Selamatkan Buruh Dari PHK, DPR Bentuk Panja Pelindo

JAKARTA (10/9) – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Adang Sudrajat mengatakan Komisi IX akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Demikian disampaikan Adang seusai menerima audiensi Serikat Pekerja (SP) Jakarta International Container Terminal (JICT) di Ruang Rapat Komisi IX Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).

“Komisi IX akan menindaklanjuti aduan SP JICT dengan membentuk Panja Pelindo II. Panja ini akan berkonsentrasi pada konteks ketenagakerjaannya,” ujar Adang.

Panja Pelindo II, menurut Anggota DPR asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat ini adalah usaha untuk menyelamatkan buruh PT Pelindo II dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Panja Pelindo II akan memperdalam dan memberikan rekomendasi atas kekisruhan yang terjadi di JICT,” lanjut Adang.

Dalam aspirasinya, SP JICT kecewa atas kepemimpinan direktur utama PT Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino yang mem-PHK buruh yang aktif dalam SP JICT. SP JICT seringkali mengkritisi Lino yang dinilai telah melakukan kebohongan publik terkait persetujuan konsesi JICT oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub).

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Kemenag Diminta Tidak Menjadi Operator Wakaf

JAKARTA (10/9) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa berpendapat Kementrian Agama (Kemenag) harus tetap pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya sebagai regulator, bukan operator wakaf produktif.

“Cukuplah berbagi tugas, siapa yang berperan sebagai regulator siapa yang berperan sebagai operator. Penyaluran wakaf produktif seharusnya dilakukan Badan Wakaf Indonesia bukan Kemenag,” kata Ledia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti pentingnya penataan birokrasi agar wakaf produktif dapat dikelola dengan baik. “Harus ada penataan birokrasi agar amanah umat dapat dikelola oleh negara dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” tutur ledia.

Wakaf, menurut Ledia bukan persoalan yang mudah. Banyak hal harus ditempuh agar tidak mendatangkan masalah di kemudian hari. Salah satunya adalah masalah akta tanah wakaf. Ia memberikan contoh salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) di Bandung yang berasal dari tanah wakaf, namun kemudian dijual oleh ahli waris orang yang mewakafkan tanah tersebut.

“Kewajiban Kemenag untuk melakukan semacam MoU (Memorandum of Understanding -red) dengan Badan Pertanahan Nasional agar tanah itu bersertifikat, sehingga tidak terjadi kasus seperti di Bandung," lanjut Ledia yang merupakan lulusan pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia ini.

Digitalisasi sistem, menurut Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat I yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi ini bisa menjadi solusi atas masalah pencatatan akta wakaf yang selama ini dilakukan KUA. "Harus ada suatu sistem digital yang dipelihara dan dijaga secara terus-menerus," pungkas Ledia.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

PKS Dorong KPK Serang Korupsi dari Dua Sisi

JAKARTA (10/9) – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsyi mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bisa menyeimbangkan fungsi pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). KPK ke depannya jangan hanya terlalu fokus pada penindakan. 

"Upaya pencegahan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara harus diperkuat," kata Aboebakar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).

Saat ini, tambah Aboebakar, bidang pencegahan masih lemah dan belum optimal dilakukan KPK. Menurut Aboebakar, KPK kurang memperhatikan strategi pencegahan. 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I itu menambahkan, meskipun KPK sukses memenjarakan banyak koruptor. Tapi, lanjut Aboebakar, bersamaan dengan itu korupsi tetap merajalela. Hal ini menunjukkan KPK sukses menindak tapi gagal mencegah korupsi. 

“KPK perlu menggempur korupsi dari 2 sisi, yakni pencegahan dan penindakan,” imbuh Aboebakar.

Legislator yang akrab disapa Habib Aboe itu menilai, pentingnya memilih pimpinan KPK yang memiliki komitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Pimpinan KPK nantinya, lanjut Aboebakar, harus siap melaksanakan tugas dan wewenang secara independen dan bebas dari kekuasaan manapun.

Lebih jauh Aboebakar mengemukakan, calon pimpinan KPK juga harus memahami keseluruhan tugas KPK sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002. "Sehingga, KPK ke depannya tidak hanya terlalu fokus pada penindakan," tegas Aboebakar.

Sementara itu, menyoroti soal pembagian bidang keahlian Calon Pimpinan (Capim) yang disampaikan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK, menurut Aboe Bakar, hal itu tidak tepat. Menurut Aboebakar, pembagian bidang dalam seleksi Capim KPK itu tidak perlu. "Kewenangan pencegahan, penindakan, manajemen, supervise, dan monitoring sudah merupakan kesatuan fungsi dalam tubuh KPK,” pungkas Aboebakar.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Walikota Padang Terpilih Jadi Ketua Indonesia-IOLGF

PADANG -- Secara aklamasi, akhirnya 70 Kabupaten/Kota yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, mempercayakan Walikota Padang, Mahyeldi Dt Marajo sebagai Ketua Indonesia – Indian Ocean Local Government Forum (Indonesia-IOLGF). Penetapan ini, melalui hasil dari rapat komisi yang berlangsung alot selama dua hari di Mercure Hotel, Selasa dan Rabu (8-9/9).

Disampaikan Mahyeldi, melalui Indonesia-IOLGF kali ini, telah menandakan untuk terciptanya kerja sama dari kabupaten/kota tersebut, dalam menyamakan persepsi untuk menghadapi IORA pada 20-23 September mendatang.

“Dari organisasi ini, kita juga berharap dapat membuka cakrawala berfikir masing-masing kabupaten/kota. Sehingga dampak positif dan peluang strategis akan dirasakan pada event IORA nanti,” ujar Mahyeldi.

Disamping itu, pada Indonesia-IOLGF ini, masing-masing kabupaten/kota memajukan daerahnya masing-masing khususnya dalam memperkuat poros maritim NKRI sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.

“Diantaranya, seperti menyelamatkan masyarakat terkait penanggulangan bencana. Maka untuk itu, ini akan menjadi suatu bahagian dari Indonesia untuk menawarkan kerja sama kepada negara-negara IORA nantinya. Semoga ini menjadi fokus kita bersama untuk bersinergi dengan negera-negara IORA nantinya. Kita juga berharap, semoga Pemerintah Pusat memberikan perhatian lebih kepada kabupaten/kota khususnya yang memiliki resiko bencana tentunya,” imbuhnya. [humas dan protokol kota Padang]

posted by @Adimin

Persiapan Munas PKS Sudah 80 Persen

DEPOK (9/9) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus mematangkan gelaran Musyawarah Nasional ke-4 yang akan dilaksanakan di kawasan Depok, 12-15 September 2015. Sejumlah amanat partai dan rekomendasi juga akan ditelurkan mengiringi pelantikan pengurus baru PKS periode 2015-2020.

Usai rapat konsolidasi Panitia di Depok, Rabu (9/9), Ketua Panitia Pengarah Suswono mengatakan, persiapan teknis sudah mencapai 80 persen. "Lokasi Munas, akomodasi peserta, acara pendukung dan agenda-agenda persidangan relatif tidak ada kendala," ujar Suswono, mantan Menteri Pertanian era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II ini.

Menurut Suwono, Munas PKS ke-4 kali ini akan meneguhkan posisi PKS sebagai partai berazas Islam yang siap memberikan warna kepemimpinan politik yang berorientasi pada pelayanan kepada rakyat. "Tema 'berkhidmat untuk rakyat' akan menjadi semangat untuk dibawa seluruh peserta, baik di pengurus pusat maupun pengurus wilayah," tutur Suswono.

Nantinya, ujar Suswono, peserta membawa pulang hasil Munas diantaranya target membangun reputasi partai yang bersih, peduli, dan profesional. "Ciri bersih, pedulI, dan profesional adalah semangat kader untuk berkhidmat," terangnya. Dengan alasan itu pula, gelaran Munas ini akan ditopang pendanaannya dari kader sendiri melalui gerakan lima puluh ribu atau Galibu. [pks.id]

posted by @Adimin

Evaluasi Besaran Biaya Administrasi Token Listrik

JAKARTA (9/9) –  Anggota Komisi XI DPR RI  Ecky Awal Mucharam meminta PT PLN mengevaluasi besaran biaya administrasi bank yang dibebankan kepada pelanggan dalam pembelian token listrik. 

Demikian disampaikan Ecky saat ditanya di Kompleks Parlemen, mengenai polemik token listrik prabayar yang sedang hangat belakangan ini, pada Rabu (9/9).

“Perhatian saya justru kepada biaya administrasi token listrik yang kelihatannya nominalnya tidak terlalu besar, tapi saya rasa tetap memberatkan rakyat kecil. Bagi mereka uang dalam nominal tersebut tetap berarti. Apalagi, dalam sebulan, mereka bisa membeli pulsa beberapa kali dalam nominalnya yang cukup besar,” jelas Anggota Legislatif (Aleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Jawa Barat III yang meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur tersebut. 

Sebagaimana diketahui, setiap transaksi pembelian token listrik prabayar, pelanggan dibebani biaya administrasi yang bervariasi antara 1.600-3000 rupiah sesuai dengan ketentuan bank yang bekerjasama dengan PLN. 

“Bayangkan berapa uang yang dikumpulkan bank tiap tahunnya dari 13 juta lebih pelanggan listrik prabayar (data pelanggan tahun 2014). Apalagi bank juga sudah bisa mendapat keuntungan dari pengelolaan uang yang disetor di muka ini,” sambung Ecky.

Sebagai bagian dari perlindungan terhadap konsumen, Ecky berharap PLN dapat sesegera mungkin mengevaluasi besaran nominal biaya administrasi ini. 

“Biaya administrasi bank ini harus dievaluasi dalam rangka perlindungan terhadap konsumen sekaligus mencerminkan  keadilan bagi rakyar pelanggan listrik token,”  tutup Ecky.

Sumber: Humas PKS DPR RI

posted by @Adimin

KPU dan Bawaslu Jangan Langgar Aturan

Jakarta (9/9) – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sa’duddin mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pelaksana dan pengawas pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tidak boleh menabrak aturan yang ada terkait pendaftaran pasangan calon.

Hal itu disampaikan Sa’duddin, menyikapi masih adanya persoalan pada tahap pencalonan di daerah-daerah yang memiliki calon tunggal pada Pilkada Desember 2015.

“Masih adanya potensi permasalahan hukum yang diakibatkan oleh kebijakan KPU, yang tidak sesuai aturan Undang-Undang khususnya terkait aturan tahapan pilkada,” kata Sa’duddin, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).

Sa’duddin memaparkan, untuk menyikapi daerah yang masih memiliki calon tunggal, KPU melakukan perpanjangan pendaftaran pasangan calon dari partai politik berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Rekomendasi Bawaslu itu, lanjut Sa’duddin, kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran KPU Nomor 449/KPU/VIII/2015 yang memperpanjang atau membuka kembali pendaftaran pasangan calon di empat kabupaten/kota, yakni Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Blitar, dan Kota Surabaya.

Menurut Sa’duddin, langkah KPU tersebut potensial bermasalah. Sebab, jelas Sa’duddin, pada dasarnya Bawaslu oleh Undang-Undang (UU) diberikan kewenangan, hanya untuk mengeluarkan keputusan yang terkait dengan pelanggaran dan sengketa pilkada saja.

“Oleh karenanya, terbitnya Surat Edaran KPU yang berdasar pada rekomendasi Bawaslu sangat rawan untuk digugat atau dipermasalahkan secara hokum,” ungkap mantan bupati Kabupaten Bekasi itu.

Lebih lanjut Sa’duddin mengemukakan, terkait perpanjangan masa pendaftaran yang dilakukan kembali oleh KPU untuk Kota Surabaya, karena salah satu pasangan calon yakni Rasiyo-Dhimam Abror Duraid, dinyatakan tidak lolos verifikasi persyaratan. Akibatnya, Kota Surabaya kembali memiliki calon tunggal, kondisi ini disikapi oleh KPU dengan melakukan kembali perpanjangan pendaftaran pada 6 sampai 8 September 2015. Menurut Sa’duddin, hal ini akan berpotensi menjadi masalah dan rawan digugat secara hukum.

“Sebab KPU terkesan memaksakan pelaksanaan pilkada di Kota Surabaya, padahal KPU memutuskan menunda untuk daerah lain yang masih memiliki calon tunggal,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta itu.

Keterangan Foto: Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sa’duddin.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

KMP Harus Fokus pada Transformasi Struktural

SERANG (8/9) – Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan Indonesia memerlukan sistem perundang-undangan yang bisa mendukung sektor domestik. Oleh karena itu, ia berharap Koalisi Merah Putih (KMP) tetap fokus di DPR.

“Kita saat ini sedang mencari sistem perundang-undangan yang tepat. Untuk itu, saya berharap agar KMP tetap fokus di DPR,” kata Sohibul Iman di sela-sela silaturahim bersama kader PKS Banten di Serang, Ahad (6/9).

Menurut Sohibul Iman, KMP harus merancang upaya-upaya transformasi struktural, baik dalam masalah perekonomian, pengelolaan SDA, dan bidang-bidang lainnya.

“KMP sangat perlu merancang transformasi struktural dalam berbagai bidang. Upaya-upaya ini untuk mendukung domestik pemerintah,” kata legislator asal Tasikmalaya itu.

Seperti diketahui, pada Kamis (3/9/2015) pimpinan partai politik yang tergabung dalam KMP bersilaturahim di Kantor DPP PKS, MD Building, Jakarta. Sohibul Iman mengungkapkan silaturahim berlangsung dengan hangat dan diwarnai aksi berbalas pantun. Pada pertemuan itu, Sohibul Iman berpesan KMP ke depan harus lebih fokus pada transformasi struktural. 

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (Muhammad Hilal/Relawan PKS Foto).

Sumber: Humas PKS Banten


posted by @Adimin

Wako Mahyeldi, Lepas Mahasiswa Asal Minang Ke Al Azhar Mesir

 

PADANG -- Sebelum berangkat untuk melanjutkan pendidikan menuju Kampus Universitas Al Azhar di Mesir, lulusan atau para alumni dari berbagai Madrasah Aliyah atau pesantren di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat, berpamitan dengan Walikota Padang, H Mahyeldi Dt Marajo di kediaman Rumah Dinas Walikota, Jl A Yani 11 beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungan kali ini, 8 orang perwakilan serta didampingi pembimbingnya, Ust Mulyadi, diterima wako beserta istri, Ny Harneli Bahar.

Dalam kesempatan itu, wako mengucapkan selamat kepada adik-adik semua yang akan melanjutkan pendidikan kuliah S1 di Kampus Al Azhar beberapa tahun ke depan. Mahyeldi pun mendoakan, semoga semuanya dapat sukses dalam perkuliahan dan setelah tamat bisa mengabdi ke kampung halamannya masing-masing.

“Adik-adik semua bukan mewakili atas nama pribadi saja, namun juga mewakili daerah dan bangsa Indonesia. Untuk itu, marilah melaksanakan perkuliahan dengan baik dan jaga nama baik kita selama di sana. Harapan kami, semoga semuanya bisa sukses di sana,"ujar Mahyeldi.

Sementara itu, Ust Mulyadi mengatakan, rombongan calon mahasiswa/mahasiswi yang berangkat kuliah ke Al Azhar kali ini sebanyak 45 orang. Dari semuanya, telah melalui tahap seleksi pertama di Pekanbaru lalu di Kemenag pusat dan seleksi terakhir di Kampus Al Azhar.

“Alhamdulillah, mereka telah berhasil dan lulus dengan mendapat beasiswa kuliah dari Al Azhar University. Insya Allah pekan depan mereka sudah mulai kuliah,” sebut Mulyadi. [humas dan protokol kota Padang]

posted by @Adimin

PKS Eratkan Silaturahmi dan Minta Masukan Ormas Islam Nasional

JAKARTA (8/9) - Bidang Pembangunan Umat (BPU) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera menyelenggarakan Silaturahmi dan Ta'aruf Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS dengan Pimpinan Ormas-Ormas Islam di Kantor DPP PKS, MD Building, Jakarta, Selasa (8/9) malam.

Sekretaris BPU DPP PKS, H. Ika Fitriandi mengatakan acara ini merupakan undangan dari Ketua Majelis Syuro PKS kepada pimpinan ormas Islam terkait perkenalan DPTP PKS yang baru.

"Jadi memang sepenuhnya hari ini silaturahmi. Selain itu, kami meminta masukan dari seluruh ormas yang ada di Indonesia untuk langkah DPTP PKS ke depan," katanya.

Rangkaian acara Silaturahmi bersama ormas Islam, lanjut Ika, dimulai dengan ta'aruf, yaitu memperkenalkan DPTP PKS yang baru. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Syuro (MS) PKS, Dr Salim Segaf Al Jufri.

"Acara dimulai dengan ta'aruf, setelah itu MS ingin mendapatkan masukan dari seluruh ormas Islam untuk menjadi bahan DPTP PKS melangkah ke depan," pungkas Ika.

Hadir pula pada kesempatan itu Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua MS PKS Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, serta pimpinan ormas-ormas Islam nasional. Di antaranya pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Mathlaul Anwar, Persatuan Ummat Islam, Persatuan Islam (PERSIS), Syarikat Islam (SI), serta Al Irsyad Al Islamiyah.

Selain itu, pimpinan Dewan Masjid Indonesia (DMI), Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Persaudaraan Muslim Indonesia (PARMUSI), Front Pembela Islam (FPI), Perguruan Islam Asy Syafiiyah, Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Wahdah Islamiyah, Rabithah Alawiyah, Al Ittihadiyah, dan Jamiatul Wasliyah juga menjadi undangan kali ini.

Sebelumnya pada Kamis (3/9) DPTP PKS juga mengadakan silaturahmi sekaligus perkenalan bersama pimpinan Koalisi Merah Putih (KMP) di MD Building, Jakarta. Hadir pada kesempatan itu Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, serta Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. [kabarpks.com]

posted by @Adimin

Hak Jamaah Haji Banyak Terabaikan

 

 

JAKARTA (9/9) – Hak jamaah haji Indonesia tahun 2015 banyak terabaikan. Kisruh soal visa terlambat keluar yang menimpa sebagian calon jamaah telah memberi efek domino hingga ke Tanah Suci. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan hal ini melalui siaran persnya, Rabu (9/9), usai melakukan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji pada 3-8 September 2015.

“Ada koper jamaah sudah tiba di Tanah Suci, pemiliknya belum bisa berangkat dan terpisah dari rombongan karena visa belum keluar. Sehingga, jadwal keberangkatan sebagian jamaah dimajukan. Namun muncul lagi kendala karena gelang informasi yang mereka kenakan tidak sama dengan alamat tinggal yang tersedia. Hal ini cukup membingungkan dan merepotkan setibanya di Tanah Suci,” papar Ledia.

Perubahan jadwal keberangkatan dan kedatangan, tidak hanya menyusahkan calon jamaah haji, tetapi juga pihak-pihak lain. Panitia haji di Tanah Suci harus melakukan regrouping dan memindahkan alamat. Pembimbing ibadah, ketua rombongan, dan berbagai pihak harus mengantisipasi perubahan. Bahkan petugas medis sampai harus mencari-cari pasien mereka.

“Regrouping ini sama sekali bukan perkara mudah. Pembimbingan dan pengontrolan menjadi lebih sulit dilakukan. Padahal , calon jamaah haji Indonesia banyak yang lanjut usia, jamaah resti (yang memiliki resiko tinggi dalam urusan kesehatan), atau gabungan keduanya. Belum lagi secara psikologis ada ketidaknyamanan bagi jamaah haji dan rombongan yang terpisah maupun yang terkena regrouping,” katanya.

Tidak hanya itu, dalam beberapa momen sidak di Tanah Suci, legislator Fraksi PKS ini juga menemukan persoalan haji yang sudah bertahun-tahun menjadi bahan evaluasi, namun masih saja terulang. Diantaranya soal pemadatan jamaah dalam satu ruangan dan bercampurnya jamaah laki-laki dan perempuan.

“Setiap jamaah haji berhak atas ruang minimal 4 meter persegi di dalam satu ruangan. Tetapi, ketentuan ini masih banyak dilanggar. Satu kamar ukuran kecil rata-rata diisi sampai 6 jamaah. Bahkan ada satu kamar berisi 11 jamaah, 8 diantaranya lansia dan hanya memiliki satu kamar mandi. Begitu pula petugas kesehatan laki-laki dan perempuan ada yang ditempatkan dalam satu kamar. Padahal sudah sejak tiga tahun lalu kami secara tegas melarang penempatan laki-laki dan perempuan dalam satu kamar,” tegas Ledia.

Temuan-temuan ini, lanjut Ledia, segera ditindaklanjuti dengan perombakan karena terkait hak para jamaah. Namun, Ledia khawatir masih ada beberapa pondokan yang punya masalah serupa, tetapi belum terungkap. Misalnya penumpukan jamaah belum nampak karena belum semua calon jamaah haji tiba di Tanah Suci.

“Pemerintah harus lebih bersungguh-sungguh melakukan perbaikan penyelenggaraan haji sejak di Tanah Air. Segala temuan yang menjadi catatan Komisi VIII dalam pengawasan kemarin, sebenarnya adalah persoalan-persoalan yang bisa diantisipasi sejak awal. Sehingga, masalah yang sudah menjadi bahan evaluasi tahun-tahun lalu seharusnya tidak terjadi lagi,” pungkasnya. [kabarpks.com]


posted by @Adimin