Komisi D sangat mendukung progam pemerintah pusat melakukan Unas secara online. 

Sebab, kata Ibnu, pada prinsipnya kecurangan itu timbul dari mental pihak masing-masing orang.

"Kecurangan itu tidak bisa dilihat dari sebuah alat tapi lebih di wilayah komitmen. Artinya, meskipun ujian dilakukan dengan menggunakan media apapun pasti akan ada kecurangan sebelum ada kesadaran yang dilakukakan oleh orangnya sendiri,"ucap Ibnu, seperti dilansir beritajatim.com, Senin (16/02/2015).

Ibnu menuturkan, yang harus ditanyakan adalah sifat dari kebenaran dan kejujuran dari semua pihak. Sebab, jika sudah berpegang teguh dengan kebenaran, dirinya menjamin masalah tentang kecurangan atau kebocoran soal Unas sudah dipastikan tidak akan terjadi.

"Karena sebuah kecurangan itu adalah problem mental dari orangnya. Dan tidak menutup kemungkinan lewat online pun kecurangan bisa dilakukan. Buktinya apa, dengan kertas saja bisa, mengunakan online pun pasti juga bisan pokoknya tergantung orangnya," tuturnya.

Namun, ungkapan Ibnu Shobir berbanding terbalik dengan anggota komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah. Politisi asal fraksi PDI Perjuangan itu justru merasa yakin bahwa dengan dilakukanya Unas online kebocoran atau kecurangan tidak bakal terjadi di Surabaya. Sebab, hal tersebut sudah dipikirkan matang - matang oleh pemerintah pusat.

"Kemungkinan bocor itu sangat minim sekali, bahkan saya rasa tidak akan terjadi. Maka dari itu pemerintah pusat berani mencoba terobosan baru ujian nasional akan menggunakan secara online," ungkapnya.

Khusnul menambahkan, para siswa pasti sudah merasa siap dan mampu untuk mengerjakan soal Unas dilakukan dengan online. Sebab, komputer saat ini sudah sangat familiar di kalangan siswa. Namun, yang perlu ditekankan adalah bagaimana pemerintah nanti harus menyiapkan progam komputernya yakni software dan alat perangkat lainya agar saat digunakan tidak mengalami kendala.

"Karena nanti bisa jadi jika waktu siswa mengerjakan Unas tiba - tiba progamnya ngadat atau jaringanya lemot itu bisa menurunkan semangat dan mental para siswa. Dan juga sebagai catatan Unas ini adalah bukan menjadi patokan untuk syarat kelulusan. Tapi ada ujian sekolah dan ujian yang lain untuk mendukung nilai mereka (siswa)," pungkasnya.

Sedangkan untuk anggarannya, lanjut Khusnul, di Surabaya kurang lebih mencapai Rp. 100 sampai 200 juta dan ini murni adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tidak semua sekolah mengikuti Unas secara online. Tapi itu itu tidak menjadi masalah, pemerintah pasti akan menyiapkan secara khusus bagi sekolah yang tidak mengikuti Unas online," pungkasnya.[pksnongsa]

posted by @Adimin

Jujur Akui Terlambat, Walikota Padang Berikan Reward

PADANG - Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah dibuat gerah dengan perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tak mau jujur mengakui keterlambatan saat mengikuti upacara bulanan di pelataran parkir GOR H. Agus Salim Padang, Selasa (17/2).

Bahkan, para pegawai yang terlambat ini kebanyakan tak bergeming waktu diminta dengan kesadaran sendiri berbaris terpisah, kendati Walikota sudah mengulangi perintahnya berkali – kali.

Dari enam ratusan PNS yang hadir, hampir seratusan orang diantaranya terlihat datang terlambat. Tetapi, hanya 44 orang di antaranya yang mengakui keterlambatannya dan mengambil posisi pada barisan yang terpisah.

Hal ini dilakukan Walikota Mahyeldi sebelum menyampaikan amanatnya selaku inspektur upacara. Pada kesempatan ini, ia juga memimpin pegawai yang datang tepat waktu untuk mengucapkan sumpah agar tetap menjadi pegawai yang disiplin, jujur dan profesional.

“Bagi pegawai yang ikut bersumpah padahal terlambat, maka ia akan terkena efek dari sumpahnya sendiri,” kata Walikota di sela upacara yang diikuti juga oleh Wakil Walikota Emzalmi, Sekda Nasir Ahmad, pimpinan SKPD serta Camat dan Lurah tersebut.

Sedangkan ke 44 PNS yang telah berani maju untuk berbaris terpisah karena merasa terlambat dan tidak memakai atribut lengkap, Walikota mengapresiasi kejujuran mereka dengan memberikan reward 10 persen dari gaji pokok yang mereka terima untuk satu bulan.

“Kejujuran dan kedisiplinan, memang hal mutlak yang harus dimiliki seorang abdi negara,” ujarnya.

Ia menambahkan, reward yang diberikan semata – mata karena kejujuran yang bersangkutan, namun untuk keterlambatan atau pelanggaran yang diperbuat bukan berarti harus diulangi lagi.

“Kita bisa saja memberikan sanksi, tetapi biarlah ini menjadi pelajaran bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang patut dihargai,” ulas Wako. Dalam rangkaian upacara ini, Walikota didampingi Wawako dan Sekda juga menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba menulis berita tentang Padang Bersih. Pemenangnya, yaitu Holy Adib dari Harian Haluan (pemenang I), Zulkarnaini dari Harian Padang Ekspres (pemenang II), Syawaldi dari Harian Singgalang (pemenang III) dan Andri Besman dari Harian Singgalang (pemenang favorit). [humas]

posted by @Adimin

PKS: Undang-Undang Ketahanan Keluarga Mendesak

Jakarta (16/2) – Menyikapi perkembangan penyakit sosial kemasyarakatan yang makin mengkhawatirkan belakangan ini, Pemerintah bersama DPR perlu segera membuat Undang-Undang Ketahanan Keluarga untuk melindungi keluarga Indonesia dari pengaruh dan dampak penyakit sosial tersebut.

Ketua Bidang Kebijakan Publik (BKP) DPP PKS yang juga Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengemukakan hal tersebut ketika berdialog dengan warga korban banjir di Kelurahan Cipulir, Jakarta Selatan, Minggu (15/2). Dalam kesempatan itu selain meninjau korban banjir, Hidayat juga menyerahkan sumbangan alat-alat kebersihan dan ikut kerja bakti membersihkan rumah warga.

Lebih lanjut Hidayat menyatakan, saat ini keluarga Indonesia praktis tidak memiliki perlindungan terhadap ancaman berbagai penyakit masyarakat tersebut. Karenanya mendesak untuk dibuat undang-undang yang bisa melindungi keluarga Indonesia,” lanjut anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Hidayat menegaskan, penyakit masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, penyimpangan seksual, tawuran, pelacuran, sampai korupsi sudah demikian merajalela, bahkan sudah dalam kondisi darurat, sehingga perlu langkah-langkah yang lebih strategis untuk menanggulanginya. Dan yang tak kalah penting adalah mengambil langkah-langkah untuk melindungi keluarga Indonesia agar tidak menjadi korban penyakit sosial itu.

Hidayat mengaku miris mendengar data yang dipaparkan Presiden Jokowi bahwa setiap hari ada 40-50 orang yang mati karena narkoba di Indonesia. Karena itu Hidayat mendukung langkah Presiden yang tetap akan menjalankan hukuman mati untuk warga negara asing yang menjadi bandar narkoba di Indonesia.

“Saya dukung sikap Presiden untuk melaksanakan hukuman mati bagi bandar narkoba baik orang asing maupun lokal. Presiden jangan mundur dengan tekanan pihak asing. Rakyat akan mendukung,” tandas Hidayat.

Hidayat juga merasa prihatin dengan meningkatnya kasus incest (hubungan sedarah) antara orang tua dan anak, sebagaimana diungkapkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Hal ini makin menguatkan perlunya undang-undang ketahanan keluarga itu.

Menurut Hidayat, ia dan Fraksi PKS di DPR akan mendorong agar undang-undang yang penting untuk keluarga Indonesia ini segera terwujud.  [pks.or.id]

posted by @Adimin

Jazuli Juwaini: Soal Praperadilan Komjen BG, Hormati Keputusan Pengadilan

 Jakarta (16/2) - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan oleh Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan, Senin (16/2). Dalam gugatannya, pemohon meminta agar pengadilan membatalkan penetapan tersangka yang dikenakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Budi Gunawan.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Jazuli Juwaini menyatakan bahwa pihak-pihak terkait harus saling menghormati dan memahami implikasi dari keputusan tersebut. Demikian dikatakan Jazuli Juwaini saat dimintai komentarnya oleh pers di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/2).

Menurut Jazuli, sebagai bangsa yang berdiri di atas norma-norma hukum, maka seluruh rakyat Indonesia mesti dapat menerima dengan lapang hati keputusan Hakim Sarpin sebagai keputusan yang terbaik untuk tegaknya kepastian hukum. “Di sini diuji sikap kenegarawanan seluruh elemen yang berperkara, apakah dapat menerima atau sebaliknya,” ujar Jazuli yang juga anggota Komisi II DPRRI ini.

Saat ditanyakan apakah itu berarti Presiden Joko Widodo mesti melantik Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan dengan adanya keputusan hakim PN Jaksel tersebut? Jazuli menyatakan hal itu bukanlah domain DPR lagi. Menurutnya, tugas DPR selesai saat menindaklanjuti surat Presiden RI yang mencalonkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.  [pks.or.id]

posted by @Adimin

Legislator PKS Imbau Masyarakat Ciptakan Kerukunan Hidup Berbangsa dan Bernegara

 

Bekasi (16/2) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Saduddin, mengimbau masyarakat untuk menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam kehidupan yang lebih baik, adil dan sejahtera.

“Cita-cita bangsa Indonesia akan terwujud, bila kita senantiasa menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari,” papar Saduddin, dalam kegiatan memasyarakatkan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia (NRI) tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, Sabtu (14/2).

Hal ini akan terwujud, lanjut Saduddin, jika masyarakat mampu memahami dan menjadikan empat pilar sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat pilar yang dimaksud, yakni, Pancasila sebagai dasar Negara, UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi Negara, NKRI sebagai bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara.

“Keempat pilar tersebut sudah merupakan konsensus negara, yang dibuat oleh para pendiri Negara dan berasal dari nilai-nilai luhur yang hidup serta berkembang di masyarakat dari sejak dahulu hingga kini,” ujar Saduddin, yang juga legislator dari Dapil Jabar VII yang meliputi Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Saduddin menjelaskan, adanya kondisi masyarakat saat ini dan masa mendatang tidak menutup kemungkinan memunculkan tantangan dalam pengimplementasian keempat pilar itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, tambah Saduddin, perlu dilakukan upaya yang terus menerus, berkelanjutan dalam memasyarakatkan keempat pilar ini sehingga tidak tergerus oleh nilai-nilai lain yang bertentangan dan tetap senantiasa ada di tengah-tengah masyarakat sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Sosialisasi atas empat pilar perlu terus menerus dilakukan supaya tetap senantiasa ada di tengah-tengah masyarakat sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutup Saduddin.  [pks.or.id]

 posted by @Adimin