5.000 Partisan akan Meriahkan Munas PKS

JAKARTA -- Jika tak meleset, PKS akan menyelenggarakan Munasnya yang keempat di dua tempat. Sebanyak 5.000 partisan sedianya bakal memenuhi Bumi Perkemahan (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur untuk memeriahkan acara tersebut, Ahad (13/9).

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan Munas akan diselenggarakan di Buperta Cibubur dan Hotel Bumi Wiyata, Depok. "Karena tema Munas kita berkhidmat untuk rakyat, maka acara yang kita selenggarakan pun ada untuk rakyat seperti jalan sehat dan senam sehat," ujar dia kepadaRepublika.co.id, Jumat (11/9).

Sohibul juga mengatakan selain masyarakat turut hadir anggota Majelis Syuro seluruh Indonesia. Tidak hanya masyarakat, seluruh kader PKS juga diundang hadir.

Selain kegiatan, Panitia Munas juga meyediakan door prize bagi yang beruntung. Munas PKS rencananya akan berlangsung 12-15 September 2015. [ROL]

posted by @Adimin

DPR Minta Pemerintah Perhatikan Tuntutan Buruh

JAKARTA (11/9) – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Adang Sudrajat meminta Pemerintah memerhatikan tuntutan buruh. 

“Kalau tidak ada perhatian yang serius dari Pemerintah, buruh akan mogok nasional di bulan November nanti,” kata Adang, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (11/9).

Perlambatan ekonomi dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak langsung terhadap buruh. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam audiensi dengan Komisi IX kemarin (10/9) menyebutkan sudah ada 100 ribu lebih buruh yang di-PHK.

Selain PHK, daya beli masyarakat juga menurun sejak pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini tidak diimbangi dengan upah buruh yang relatif tidak mengalami perubahan.

Anggota DPR asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat ini juga meminta Pemerintah memerhatikan upah buruh. “Kebutuhan hidup yang layak harus ditinjau ulang,” ujar Adang.

Isu Tenaga Keja Asing (TKA) asal Cina juga menjadi perhatian Adang. Menurutnya, Pemerintah tidak semestinya membiarkan TKA asal Cina ini menyerbu Indonesia. “Di kita saja banyak yang masih menganggur, seharusnya mereka bisa lebih diprioritaskan dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur yang akhir-akhir ini dikerjakan oleh TKA asal Cina,” tutup legislator yang juga seorang dokter itu.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

PKS Gelar Munas 14 September, Lantik Pengurus Hingga Bahas Arah Partai

JAKARTA (11/9) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 14-15 September di Depok, Jawa Barat. Ada beberapa rangkaian acara seperti pengumuman dan pelantikan pengurus baru sampai penyampaian visi misi partai untuk 5 tahun ke depan.

Sebelum Munas, Majelis Syuro PKS akan melakukan rapat terlebih dulu di kantor DPP PKS, 12-13 September.

"Majelis Syuro rapat dulu karena yang menentukan setiap putusan partai mereka. Soal acara munas, ada pelantikan kepengurusan yang baru, pengumuman ketua bidang, kepala departemen di hari pertama. Terus sosialisasi soal target kita dalam lima tahun ke depan," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Kamis (10/9/2015), malam.

Dia menjelaskan dalam penyampaian target 5 tahun ke depan ini menyangkut visi misi partai. Terkait kebijakan strategi akan langsung disampaikan Presiden PKS Sohibul Iman serta Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al Jufri.

"Target baik itu baik visi, misi, kebijakan strategi, sampai amanat Munas nanti disampaikan. Pembukaan ada Pak Sohibul, penutupan Pak Salim," sebutnya.

Lantas, apa ada kemungkinan hasil Munas mengubah posisi PKS dalam berkoalisi? Dia mengatakan posisi PKS tetap berada di luar pemerintahan.

"Kita Insya Allah, istiqomah, tidak di dalam, tetap di luar, Insya Allah," tuturnya.

Dalam Munas nanti, rencananya mengundang petinggi partai dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Diperkirakan ada 1500 kader PKS dari pengurus DPD, DPW, sampai DPP yang akan hadir. Untuk DPW ada 34, sementara DPD sekitar 550.

"Ada DPW 34, 550 DPD. Nanti seluruh Indonesia. Ada sekitar 1500 kader, pengurus DPD Kabupaten, Kota, Provinsi, sampai DPP," ujar Mardani.

Sebelum Munas, dijadwalkan juga digelar acara Pra Munas di Cibubur pada Minggu (13/9). Rencananya, mulai acara jalan kaki, bazar, sampai video conference dengan pengurus daerah yang tak bisa hadir di Munas. 

Sumber: http://news.detik.com

posted by @Adimin

Selamatkan Buruh Dari PHK, DPR Bentuk Panja Pelindo

JAKARTA (10/9) – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Adang Sudrajat mengatakan Komisi IX akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Demikian disampaikan Adang seusai menerima audiensi Serikat Pekerja (SP) Jakarta International Container Terminal (JICT) di Ruang Rapat Komisi IX Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).

“Komisi IX akan menindaklanjuti aduan SP JICT dengan membentuk Panja Pelindo II. Panja ini akan berkonsentrasi pada konteks ketenagakerjaannya,” ujar Adang.

Panja Pelindo II, menurut Anggota DPR asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat ini adalah usaha untuk menyelamatkan buruh PT Pelindo II dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Panja Pelindo II akan memperdalam dan memberikan rekomendasi atas kekisruhan yang terjadi di JICT,” lanjut Adang.

Dalam aspirasinya, SP JICT kecewa atas kepemimpinan direktur utama PT Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino yang mem-PHK buruh yang aktif dalam SP JICT. SP JICT seringkali mengkritisi Lino yang dinilai telah melakukan kebohongan publik terkait persetujuan konsesi JICT oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub).

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Kemenag Diminta Tidak Menjadi Operator Wakaf

JAKARTA (10/9) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa berpendapat Kementrian Agama (Kemenag) harus tetap pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya sebagai regulator, bukan operator wakaf produktif.

“Cukuplah berbagi tugas, siapa yang berperan sebagai regulator siapa yang berperan sebagai operator. Penyaluran wakaf produktif seharusnya dilakukan Badan Wakaf Indonesia bukan Kemenag,” kata Ledia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti pentingnya penataan birokrasi agar wakaf produktif dapat dikelola dengan baik. “Harus ada penataan birokrasi agar amanah umat dapat dikelola oleh negara dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” tutur ledia.

Wakaf, menurut Ledia bukan persoalan yang mudah. Banyak hal harus ditempuh agar tidak mendatangkan masalah di kemudian hari. Salah satunya adalah masalah akta tanah wakaf. Ia memberikan contoh salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) di Bandung yang berasal dari tanah wakaf, namun kemudian dijual oleh ahli waris orang yang mewakafkan tanah tersebut.

“Kewajiban Kemenag untuk melakukan semacam MoU (Memorandum of Understanding -red) dengan Badan Pertanahan Nasional agar tanah itu bersertifikat, sehingga tidak terjadi kasus seperti di Bandung," lanjut Ledia yang merupakan lulusan pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia ini.

Digitalisasi sistem, menurut Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat I yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi ini bisa menjadi solusi atas masalah pencatatan akta wakaf yang selama ini dilakukan KUA. "Harus ada suatu sistem digital yang dipelihara dan dijaga secara terus-menerus," pungkas Ledia.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

PKS Dorong KPK Serang Korupsi dari Dua Sisi

JAKARTA (10/9) – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsyi mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bisa menyeimbangkan fungsi pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). KPK ke depannya jangan hanya terlalu fokus pada penindakan. 

"Upaya pencegahan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara harus diperkuat," kata Aboebakar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).

Saat ini, tambah Aboebakar, bidang pencegahan masih lemah dan belum optimal dilakukan KPK. Menurut Aboebakar, KPK kurang memperhatikan strategi pencegahan. 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I itu menambahkan, meskipun KPK sukses memenjarakan banyak koruptor. Tapi, lanjut Aboebakar, bersamaan dengan itu korupsi tetap merajalela. Hal ini menunjukkan KPK sukses menindak tapi gagal mencegah korupsi. 

“KPK perlu menggempur korupsi dari 2 sisi, yakni pencegahan dan penindakan,” imbuh Aboebakar.

Legislator yang akrab disapa Habib Aboe itu menilai, pentingnya memilih pimpinan KPK yang memiliki komitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Pimpinan KPK nantinya, lanjut Aboebakar, harus siap melaksanakan tugas dan wewenang secara independen dan bebas dari kekuasaan manapun.

Lebih jauh Aboebakar mengemukakan, calon pimpinan KPK juga harus memahami keseluruhan tugas KPK sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002. "Sehingga, KPK ke depannya tidak hanya terlalu fokus pada penindakan," tegas Aboebakar.

Sementara itu, menyoroti soal pembagian bidang keahlian Calon Pimpinan (Capim) yang disampaikan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK, menurut Aboe Bakar, hal itu tidak tepat. Menurut Aboebakar, pembagian bidang dalam seleksi Capim KPK itu tidak perlu. "Kewenangan pencegahan, penindakan, manajemen, supervise, dan monitoring sudah merupakan kesatuan fungsi dalam tubuh KPK,” pungkas Aboebakar.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Walikota Padang Terpilih Jadi Ketua Indonesia-IOLGF

PADANG -- Secara aklamasi, akhirnya 70 Kabupaten/Kota yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, mempercayakan Walikota Padang, Mahyeldi Dt Marajo sebagai Ketua Indonesia – Indian Ocean Local Government Forum (Indonesia-IOLGF). Penetapan ini, melalui hasil dari rapat komisi yang berlangsung alot selama dua hari di Mercure Hotel, Selasa dan Rabu (8-9/9).

Disampaikan Mahyeldi, melalui Indonesia-IOLGF kali ini, telah menandakan untuk terciptanya kerja sama dari kabupaten/kota tersebut, dalam menyamakan persepsi untuk menghadapi IORA pada 20-23 September mendatang.

“Dari organisasi ini, kita juga berharap dapat membuka cakrawala berfikir masing-masing kabupaten/kota. Sehingga dampak positif dan peluang strategis akan dirasakan pada event IORA nanti,” ujar Mahyeldi.

Disamping itu, pada Indonesia-IOLGF ini, masing-masing kabupaten/kota memajukan daerahnya masing-masing khususnya dalam memperkuat poros maritim NKRI sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.

“Diantaranya, seperti menyelamatkan masyarakat terkait penanggulangan bencana. Maka untuk itu, ini akan menjadi suatu bahagian dari Indonesia untuk menawarkan kerja sama kepada negara-negara IORA nantinya. Semoga ini menjadi fokus kita bersama untuk bersinergi dengan negera-negara IORA nantinya. Kita juga berharap, semoga Pemerintah Pusat memberikan perhatian lebih kepada kabupaten/kota khususnya yang memiliki resiko bencana tentunya,” imbuhnya. [humas dan protokol kota Padang]

posted by @Adimin

Persiapan Munas PKS Sudah 80 Persen

DEPOK (9/9) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus mematangkan gelaran Musyawarah Nasional ke-4 yang akan dilaksanakan di kawasan Depok, 12-15 September 2015. Sejumlah amanat partai dan rekomendasi juga akan ditelurkan mengiringi pelantikan pengurus baru PKS periode 2015-2020.

Usai rapat konsolidasi Panitia di Depok, Rabu (9/9), Ketua Panitia Pengarah Suswono mengatakan, persiapan teknis sudah mencapai 80 persen. "Lokasi Munas, akomodasi peserta, acara pendukung dan agenda-agenda persidangan relatif tidak ada kendala," ujar Suswono, mantan Menteri Pertanian era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II ini.

Menurut Suwono, Munas PKS ke-4 kali ini akan meneguhkan posisi PKS sebagai partai berazas Islam yang siap memberikan warna kepemimpinan politik yang berorientasi pada pelayanan kepada rakyat. "Tema 'berkhidmat untuk rakyat' akan menjadi semangat untuk dibawa seluruh peserta, baik di pengurus pusat maupun pengurus wilayah," tutur Suswono.

Nantinya, ujar Suswono, peserta membawa pulang hasil Munas diantaranya target membangun reputasi partai yang bersih, peduli, dan profesional. "Ciri bersih, pedulI, dan profesional adalah semangat kader untuk berkhidmat," terangnya. Dengan alasan itu pula, gelaran Munas ini akan ditopang pendanaannya dari kader sendiri melalui gerakan lima puluh ribu atau Galibu. [pks.id]

posted by @Adimin

Evaluasi Besaran Biaya Administrasi Token Listrik

JAKARTA (9/9) –  Anggota Komisi XI DPR RI  Ecky Awal Mucharam meminta PT PLN mengevaluasi besaran biaya administrasi bank yang dibebankan kepada pelanggan dalam pembelian token listrik. 

Demikian disampaikan Ecky saat ditanya di Kompleks Parlemen, mengenai polemik token listrik prabayar yang sedang hangat belakangan ini, pada Rabu (9/9).

“Perhatian saya justru kepada biaya administrasi token listrik yang kelihatannya nominalnya tidak terlalu besar, tapi saya rasa tetap memberatkan rakyat kecil. Bagi mereka uang dalam nominal tersebut tetap berarti. Apalagi, dalam sebulan, mereka bisa membeli pulsa beberapa kali dalam nominalnya yang cukup besar,” jelas Anggota Legislatif (Aleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Jawa Barat III yang meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur tersebut. 

Sebagaimana diketahui, setiap transaksi pembelian token listrik prabayar, pelanggan dibebani biaya administrasi yang bervariasi antara 1.600-3000 rupiah sesuai dengan ketentuan bank yang bekerjasama dengan PLN. 

“Bayangkan berapa uang yang dikumpulkan bank tiap tahunnya dari 13 juta lebih pelanggan listrik prabayar (data pelanggan tahun 2014). Apalagi bank juga sudah bisa mendapat keuntungan dari pengelolaan uang yang disetor di muka ini,” sambung Ecky.

Sebagai bagian dari perlindungan terhadap konsumen, Ecky berharap PLN dapat sesegera mungkin mengevaluasi besaran nominal biaya administrasi ini. 

“Biaya administrasi bank ini harus dievaluasi dalam rangka perlindungan terhadap konsumen sekaligus mencerminkan  keadilan bagi rakyar pelanggan listrik token,”  tutup Ecky.

Sumber: Humas PKS DPR RI

posted by @Adimin

KPU dan Bawaslu Jangan Langgar Aturan

Jakarta (9/9) – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sa’duddin mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pelaksana dan pengawas pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tidak boleh menabrak aturan yang ada terkait pendaftaran pasangan calon.

Hal itu disampaikan Sa’duddin, menyikapi masih adanya persoalan pada tahap pencalonan di daerah-daerah yang memiliki calon tunggal pada Pilkada Desember 2015.

“Masih adanya potensi permasalahan hukum yang diakibatkan oleh kebijakan KPU, yang tidak sesuai aturan Undang-Undang khususnya terkait aturan tahapan pilkada,” kata Sa’duddin, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).

Sa’duddin memaparkan, untuk menyikapi daerah yang masih memiliki calon tunggal, KPU melakukan perpanjangan pendaftaran pasangan calon dari partai politik berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Rekomendasi Bawaslu itu, lanjut Sa’duddin, kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran KPU Nomor 449/KPU/VIII/2015 yang memperpanjang atau membuka kembali pendaftaran pasangan calon di empat kabupaten/kota, yakni Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Blitar, dan Kota Surabaya.

Menurut Sa’duddin, langkah KPU tersebut potensial bermasalah. Sebab, jelas Sa’duddin, pada dasarnya Bawaslu oleh Undang-Undang (UU) diberikan kewenangan, hanya untuk mengeluarkan keputusan yang terkait dengan pelanggaran dan sengketa pilkada saja.

“Oleh karenanya, terbitnya Surat Edaran KPU yang berdasar pada rekomendasi Bawaslu sangat rawan untuk digugat atau dipermasalahkan secara hokum,” ungkap mantan bupati Kabupaten Bekasi itu.

Lebih lanjut Sa’duddin mengemukakan, terkait perpanjangan masa pendaftaran yang dilakukan kembali oleh KPU untuk Kota Surabaya, karena salah satu pasangan calon yakni Rasiyo-Dhimam Abror Duraid, dinyatakan tidak lolos verifikasi persyaratan. Akibatnya, Kota Surabaya kembali memiliki calon tunggal, kondisi ini disikapi oleh KPU dengan melakukan kembali perpanjangan pendaftaran pada 6 sampai 8 September 2015. Menurut Sa’duddin, hal ini akan berpotensi menjadi masalah dan rawan digugat secara hukum.

“Sebab KPU terkesan memaksakan pelaksanaan pilkada di Kota Surabaya, padahal KPU memutuskan menunda untuk daerah lain yang masih memiliki calon tunggal,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta itu.

Keterangan Foto: Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sa’duddin.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

KMP Harus Fokus pada Transformasi Struktural

SERANG (8/9) – Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan Indonesia memerlukan sistem perundang-undangan yang bisa mendukung sektor domestik. Oleh karena itu, ia berharap Koalisi Merah Putih (KMP) tetap fokus di DPR.

“Kita saat ini sedang mencari sistem perundang-undangan yang tepat. Untuk itu, saya berharap agar KMP tetap fokus di DPR,” kata Sohibul Iman di sela-sela silaturahim bersama kader PKS Banten di Serang, Ahad (6/9).

Menurut Sohibul Iman, KMP harus merancang upaya-upaya transformasi struktural, baik dalam masalah perekonomian, pengelolaan SDA, dan bidang-bidang lainnya.

“KMP sangat perlu merancang transformasi struktural dalam berbagai bidang. Upaya-upaya ini untuk mendukung domestik pemerintah,” kata legislator asal Tasikmalaya itu.

Seperti diketahui, pada Kamis (3/9/2015) pimpinan partai politik yang tergabung dalam KMP bersilaturahim di Kantor DPP PKS, MD Building, Jakarta. Sohibul Iman mengungkapkan silaturahim berlangsung dengan hangat dan diwarnai aksi berbalas pantun. Pada pertemuan itu, Sohibul Iman berpesan KMP ke depan harus lebih fokus pada transformasi struktural. 

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (Muhammad Hilal/Relawan PKS Foto).

Sumber: Humas PKS Banten


posted by @Adimin