Jelang 70 Tahun, Indonesia Belum Merdeka Pangan

JAKARTA (10/8) – Tingginya harga daging sapi dan kebutuhan pokok jelang peringatan 70 tahun Kemerdekaan RI menunjukkan bangsa Indonesia belum merdeka pangan. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menyatakan hal ini dalam siaran persnya, Senin (10/8).

“Saya sangat menyayangkan keadaan tingginya harga daging dan beberapa kebutuhan pokok usai lebaran ini, yang semestinya dapat segera turun malah menjadi naik tinggi, membuat resah berbagai kalangan,” ucap Andi Akmal.

Andi Akmal mengatakan harga kebutuhan pokok yang tinggi, terutama daging sapi, dipicu langkanya stok daging. Di dalam satu pekan harga daging bisa naik hingga tiga kali lipat di tingkat pemotongan hewan.Menurut Andi Akmal, kenaikan harga daging akan membentuk rasionalisasipara pedagang bahwa pemberian izin impor sebesar 50.000 ekor sapisangat jauh dari kebutuhan.

“Saya sangat berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi terhadap tingginya harga daging sapitanpa impor lagi. Jika opsi impor tetap dilakukan, maka para peternak yang mempersiapkan momen Idul Adha akan semakin terpuruk pada beberapa bulan ke depan,” ujar Andi Akmal.

Politisi asal Sulawesi Selatan ini menjelaskan bahwa kebutuhan nasional daging di Banten, Jakarta, dan Jawa Barat lebih dari setengah kebutuhan nasional. Artinya, lanjut Andi Akmal, apabila terjadi gejolak harga atau kelangkaan daging, wilayah-wilayah tersebut yang paling merasakan dampaknya,

“Contoh, di sekitar Bandung Raya seluruh pedagang daging sapi sampai mengajukan mogok jualan dari Sabtuhingga Rabu (8-12 Agustus 2015), hingga membuat pemerintah setempat harus melakukan operasi pasar daging,” jelasnya.

Andi Akmal menambahkan harga pasaran daging antara 120.000 - 130.000 Rupiah per kilogram dinilai semua kalangan, baik masyarakat maupun pedagang kecil, masih terlalu tinggi. Harga wajar seharusnya maksimal90.000 Rupiah per kilogram.

“Tingginya harga daging karena stok langka menunjukkan manajemen yang dilakukan pemerintah belumtertata baik selama 3 bulan ini. Kita semua prihatin jelang peringatan Kemerdekaan RI ke 70, malah dihiasi dengan situasi penjajahan akan tingginya harga pangan,” pungkas Andi Akmal. [kabarpks.com]

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin.

posted by @Adimin

Duet Salim Segaf dan Hidayat Nur Wahid Pimpin Majelis Syuro PKS

Salim Segaf Al Jufri dan Hidayat Nur Wahid (tengah) terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Majleis Syuro PKS periode 2015-2020 dalam musyawarah MS PKS di Bandung yang berlangsung 8-9 Agustus 2015. Foto: IST

Salim Segaf Aljufrie terpilih sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk periode 2015-2020. Salim Segaf didampingi Hidayat Nur Wahid sebagai wakil ketua MS.

Twit salah seorang anggota Majelis Syuro PKS, Iskan Qolba Lubis di akunnya @iskanql, Senin (10/8) siang menginformasikan terpilihnya duet pimpinan MS PKS tersebut.

Salim Segaf sebelumnya pernah menduduki posisi Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS. Dia juga pernah menduduki posisi Menteri Sosial RI di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2009-2014.

Sementara, Hidayat Nur Wahid saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MPRRI. Keberadaan Wakil Ketua Majelis Syuro pada periode ini merupakan tradisi baru dalam tubuh PKS. Pada era sebelumnya Hilmi Aminuddin memimpin Majelis Syuro PKS tanpa seorang wakil.

Sumber Tajuk menyebutkan, pemilihan Ketua Majelis Syuro berlangsung dengan cara pemungutan suara. Dan posisi wakil Ketua MS merupakan permintaan Ketua MS terpilih.

“Ketua MS merasa membutuhkan pendamping untuk membantunya,” ujar sumber tersebut.

Majelis Syuro PKS bermusyawarah sejak Sabtu (9/8) di Kota Bandung, Jawa Barat dengan agenda utama pertanggungjawaban pengurus lama, pelantikan anggota Majelis Syuro periode 2015-2020, dan pemilihan pimpinan Majelis Syuro yang baru.

MS PKS beranggotakan 99 orang mewakili wilayah-wilayah dan juga perwakilan kepakaran (khubaro’). 

sumber: tajuk.co

posted by @Adimin

PKS Minta Presiden Terbitkan Perppu Perpanjangan Petahana

JAKARTA (7/8) – Pemerintah mesti memperpanjang masa jabatan para calon kepala daerah petahana di tujuh daerah yang proses Pilkadanya terancam diundur.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, masa jabatan lebih mudah dilakukan dalam kondisi Pilkada saat ini. Apalagi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mempunyai kapasitas membuat aturan perpanjangan masa jabatan ini.

"Mengantisipasi pemerintahan daerah tidak jalan, Presiden kan bisa buat Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) dengan nama sendiri sehingga tidak mengganggu batang tubuh Pilkada. Presiden bilang Perppu jangan mengacak yang sudah ada, maksudnya bikin aja peraturan baru tentang perpanjangan petahan. Itu, adil juga," ungkap Fahri di Gedung Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/8).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, perpanjangan jabatan petahana akan membuat Pemerintahan Daerah tetap berjalan. Dirinya berpandangan, jika jabatan kepala daerah dijalankan oleh pelaksana tugas terlalu lama justu akan berbahaya. Pasalnya, Plt adalah birokrat setingkat Sekretaris Daerah (Sekda).

"Kalau Plt birokrasinya gak hormat sama dia. Bisa perlambatan birokrasi. Belum lagi, kalau Plt ini juga mendekati Partai Politik, apalagi Partai Politik pengusaha. Ini berbahaya," pungkasnya.

Sumber: http://www.rmol.co

posted by @Adimin

Fahri Hamzah Kritik Mendagri soal Sanksi untuk Parpol

JAKARTA (7/8) – Partai Politik (Parpol) yang tidak mengajukan calon dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan diberikan sanksi oleh pemerintah. Hal itu setelah ada wacana dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak sependapat dengan Tjahjo Kumolo. Menurutnya, aturan tersebut akan terbentur jika Parpol tidak memiliki rekan koalisi.

"Ada partai yang tidak dapat mitra koalisi, tidak menemukan mitra koalisi yang pas. Masa begitu mau diberi sanksi," tegas Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/8/2015).

Politisi Partai Keadlian Sejehtera (PKS) ini mengaku, pemberian sanksi tersebut tidak akan bisa berjalan efektif, dan dipastikan akan banyak pertentangan.

Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mencari solusi agar partai tidak memunculkan calon boneka, lantaran untuk menutupi satu pasangan calon. Hal tersebut bisa melalui komitmen Partai Politik (Parpol) dengan pemerintah untuk tidak mengusung calon boneka.

"Kalau nanti ada rekayasa biar gak ada calon itu harus dibikin aturan secara teknis, seperti membuat kesepakatan dari awal, agar tidak ada gelagat sandiwara," tegasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah berencana merevisi kembali Undang-Undang (UU) Pilkada, UU Parpol, dan UU Pemilu. Pemerintah akan berupaya membuat aturan agar Parpol yang tak mengusung calon dalam Pilkada atau Pemilu untuk mendapatkan sanksi.

Hal ini untuk mengantisipasi munculnya calon tunggal ke depan, seperti yang terjadi di tujuh daerah saat ini.

Sumber: http://news.okezone.coml

posted by @Adimin

Kader Harapkan Kesederhanaan Majelis Syuro

JAKARTA (7/8) - Perhelatan Musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Bandung pada Ahad (9/8) mendatang membawa harapan bagi para kader. Di tingkat akar rumput, kader partai dakwah tersebut mengharapkan pemimpin partai menularkan kesederhanaan.

Sekretaris DPC PKS Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah, Agus Purnomo, mengungkapkan, kesederhanaan pimpinan majelis syuro dapat dinikmati semua kalangan. Jika nama yang terpilih adalah sosok sederhana, kemungkinan sosok presiden PKS ke depan juga akan dipilih sosok yang sederhana.

Dia mengungkapkan, kesederhanaan akan tercermin dari perilaku dan gaya hidup meski tokoh tersebut memiliki harta. Kesederhanaan, dia melanjutkan, seharusnya dicerminkan bagi kader-kader PKS yang mulai memasuki jabatan publik.

Menurut Agus, PKS saat ini terasa beda dengan PKS dulu. Pada awal berdirinya PKS, kata dia, seluruh kader merepresentasikan sosok yang penuh kesederhanaan meski sudah memiliki jabatan publik. Dia mencontohkan, dahulu masih banyak kader PKS yang datang ke gedung DPR mengendarai sepeda motor atau transportasi umum. Padahal, mereka sebenarnya memiliki mobil dan sudah menduduki jabatan penting sebagai wakil rakyat.

Syarat lainnya, kata Agus, Ketua Majelis Syuro harus berintegritas dan piawai menjalin komunikasi dengan pihak lain. Sosok tersebut harus mampu berbicara dengan partai politik, pemerintah, internal kader, hingga media massa. "Jadi, lebih indah dan sinkron untuk kemajuan bersama dalam konteks partai, juga dalam konteks dakwah Islam," katanya.

Dia pun mengungkapkan, posisi Ketua Majelis Syuro menjadi jabatan paling krusial di internal PKS. Figur ini akan menentukan banyak kebijakan strategis partai politik. Oleh karena itu, dia berharap pemimpin tertinggi di struktur PKS itu akan diisi nama yang memenuhi kriteria tersebut.

Kader PKS lainnya, Endar Dwi Wahyudi, berharap Ketua Majelis Syuro PKS ke depan mampu lebih menyolidkan seluruh pengurus PKS, baik dari tingkat pusat maupun daerah. Pengurus Pembinaan Tunas Bangsa (PTB) DPC PKS Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, tersebut menilai hal ini sangat dibutuhkan oleh kader karena tantangan partai akan lebih berat.

"Saya berharap Ketua Majelis Syuro PKS bisa membuat pengurus PKS dari tingkat pusat sampai ranting lebih solid dalam menghadapi berbagai macam rintangan," kata Endar. Selain itu, sosok Ketua Majelis Syuro harus memiliki karakter yang lebih memahami kebutuhan kader secara mendalam di semua lini, yaitu kebutuhan untuk internal kader, seperti ruhiyah, fikriyah, dan jasadiyah. Jadi, peningkatan kapasitas kader sangat ditentukan oleh kepemimpinan di PKS sendiri.

Ilustrasi: Angkat Benderamu Kawan!!! oleh Juani Pratama (Relawan PKS Foto)

Sumber: http://www.republika.co.id


posted by @Adimin

Politisi PKS: Posisi NU dan Muhammadiyah Sangat Penting

JAKARTA (6/8) – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengatakan Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah harus menjadi kekuatan moral bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim.

Kekuatan kedua organisasi Islam terbesar ini sangat berpengaruh dalam perkembangan Republik Indonesia sejak berdiri.

"NU dan Muhammadiyah posisinya sangat penting untuk membangun sikap positif para pejabat dan masyarakat. Itu kontribusi langsung kedua ormas Islam terbesar ini pada negara," ujar Fahri di Gedung DPR RI, Kamis, 6 Agustus 2015. 

Dalam kancah politik nasional, peran kader NU dan Muhammadiyah tidak terbantahkan. Para kader kedua ormas memberikan kontribusi, meski mereka harus bersaing satu sama lain seperti untuk menduduki posisi anggota DPR.

Terkait sempat memanasnya Muktamar NU, menurut Fahri, itu sebagai sebuah dinamika dalam demokrasi dan organisasi. Konflik dalam suatu organisasi merupakan sesuatu hal yang wajar.

"Dimanapun, ada organisasi pasti ada konflik. Jangankan organisasi, diri sendiri saja ada konflik, apalagi ormas besar. Jangan takut konflik, yang penting beradab. Orang beda pendapat nggak ada masalah, boikot protes adalah bagian dinamika berdemokrasi," tuturnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap Muktamar NU yang memanas segera bisa diselesaikan. Agar, pemimpin kedua ormas Islam itu bisa segera memberi kontribusi bagi bangsa dan negara.

"Mudah-mudahan kepemimpinan baru NU dan Muhammadiyah bisa menjadi medium dialog bagi masyarakat. Ini kontribusi bagi kehidupan bangsa," pungkasnya.

Sumber: http://politik.news.viva.co.id

posted by @Adimin

Jazuli: Pasal Penghinaan Presiden Itu Feodal dan Kemunduran Demokrasi

Jakarta (5/8) - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini menilai usulan Pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden tidak sejalan dengan kemajuan peradaban dan merupakan kemunduran dalam demokrasi.

"Pasal itu kan pasal feodal, sejarahnya dulu adalah untuk memproteksi penguasa kolonial dari kritik kaum pribumi," kata Jazuli, di Jakarta, Rabu (5/8).

Terlebih lagi, lanjut Anggota Komisi III DPR RI itu, pasal tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006 dengan argumentasi konstitusionalitas yang jelas serta mempertimbangkan kemajuan kehidupan berdemokrasi.

Pemerintah, lanjut legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Banten III itu, seharusnya taat pada putusan MK sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, bukan malah memberi contoh melanggar putusan MK yang final dan mengikat.

"Jangan sampai sikap pemerintah ini menjadi preseden buruk atas tejadinya pelanggaran atau pengabaian putusan-putusan MK, sehingga menjatuhkan marwah lembaga demokrasi ini," ujar Jazuli.

Menurut Jazuli, demokrasi yang sudah berkembang baik jangan sampai set back karena tabiat penguasa yang terlalu sensitif dengan kritik rakyat lalu menerapkan pasal karet penghinaan.

Lagipula, lanjut Jazuli, seorang kepala negara dan kepala pemerintahan harus memikirkan persoalan-persoalan besar yang menyangkut kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Jazuli meyakini, jika bangsa maju dan rakyat sejahtera, maka rakyat akan menghormati dan mencintai pemimpinnya.

"Justru tantangan bagi siapa saja yang menjadi Presiden untuk bekerja dan fokus saja memikirkan agenda besar pembangunan bangsa. Kalau kinerjanya baik, negara maju, pasti juga akan dicintai rakyatnya," imbuh Jazuli.

Meski demikian, Jazuli berharap kepada semua pihak untuk mengedepankan kesantunan dan menghormati kepala negara/daerah dalam menyampaikan kritik dan saran. “Sehingga demokrasi kita semakin bermakna dan berkarakter bagi kesejahteraan rakyat,” pungkas Jazuli. [kabarpks.com]

posted by @Adimin

Survey 'Indonesia Indicator', Walikota Padang Paling Banyak Diekspos Media

PADANG – Dari 19 kabupaten / kota di Sumatera Barat, Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah salahsatu kepala daerah paling banyak diekspos media massa. Hal ini berdasarkan survey lembaga riset berbasis software artificial intelligence, 'Indonesia Indicator'.

Kepastian tersebut terungkap dalam pertemuan Bakohumas se-Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, Kamis (6/8). “Selama tiga bulan ini Walikota Padang paling banyak diekspos media,” kata Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang di depan seluruh pejabat Humas se-Sumatera Barat.

Berdasarkan data yang dilansir lembaga tersebut, selama tiga bulan dari Mei hingga Agustus, Walikota Padang paling banyak diekspos dan berbicara di media massa dengan jumlah berita sebanyak 140 berita. Walikota Payakumbuh, Riza Falepi menduduki peringkat kedua paling banyak diberitakan.

Selain itu, pada survey yang dilakukan Indonesia Indicator, Walikota Padang juga menjadi kepala daerah yang paling diberitakan oleh hampir seluruh media massa (cetak dan elektronik) nasional selama setahun ini. Dalam setahun ini, Walikota Padang terekspos lewat media massa tersebut dengan jumlah berita sebanyak 19.000 lebih setahun.

Rustika Herlambang cukup mengapresiasi Humas Pemerintah Kota Padang yang telah mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Segala pemberitaan yang terjadi di Padang langsung dapat dibaca dan dikosumsi khalayak. “Humasnya pintar. Ini salahsatu kinerja Humas yang benar dan ini suatu prestasi yang membanggakan tentunya,” sebutnya.

Kabag Humas dan Protokol Kota Padang, Mursalim menyebut selama ini Humas dan Protokol Kota Padang memang terus mengekpsos segala kegiatan yang berkaitan dengan Pemerintah Kota Padang. Ekspos tersebut dilakukan dengan membuat pers release yang kemudian dikirimkan ke media cetak dan elektronik.

Selain itu, pers release juga ditampilkan di facebook Humas dan Protokol sehingga dapat dikonsumsi masyarakat luas. “Tidak hanya lewat pers release, Humas Pemko Padang juga mengupload video kegiatan pemerintah lewat media ‘youtube’ termasuk membuat buletin majalah ‘Kaba Padang’,” sebutnya. [Humas dan Protokol Kota Padang]

posted by @Adimin

Mahyeldi: 346 Tahun Kota Padang, Semangat Membangun dan Kebersamaan Warga Meningkat

PADANG – Tepat 7 Agustus ini Kota Padang berulangtahun. 346 tahun sudah usia Kota Padang. Dalam perjalanannya, semangat membangun dan kebersamaan warga terus meningkat.

Hal itu diungkapkan Walikota Padang, H. Mahyeldi Ansharullah saat berdialog di RRI Padang, Kamis (6/8). Disebutkan Walikota selama setahun lebih menjabat, kebersamaan warga Kota Padang dalam membangun cukup tinggi. Bahkan komunikasi antara Pemerintah Kota Padang dengan masyarakat berlangsung cukup intens. Sehingga setiap masalah dapat diminimalisir. “Terbukti, setahun lebih menjabat, ketika ada masalah langsung dihadapi dengan komunikasi dengan masyarakat. Sehingga Alhamdulillah aksi massa tidak terjadi karena tak ada hambatan komunikasi,” ungkap Walikota.

Berbagai kebijakan yang dilakukan Pemko Padang memang cukup direspon baik oleh masyarakat. Seperti pembebasan jalur dua Bypass. Masyarakat membongkar bangunan sendiri tanpa paksaan. “Masyarakat menyikapi sendiri dengan membongkar bangunan. Insha Allah, Kuranji akan menjadi agenda kita selanjutnya,” sebut Mahyeldi.

Walikota mengapresiasi masyarakat Kota Padang yang semakin dewasa dalam menyikapi segala sesuatunya. Saat bertemu dengan masyarakat, Walikota juga menyampaikan bahwa saran dan kritik kepada Pemerintah Kota Padang sangat dibutuhkan guna kemajuan kota ke depannya. “Setiap bertemu masyarakat baik itu pedagang ataupun warag lainnya, diskusi dan dialog selalu dilakukan sehingga semuanya clear tanpa masalah,” ungkap Mahyeldi.

Dengan upaya yang dilakukan antara Pemko Padang dengan masyarakat, semangat memiliki Kota Padang semakin tumbuh di dalam diri masing-masing. Semangat berkolaborasi dan kebersamaan dapat ditingkatkan, dijaga dan terwat sehingga percepatan pembangunan semakin lebih baik. [Humas dan Protokol Kota Padang]

posted by @Adimin

Tiga Cara Cerdas Memilih Pemimpin

 

Pemilihan pemimpin daerah serentak akan segera digelar. Melalui pemilihan ini diharapkan lahir pemimpin yang amanah, bertanggung jawab, dan dapat membawa perubahan kehidupan bangsa menjadi lebih baik.

Mengingat peran kepemimpinan sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat tidak boleh salah dalam memilih pemimpin. Kesalahan menentukan pilihan selama lima menit dalam bilik surat akan turut menentukan nasib kehidupan bangsa lima tahun mendatang.

Karena saking pentingnya masalah kepemimpinan, sampai Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk mengangkat seorang pemimpin meskipun hanya bertiga (HR Abu Dawud). Karena itu, momentum lima tahunan ini tidak boleh disia-siakan atau golput. Tindakan golput atau tidak turut memilih berarti memberikan kesempatan untuk menang kepada calon pemimpin yang kurang baik.

Agar tidak salah dalam memilih, ada cara cerdas yang perlu diperhatikan dan ikuti. Pertama, pilihlah pemimpin yang terbaik. Pilihlah pemimpin yang amanah, bertanggung jawab, dan berkomitmen terhadap ajaran agamanya. Sebab, jika terhadap agamanya saja tidak punya komitmen menjalankan ajarannya, apalagi komitmen terhadap rakyat yang memilihnya.

Salah satu indikasi pemimpin yang berkomitmen terhadap agamanya adalah yang aktif ke masjid. Rasulullah SAW bersabda, “Apabila kamu melihat seseorang aktif ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia adalah orang yang beriman (saleh). Karena Allah SWT berfirman bahwa yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.” (HR Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Mardawaih, dan al-Hakim).

Dan termasuk kategori berkhianat kepada Allah, rasul-Nya, dan kaum Muslimin adalah jika tidak memilih pemimpin yang terbaik (saleh). Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang memilih seorang pemimpin padahal ia tahu ada orang yang lebih pantas (saleh), maka ia telah mengkhianati Allah, rasul-Nya, dan kaum Muslimin.” (HR Hakim). Naudzu billah.

Kedua, shalat Istikharah dan bermusyawarah. Jika mengalami kesulitan dalam memilih pemimpin, sebaiknya lakukan shalat Istikharah dan bermusyawarahlah dengan orang-orang yang mengetahui persoalan memilih pemimpin agar tidak salah.

Dalam hal ini Rasulullah SAW menegaskan tidak akan pernah kecewa orang-orang yang beristikharah dan tidak akan pernah menyesal pula orang-orang yang suka bermusyawarah (HR Ahmad).

Ketiga, hendaknya bertanya kepada ahlinya atau orang yang mengenal sepak terjang dan latar belakang calon pemimpin yang akan dipilih. Allah SWT menegaskan, “Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui.” (QS an-Nahl [16]: 43). Semoga Allah selalu membimbing masyarakat agar dapat memilih pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Amin

Imam Nur Suharno

posted by @Adimin

Rahasia Manajemen Waktu Rasulullah

Alquran dan sunah sangat perhatian terhadap waktu dari berbagai sisi dan dengan gambaran yang bermacam-macam. Allah SWT telah bersumpah dengan waktu-waktu tertentu dalam beberapa surah Alquran, seperti al-Lail (waktu malam), an-Nahar (waktu siang), al-Fajr (waktu fajar), adh-Dhuha (waktu matahari sepenggalahan naik), al-‘Ashr (masa).

Sebagaimana firman Allah (QS al-Lail 92: 1-2; QS al-Fajr 89: 1-2; QS adh-Dhuha 93: 1-2; QS al-‘Ashr 103: 1-2). Ketika Allah SWT bersumpah dengan sesuatu dari makhluk-Nya, maka hal itu menunjukkan urgensi dan keagungan hal tersebut. Dan agar manusia mengalihkan perhatian mereka kepadanya sekaligus mengingatkan akan manfaatnya yang besar.

Rasulullah SAW pun telah mengabarkan bahwasanya waktu adalah salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah kepada hamba-Nya yang harus disyukuri. Jika tidak, nikmat tersebut akan diangkat dan pergi meninggalkan pemiliknya.

Manifestasi dari syukur nikmat adalah dengan memanfaatkannya dalam ketaatan dan amal saleh. Rasulullah SAW bersabda, “Ada dua nikmat yang kebanyakan orang merugi padanya: waktu luang dan kesehatan." (HR Bukhari).

Waktu luang adalah salah satu nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Maka Anda akan melihat mereka menyia-nyiakannya dan tidak mensyukurinya. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, “Gunakanlah lima perkara sebelum datang yang lima: masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang ajalmu.” (HR Hakim dishahihkan oleh Al Albani).

Allah memberikan kita setiap hari “modal” waktu kepada semua manusia adalah sama, yaitu 24 jam sehari, 168 jam seminggu, 672 jam sebulan, dan seterusnya. Ada tujuh poin rahasia manajemen “modal” waktu Nabi Muhammad. Dalam waktu 23 tahun beliau telah membuat perubahan besar di Jazirah Arab. Hal ini terjadi lantaran bagusnya manajemen waktu Rasulullah.

Rahasia pertama adalah shalat fardhu sebagai ajang membentuk watak dan tonggak ritme hidup. Umat Islam telah membuat pemilahan waktu dalam sehari dengan jelas. Umat Islam memiliki trik manajemen waktu sehingga aktivitas kita dapat terprogram dengan baik.

Rahasia kedua, berpola pikir investasi, antimanajemen waktu instan. Maksudnya, jangan mengelola waktu dengan instan karena akan membuat kita malas dalam berproses. Persiapkan segala hal untuk masa depan kita sehingga kita dapat memetik hasilnya di kemudian hari.

Rahasia ketiga, terus produktif, jangan biarkan waktu terbuang percuma. Rahasia keempat adalah gunakan aji mumpung selagi ada peluang dan kesempatan.

Rahasia kelima adalah jauhi sikap menunda-nunda. Rahasia keenam adalah cepat tetapi jangan tergesa-gesa. Rahasia terakhir adalah rutin melakukan evaluasi. Ternyata beginilah Rasulullah menggunakan dan mengelola waktu, sungguh menghargai waktu dan tidak pernah menyia-nyiakannya dengan hal yang tak bermanfaat. Semoga.

Ahmad Agus  Fitriawan

posted by @Adimin