Pemblokiran Media Islam dan Jebakan Huntington [1]

Oleh: Dr. Adian Husaini

PADA akhir Maret 2015, umat Islam Indonesia dihebohkan oleh peristiwa pemblokiran sejumlah media on-line Islam oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Setidaknya ada 19 situs Islam yang diblokir, seperti panjimas.com, muslimdaily.net, kiblat.net, dakwahmedia.net, hidayatullah.com, era muslim.com, dan lain-lain. Seperti dilaporkan oleh www.harianterbit.com, Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang juga Direktur Deradikalisasi Irfan Idris, menjelaskan, ada empat kriteria situs dinilai mengajarkan radikalisme.

“Ajakan propaganda mengafirkan pihak lain, tafkiri. Presiden dikafirkan, pemerintah dikafirkan, pemerintah thogut, pemerintah syirik,” katanya di Jakarta, Selasa (31/3/2015). Hal ini dikatakannya kepada perwakilan tujuh situs Islam yang mengajukan protes karena diblokir oleh Kementerian Kominfo Kemudian mendukung dan mengajak bergabung dengan ISIS atau Negara Islam. “Memaknai jihad dengan sempit,” katanya.

Selain itu ingin melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Ia mengatakan, pihaknya memiliki tim kecil untuk menganalisis situs-situs yang dinilai radikal.

Terkait dengan 19 situs yang diblokir oleh Kemenkominfo atas permintaan BNPT, menurut dia, pihaknya mempunyai bukti-bukti materiil terkait situs-situs yang dinilai radikal. “Ada buktinya, saya ada gambarannya,” katanya.

Ketika catatan ini dibuat, berbagai pihak sudah memberikan pandangannya tentang kasus tersebut. Catatan ini tidak akan memasuki wilayah itu. Biarlah BNPT  dan Kemkominfo mempertanggungjawabkan tindakannya, di dunia dan akhirat. Secara ringkas, dalam pandangan saya, jika situs-situs Islam itu melakukan tindakan yang salah – menurut ajaran Islam – mereka wajib diingatkan, diberitahukan kesalahannya, sebelum dijatuhi sanksi. Dengan pemberitahuan itu, maka situs-situs Islam itu bisa memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitasnya, sehingga semakin baik dan bermanfaat.

Jika situs-situs itu menyampaikan kebenaran Islam sebagai pelaksanaan kewajiban dakwah, dan kemudian diblokir, maka yang rugi justru pihak Kemkominfo dan BNPT sendiri. Sebab, mereka telah melakukan kezaliman dan menghalang-halangi orang menyampaikan dakwah yang jelas-jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala. (QS An-Nahl:125).

Tindakan itu akan menghadapkan mereka dengan Allah sendiri. Sementara para pengelola situs Islam itu justru diuntungkan, karena mereka mendapatkan pahala dan terbuka peluang besar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala.

Karena itu, kita mengimbau, agar semua pihak – khususnya yang muslim – segera menyelesaikan masalah ini dengan baik, melalui mekanisme musyawarah dengan hati yang ikhlas dan menekan perasaan dendam dan kebencian. Pada catatan kali ini, ada baiknya kita menelaah kembali pemikiran Samuel Huntington yang berisi saran-saran bagaimana seharusnya dunia Barat – khususnya AS – memandang dan memperlakukan Islam.

Bagian ini pernah saya terbitkan sebagai satu artikel di Harian Republika, saat Huntington baru saja menerbitkan bukunya yang baru berjudul Who Are We? Tahun 2004. Meskipun sudah berlalu 10 tahun, tulisan itu masih sangat relevan untuk kita telaah dan renungkan, agar kita tidak terjebak dalam pemikiran dan skenarionya yang merugikan kita sebagai satu umat dan satu bangsa.

****

Nama Samuel P. Huntington identik dengan wacana “Clash of civilizations”, meskipun wacana ini sudah diluncurkan oleh Bernard Lewis, melalui artikelnya berjudul “The Roots of Muslim Rage” di jurnal  Atlantic Monthly, September 1990. Artikel Lewis ini merupakan persiapan untuk menentukan siapa “musuh baru” Barat pasca Perang Dingin.

Huntington kemudian mempopulerkan wacana Lewis. Pemikirannya tentang “clash of civilizations” –  khususnya antara Islam dengan Barat – masih terus menjadi perbincangan luas. Bukan karena kualitas ilmiah wacana populer tersebut, tetapi karena banyaknya kecocokan antara pemikiran dan saran Huntington dengan perkembangan politik global saat ini. Khususnya, kebijakan politik Barat (terutama AS) terhadap Islam.

Buku terkenalnya, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order,  lebih ditujukan sebagai bahan nasehat bagi pengambil kebijakan politik Barat, khususnya AS, dan bukan untuk satu kajian ilmiah dalam ilmu sosial.  Ia menulis dalam pengantar bukunya: “This book is not intended to be a work of social science. It is instead meant to be an interpretation of the evolution of global politics after the Cold War. It aspires to present a framework, a paradigm, for viewing global politics that will be meaningful to scholars and useful to policymakers.”

Tahun 2004, Huntington kembali meluncurkan buku barunya, berjudul “Who Are We?: The Challenges to America’s National Identity” (New York: Simon&Schuster, 2004). Huntington adalah ilmuwan politik dari Harvard University yang juga dikenal sebagai penesehat politik kawakan Gedung Putih. Disamping pernah menduduki jabatan-jabatan prestisius di bidang akademis, Huntington juga aktif terlibat dalam perumusan kebijakan luar negeri AS. Tahun 1977-1978 ia bekerja di Gedung Putih sebagai ‘Coordinator of Security Planning for the National Security Council’.

Jika di dalam The Clash of  Civilizations Huntington masih tidak terlalu tegas menyebut “Islam” sebagai alternatif musuh baru bagi Barat, maka dalam bukunya, Who Are We? ia menggunakan bahasa yang lebih lugas, bahwa musuh utama Barat pasca Perang Dingin adalah Islam – yang ia tambah dengan predikat “militan”. Namun, dari berbagai penjelasannya, definisi “Islam  militan” melebar ke mana-mana, ke berbagai kelompok dan komunitas Islam, sehingga definisi itu menjadi kabur.

Dalam Who Are We? Huntington menempatkan satu sub-bab berjudul “Militant Islam vs America”, yang menekankan, bahwa saat ini, Islam militan telah menggantikan posisi Uni Soviet sebagai musuh utama AS. (This new war between militant Islam and America has many similarities to the Cold War). Jadi, Huntington memang menggunakan istilah ‘perang’ (war) antara AS dengan Islam militan. Jika saat berperang dengan Uni Soviet yang memiliki persenjataan seimbang dengan AS, masih digunakan istilah “Perang Dingin” maka sekarang predikat “Dingin” sudah tidak ada lagi.

Penggunaan istilah “war” merupakan refleksi kebijakan baru politik AS sebagaimana disarankan Huntington. Saat berdialog dengan Anthony Giddden, pada late spring 2003, Huntington mendukung dilakukannya “preemptive strike” terhadap kaum militan.

Nasehat Huntington memang telah dijalankan. Pada awal Juni 2002, doktrin preemptive strike (serangan dini) dan defensive intervention (intervensi defensif) secara resmi diumumkan. Melalui doktrin ofensifnya yang baru ini,  AS telah mengubah secara radikal pola “peperangan” melawan “musuh”. Sebelumnya, di masa Perang Dingin saat menghadapi komunis, AS menggunakan pola containtment (penangkalan) dan deterrence (penangkisan). Kini menghadapi musuh baru – yang diberi nama Islam militan – AS menggunakan pola preemptive strike dan defensive intervention.

*.. (Bersambung)

posted by @Adimin

Wako Mahyeldi Kagumi Alutsista Udara TNI AU

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, SP menyaksikan secara langsung kegiatan latihan Moverick skadron Udara 12 dengan pesawat jenis Hawk 100/200 di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Sumatera Barat, Senin (13/4).

Kedatangan Walikota disambut Danlanud Padang Ltk Pnb Muhammad Apon, ST, MPA dan Dansakadron Udara 12 Ltk Jajang Setiwan.


Ketika mendapatkan penjelasan dari Dansakadron udara 12 Ltk Jajang Setiwan tentang kegiatan latihan ini Walikota Padang sangat serius menerima setiap detail tugas dan kemampuan alutsista udara ini.

"Kita merasa lebih tentram, ternyata setelah melihat langsung kehadiran pesawat tempur canggih ini, saya sangat kagum. Tidak gampang menjadi pilot tempur," kata Walikota.

Harapanya, dengan kegiatan latihan pesawat tempur yang juga disaksikan masyarakat kota Padang ini dapat menginspirasikan para pemuda menjadi pilot yang gagah dan berani.

Menurut Danlanud Padang, pagelaran pesawat tempur TNI Angkatan Udara di BIM ini dalam rangka memperkuat sistem pertahanan udara untuk menjaga kedaulatan NKRI, khususnya di wilayah udara.

Selain itu, jelas Danlanud, untuk meningkatkan profesionalisme para pilot tempur juga melaksanakan latihan penembakan dari udara ke sasaran di darat dan laut atau disebut juga air to ground dengan rudal maverick.

"Kita berharap kehadiran Bapak Walikota Padang serta pejabat yang lain dapat membangkitkan semangat kita di daerah untuk kedaulatan bangsa," sebut Apon.

Ia menambahkan, pesawat ini milik rakyat yang di beli dari hasil pajak yang di bayar masyarakat. Jadi masyarakat pun diperkenankan untuk melihat langsung alutsista udara yang dimiliki saat ini.

"Bagi masyarakat yang ingin melihat secara langsung alutsista udara, kita sambut dengan senang hati,"ujarnya.

Dalam latihan ini, sebanyak 4 pesawat dan 12 sortie penerbangan dengan lancar dapat dilakukan. Dengan mengambil area latihan seputaran di atas wilayah Painan dan Tiku, Agam. Disimulasikan dalam latihan ini pesawat tempur menembakan rudal dari udara ke sasaran yang ada di darat atau perairan menggunakan rudal Maverick.

Latihan yang menggunakan Smart Bombing ini juga bertujuan untuk mencapai Currancy dalam melaksanakan penembakan menggunakan Rudal Maverick atau Air Guided Misill. [Humas dan Protokol Kota Padang]

posted by @Adimin

Ketika Semua Karena Cinta

Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa apabila Allah mencintai seorang hamba maka Dia memanggil malaikat Jibril seraya berkata, “Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia”. Maka malaikat Jibril pun ikut mencintai orang tersebut. Lalu, malaikat Jibril menyeru kepada penduduk langit, "Sesungguhnya, Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia."

Hingga, penduduk langit pun mencintai orang tadi dan ia pun diterima di bumi. Kata cinta, merupakan tali yang kuat, ikatan jiwa yang tak tergoyahkan, dan energi dahsyat yang mengalahkan segala dendam angkara.

Kata cinta juga mampu menjadikan yang jauh menjadi dekat, yang sakit menjadi sembuh, dan kebencian menjadi kasih sayang tak ternilai.

Bagaimana bisa Nabi Muhammad SAW dikatakan tidak mencintai umatnya karena saat menjelang akhir hayatnya yang dipanggil-panggil adalah “umatku, umatku, umatku….”

Dengan ruh cinta karena Allah juga Nabi mendakwahkan Islam ke segenap pelosok jazirah Arab menerobos watak-watak keras Aus dan Khazraj hingga bersatu dan mampu menembus sikap keras Umar bin Khattab sampai menjadi manusia yang amat mudah menangis.

Serta, dengan aliran cinta ikhlas pula mampu meluluhkan hati para sahabatnya untuk rela mengorbankan jiwa raganya demi perjuangan Islam.

Nabi begitu merasakan apa yang dirasakan para sahabatnya, bukan sekadar simpati, melainkan lebih ke empati tak mengharap balas budi.

Allah pun mengabadikan di dalam ayat, ”Sungguh, telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kaum kalian sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kalian, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang beriman.” (QS at-Taubah [9]: 128).

Karena dasar cinta pula yang menjadikan Abu Bakar Ash-Shiddiq rela mendampingi Nabi berjalan ratusan kilometer berhijrah dari Mekkah menuju Madinah. Cinta itu pula yang merelakan kakinya digigit binatang berbisa demi keselamatan Nabi tercinta.

Nasihat tentang cinta kepada Nabi pula yang Nabi ajarkan kepada sahabatnya Umar bin Khattab. Suatu saat Umar berkata, “Wahai Rasul, demi Allah! Engkau lebih aku cintai daripada hartaku, keluargaku, dan orang tuaku, kecuali dari diriku sendiri. ”Lalu, Rasulullah segera menjawab, “Tidak begitu, Wahai Umar! Bahkan, aku harus lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri.”

Umar pun menyambutnya, “Jika begitu, Demi Allah! Engkau akan lebih aku cintai daripada diriku sendiri wahai Rasul!” Rasul pun bersabda, “Sejak saat ini, imanmu telah sempurna wahai umar!”

Atas dasar cinta pula, Gunung Uhud pun Nabi cintai seperti gunung itu mencintainya. Lingkungan sekitarnya pun amat beliau cintai, sehingga dalam kondisi peperangan pun beliau selalu berpesan kepada pasukannya agar tidak membakar fasilitas umum, tidak menebang pepohonan, tidak meruntuhkan gereja dan tempat ibadah umat lain, tidak membunuh pendeta, anak-anak, kaum ibu, dan orang-orang tua warga sipil.

Karena, beliau memang diutus untuk menebar cinta dan kasih sayang ke segenap alam semesta. (QS al-Anbiya [21]: 107).

Semoga, kita dapat ikut menerangi kegelapan dunia di episode jahiliyah akhir zaman ini dengan sedikit cinta yang mencerahkan karena Allah semata.

posted by @Adimin

PKS Dukung RUU Larangan Minuman Beralkohol

Fraksi PKS karena termasuk pengusul, berarti sangat mendukung sekali, dan berkeinginan secepatnya agar RUU ini bisa diundangkan dan bisa secepatnya dibahas oleh baleg, dan langsung diparipurnakan," kata Ansory Siregar

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol.

 

Hal disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Ansory Siregar, usai melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi DPR dengan pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol, Senin (13/04/2015) kemarin.

“Fraksi PKS karena termasuk pengusul, berarti sangat mendukung sekali, dan berkeinginan secepatnya agar RUU ini bisa diundangkan dan bisa secepatnya dibahas oleh baleg, dan langsung diparipurnakan,” kata Ansory Siregar.

Ansory menjelaskan, Fraksi PKS mendukung RUU tersebut karena selain berbahaya bagi peminumnya, minuman beralkohol juga memiliki dampak sosial yang sangat buruk.

“Dampak sosialnya sangat buruk, makanya dari awal juga kita ketahui Rosulullah mengatakan minuman beralkohol itu puncak dari seluruh penyimpangan. Jadi sangat keras sekali peringatannya sejak 14 abad yang lalu,” papar politisi PKS asal Sumatera Utara ini.

Di beberapa negara, lanjut Ansory, larangan minuman beralkohol sudah diberlakukan. “Mereka sudah tahu dampak kerusakan dari minuman beralkohol ini, termasuk di India. Di India minuman beralkohol dan produk rokok tidak kita dapatkan di jalan-jalan padahal penduduk India itu 1,3 miliar. Mereka bisa menerapkan itu, mengapa kita di Indonesia tidak bisa?” ujar Ansory.

Jika ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU), Ansory berharap UU ini dapat menyelamatkan generasi muda Indonesia.

“Agar menjaga anak bangsa kita menjadi generasi yang maju, yang sehat, yang produktif, yang dinamis, sehingga bisa berdaya saing di dunia,” pungkas Ansory.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKS Tifatul Sembiring  menambahkan, alasan lain Fraksi PKS mendukung RUU Larangan Minuman Beralkohol, karena selain sebagai faktor terbanyak penyebab kecelakaan lalu lintas, pajak yang diambil Pemerintah dari minuman beralkohol tidak mengandung keberkahan.

 

“Menurut saya, pajak dari minuman beralkohol ini tidak berkah, tidak berkah anggarannya. Mengambil pajak dari sesuatu yang merusak orang lain. itu saja, maka kita dari Fraksi PKS mendukung RUU ini,” ujar Tifatul saat RDPU Baleg DPR

posted by @Adimin

Ternyata! Amerika di Balik Pemblokiran Media Islam

Perwakilan dari Rand Corporation, Amerika Serikat dan Nanyang Technology University, Singapura merekomendasikan supaya pemerintah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs Islam yang mereka anggap radikal dan menyebarluaskan ajaran radikalisme dan terorisme. Hal tersebut tertuang dalam konferensi internasional tentang terorisme dan ISIS di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Senin, 23 Maret 2015 lalu.
Rekomendasi tersebut ternyata benar-benar dilaksanakan. Tak lama kemudian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diketahui telah mengirimkan surat kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) dengan nomor 149/K.BNPT/3/2015 tentang situs/website radikal, yang meminta Kemkominfo melakukan penutupan terhadap 19 situs media Islam.
"Mereka (Perwakilan Rand Corporation dan Nanyang University) mendesak pemerintah, supaya tidak terjadi kembangkitan Islam di Indonesia maka situs Islam harus ditutup," ujar Sekjen Forum Umat Islam (FUI), KH Muhammad al Khaththath saat berceramah dalam Majelis Itikaf di Masjid Raya Bogor, Sabtu (11/4/2015).
Menurutnya, keputusan sepihak pemerintah dalam memblokir situs Islam adalah langkah yang membahayakan. "Ini tentunya sangat berbahaya, kenapa? menutup situs Islam ibaratnya seperti menutup pondok pesantren, majelis taklim, majelis dzikir, dan majelis ilmu lainnya," kata Ustaz al Khaththath.
Ia menjelaskan, kehadiran media Islam selama ini sangat dibutuhkan masyarakat. "Dalam media Islam isinya mengandung bagaimana ajaran agama Allah Swt harus dilaksanakan, situs Islam menerangkan Alquran dan hadits, dijelaskan hukum halal haram. Media Islam juga memberikan informasi dakwah untuk memperkuat akidah dari berbagai rongrongan pemurtadan dan aliran sesat," jelasnya.
"Sehingga kehadiran media Islam sangat bermanfaat bagi masyarakat," tambah Ustaz al Khaththath.
Majelis Itikaf diseleggarakan oleh FUI Bogor Raya, rencananya kegiatan tersebut akan rutin diadakan di Masjid Raya Bogor untuk membahas seputar masalah faktual yang terjadi di masyarakat

suaraislam.com

posted by @Adimin

Aleg PKS dari Komisi IV pantau langsung pelaksanaan UN di kota Padang

pkspadang.com : Tanpa terasa sudah dua hari pelaksanaan Ujian Nasinal (UN) berlangsung secara nasional. UN kali ini dilaksanakan dengan berbasis komputer untuk mempermudah pengolahan dan memperkecil kecurangan. Meskipun tidak semua sekolah di nusantara bisa melaksanakannya mengingat keterbatasan yang ada, tetapi secara umum pelaksanaan UN secara umum telah berlangsung dengan baik, termasuk pelaksanaan UN di Kota Padang tercinta.

Aleg PKS Komisi IV DPRD Kota Padang melaksanakan fungsinya dengan baik, dengan melakukan pantauan secara langsung pelaksanaan UN di Kota Padang. Tampak Ketua Fraksi PKS Kota Padang Muharlion sebagai anggota Komisi IV DPRD Kota Padang ikut memantau pelaksanaan UN di Kota Padang yang juga di dampingi langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang Drs. Muhidi, MM.  

Hari pertama Senin, 13 April 2015 Komisi IV memantau secara langsung di beberapa SMU di Kota Padang diantaranya SMU 3 dan MAN.  Hari kedua Komisi IV DPRD Padang melaksanakan pantauan secara langsung di SMU 1 dan SMU 2. Dan alhamdulillah berdasarkan pantauan dari anggota Dewan Kota Padang dua hari pelaksanaan UN berlangsung dengan baik dan tanpa kendala yang berarti.

Semoga dengan semakin baiknya pelaksanaan UN dan semakin majunya system yang berjalan, akan menambah kualitas SDM generasi muda bangsa ini yang kelak akan menjadi penerus pembangunan bangsa dan negara. 

posted by @Adimin

Indonesia dalam Cengkraman Asing

Ancaman bagi Indonesia membuat militer kian resah. Hal inilah yang disampaikan KSAD Jendral TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan bahwa Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki bangsa Indonesia justru bisa menjadi bumerang. Pasalnya, kekayaan Indonesia berpotensi dilirik oleh negara asing sebagai lahan eksploitasi. Hal itu disampaikan di Malang, Selasa 7 April 2015

Pada kesempatan yang sama KSAD menyatakan bahwa bangsa ini harus bersiap menghadapi tantangan jika ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. Perang yang akan segera dihadapi bangsa ini yaitu perang energi. Berbagai gejala sudah mulai tampak, salah satunya melalui perang proxy (proxy war). Proxy war adalah perang dengan menggunakan pihak ketiga sebagai pengganti perang secara langsung untuk menghindari resiko kehancuran fatal. KSAD menyontohkan bahwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia karena Australia membantunya dengan harapan menguasai cadangan minyak yang melimpah. Xanana Gusmao mengonfirmasi kebenaran itu (pikiranrakyat.com, 7/4/2015).

Ada hal menarik pada pernyataan KSAD, yaitu negara asing, proxy war, dan intervensi asing pada pemisahan suatu wilayah dari negara yang sah. Beberapa waktu sebelumnya TNI telah mengadakan pertemuan dengan BEM seluruh Indonesia, guna memberi pembekalan bahaya asing dalam menguasai SDA Indonesia. Kewaspadaan ini seharusnya dipertegas kembali dengan sudut pandang ideologi yang benar. Serta mengambil langkah teknis dan taktis. Hal ini penting untuk menjauhkan militer dari pragmatisme, oportunis, dan kepentingan sesaat terkait harta dan jabatan.

Mempertegas Ancaman

Negara asing yang ingin menggeruk kekayaan SDA negara lain berideologi kapitalisme. Kapitalisme merupakan ideologi yang memisahkan agama dari kehidupan. Serta bertumpu pada modal (kapital) dalam meraih tujuan dan bersifat materi semata. Kapitalisme begitu rakus dan merusak kehidupan. Rakyat yang seharusnya menikmati hasil SDA harus gigit jari dan hidup dalam kemiskinan.

Rakyat harus digugah bahwa negara asing semisal AS, Inggris, China, Belanda, Kanada, Jepang, Perancis, dan lainnya telah bercokol di negeri ini. Mereka meneksplorasi SDA melalui korporasinya, semisal Freeport, Exxon Mobile, Newmount, Shell, Petrochina, Mitsubishi Oil, dan lainnya. Tidak hanya asing, korporasi lokal juga turut mengeksplorasi SDA Indonesia. Beberapa di antaranya Nusantara Energy Group (Prabowo), MNC Energy & Natural Resources (Harry Tanoe Soedibyo), Bakrie Group (Aburizal Bakrie), Surya Energy Raya dan Media Group (Surya Paloh), Founder Toba Sejahterah (Luhut Panjaitan), Perusahaan Group Yusuf Kalla, dan sederet koporasi pejabat negeri ini.

Berdasar keterangan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) Pulau Jawa dikapling pertambangan melalui Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Jawa Barat: 206,681 ha – 455 lembaga, Jawa Tengah: 74,532 ha – 238 lembaga, Yogyakarta: 9,578 ha – 15 lembaga, dan Jawa Timur: 86,904 ha – 378 lembaga.

Seputar Jawa Timur di wilayah uatara mulai pantura hingga Madura telah dikapling terkait minyak dan gas (migas), termasuk eksplorasi lepas pantai. Wilayah selatan pun demikian juga telah dikapling mulai Magetan hingga Jember. Wilayah selatan kaya akan air dan sumber mineral. Emas di Banyuwangi, Madiun, dan Trenggalek. Pasir besi di Lumajang dan Jember. Mineral lain di Mojokerto, Trenggalek, dan Pacitan. Tembaga di Pacitan. Gamping ada di Gresik, Tuban, dan sisa gunung mati. Sumber Daya Air penggunungan ada di Pasuruan hingga ke timur.

Berkaitan dengan proxy war, ini merupakan salah satu cara untuk intervensi negara asing. Cara militer dianggap lagi tidak menguntungkan karena berbiaya mahal dan menghindari jatuh korban di kalangan manusia. Kemudian dipilih dengan model penjajahan politik, ekonomi, dan budaya. Kata-kata investasi dan penanaman modal asing sering menjadi angin segar ekonomi. Padahal hakikatnya penjajahan asing. Korporasi asing berani membayar politisi di eksekutif dan legislatif dalam pembiayaan pembuatan undang-undang. Bahkan kini ditengarai ada 70 lebih UU liberal dan tidak pro rakyat. Penguasa sering menjadi kepanjangan tangan pengusaha dalam hal aturan main usaha. Demokrasi hanya ilusi tak seindah jargonya. Sebaliknya demokrasi menjelma menjadi dari korporasi, oleh penguasa-korporasi, dan untuk korporasi.

Intervensi dalam pemisahan suatu wilayah merupakan cara Barat untuk memecah belah dan meperlemah negara. Cukuplah Irak, Sudan, Yaman, Pakistan, Timor Timur, dan Afghanistan menjadi pelajaran berharga. Irak diinvasi militer karena alasan senjata pemusnah massal, namun tidak terbukti. Ujungnya kepentingan minyak dan menyingkirkan Saddam Hussein karena tidak berguna lagi. Sudan dipecah menjadi Sudan Utara dan Sudan Selatan. Di sana disulut konflik internasional dengan menggunakan orang lokal. AS dan Eropa berebut kepentingan di Afrika. Yaman pun tak berbeda dengan Sudan. Pakistan berkonflik dengan Kashmir, India, dan Bangladesh. Timor Timur dipecah kembali atas bantuan Australia. Benih-benih separatisme dan disintegrasi pun muncul di beberapa wilayah Indonesia yang kaya SDA. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, Republik Maluku Selatan(RMS) di Maluku, Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua, dan lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa metode baku dari negara kapitalisme adalah penjajahan dan memecah belah.

Dengan demikian, saat ini muncullah istilah neo liberalisme dan neo imprealisme. Kedua ide itu saat ini mengancam kedaulatan Indonesia. Tanpa sadar, kian hari kian kokoh kedua ide itu. Maka harus disadari oleh semua elemen umat dimulai dari kalangan militer, politisi, aktifis, intelektual, ulama’, santri, mahasiswa pelajar dan semuanya. Jika ancaman nyata dan musuh bersama adalah neo liberalisme dan neo imprealisme yang telah mengepung di segala aspek kehidupan. Beratlah akhirnya bangsa ini dalam menjalani kehidupan.

Mengembalikan Peran Militer

Militer sebagai penjaga kedaulatan negeri ini harus dikembalikan perannya. Semua pasukan disiagakan dalam kondisi siap perang. Pembinaan mental dan spiritual dijadikan bekal mereka untuk menghadapai musuh sesungguhnya. Jikalau sekarang militer sudah sadar bahwa negara asing sudah menjajah Indonesia. Maka sikap ksatria yang harus ditunjukan adalah menentang segala bentuk penjajahan, memutuskan hubungan militer dengan negara penjajah, dan tidak bersikap manis muka di hadapan mereka. Militer harus membangun industri militer yang kuat dan berbasis pada tujuan perang. Hal ini dilakukan untuk menghindari embargo, tekanan militer asing, dan bunuh diri politik-militer. Harus diingat militer asing akan menggunkan isu terorisme-radikalisme untuk mengajak militer Indonesia dalam Global War on Terorrism (GWOT) dan latihan bersama. Sesungguhnya hal itu akan menjadi bunuh diri politik-militer.

Menggugah Kesadaran

Ya, berdasar paparan di atas, neo liberalisme dan neo imprelisme merupakan ancaman bagi negeri ini. Berita carut marut politik, penegakan hukum, kenaikan harga barang kebutuhan pokok, liberalisasi budaya-ekonomi-sosial sudah cukup menjadi bukti bahwa negeri ini salah urus. Butuh solusi fundamental yang tidak sekadar seruan ganti rezim, tapi juga ganti sistem.

Rezim bobrok ditopang dengan sistem yang bobrok, menghasilkan kebobrokan. Sama saja jika salah satunya bobrok, akan menimbulkan kerusakan pula. Maka butuh sistem yang bukan berasal dari manusia yang lemah. Itulah sistem Islam.  

Islam adalah Solusi......

Hanif K

eramuslim

posted by @Adimin

Tifatul: Pajak Dari Minuman Beralkohol tidak Berkah

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari FPKS Tifatul Sembiring mengatakan, alasan lain FPKS mendukung RUU Larangan Minuman Beralkohol, karena selain sebagai faktor terbanyak penyebab kecelakaan lalu lintas, pajak yang diambil Pemerintah dari minuman beralkohol tidak mengandung keberkahan.

"Menurut saya, pajak dari minuman beralkohol ini tidak berkah, tidak berkah anggarannya. Mengambil pajak dari sesuatu yang merusak orang lain. itu saja, maka kita dari Fraksi PKS mendukung RUU ini," ujar Tifatul saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi DPR dengan pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol, Senin (13/4).

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Ansory Siregar mengatakan di beberapa negara pelarangan minuman beralkohol sudah diberlakukan. Menurut Ansory mereka sudah tahu dampak kerusakan dari minuman beralkohol ini, termasuk di India.

"Di India minuman beralkohol dan produk rokok tidak kita dapatkan di jalan-jalan padahal penduduk India itu 1,3 miliar. Mereka bisa menerapkan itu, mengapa kita di Indonesia tidak bisa?" ujar Ansory.

FPKS DPR RI, kata Ansory sangat mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol.

"Fraksi PKS karena termasuk pengusul, berarti sangat mendukung sekali, dan berkeinginan secepatnya agar RUU ini bisa diundangkan dan bisa secepatnya dibahas oleh baleg, dan langsung diparipurnakan," katanya.

Ansory menjelaskan, FPKS mendukung RUU tersebut karena selain berbahaya bagi peminumnya, minuman beralkohol juga memiliki dampak sosial yang sangat buruk.

"Dampak sosialnya sangat buruk, makanya dari awal juga kita ketahui Rosulullah mengatakan minuman beralkohol itu puncak dari seluruh penyimpangan. Jadi sangat keras sekali peringatannya sejak 14 abad yang lalu," papar politisi PKS asal Sumatera Utara ini.

Jika ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU), Ansory berharap UU ini dapat menyelamatkan generasi muda Indonesia.

"Agar menjaga anak bangsa kita menjadi generasi yang maju, yang sehat, yang produktif, yang dinamis, sehingga bisa berdaya saing di dunia," pungkas Ansory.(*)

 
posted by @Adimin

Laporan Keuangan PKS Terbaik Menurut ICW

Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan kajian dan analisis terhadap laporan keuangan sembilan partai politik peserta pemilu 2014 berdasarkan indeks transparansi. Hasilnya, Partai Demokrat berada di posisi terburuk, sedangkan PKS terbaik.

Hal itu diungkapkan peneliti ICW, Abdullah Dahlan dalam diskusi media di Jakarta, Kamis (12/5), guna menyikapi wacana dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tentang subsidi Rp 1 triliun dari APBN. Abdullah mengatakan, tidak semua partai mau transparan dalam memberikan laporan keuangannya.

“Ketika kami menguji akses informasi, ada partai yang tidak mau memberikan informasi bahkan tidak mematuhi putusan ajudikasi (penyelesaian sengketa informasi, red) di KIP (Komisi Informasi Pusat). Itu Partai Demokrat. PAN juga mengajukan ajudikasi tapi akhirnya memberikan informasinya,” kata Abdullah.

Nah, partai yang paling bagus tata kekola maupun transparansinya adalah PKS. ICW mencatat partai yang kini dipimpin Anis Matta itu bagus dalam hal laporan konsolidasi dengan memuat sumber-sumber pendanaan baik dari APBN/APBD, maupun dari anggota partai.

“Temuan kami hanya PKS yang melakukan itu. Harus diakui PKS lebih baik, namun tidak menutup kemungkinan oknum kader PKS terlibat korupsi,” kata peneliti ICW lainnya, Donald Fariz dalam diskusi itu.(fat/jpnn)

Hasil Kajian ICW tentang Tingat Transparansi Parpol:

PKS
Golkar
PKB
PAN
PPP
PDI Perjuangan
Gerindra
Hanura
Partai Demokrat

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2015/03/12/292054/PKS-Terbaik,-Demokrat-Terburuk



posted by @Adimin

PKS Padang Gelar Pelatihan Tahsin/Tahfidz Tingkat Kecamatan

Padang, ahad (12/4) – Bidang Pembinaan Umat (BPU) PKS Padang menggelar pelatihan tahsin/tahfidz tingkat kecamatan di aula utama DPD PKS Padang. Sebanyak 25 orang peserta dari 11 DPC mengikuti kegiatan selama dua hari (sabtu-ahad/11/12 april).

Selama mengikuti kegiatan, para peserta diberikan materi langsung oleh pakar yang berkompeten di bidang tahsin/tahfidz, BPU PKS mendatangkan Ustadzah Nila alumni LIPIA Jakarta untuk menggembleng para peserta agar setelah mengikuti pelatihan siap terjun ke masyarakat.

Ketua BPU PKS H. Mulyadi Muslim, Lc, M.A mengatakan tujuan diangkatkan pelatihan ini adalah untuk membantu kader dan masyarakat dalam memperbaiki bacaan tajwid dan tahsin. 

“Pelatiahan ini di gelar untuk membantu para kader dan masyarakat terbiasa membaca al-quran. Membaca al-quran tentu dengan pelafalan yang benar sesuai dengan tajwidnya,” katanya.

“Kita mendatangkan langsung pakar yang ahli dibidang tahsin/tahfidz ini. Di pelatihan peserta diajarkan cara membaca al-quran yang benar sesuai dengan makhrajnya,” tambahnya.

“Agar peserta cepat dalam menerima materi yang diberikan, para peserta langsung praktek satu persatu membaca al-quran. Ini metode yang baik,” lanjutnya.

Selain itu, Mulyadi menuturkan peserta pelatihan ini nantinya akan menjadi penggerak lembaga tahsin/tahfidz di kecamatan. Ia berharap para peserta selain mengajarkan kader, pesera juga mempu mengajak masyarakat untuk bergabung dalam kegiatan tahsin/tahfidz. [humas]

posted by @Adimin

Anggota Dewan Tumenggung Puji Walikota Padang

Padang, kamis (9/4) - Imam Bintoro anggota dewan dari Kabupaten Tumenggung, Jawa Tengah puji Walikota Padang. Hal itu ia sampaikan pada saat tatap muka bersama Walikota disela-sela kunjungan kerjanya ke DPRD Padang di rumah dinas Walikota.

Ia bertemu Walikota bersama Wakil Ketua DPRD Padang Drs. Muhidi, MM dalam acara temu ramah dengan tokoh masyarakat kecamatan.

Imam mengatakan Walikota Padang sangat luar biasa karena sangat dekat dengan masyarakat dan patut di contoh oleh kepala daerah lainnya di Indonesia.

"Walikota Padang sangat luar biasa dan patut di contoh," ujarnya. 

 

Anggota dewan tiga periode ini juga berpesan kepada masyarakat agar mendukung program yang telah canangkan oleh Walikota. Apalagi melihat sifat terbuka Walikota Padang dalam hal menerima masukan dari masyarakat. (Al)

posted by @Adimin