Pererat Ukhuwah Dengan Pertandingan tim Futsal PKS Pekan Baru Vs PKS Padang

  

pkspadang.com : Dengan agenda yang sedemikian padat, DPD PKS Pekan Baru menyempatkan diri untuk mengadakan sparingpartner dengan PKS Padang yang dilaksanakan pada hari Minggu 22 Februari 2015 pagi di lapangan Futsal G Spot Gunung Pangilun.

Pertandingan berlangsung seru, diiringi dengan canda ria dengan ukhuwah yang kental. Ketua DPD Padang langsung turun tangan ke lapangan, mengambil posisi manajer tim kesebelasan PKS Padang.

Pertandingan berlangsung gayeng dan akrab. Tapi sayang kesebelasan PKS Padang "terlalu serius" sehingga pertandingan baru berlangsung kurang lebih 10 menit gawang PKS Pekan Baru sudah kebobolan 3 gol. Tetapi ibarat dua saudara yang saling mencintai, dengan adanya gol gol tersebut justru menambah ikatan ukhuwah diantara sesama kader baik dari Padang maupun dari Pekan Baru.

Sepanjang berlangsungnya pertandingan, Ust. Muhidi disamping mengarahkan tim, disela sela pertandingan juga terlihat akrab berbincang dan berdiskusi dengan Ketua DPD PKS Pekan Baru Ust Syamsudin.

Tim PKS Pekan Baru  bisa membalas gol saat posisi 8 - 0 untuk PKS Padang, dan kondisi "pacah talua" ini  membuat suasana pertandingan semakin akrab dan dipenuhi dengan canda tawa kedua belah pihak, karena justru para suporter memberikan dukungan kepada kedua belah pihak.

Akhirnya pertandingan berhnti pada posisi waktu pukul 10.00 dengan durasi permainan selama 2 jam. Dan kedudukan pertandingan adalah 20 - 8 untuk kemenangan tim PKS Padang. Pertandingan di tutup dengan melakukan foto bersama antara kedua tim didampingin oleh Ketua DPD masing masing.

Semoga pertandingan tersebut semakin mempertajam makna bagi kader bagaimana begitu indahnya Ukhuwah....

posted by @Adimin

Jaulah DPD PKS Pekan Baru ke DPD PKS Padang

pkspadang.com ; Sabtu 21 Feb 2015, DPD PKS Padang mendapat kehormatan dengan kunjungan dari DPD PKS Pekan baru dalam rangka jaulah DPD PKS Pekan Baru. Rombongan yang terdiri dari unsur struktur DPD dan staff diterima dengan rasa ukhuwah yang kuat oleh Struktur DPD PKS Padang.

Kemenangan PKS Padang  dalam mengusung qiyadahnya dalam memenangkan pilkada di kota ini memang menjadi motivasi tersendiri bagi DPD DPD lain untuk melakukan studi banding sebagai sarana belajar dan pembelajaran. Apalagi di Padang khususnya dan Sumbar, PKS berhasil mengantarkan para pimpinannya untuk menduduki amanah yang sangat berat yaitu sebagai walikota dan sebagai gubernur  yang mana jabatan itu digunakan sebagai sarana ibadah dan demi memajukan Kota Padang dan Sumbar untuk kemaslahatan ummat.

Dengan waktu yang terbatas struktur DPD Pekan baru yang dinahkodai oleh Ustadz Syamsudin membawa rombongannya untuk melakukan sharing dengan DPD PKS Padang yang dipimpin oleh Ustadz Muhidi. Sabtu malam ba'da maghrib Struktur dan kader dari kedua belah pihak melakukan ramah tamah dengan dialog yang dipenuhi dengan keakraban dan ukhuwah yang kuat.

Semoga jaulah DPD PKS Pekan baru ini memberikan pencerahan dan sarana sharing untuk melanjutkan dan membakar kembali geliat dakwah PKS ke depan...  insya ALLAH. 

posted by @Adimin

Aboe: Jangan Takut Ancaman Boikot Australia

Pemerintah tidak boleh takut akan ancaman boikot pemerintah Australia, jika mengeksekusi dua warganya yang jadi terpidana mati perkara narkotika, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Anggota Komisi Hukum DPR Aboebakar Alhabsy, mengatakan jika penundaan eksekusi mati lantaran ancaman boikot menunjukkan lemahnya kualitas diplomasi Indonesia.

“Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia seharusnya memiliki kemampuan dan keberanian untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku,” katanya, Jumat (20/2).

Dijelaskan Aboebakar, jika penegakan hukum di Indonesia dapat diintervensi dengan ancaman boikot, maka itu berarti kedaulatan hukum negara ini sangat lemah. “Karena sudah takluk dengan ancaman boikot,” tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Seharusnya, ia menambahkan, Australia menghormati sistem hukum Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan dan berdaulat. Di sisi lain, Indonesia sendiri jangan sampai mau terintervensi dengan ancaman boikot seperti ini. Indonesia harus menunjukkan marwahnya sebagai negara yang berdaulat.

Sistem hukum yang ada harus berjalan sebagaimana mestinya. “Jangan sampai terlihat lembek di mata dunia, nanti negara lain juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Australia,” pungkas pria yang karib disapa Aboe itu. (boy/jpnn)

posted by @Adimin

PKS Menunggu Waktu

Meski tergabung dalam Fraksi Demokrat Amanat Sejahtera (DAS) di DPRD Samarinda, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memutuskan calon wali kota (cawali) yang diusung. “Belum ada memutuskan untuk berkomitmen mendukung calon manapun,” tegas Ketua DPW PKS Kaltim, Masykur Sarmian, kemarin (20/2).

Meski banyak pihak di Samarinda meyakini dalam Pilwali Samarinda mendatang, PKS akan memberikan dukungannya kepada Syaharie Jaang, Masykur menyebut pihaknya masih dalam wait and see. Dengan kata lain, netral. “Kami masih konsolidasi tentang pilkada. Ini baru saja membuat mapping flowchart Pilkada Kaltim, termasuk Samarinda,” jelasnya.

Hanya memiliki tiga kursi di DPRD Samarinda mengharuskan PKS berkoalisi dengan partai lain. Apakah partai berlambang padi di antara dua bulan sabit ini, sudah berkomunikasi dengan partai lain? “Menjalin komunikasi pasti ada. Tapi kami terbuka untuk semua calon kandidat,” paparnya.

Artinya, kata dia, bila ada cawali yang memiliki pandangan sama dengan PKS, pihaknya siap mendukung. “Kami menggunakan tiga konsep, yakni menjamin semua pemeluk agama agar nyaman beribadah, stabilitas politik, dan kesejahteraan masyarakat. Itu sudah pakem,” terangnya.

Meski demikian, sejarah kedekatan Jaang dan PKS terjadi pada Pilwali 2010. Kala itu, PKS bersama Partai Demokrat, PPP, PKB, Pelopor (tak lolos verifikasi), dan PBR (tak lolos verifikasi) mendukung Syaharie Jaang-Nusyirwan. Dilihat dari kedekatan, PKS disebut-sebut hanya tinggal menunggu momen mendeklarasikan dukungannya terhadap Syaharie Jaang.

“Dalam politik apapun bisa terjadi termasuk ke mana arah dukungan PKS. Jadi sama-sama menunggu saja, pada waktunya publik pasti mengetahui sikap politik PKS untuk Pilwali Samarinda,” tegasnya.

Dari 45 kursi di DPRD Samarinda, baru 9 kursi yang sudah hampir pasti mendorong Jaang yakni 6 kursi Partai Demokrat dan 3 kursi Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara 9 kursi milik Golkar, kini masih dalam perebutan dengan sistem penjaringan.

PDI Perjuangan dengan 8 kursi juga belum memastikan diri terkait siapa yang bakal didorong. Sisanya, Gerindra yang meski hanya 5 kursi namun nekat mendorong kader sendiri. Kemudian PPP dan Nasdem dengan total 4 kursi, serta Hanura dengan total 3 kursi.

Ketiga partai terakhir tadi belum memutuskan kandidat yang bakal diusung atau hendak merapat ke partai manapun untuk mendorong dan mendukung kandidat tertentu (*/ypl/rom/k16/kaltimpost.co.id)

posted by @Adimin

PKS Umumkan Tiga Kandidat Calon Walikota Depok 2015-2020

Depok (20/2) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadian Sejahtera (PKS) Kota Depok telah menetapkan tiga nama bakal calon Walikota Depok periode 2015-2020. Ketiga nama bakal calon itu adalah Wakil Walikota Depok yang sedang menjabat KH Idris Abdul Shomad, Ketua DPD PKS Kota Depok Supariyono dan mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat 2009-2014 Imam Budi Hartono.

“Tiga nama ini akan kita lempar ke publik. Elektabilitas dan popularitas mereka di masyarakat juga akan menjadi variabel yang menentukan siapa diantara tiga nama itu yang layak,” jelas Ketua Bidang Kebijakan Publik DPD PKS Depok, Muttaqin, Kamis (19/02).

Sebelumnya, DPD PKS Kota Depok telah menggelar Pemilu Raya (Pemira) PKS untuk menentukan calon Walikota Depok pada Agustus 2014 lalu. Kader PKS berhak memilih dari tujuh nama yang dikeluarkan PKS. Ketujuh nama tersebut adalah Ketua DPD PKS Depok Supariyono, Mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat 2009-2014 Imam Budi Hartono, mantan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Tifatul Sembiring, Anggota DPR RI M Sohibul Iman, Ketua Bidang Pemilu dan Pemilukada (BP3) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Syahfan Badri Sampurno, isteri Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail Nur Azizah Tahmid, serta calon eksternal yang saat ini menjabat Wakil Walikota Depok Idris Abdul Shomad. [www.pksdepok.com]

posted by @Adimin

PKS: Pembangunan Jalan Tol Sumatera Hindari Lahan Produktif

Bandar Lampung (19/2) - Rencana pembangunan jalan tol Sumatera khususnya di Lampung sudah berada pada tahap pembentukan tim pembebasan lahan. Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman mengatakan, pembangunan jalan tol di Lampung harus memperhatikan lahan produktif.

“Jangan sampai lahan produktif jadi korban program pembangunan, kalau satu titik yang akan dilintasi jalan tol adalah areal pesawahan, diharapkan nantinya bisa dipertimbangkan untuk digeser,” kata Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung ini, Selasa (17/2) lalu.

Johan menambahkan, desa-desa yang merupakan sentra pertanian yang akan terkena program pembangunan jalan tol diantaranya adalah Desa Way Panji, Desa Palas, Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

“Kami sama sekali tidak menolak rencana pemerintah pusat yang akan membangun jalan tol, tapi tidak membenarkan kalau sampai ada penggusuran areal pesawahan. Apalagi Lampung kan masuk provinsi target penghasil 1 juta ton per tahun,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyerahkan dokumen terkait pembangunan jalan tol Sumatera. Penyerahan tersebut disambut baik Gubernur Lampung, Ridho Ficardo dengan langsung menunjuk tim perbebasan lahan.

Provinsi Lampung memiliki target penentuan lokasi alur pembangunan jalan tol Sumatera selama empat bulan. Sedangkan proses pembebasan lahan milik warga ditargetkan selesai sampai akhir tahun 2015. Ada 70 desa yang akan terkena penggusuran yang tersebar di tiga kabupaten yakni Lampung Selatan, Pesawaran dan Lampung Tengah.

Jalan tol di Lampung rencananya dibangun sepanjang 140 kilometer (km) dengan luas jalan 150 meter (m). Medan jalan masing-masing 60 m, yang mana di tengahnya akan dibangun rel kereta api dan pipa gas.

[Humas PKS Lampung/pkslampung.com]


posted by @Adimin

Forum Silaturahim dilingkungan PKS Kota Padang

pkspadang, Hari ini 19 Februari 2015 beberapa DPC dilingkungan kota Padang mengadakan FORSIL atau Forum Silaturahim. Ada beberapa Dapil dan DPC yang secara serentak mengadakan FORSIL. Diantaranya DPC Lubuk Kilangan, DPC Lubuk Begalung, DPC Bungus, dan DPC Kototangah.

Dengan adanya FORSIL ini diharapkan ada sinergi dan geliat kembali kader kader dan simpatisan PKS sehingga perputaran dan kegiatan kerja kerja dakwah bisa bergerak dan menggeliat kembali.

Karena selama ini terkesan bahwa kegiatan PKS secara umum sebagai partai hanyalah ketika ada momen momen yang sangat erat kaitannya dengan agenda partai, seperti Pilpres, Pilkada, dan lainnya. Semantara jika tidak ada kegiatan tersebut terkesan sepi dan tidak ada kegiatan apa apa.

Mudah mudahan dengan adanya FORSIL ini, maka semua agenda agenda dakwah PKS bisa menggeliat sekaligus memanaskan mesin partai. Dan teriring dengan semakin eratnya silaturahim antara qiyadah dan kader, antara kaer dengan kader, antara kader dan simpatisan, sehingga terjalin komunikasi yg baik dan terhindar dari buruk sangka hanya karena komunikasi yang tidak terjalin dengan baik.

 

posted by @Adimin

Election Update ke-8, PKS Fokus Pilkada dan Rekrutmen Nasional

 

 

Jakarta (18/2) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Election Update ke-8 selama dua hari, Rabu-Kamis (18-19/2/2015) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Acara yang bertajuk "Konsolidasi Partai untuk Sukses Pilkada 2015 dan Rekrutmen Kader" ini, dihadiri oleh perwakilan dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS se-Indonesia.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu-Pemilukada (BP3) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Syahfan Badri Sampurno, di sela-sela acara mengatakan, tema ini diambil karena PKS sedang fokus menyambut Pilkada 2015 dan juga program rekruetmen.

"Memang tahun ini kita ambil fokus kegiatan pada dua hal itu. Fokus pada Pilkada dan rekrutmen kader," kata Syahfan.

Syahfan menambahkan, PKS menargetkan kader-kadernya masuk dalam bursa calon kepala daerah di Pilkada yang akan dimulai pada Desember 2015 mendatang. "Kami menargetkan kader-kader terbaik PKS masuk sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2015," jelas Syahfan.

Selain itu, lanjut Syahfan, kegiatan yang digelar rutin oleh PKS ini juga sebagai ajang konsolidasi seluruh struktur PKS se-Indonesia. "Juga targetnya sebagai ajang konsolidasi untuk menyukseskan program rekruetmen kader nasional," ungkapnya.

Acara ini dibuka oleh Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin. Selain itu, Presiden PKS Anis Matta juga dijadwalkan akan memberi arahan kepada peserta Election Update ke-8 ini.

Turut hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Taufik Ridlo, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, dan seluruh jajaran pengurus DPP PKS. [pks.or.id]

posted by @Adimin

PKS: Jokowi Harus Konsisten dengan Ucapannya

 

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Jamil mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus konsisten terhadap ucapannya yang menunggu hasil hasil sidang praperadilan untuk memutuskan nasib Budi Gunawan. Nasir percaya Jokowi akan mengambil sikap dalam waktu dekat.

"Presiden harus segera menghormati keputusan pengadilan. Kalau tidak, nanti dianggap melecehkan pengadilan. Bentuknya seperti apa, itu diserahkan kepada Presiden. Saya percaya, kok, Presiden bisa mengambil keputusan dengan tepat. Apalagi dia kan sudah menjadi Presiden, jadi kami tidak akan memberikan saran lagi. Kecuali kalau masih menjadi Walikota, ya, kami berikan saran," ujar Nasir Jamil ketika dihubungi CNN Indonesia, Senin (16/2) malam.

Nasir juga mendesak Jokowi untuk segera mengambil keputusan terkait kekosongan kursi Kapolri pasca keluarnya putusan sidang praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Menurutnya, kekosongan posisi kepala di lembaga kepolisian itu akan berdampak buruk jika dibiarkan terlalu lama.

"Apa lagi yang harus dibantu? Kami sudah membantu dalam fit and proper test di Komisi III. Sekarang tinggal bagaimana Presiden memutuskan apa yang akan ia lakukan. Kami percaya bahwa Jokowi sangat tahu apa yang harus dia lakukan. Sangat berbahaya jika lembaga kepolisian tidak dipimpin oleh pimpinan yang definitif," ungkapnya.

Presiden Jokowi usai putusan praperadilan Budi Gunawan dibacakan, Senin (16/2) malam menggelar Rapat Paripurna Kabinet Kerja di Istana Bogor. Sayangnya, menurut Menteri Koordinator bidang politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, rapat tersebut tidak membahas soal putusan Hakim Sarpin Rizaldi.

"Tidak ada sama sekali (pembahasan soal putusan Budi)," ujar Tedjo usai sidang.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman menyampaikan Presiden akan mengangkat soal putusan Budi dalam Sidang Kabinet Paripurna.

"Sekarang mari kita sama-sama menunggu perkembangannya. Kita malam ini baru mau rapat dan kita harapkan teman-teman bisa menunggu rapat ini," ujar Marciano kepada wartawan sebelum menghadiri sidang.

Sebagai informasi, hampir satu bulan lembaga kepolisian di Indonesia tidak memiliki pimpinan definitif karena tertundanya pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri baru karena tersandung kasus garitifikasi. Budi Gunawan terbebas dari jeratan kasus tersebut setelah hakim tunggal Sarpin Rizaldi memenangkan gugatannya terhadap KPK dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2) pagi. (*)

 
posted by @Adimin

PKS tidak Menjamin Unas Online Bebas Dari Kecurangan

 

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ibnu Shobir tidak menjamin bahwa Ujian Nasional (Unas) nantinya bebas dari kecurangan, meskipun Komisi D sangat mendukung progam pemerintah pusat melakukan Unas secara online. 

Sebab, kata Ibnu, pada prinsipnya kecurangan itu timbul dari mental pihak masing-masing orang.

"Kecurangan itu tidak bisa dilihat dari sebuah alat tapi lebih di wilayah komitmen. Artinya, meskipun ujian dilakukan dengan menggunakan media apapun pasti akan ada kecurangan sebelum ada kesadaran yang dilakukakan oleh orangnya sendiri,"ucap Ibnu, seperti dilansir beritajatim.com, Senin (16/02/2015).

Ibnu menuturkan, yang harus ditanyakan adalah sifat dari kebenaran dan kejujuran dari semua pihak. Sebab, jika sudah berpegang teguh dengan kebenaran, dirinya menjamin masalah tentang kecurangan atau kebocoran soal Unas sudah dipastikan tidak akan terjadi.

"Karena sebuah kecurangan itu adalah problem mental dari orangnya. Dan tidak menutup kemungkinan lewat online pun kecurangan bisa dilakukan. Buktinya apa, dengan kertas saja bisa, mengunakan online pun pasti juga bisan pokoknya tergantung orangnya," tuturnya.

Namun, ungkapan Ibnu Shobir berbanding terbalik dengan anggota komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah. Politisi asal fraksi PDI Perjuangan itu justru merasa yakin bahwa dengan dilakukanya Unas online kebocoran atau kecurangan tidak bakal terjadi di Surabaya. Sebab, hal tersebut sudah dipikirkan matang - matang oleh pemerintah pusat.

"Kemungkinan bocor itu sangat minim sekali, bahkan saya rasa tidak akan terjadi. Maka dari itu pemerintah pusat berani mencoba terobosan baru ujian nasional akan menggunakan secara online," ungkapnya.

Khusnul menambahkan, para siswa pasti sudah merasa siap dan mampu untuk mengerjakan soal Unas dilakukan dengan online. Sebab, komputer saat ini sudah sangat familiar di kalangan siswa. Namun, yang perlu ditekankan adalah bagaimana pemerintah nanti harus menyiapkan progam komputernya yakni software dan alat perangkat lainya agar saat digunakan tidak mengalami kendala.

"Karena nanti bisa jadi jika waktu siswa mengerjakan Unas tiba - tiba progamnya ngadat atau jaringanya lemot itu bisa menurunkan semangat dan mental para siswa. Dan juga sebagai catatan Unas ini adalah bukan menjadi patokan untuk syarat kelulusan. Tapi ada ujian sekolah dan ujian yang lain untuk mendukung nilai mereka (siswa)," pungkasnya.

Sedangkan untuk anggarannya, lanjut Khusnul, di Surabaya kurang lebih mencapai Rp. 100 sampai 200 juta dan ini murni adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tidak semua sekolah mengikuti Unas secara online. Tapi itu itu tidak menjadi masalah, pemerintah pasti akan menyiapkan secara khusus bagi sekolah yang tidak mengikuti Unas online," pungkasnya.[pksnongsa]

posted by @Adimin

Jujur Akui Terlambat, Walikota Padang Berikan Reward

PADANG - Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah dibuat gerah dengan perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tak mau jujur mengakui keterlambatan saat mengikuti upacara bulanan di pelataran parkir GOR H. Agus Salim Padang, Selasa (17/2).

Bahkan, para pegawai yang terlambat ini kebanyakan tak bergeming waktu diminta dengan kesadaran sendiri berbaris terpisah, kendati Walikota sudah mengulangi perintahnya berkali – kali.

Dari enam ratusan PNS yang hadir, hampir seratusan orang diantaranya terlihat datang terlambat. Tetapi, hanya 44 orang di antaranya yang mengakui keterlambatannya dan mengambil posisi pada barisan yang terpisah.

Hal ini dilakukan Walikota Mahyeldi sebelum menyampaikan amanatnya selaku inspektur upacara. Pada kesempatan ini, ia juga memimpin pegawai yang datang tepat waktu untuk mengucapkan sumpah agar tetap menjadi pegawai yang disiplin, jujur dan profesional.

“Bagi pegawai yang ikut bersumpah padahal terlambat, maka ia akan terkena efek dari sumpahnya sendiri,” kata Walikota di sela upacara yang diikuti juga oleh Wakil Walikota Emzalmi, Sekda Nasir Ahmad, pimpinan SKPD serta Camat dan Lurah tersebut.

Sedangkan ke 44 PNS yang telah berani maju untuk berbaris terpisah karena merasa terlambat dan tidak memakai atribut lengkap, Walikota mengapresiasi kejujuran mereka dengan memberikan reward 10 persen dari gaji pokok yang mereka terima untuk satu bulan.

“Kejujuran dan kedisiplinan, memang hal mutlak yang harus dimiliki seorang abdi negara,” ujarnya.

Ia menambahkan, reward yang diberikan semata – mata karena kejujuran yang bersangkutan, namun untuk keterlambatan atau pelanggaran yang diperbuat bukan berarti harus diulangi lagi.

“Kita bisa saja memberikan sanksi, tetapi biarlah ini menjadi pelajaran bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang patut dihargai,” ulas Wako. Dalam rangkaian upacara ini, Walikota didampingi Wawako dan Sekda juga menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba menulis berita tentang Padang Bersih. Pemenangnya, yaitu Holy Adib dari Harian Haluan (pemenang I), Zulkarnaini dari Harian Padang Ekspres (pemenang II), Syawaldi dari Harian Singgalang (pemenang III) dan Andri Besman dari Harian Singgalang (pemenang favorit). [humas]

posted by @Adimin