Dewan Pinta Presiden Jadi Jenderal Pangan

JAKARTA (13/10) – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mengatakan presiden harus berperan sebagai jenderal pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Demikian disampaikan Andi Akmal di Seminar Nasional “Road MapMewujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia,” yang diselenggarakan Lemhannas dan Universitas Sahid di Jakarta, Selasa (13/10).

Politik pangan yang diperankan presiden akan mampu mengintegrasikan bukan hanya lembaga pemerintah pusat saja, tetapi diharapkan dapat mensinergikan pemerintah pusat dan daerah.

“Presiden harus mampu berperan sebagai jenderal pangan. Bila tidak ada campur tangan presiden secara total, maka kebijakan antara kementrian dan lembaga terkait tidak akan sinergis,” kata Andi Akmal.

Anggota DPR dari dapil Sulawesi Selatan II melihat ego sektoral kementrian dan lembaga terkait menjadi faktor penghambat dalam mewujudan kedaulatan pangan. Harmonisasi lembaga pemerintahan di pusat seperti Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria, Bulog, Kementerian PU, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Kementerian Perindustrian akan mampu mempercepat upaya pencapaian kedaulatan pangan.

“Harmonisasi antar kementerian dan lembaga di pemerintah pusat dapat memperjelas road map menuju kedaulatan pangan Indonesia,” pungkas Andi Akmal.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

DPR: Kontraktor Dalam Negeri Berkualitas

JAKARTA (13/10) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengungkapkan kepercayaannya terhadap penyedia jasa konstruksi dalam negeri. Yudi mengatakan kontraktor dalam negeri berkualitas dan terbukti dapat menyelesaikan berbagai proyek konstruksi di Indonesia.

Walaupun Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di mana jasa konstruksi dari luar negeri akan turut berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai wilayah Indonesia, Yudi menyatakan optimismenya terhadap kontraktor dalam negeri.

“Kalau kualitas sudah bagus, terutama yang disebut dengan BUMN karya yang plat merah mampu menyelesaikan banyak pekerjaan konstruksi. Tapi kita lihat kalau ada persaingan terbuka dengan perusahaan konstruksi besar lain, pemerintah perlu memberikan pembinaan dari lembaga yang ada agar mereka dapat bersaing,” ungkap Yudi saat diitemui setelah Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (13/10) di Komplek DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

Yudi menyatakan RUU Jasa Konstruksi yang diusulkan oleh Komisi V DPR RI dapat memperkuat perusahaan konstruksi dalam negeri.

“Saat ini pemerintah sedang menggenjot pembangunan infrastruktur dan kita berharap pembangunan infrastruktur itu dapat dikerjakan sebaik-baiknya dengan penyedia jasa konstruksi dalam negeri,” kata Anggota DPR dari dapil Jawa Barat IV ini.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

PKS akan Cegah Radikalisme dengan Imunisasi Ideologi Kebangsaan

SEMARANG (12/10) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan terus menjadi garda terdepan dalam proses imunisasi ideologi kebangsaan. 

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam keterangannya kepada wartawan di sela Seminar Kebangsaan dan Sosialisasi Empat Pilar, di Hotel Semesta, Semarang, Senin (12/10).

Menurut Sohibul Iman, pihaknya akan terus mendorong upaya dari Fraksi PKS di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) untuk memberikan sumbangsih positif kepada masyarakat. Salah satunya adalah upaya penguatan ideologi kebangsaan.

"Kita akan terus melakukan pencegahan agar tidak muncul gerakan radikalisme, salah satunya kami di PKS memiliki pemahaman tentang kehidupan bernegara, sebagai prinsip Islam yang washatiyah atau keseimbangan," ungkapnya.

Menurut Sohibul Iman, PKS mengajarkan kepada seluruh kadernya untuk menyikapi perbedaan soal radikalisme.

"Selain itu, PKS terus memberikan pemahaman pembinaan rutin, seperti training orientasi partai, kemudian secara eksternal kita mengajarkan pemahaman bernegara rasional dan Islam yang moderat," tandas mantan wakil ketua DPR RI ini.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS MPR RI, TB Soenmandjaja menambahkan bahwa agenda seminar kebangsaan ini digelar dalam rangka kewajiban MPR sebagai lembaga kebangsaan untuk mensosialisasikan ideologi Pancasila.

"Kami ingin juga memberikan penajaman sekaligus meminta masukan masyarakat," ujar dia. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman saat menyampaikan pandangannya dalam Seminar Kebangsaan dan Sosialisasi Empat Pilar, di Hotel Semesta, Semarang, Senin (12/10). Foto - Muhammad Hilal (Relawan PKS Foto)

posted by @Adimin

PKS: Kabut Asap Layak Dinyatakan Bencana Nasional

JAKARTA (13/10) – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan kabut asap sudah layak dijadikan bencana nasional oleh pemerintah.

"Ini layak dijadikan bencana nasional karena memang dampaknya bukan hanya di beberapa kabupaten/kota Sumatera, ini sudah sampai Kalimantan. Korban juga sudah berjatuhan," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/10).

Menurutnya, dengan dinyatakan kabut asap menjadi bencana nasional nantinya berdampak positif. Pertama, ada kefokusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini.

"Kedua dari sisi empati, negara jadi harus hadir dan rakyat juga tahu mereka dipikirkan betul oleh negara," jelasnya.

Dari sisi anggaran, kata Hidayat, akan tersedia jika memang sudah dinyatakan sebagai bencana nasional.

"Nomor tiga anggaran, sekarang dikeluhkan misalkan membuat hujan buatan garam sudah habis, kalau ditetapkan bencana nasional anggara akan tersedia," tutup Wakil Ketua MPR ini. 

Sumber: http://nasional.inilah.com


posted by @Adimin

Presiden PKS Silaturahim dengan Redaksi Suara Merdeka Grup

SEMARANG (12/10) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman melakukan kunjungan silaturahim dengan awak redaksi Suara Merdeka Grup di SM Tower, Semarang, Senin (12/10).

Sohibul Iman yang datang bersama Ketua DPW PKS Jawa Tengah Fikri Faqih, Wakil Ketua DPP Bidang Ketenagakerjaan, Petani, dan Nelayan Riyono, dan Ketua DPD PKS Semarang Agung Budi Margono ini, ditemui CEO Suara Merdeka Grup Kukrit Suryo Wicaksono dan Pemimpin Redaksi Suara Merdeka Amir Mahmud.

Dalam kesempatan itu Sohibul Iman memaparkan perkembangan suksesi kepemimpinan PKS di wilayah termasuk Jawa Tengah. "Suksesi di semua wilayah berjalan lancar dan luwes," papar Sohibul.

Mantan wakil ketua DPR RI ini juga menjelaskan jika kader PKS sejatinya adalah pribadi yang mudah menyesuaikan diri. Ia menyebut memang sudah manjadi tabiat kaderisasi PKS untuk membentuk kader yang mudah bergaul dengan semua kalangan.

Hal ini diamini oleh Kukrit Suryo Wicaksono. Menurut pria yang juga menjabat Ketua KADIN Jawa Tengah ini ia mengenal kader PKS khususnya di Semarang sebagai pribadi yang hangat dan gaul.

"Sejauh saya di Semarang ini, para pimpinan PKS luwes berkomunikasi dan bagi saya pribadi sangat gaul, saya harap hal ini terus dijaga," jelas Kukrit.

Sohibul juga menjelaskan beberapa isu terhangat di Tanah Air. Termasuk usulan revisi UU KPK yang digulirkan sejumlah anggota DPR.

Pemimpin Redaksi Suara Merdeka Amir Mahmud mengapresiasi sikap PKS yang menolak revisi UU KPK. Baginya sikap PKS itu sudah selaras dengan keinginan rakyat.

"Saya berharap PKS di bawah kepemimpinan Pak Sohibul Iman bisa terus mempertahankan sikapnya," ujar dia.

Keterangan Foto: CEO Suara Merdeka Grup Kukrit Suryo Wicaksono (kanan, depan) saat menerima kunjungan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (kiri, batik biru) di kantor Harian Suara Merdeka, Kota Semarang, Senin (12/10). Foto: Muhammad Hilal (Relawan PKS Foto)

posted by @Adimin

Kader PKS Perlu Fasih Berbahasa Politik

SERANG (12/10) – Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) perlu fasih berbahasa politik guna mencapai target kemenangan pada pemilihan umum yang akan datang. Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah DPP PKS Ahmad Heryawan (Aher) menyampaikan hal ini saat memberikan arahan dalam Muswil PKS Banten di Serang, Ahad (11/10).

“Fasih berbahasa politik ini penting karena mayoritas kader berlatar guru dan muballigh. Sehingga kerap berada dalam zonanya padahal harus bergerak atraktif dalam mewacanakan isu publik dan memunculkan figur pemimpin publik," katanya.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) itu menegaskan pentingnya seorang kader berikhtiar sungguh-sungguh, terutama para pengurus baru PKS Banten hasil Muswil. Ia berharap kepengurusan baru memberikan hasil yang bisa melampaui ekspektasi.

"Mari ikhtiar besar dengan tetap serahkan kepada Yang Maha Besar. Hasilnya akan melebihi harapan. Contoh di Pilkada 2009 semula saya diajukan sebagai Wakil Gubernur. Tetapi, malah menjadi Gubernur Jabar dua periode," katanya di hadapan sekitar 2000 kader PKS se-Banten.

Menurut Aher, kader partai harus bekerja cerdas dan selalu ikhlas. Sehingga, seorang pemimpin organisasi bisa mencapai tingkatan pimpinan tertinggi di dunia yakni pemimpin publik.

"Maka perkuatlah organisasi, solidkan pengurus. Jika di kecamatan sudah ada, maka kuatkan ranting, buat kapasitasnya memadai, dan berkhidmatlah kepada rakyat. Kita semua perlu ber-fastabiqul khairut. Satu sama lain berlomba dalam kebaikan, bersaing memberikan pengabdian kepada masyarakat,” pungkasnya.

Keterangan Foto: Ketua DPP PKS Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah, Ahmad Heryawan saat menyampaikan arahannya dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) PKS Banten di Serang, Ahad (11/10).

Sumber: Humas PKS Banten

posted by @Adimin

Aher: PKS Harus Menang di Pemilu 2019

SERANG (12/10) – Ketua DPP PKS Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah, Ahmad Heryawan optimis partainya menjadi pemenang pada Pemilihan Umum 2019. Aher menyampaikan hal ini dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) PKS Banten di Serang, Ahad (11/10).

"Kalau pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014 kita belum menang, maka ke depan harus menang. Ini semua mungkin kalau kita kerja keras," kata Aher disambut pekik takbir ribuan kader PKS.

Menurut Aher, PKS memiliki semua kompetensi dan modal sosial dalam memenangkan pemilu ke depan, terutama karena militansi para kadernya. "Setidaknya-tidaknya kita harus tiga besar, dan/atau minimal porsi suara 10 persen," ujar Aher yang saat itu berbalut busana putih-hitam-emas khas PKS.

Kemenangan PKS, lanjut Aher, dinilai mungkin meski penuh tantangan. Sebab, dengan eksisnya sepuluh partai saat ini, memperoleh suara mayoritas itu sangat tidak mudah. "PDI Perjuangan pun memperoleh 18 persen pada tahun 2014 lalu. Jadi ini tantangan dan peluang bagi kita dalam meningkatkan suara ke depan," jelasnya.

Gubernur Jawa Barat itu menambahkan PKS memiliki modal karena teruji soliditasnya sehingga suara terjaga. Pada tahun 2009 PKS meraih 7,9 persen suara. Kemudian, berbagai prediksi tentang kolapsnya PKS pada Pileg 2014 muncul usai didera berbagai ujian.

“Faktanya, PKS berhasil meraih suara hingga 6 persen lebih, sekaligus mematahkan aneka anggapan minor dari para pengamat politik,” pungkas Aher.

Keterangan Foto: Ketua DPP PKS Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah, Ahmad Heryawan saat menyampaikan arahannya dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) PKS Banten di Serang, Ahad (11/10). Foto - Riki Lukita (Relawan PKS Foto Banten)

Sumber: Humas PKS Banten

posted by @Adimin

Soal UU KPK, Sikap PKS Dinilai Sudah Selaras dengan Rakyat

SEMARANG (12/10) - Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak revisi UU KPK mendapat apresiasi positif. Sikap tegas tersebut diharapkan konsisten.

"Sikap PKS saat ini terkait KPK sudah selaras dengan apa yang diinginkan rakyat. Harapan saya, PKS di bawah komando Pak Sohibul Iman bisa terus mempertahankan," ujar Pemimpin Redaksi Suara Merdeka, Amir Mahmud saat menerima Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman di SM Tower, Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/10).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri CEO Suara Merdeka Grup Kukrit Suryo Wicaksono itu, Sohibul Iman mengatakan PKS saat ini sedang melakukan konsolidasi, baik internal maupun dengan masyarakat.

"Alhamdulillah, untuk proses suksesi PKS diberikan kemudahan dengan tidak banyak konflik. Sehingga konsolidasi dari pusat ke daerah Insya Allah lebih mudah dilakukan," terangnya.

Sohibul Iman melanjutkan, PKS di beberapa provinsi telah menggelar pemilihan struktur DPTW dan dilanjutkan dengan DPTD di setiap kota/kabupaten. Menurut mantan rektor Paramadina ini, konsolidasi di PKS bisa dilihat dari pemilihan struktur yang lebih luwes dan lancar.

"Kita ingin partai politik kembali dicintai oleh masyarakat. Apalagi satu-satunya saluran pencalonan presiden adalah partai politik. Karena itu PKS juga mengajak agar semua partai selalu dekat dengan masyarakat," jelasnya.

PKS Gaul

CEO Suara Merdeka Grup, Kukrit Suryo Wicaksono dalam pertemuan itu mengapresiasi positif sikap kader PKS di Jateng. Menurut dia, kader PKS cukup gaul. Harapannya PKS bisa mempertahankan dan terus menjadi partai yang gaul.

"Sejauh saya di Semarang ini, para pimpinan PKS luwes berkomunikasi dan bagi saya pribadi sangat gaul, penting ini untuk terus dijaga," jelas pria yang juga Ketua KADIN Jawa Tengah. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman saat berkunjung ke kantor Harian Suara Merdeka, Kota Semarang, Senin (12/10). Foto - Muhammad Hilal (Relawan PKS Foto)

posted by @Adimin

Kenapa Proses Pergantian Kepemimpinan di PKS Tak Menimbulkan Gejolak?

BANDUNG (10/10) – Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman membuka salah satu rahasia kenapa proses pergantian kepemimpinan di partai yang ia pimpin tersebut relatif lancar dan mulus tanpa gejolak.

Alasannya, PKS telah menerapkan pola kepemimpinan 360 derajat, yang artinya setiap kader berkontribusi tidak terkait pada posisi.

"Kami menerapkan sistem kepemimpinan yang berbasis pada peran dan fungsi. Jadi di manapun posisinya, setiap kader akan menjalankan fungsi kepemimpinannya," ungkap Sohibul Iman kepada wartawan pada acara Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-4 PKS Dewan Pimpinan Wilayah (Jawa Barat) di Bandung, Sabtu (10/10).

Dalam PKS dikenal dua jalur kontribusi yakni jalur politik struktural dan kultural. Bagi yang tidak mendapat peran di struktur partai dakwah dapat mengembangkan diri di jalur dakwah kultural.

Atas keyakinan tentang posisi jabatan dan posisi inilah yang membuat peralihan kekuasaan di PKS tidak banyak muncul gejolak.

"Meski tak punya jabatan struktural, para kader mampu mengembangkan diri di jalur kultural. Sama-sama mulianya. Lapangan kultural bahkan jauh lebih luas dibanding struktural," tandas mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

Sumber: http://www.rmol.co




posted by @Adimin

Di Sela TdS, Wako Sidak Sampah Pedagang

Ada hal cukup menarik saat digelarnya iven balap sepeda Tour de Singkarak (TdS) 2015 yang ditutup di Kota Padang, Minggu (11/10). Di saat menunggu para pebalap sepeda sampai di Padang, Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo justru melakukan inspeksi mendadak (Sidak). 

Sidak yang dilakukan Walikota itu yakni kebersihan pedagang yang menggalas di garis finish, Lapau Panjang Cimpago (LPC) Pantai Padang. Sidak yang tak disangka-sangka oleh pedagang itu cukup mengagetkan juga.

Siang itu, sekitar pukul 12.00 Wib, Walikota bersama ajudan Jelli, Kabag Humas dan Protokol Mursalim, serta Ganda, staf Kesbangpol, menyisiri pedagang yang ada di sepanjang LPC. Walikota mendatangi masing-masing pedagang sambil menanyakan keberadaan tong sampah tiap pedagang.

"Lai ado tong sampahnyo da? Ma nyo? (Apa ada tong sampahnya da? Mana?)," tanya Mahyeldi kepada seorang pedagang sate.

Pedagang sate pun kemudian menunjukkan tong sampah dari plastik yang tergantung di gerobaknya. "Lai ado Pak Wali," ujar si pedagang. Para pembeli yang sedang asyik makan sate pun tak lupa ikut menawarkan Walikota untuk makan sate bersama. Dengan halus Walikota menolak tawaran tersebut untuk kemudian beranjak ke tempat pedagang lain.

Di tempat pedagang minuman, Walikota kembali menanyakan tong sampah pedagang tersebut. Sebab Walikota melihat begitu banyak sampah bekas minuman yang berserakan. Ditanya begitu, pedagang minuman hanya diam. Walikota kemudian menyuruh si pedagang untuk memungut sampah yang berserakkan di dekat gerobaknya. Dengan penuh kesadaran, pedagang tersebut memilih sampah untuk kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik.

Walikota kemudian berjalan menuju arah selatan Pantai Padang. Setiba di depan rumahmakan 'Pondok Ikan Bakar', Walikota berhenti sejenak setelah melihat sampah dan lubang pembuangan air menuju got yang tertutup batu. Tanpa ragu, Mahyeldi kemudian menuju ke dalam rumahmakan tersebut untuk mengambil sapu lidi. Walikota menyapu sampah yang ada di depan rumahmakan sambil memanggil pekerja rumahmakan itu untuk membantunya. Batu yang menyumbat saluran pembuangan juga diangkat dan dialihkan.

Beranjak ke sebelah rumahmakan itu, Walikota kembali mendapati daun pohon kering yang berserakkan di jalan dan depan rumah seorang warga Purus. Mahyeldi lantas mengimbau pemilik rumah untuk segera membersihkan daun pohon kering tersebut.

"Tapi awak baralek gadang, tolong barasiahan buk, jan sampai sampah baserak, malu awak," kata Walikota kepada pemilik rumah.

Walikota tak segan-segan menyapu dan memungut sampah yang berserak di jalan. Begitu juga Kabag Humas dan Protokol Mursalim serta Ganda. Hal ini merupakan bentuk kesadaran dan tekad untuk menjaga kebersihan di Kota Padang. Usai menyidak kebersihan seluruh pedagang dan warga, Walikota dan rombongan menunaikan shalat dzuhur berjamaah di masjid purus itu. Usai shalat, Walikota memberikan imbauan kepada warga sekitar melalui pengeras masjid. Uar-uar yang disampaikan kepada masyarakat sekitar yakni menjaga kebersihan dan memungut sampah berserakan. [Charlie/Humas dan Protokol Kota Padang]

posted by @Adimin

Salim Segaf: Setiap Kader PKS Harus Berkhidmat untuk Rakyat

Jakarta (11/10) - Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri meminta setiap kader PKS untuk serius menjalankan amanah "Berkhidmat untuk Rakyat" dan tidak malah sebaliknya, yaitu "Berkhianat untuk Rakyat".

Hal itu sebagaimana disampaikan Salim saat memberikan arahan pada acara Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-4 PKS DKI Jakarta di Ruang Ballroom, Hotel Atlet Century, Jakarta, Ahad (11/10).

"Pilihannya hanya ada dua: Berkhidmat untuk Rakyat atau Berkhianat untuk Rakyat? Tentu kita memilih ‘Berkhidmat untuk Rakyat’. Berkhidmat untuk Rakyat memiliki makna yang sangat dalam, yaitu memberikan solusi untuk setiap persoalan rakyat," tutur Salim di depan ratusan kader PKS DKI dari lima Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Selain itu, mantan menteri sosial Republik Indonesia (RI) ini menegaskan sudah saatnya PKS menjadi partai papan atas pada Pemilu 2019 mendatang dengan raihan suara di atas 10 persen.

"Menjadi partai papan atas tidak perlu menjatuhkan tiga sampai empat partai yang ada saat ini. Kita justru perlu bersama-sama dengan partai lain untuk menjadi papan atas. Bersama memperbaiki diri," terang Salim.

Salim menegaskan salah satu cara untuk menjadi partai papan atas menjadikan nilai dakwah sebagai panglima. Oleh karena, menurut Salim, akan muncul nilai-nilai luhur jika menjadikan dakwah sebagai panglima dalam berpolitik.

"Karena setiap kader PKS memosisikan dirinya sebagai da'i, mulai dari tutur katanya hingga perilakunya. Sehingga, dengan melihat penampilannya saja akan ikut memilih PKS," jelas Salim.

Salim berharap, ke depan PKS harus siap menjadi pelopor-pelopor yang siap berkontribusi untuk masyarakat. Mulai dari pelopor perdamaian, kesejahteraan, pemberdayaan, hingga pembelaan bagi masyarakat yang terdzolimi di daerah masing-masing.

"Kalau kita ingin menjadi partai dakwah yang kokoh, siapkan kontribusi. Karena dengan berkontribusi, kita akan menjadi pelopor, dan dengan itu kita akan dilihat masyarakat," tegas Salim.

Muswil PKS DKI Jakarta diselenggarakan pada Sabtu-Ahad (10-11 Oktober 2015). Selain musyawarah internal, Muswil juga dilengkapi agenda tambahan. Diantaranya apresiasi bagi kader-kader pelopor di berbagai bidang, senam nusantara, pantomim robot, dan kreasi musik Rampak Bambu.

Keterangan Foto: Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri saat memberikan arahan pada Muswil ke-4 PKS DKI Jakarta di Ruang Ballroom, Hotel Atlet Century, Jakarta, Ahad (11/10).

Sumber: PKS Jakarta


posted by @Adimin