Atur Konflik, Parpol Perlu Menjadi Sarana Komunikasi di Masyarakat

BREBES (28/12) - Partai politik perlu menjadi sarana komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, terutama dalam mengatur konflik. Demikian diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR RI Fikri Faqih dalam Seminar Pendidikan Politik yang diselenggarakan oleh PKS Kabupaten Brebes di Islamic Center, Ahad (27/12).

“Partai politik selayaknya menjadi sarana komunikasi dengan semua elemen masyarakat, sehingga bisa mengubah konflik jadi kompromi dan menjadikan perbedaan sebagai landasan saling menghormati,” ungkap Fikri dalam masa reses di hadapan konstituennya.

Legislator PKS ini menilai partai politik saat ini masih cenderung berkomunikasi dengan masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah (pemilukada) saja. Oleh karena, lazimnya, pemilukada adalah momentum bagi parpol untuk dekat dengan masyarakat dan menguatkan soliditas antara kader dengan partai.

“Namun, seharusnya, ada atau tidak ada pemilukada, komunikasi dengan seluruh rakyat mestinya tetap jalan,” tambah Fikri yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX ini.

Oleh karena itu, Fikri menekankan agar salah satu fungsi komunikasi politik dari partai politik dapat diperhatikan untuk mengatur konflik. Selain daripada fungsi-fungsi lainnya, yaitu fungsi artikulasi (pengumpulan) dan aspirasi (penyampaian) rakyat, serta fungsi rekrutmen politik dari para individu terbaik untuk masuk menjadi kader partai.

Dalam kesempatan yang sama, Dosen FISIP Universitas Diponegoro Muhammad Yulianto menegaskan bahwa pejabat politik harus memiliki kapasitas, integritas, dan penerimaan (elektabilitas) di masyarakat.

“Publik perlu disuguhkan beragam alternatif pilihan. Maka, munculkanlah banyak kader, jangan hanya satu,” ungkap Yulianto.

Fikri mengunjungi Brebes dalam rangka reses yang dimulai dari tanggal 18 Desember 2015 hingga 10 Januari 2016. Reses berfungsi untuk menyerap aspirasi dari konstituen untuk dibawa ke dalam masa sidang berikutnya.

Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI Fikri Faqih.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

PKS Gembleng Kadernya di LN untuk Jadi 'Diplomat' RI

JAKARTA (28/12) – Kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di luar negeri perlu mendapatkan pembekalan yang serius agar tidak hanya bisa membawa misi partai, tetapi juga mengambil peran fungsional sebagai duta bangsa dalam kerja-kerja diplomasi dan hubungan internasional.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Taufik Ramlan Wijaya dalam 'Pelatihan Diplomasi Internasional bagi Kader-Kader Luar Negeri PKS' di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (28/12/2015).

“Di luar negeri mereka akan berhubungan dengan berbagai macam pihak, baik dengan kalangan politisi, akademisi, media, NGO, dan sebagainya. Oleh karena itu, kami di BPPLN memandang mereka perlu diberi pembekalan dengan serius,” kata Taufik.

Menurut Taufik, sudah menjadi tugas dan kewajiban setiap WNI di luar negeri, tidak terkecuali kader PKS, untuk berkontribusi dalam pencapaian program-program pemerintah dengan menjadi 'diplomat' negara. Kader PKS lanjut dia, harus mampu memperkenalkan dan menjelaskan karakteristik Islam Indonesia yang demokratis.

"Bagaimanapun, kader PKS secara fungsional mempunyai peran sebagai duta juga 'diplomat' Indonesia. Kita berharap bisa ikut berkontribusi mengubah image atau policy yang tidak benar atas Islam di berbagai negara,” jelasnya.

Menurutnya, apalagi saat ini Islam menjadi fokus perhatian di berbagai negara Barat seperti, USA, Australia, dan negara di Eropa. Tidak hanya karena berbagai insiden yang melibatkan nama Islam, tetapi juga meningkatnya jumlah warga muslim di sana.

“Di Eropa jumlah warga muslim meningkat cukup signifikan dibandingkan pemeluk agama lain, seperti Kristen atau Budha. Rata-rata mereka pendatang dari India, Palestina, dan Bangladesh. Migrasi itu justru bukan karena alasan ideologis, tapi karena masalah ekonomi dan politik,” jelasnya.

Perhatian atas Islam, lanjut Taufik, juga memunculkan berbagai diskursus. Mulai dari framing negatif atas Islam di media-media Barat, ekspresi kebebasan yang kebablasan, hingga pemikiran para akademisi yang memandang Islam tidak kompatibel dengan dunia modern.

Pelatihan Diplomasi Internasional bagi Kader-Kader Luar Negeri PKS diselenggarakan selama dua hari, 28-29 Desember 2015 di Kantor DPP PKS, Jln TB Simatupang No 82 Jakarta. Hadir pada kesempatan itu, 40 orang peserta yang merupakan kader-kader PKS dari 22 negara. [pks.id]

Keterangan Foto: 40 orang peserta yang merupakan kader-kader PKS dari 22 negara mengikuti 'Pelatihan Diplomasi Internasional bagi Kader-Kader Luar Negeri PKS' di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (28/12/2015).

posted by @Adimin

Fraksi PKS Batam: Pemerintah Jangan Setengah Hati Kelola Parkir

BATAM (28/12) – Anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai KIeadilan Sejahtera (PKS) Rohaizat menyampaikan, terus meningkatnya jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat di Batam tidak berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Batam dari sektor retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum.

"Kami Fraksi PKS menyoroti menurunnya retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dimana target APBD-P 2015 sebesar 6 miliar rupiah, sedangkan di APBD murni 2016 hanya Rp3.855.571.200 atau turun sebesar Rp2.144.428.800," ujar Rohaizat yang juga Anggota Komisi III DPRD Kota Batam.

Dalam Nota Keuangan yang diberikan Pemerintah Kota Batam, lanjut Rohaizat, alasan penurunan ini disebabkan sistem pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh juru parkir yang menggunakan metode sharing atau bagi hasil dan sifat pengenaan retribusi flat atau tetap. 

"Penjelasan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam sebagai pemegang regulasi tertinggi di Batam seolah-olah tidak berdaya menghadapi raja-raja kecil yang ada di Batam ini. Dan juga tidak ada usaha dari Pemerintah Kota Batam untuk melakukan negosiasi ulang. Ini terkesan pemerintah setengah hati dalam mengelola retribusi parkir, alasan tersebut juga sudah disampaikan Pemerintah Kota Batam pada APBD perubahan 2015 lalu dan di APBD murni 2016 disampaikan lagi alasan yang sama," paparnya.

Rohaizat menyontohkan, dari data Badan Pusat Statistik Kota Batam kepemilikan kendaraan roda dua sebanyak 216.248 unit dimana jumlah tersebut dikalikan dengan Rp1.000 (satu kali parkir) maka total retribusi parkir sehari bisa mencapai Rp216.248.000.

"Kita kalikan 30 hari menjadi Rp6.487.440.000 dikalikan lagi 12 bulan maka setahun retribusi parkir hanya dari kendaraan roda dua menembus angka Rp77.849.280.000," jelasnya.

Masih data Badan Pusat Statistik Kota Batam, tambah Rohaizat, kendaraan roda empat mencapai 413.986 unit dan ini dikalikan Rp2.000 (satu kali parkir) yakni Rp827.972.000 sehari. Sebulan Rp24.839.160.000 dan setahun adalah 298.069.920.000. 

"Total pendapat retribusi setahun baik roda dua maupun roda empat adalah Rp375.919.200.000. Kalau kita ambil 5 persennya saja lah dari total tersebut dapat Rp18.795.960.000, kan jauh sekali bedanya dengan target yang dikasih Pemko Batam yang hanya Rp3.855.571.200," tegasnya.

Keterangan Foto: Anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai KIeadilan Sejahtera (PKS) Rohaizat.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPRD Kota Batam

posted by @Adimin

KKP Belum Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

JAKARTA (26/12) – Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar menegaskan sepanjang tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, melainkan baru sebatas mencegah illegal fisihing melalui peledakan kapal.

Demikian disampaikan Rofi yang menyebut telah ada 91 buah kapal illegal fishing yang ditangkap oleh KKP (54 kapal) dan TNI AL (49 kapal). Hingga Bulan Oktober 2015.

“Peledakan kapal asing ilegal memang telah mampu membuat aktivitas illegal fishing menurun, namun dampak dari kebijakan tersebut secara faktual belum mampu memberikan peningkatan kesejahteraan nelayan, khususnya skala kecil dan tradisional. Mengingat di saat yang bersamaan, KKP mengeluarkan Permen No. 2 Tahun 2015 yang mengatur alat tangkap, yang secara simultan ironisnya solusi alternatif alat tangkap penggantinya belum ada hingga saat ini,” tutur Rofi, di Jakarta, Sabtu (26/12).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jawa Timur Bulan November 2015 turun sebesar 0,74 persen dari 107,82 pada bulan Oktober 2015 menjadi 107,01 pada bulan November 2015. Penurunan NTN ini disebabkan karena indeks harga yang diterima nelayan mengalami penurunan sebesar 0,60 persen sementara indeks harga yang dibayar nelayan mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen.

“NTN ini menjadi salah satu indikator dalam mengukur perbaikan kesejahteraan nelayan, yang pada umumnya mengalami penurunan. Aspek pencegahan yang massif, tidak diimbangi dengan perbaikan alat produksi nelayan dan efisiensi tata niaga ikan di tingkat konsumen. Hal ini menyebabkan harga ikan yang tinggi di tingkat konsumen, namun pembelian yang rendah di tingkat nelayan,” tegas Rofi.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII ini menjelaskan, secara umum NTN yang rendah dapat disimpulkan sebagai hal yang tidak merangsang pertumbuhan produksi hasil tangkapan dan memberi peluang terhadap berpindahnya beberapa sumber daya sektor perikanan ke sektor lain. Bila hal ini terjadi, maka sumbangan (share) sekor perikanan dan kelautan yang masih relatif kecil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan sulit untuk ditingkatkan.

“Upaya untuk meningkatkan pendapatan nelayan diantaranya melalui perbaikan teknologi penangkapan, penyediaan modal berbunga rendah, serta peningkatan SDM nelayan. Sedangkan untuk mengefisienkan biaya melalui pemberian insentif dalam operasional, subsidi alat tangkap, pengadaan stasiun BBM di dekat lokasi PPI/TPI dengan harga subsidi,” jelas Rofi.

Oleh karena itu, Rofi berharap kebijakan industri pengolahan hasil perikanan nasional dapat serius diwujudkan oleh KKP. Mengingat, industri pengolahan hasil perikanan di Indonesia memiliki banyak peluang dan cukup kompetitif.

“Bergeraknya industri pengolahan ikan nasional dipastikan akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan, menjadi sumber devisa negara, mendorong penerapan teknologi tepat guna, memotivasi pengusaha untuk menerapkan standar terbaik kualitas, menjaga kelestarian ekosistem laut, serta berperan dalam pemerataan dan pendistribusian hasil produksi perikanan,” tutup Rofi. 

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar. 

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Irsyad Syafar Sponsori Program Bedah Rumah Ibadah PKS Payakumbuh

DPD PKS Payakumbuh kembali membedah mushola, sebagai salah satu wujud dari slogan Berkhidmat untuk Rakyat. Kali ini, giliran Surau Tabek yang didandani, Kamis (24/12/2015), di Kelurahan Talang Koto nan Ampek.

Kegiatan ini melibatkan kader-kader PKS Payakumbuh dan warga setempat. Mereka bahu-membahu bergotong royong membersihkan halaman, mengecor lantai, dan mengecat ulang bangunan surau.

Ketua DPD PKS Payakumbuh, Hamdi Agus mengatakan, bedah mushola merupakan program rutin yang dilaksanakan satu bulan sekali. Program ini juga sebagai wujud PKS untuk berkhidmat bagi masyarakat Payakumbuh.

"Ini membuktikan kita tulus dalam bekerja. Tidak hanya sebelum pilkada, bahkan setelah pilkada pun kita tetap memberikan pengabdian kepada masyarakat," ujar Hamdi.

Dikatakan Hamdi, kegiatan kali ini terbilang istimewa, karena dihadiri dan disponsori langsung Ketua DPW PKS Sumbar yang juga anggota DPRD provinsi, Irsyad Syafar. Selain itu, Hamdi juga senang, dengan apresiasi dan sambutan hangat masyarakat Talang untuk bahu membahu membedah surau ini.

"Tidak hanya kaum bapak, kaum ibu pun aktif membantu ketika pengecoran lantai dilakukan," ungkap Hamdi.

Sebelumnya, DPD PKS Payakumbuh juga membedah Mushola Al Irsyad di Kelurahan Koto Panjang Padang, Lamposi, Tigo Nagori, pada 13 September 2015 lalu. Menyusul kemudian Mushola Batirai di Nangkodok, pada 24 Oktober 2015. [valora.co.id]

keterangan foto: Kader PKS Payakumbuh bersama warga setempat, bergotong royong membersihkan Surau Tabek, di Kelurahan Talang Koto nan Ampek, Rabu (24/12). Ketua DPW PKS Sumbar, Irsyad Syafar (peci putih-red) turut ambil bagian mengecat surau, sehingga tampak baru.

posted by @Adimin

PENJELASAN SILATURAHIM DPP PKS KE ISTANA NEGARA

Assalamualaikum Wr Wb,

Bismillahirahmanirahim,

Berikut kami sampaikan penjelasan terkait kunjungan silaturahim DPP PKS kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin 21 Desember 2015.

Pertama, kunjungan tersebut adalah itikad baik yang datang dari kedua belah pihak untuk menjalin silaturahim sebagai sesama Muslim dan sesama anak bangsa.

Silaturahim ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi melalui proses komunikasi yang cukup lama sejak Musyawarah Nasional (MUNAS) PKS pada September 2015.

Pada MUNAS PKS yang lalu, Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Kabinet menyatakan kesediaannya untuk hadir dan bersilaturahim dengan pengurus DPP PKS yang baru seandainya diundang, namun niatan baik tersebut tertunda karena ada agenda Presiden RI dalam rangka kunjungan ke negara-negara Timur Tengah.

Sebelum Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) PKS pun niat baik Presiden Joko Widodo akan hadir juga tersampaikan namun dengan beberapa pertimbangan teknis acara, masih belum bisa terlaksana. Setelah melakukan komunikasi lanjutan,  akhirnya disepakati waktu yang tepat untuk pertemuan tersebut pada Senin, 21 Desember 2015.

Kedua, dalam kunjungan tersebut tidak ada pembicaraan terkait posisi atau jabatan politik. Suasana diskusi berjalan dengan cukup cair dan penuh keterbukaan, sehingga PKS berkesempatan menyampaikan pandangan dan masukan yang kritis dan konstruktif kepada Presiden Joko Widodo. Kita juga menyampaikan bahwa posisi PKS tetap di luar pemerintahan bersama Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai partai Oposisi Loyal.

Meskipun PKS di luar pemerintahan (oposisi) , PKS tetap loyal dengan kepentingan bangsa dan negara. PKS senantiasa loyal dengan agenda-agenda pro-rakyat dan pro-kebangsaan.
Dalam kesempatan tersebut, kita menyampaikan pentingnya pemerintah peduli pada nasib WNI yang menjadi buruh migran. Tepat sehari sebelumnya, DPP PKS mengadakan Acara Peringatan Buruh Migran Internasional.

Kita juga menyampaikan pentingnya perhatian pemerintah terhadap Program Ketahanan Keluarga. Di hari yang sama dengan kunjungan tersebut DPP PKS juga pada pagi harinya mengadakan Peringatan Hari Ibu sebagai upaya memperjuangkan Program Ketahanan Keluarga.

Selain topik-topik tersebut, pembicaraan pun melebar pada permasalahan penurunan penerimaan pajak, masalah infrastruktur, ketahanan dan kedaulatan pangan, reformasi birokrasi, sampai pada persoalan hubungan Luar Negeri, termasuk dengan negara-negara Timur Tengah.

Ketiga, mari kita bersama-sama menyamakan konstruksi berpikir kita sebagai partai dakwah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari bangun rasa kebersamaan dengan semua elemen bangsa untuk kepentingan bangsa yang lebih besar.

Kompetisi pileg, pilkada dan pilpres adalah sebuah kontestasi kebaikan bukan ajang permusuhan. Sehingga ketika kompetisi tersebut usai, sewajarnya kita menjalin kembali tali silaturahim yang sempat terputus. Perbedaan posisi politik tidak boleh menjadi halangan untuk bisa saling bekerjasama. Justru karena beda posisi itu kita harus bisa saling melengkapi dan menasehati satu sama lain.

Keempat, PKS adalah entitas partai politik yang tidak bisa berdiri sendiri.  Sinergi dan kolaborasi dengan semua elemen bangsa adalah sebuah keniscayaan hidup di negeri yang penuh keragamaan. Mari terus perluas pergaulan sekaligus perkuat karakter. Negeri ini sangat beragam maka kita harus bisa membangun jiwa yang lapang dada, saling memahami dan menghargai.

Ijtihad politik PKS dalam membangun koalisi harus berdasarkan pada hubungan kerjasama yang sejajar (equality), saling menghormati (mutual respect), memberikan kemaslahatan publik (public benefit) dengan tetap menjaga prinsip dan karakter luhur sebagai partai dakwah.

Kelima, Silaturahim DPP PKS ke Istana Negara adalah sebuah langkah awal PKS untuk terus membangun komunikasi politik yang rendah hati, hangat dan terbuka dengan seluruh anak bangsa. Oleh karena itu DPP PKS menyerukan kepada:

(1)Seluruh kader, simpatisan dan konstituen PKS  dimana pun berada
(2)Seluruh pengurus Partai dari tingkat Pusat hingga Ranting
(3)Seluruh kader PKS yang menjadi pejabat publik, baik di legislatif maupun eksekutif dari tingkat Pusat hingga Daerah;

agar senantiasa proaktif menjalin silaturahim dengan seluruh elemen bangsa agar tercipta suasana politik yang lebih kondusif dan semakin matang sehingga memberikan kemasalahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan untuk kita bersama. Semoga Allah Swt memberikan kelapangan dada pada setiap diri kita, menguatkan keyakinan dan memantapkan hati-hati kita dalam menjalani kehidupan berjamaah/berpartai ini. Amin Ya Rabbal Alamin.

Jakarta, 24 Desember 2015

Wassalamualaikum Wr Wb

Mohamad Sohibul Iman

Presiden PKS

posted by @Adimin

Orang Tua Perlu Bekali Anak Kemampuan Menolak Konten Negatif Internet

JAKARTA (21/12) – Ibu dan ayah perlu membekali anak dengan kemampuan menolak (daya tolak) terhadap media yang mengandung kekerasan dan seksual.

Demikian dikatakan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK)  DPP PKS Wirianingsih pada Talkshow Hari Ibu bertema "Penguatan Peran Ibu dalam Mengokohkan Ketahanan Keluarga Guna Mengokohkan Ketahanan Nasional" di Aula Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (21/12/2015).

“Kita tidak mungkin menjadikan anak kita steril. Kita tidak mungkin jadikan mereka tidak akses gadget, internet, atau tidak mengakses dunia luar. Tapi, yang diperlukan adalah resiliensi atau daya tolak terhadap konten negatif. Kita juga tidak bisa selalu bisa menyalahkan anak-anak atau negara,” ujar Wirianingsih.

Wanita yang biasa disapa Wiwi ini mengajak seluruh ibu di Indonesia menjaga anak dan keluarganya dengan kemampuan daya tolak terhadap konten negatif di Internet.

“Daya tahan yang dibekalkan ke mereka adalah daya tahan mental. Daya tahan mental ini dari agama. Agama mengajarkan tanggung jawab dan takut kepada Tuhan.  Ada rasa untuk takut bersalah kepada orang tua. Setiap anak punya respect terhadap orang tua. Sikap tersebut sudah ada di anak kita,” jelasnya.

Wiwi juga mengajak seluruh kaum ibu di partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat untuk berbagi kepada ibu-ibu lainnya tentang pentingnya menjaga komunikasi dengan anak.

“Yang diperlukan adalah menjaga komunikasi dengan anak di rumah dan juga ajak untuk selalu membuka wawasannya. Kalau ada masalah, kita usahakan anak tidak berkomunikasi ke luar dulu, tapi berkomunikasi ke ibunya dulu di rumah,” imbuhnya.

Sementara Direktur Pemberdayaan Informatika, Ditjen Aplikasi Telematika Kemenkominfo Septiana Tangkari menambahkan, pemerintah sejauh ini telah melakukan sejumlah kebijakan untuk melindungai anak dari pengaruh negatif konten internet, khususnya game online yang banyak digemari anak-anak. Salah satunya dengan penerbitan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Ekonomi (ITE).

“Hal yang dilarang mencakup pasal 27 sampai  pasal 29. Apabila di dalamnya ada hal tersebut, ada ancaman pidana,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan, rancangan peraturan kominfo tentang rating game sedang dilakukan.  Tujuannya, lanjut dia, mengklasifikasi permainan berdasarkan konten dan kelompok pemain pengguna game online.

Keterangan Foto: Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK)  DPP PKS Wirianingsih pada Talkshow Hari Ibu bertema "Penguatan Peran Ibu dalam Mengokohkan Ketahanan Keluarga Guna Mengokohkan Ketahanan Nasional" di Aula Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (21/12/2015).

posted by @Adimin

Hari Ibu, DPR Apresiasi Khusus kepada Penyandang Disabilitas

Demak (22/12) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa memberikan apresiasi khusus kepada para ibu yang memiliki anak penyandang disabilitas. Hal itu diungkapkan Ledia melalui akun twitter pribadi @lediahanifa dalam memeringati Hari Ibu yang jatuh di setiap tanggal 22 Desember. 

“Pada Hari Ibu ini saya ingin beri apresiasi khusus pada para Ibu yang memiliki anak penyandang Disabilitas. Ibu-ibu ini tetap berjuang untuk anak-anaknya agar dapat mandiri. Meski orang memandang mustahil,” cuit Ledia di sela-sela Kunjungan Kerja ke dua desa di Sayung, Demak, Jawa Tengah, Selasa (22/12).

Selain itu, Ledia juga memberikan semangat kepada para Ibu penyandang disabilitas yang tetap bekerja keras mendidik keluarga mereka, mendukung sejawat, dan memperjuangkan hak-hak untuk diri mereka sendiri.

Oleh karena itu, Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I ini berharap pembahasan RUU penyandang Disabilitas dapat dirampungkan tahun ini sebagai sebuah kado untuk para penyandang disabilitas tersebut.

“Selamat memaknai Hari Ibu setiap hari, mendukung perjuangan kaum ibu dan memenuhi harapan kaum ibu untuk negeri tercinta ini,” harap Ledia.

Sebagaimana diketahui, saat ini nasib RUU Disabilitas berada di tangan presiden untuk segera ditanggapi. Oleh karena, Pimpinan DPR telah mengirimkan surat kepada presiden untuk segera mengeluarkan surat presiden (surpres). Dimana surpres tersebut berisi kementerian (leading sector) apa yang berwenang dalam membahas DIM RUU yang telah selesai dibahas oleh DPR sejak Oktober 2015 silam ini.

Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Netty Heryawan: Bangkitkan Kesadaran Masyarakat akan Kualitas Hidup Perempuan

BANDUNG (22/12) – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan Peringatan Hari Ibu ini merupakan sebagai momentum untuk membangkitkan kesadaran semua kalangan baik dilingkungan pemerintahan sampai kepada penggiat di masyarakat.

“Peringatan Hari Ibu ini harus dimaknai dengan substansif agar kualitas hidup ini dapat ditingkatkan,” tegas Netty pada Peringati Hari Ibu Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 dengan tema "Dari Perempuan Oleh Perempuan Dan Untuk Perempuan Jawa Barat" di halaman Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (22/12). 

Mengingat hari ini begitu banyak permasalahan yang dialami perempuan, lanjut Netty, harus diselesaikan oleh perempuan sendiri lewat penyusunan kebijakan maupun dalam proses implementasinya. Maka perempuan harus berdaya, cerdas dan dapat membangun mentalitas yang tinggi dalam menyiapkan generasi penerus bangsa.

Selain itu, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari menuturkan saat ini penghargaan terhadap perempuan masih sangat rendah dengan berbagai permasalahan yang terjadi. Hal tersebut menyebabkan kekecewaaan dan keprihatinan kita bersama pada kaum perempuan, penting diketahui senyum ibu dan perempuan merupakan senyum kita bersama. 

Pungkasnya, Netty berharap permasalahan sosial yang dihadapi perempuan saat ini dapat diturunkan dan diselesaikan dengan baik. Karena orang-orang yang berada diruang penusunan kebijakan semuanya mempunyai pemahaman yang sama tentang pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai pilar, penjaga keutuhan bangsa dan kekokohan keluarga.

Peringatan Hari Ibu ini dirangkaian dengan pemberian kepada 20 perempuan sebagai penyapu jalanan di kota Bandung dan sekitarnya serta 12 Woman Inspiring di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan pertanian. Turut dihadiri oleh Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Giselawati Mizwar, Kepala Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Barat Marni Emy Mustapa, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati, Ketua Dharmawanita Persatuan Provinsi Jawa Barat Ely Iwa Karniwa dan perwakilan Organisasi Perempuan di Jawa Barat.

Sumber: Humas Pemprov Jawa Barat

posted by @Adimin

Harga Beras Melonjak, Pemko Padang Gelar Operasi Pasar

PADANG – Tingginya lonjakan harga beras di pasaran membuat Pemerintah Kota Padang mesti menyikapi keadaan demikian. Guna meredam harga beras yang mulai ‘mencekik’ itu Pemko Padang melakukan Operasi Pasar (OP).

“Saat dilakukan peninjauan ke pasar-pasar, harga beras naik mencapai 20 persen lebih. Karena itu Pemko Padang bekerjasama dengan Bulog dan Bank Indonesia (BI) menggelar Operasi Pasar (OP),” ujar Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo saat meninjau pelaksanaan Operasi Pasar di Pasar Alai, Selasa (22/12).

Dikatakan Walikota, OP di Kota Padang digelar di masing-masing kecamatan dan seluruh pasar yang ada. Harga beras yang dijual terbilang relatif murah dibanding harga di pasaran.

“Masyarakat dapat membeli eceran dengan harga Rp 8.400,- perkilo dan Rp 13.400 pergantang. Harga ini tak boleh lebih dari yang ditetapkan, jika ada yang menjual lebih dari harga yang telah ditetapkan itu merupakan pelanggaran,” kata Mahyeldi.

Disebutkan Walikota, digelarnya OP sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat atas tingginya harga beras. OP di masing-masing kecamatan dan pasar ini akan terus dilakukan hingga harga beras stabil.

“Lewat OP ini kita meringankan beban masyarakat, sehingga seluruh masyarakat dapat beras,” tukas Mahyeldi.

Dalam gelaran OP di Pasar Alai itu, Walikota Padang langsung turun tangan membagikan beras kepada pembeli. Walikota pun tak segan-segan ‘manjojokan’ beras kepada calon pembeli.

“Barehnyo rancak, haragonyo murah (berasnya bagus, harganya murah),” ujar Walikota menawarkan beras milik Bulog tersebut.

Calon pembeli pun berbondong-bondong datang membeli ke mobil truk yang membawa beras tersebut. Mereka memesan sesuai selera. Ada yang membeli tiga kilo, namun ada pula yang membeli cukup banyak.

“Murah barehnyo, bareh nan harago Rp 8.400,- ko kalau dibali di lua bisa Rp 12.000 sakilo (murah berasnya, beras yang harga Rp 8.400,- ini kalau dibeli di luar bisa mencapai Rp 12.000,- sekilo),” ujar Epa, seorang pembeli.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Ibu dan Karakter Bangsa

Edisi Selasa, 22 Desember 2015, Hal 5 Kolom Opini*

Setiap 22 Desember kita memperingati Hari Ibu. Peringatan ini kita pahami sebagai bentuk pengakuan sekaligus penghormatan terhadap peran dan arti penting ibu dalam membangun bangsa.

Tentu saja peringatan ini tidak boleh sekadar seremonial dan simbolisasi, tapi harus menjadi momentum untuk lebih membuka ruang bagi optimalisasi peran ibu sebagai pendidik utama (dan pertama) dalam ”sekolah” pertama yang bernama keluarga. Ibu merupakan jantung kehidupan karena setiap orang lahir dari rahim seorang ibu.

Secara hakiki rahim seorang ibu memberikan pelajaran yang luar biasa bagi seorang anak. Rahimnya tidak saja memberikan nutrisi yang menumbuhkan janin, tapi juga menghadirkan ikatan (bonding ) cinta dan kasih sayang pada diri anak. Ketika seorang anak lahir di dunia, cinta dan kasih sayang ibulah yang membesarkannya.

Cara ibu menyusui dan menyapih adalah pelajaran tentang menumbuhkan masa depan. Sementara cara ibu menggendong dan menatahnya berjalan adalah pelajaran tentang memeluk dan mewujudkan harapan. Dalam ajaran agama posisi dan kedudukan seorang ibu tak terbantahkan.

Bahkan disebutkan dalam sebuah Hadits Nabi bahwa keridaan Allah terletak pada keridaan orang tua. Ibu adalah orang tua yang utama karena dalam Hadits yang lain disebutkan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Pun, Rasulullah SAW memuliakan seorang ibu tiga kali lebih besar dari seorang ayah.

Dalam sebuah Hadits sahih yang diriwayatkan oleh Bukhori-Muslim disebutkan ”Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan berkata, alaihi wasallam dan berkata, Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbaktipertamakali?

Nabishalallaahu Nabi shalallaahu alaihi wasallam menjawab, alaihi wasallam menjawab, Ibumu!Ibumu! Dan, orang tersebut kembali bertanya, Dan, orang tersebut kembali bertanya, Kemudian siapa lagi?Kemudian siapa lagi? Nabi shalallaahu Nabi shalallaahu alaihi wasallam menjawab, alaihi wasallam menjawab, Ibumu!Ibumu!

Orang tersebut bertanya kembali, Orang tersebut bertanya kembali, Kemudian siapa lagi?Kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, Beliau menjawab, Ibumu. Ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, Orang tersebut bertanya kembali, Kemudian siapa lagi, Kemudian siapa lagi, Nabi shalallahu Nabi shalallahu alaihi wasallam menjawab, alaihi wasallam menjawab, Kemudian ayahmu.”

Ibu dan Visi Kebangsaan

Melihat kedudukan strategis seorang ibu tersebut, sudah seharusnya upaya pemuliaan, penghormatan, serta pengakuan terhadap peran-peran ibu dalam mendidik generasi diafirmasi dalam kebijakankebijakan pemerintah dan negara. Negara harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi optimalisasi peran tersebut serta bagi pemuliaan dan penghormatan ibu sebagai jantung kehidupan.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang dibangun di atas fondasi nilai dan karakter kemanusiaan yang hakiki dan nilai-karakter itu ditransformasikan sejak dini melalui peranperan pengasuhan seorang ibu dalam sekolah keluarga. Bukan saja membangun bangsa, seorang ibu sejatinya juga mencetak pemimpin bangsa yang unggul melalui pendidikan kepribadian yang ditanamkan sejak dini. Ahli psikologi menyatakan bahwa seorang manusia melewati masa-masa perkembangan kemampuan dan internalisasi nilai-karakter sepanjang hidupnya.

Usia emas (the golden age ) manusia itu ada pada masa anak-anak (khususnya fase usia 0-4 tahun) karena kecerdasannya terbangun 50% dari total kecerdasan yang akan dicapai pada usia 18 tahun. Jadi, by scientific masa tersebut sangat menentukan tumbuh kembangnya sebagai generasi yang akan mengisi masa depan bangsa ini. Fase tersebut ada dalam peran pengasuhan seorang ibu (bersama ayah tentu saja).

Jika kita menyadari bukti ilmiah (scientific evidence ) tersebut dikaitkan dengan upaya membangun kebangsaan yang berkarakter, sudah semestinya kita memfokuskan energi dan kebijakan negara pada upaya optimalisasi peran ibu (orang tua) sebagai pendidik generasi. Artinya, harus ada keberpihakan negara untuk melindungi dan mempromosikan peran ibu dan keluarga, dan itu dituangkan dalam kebijakan yang konkret dan bersifat masif menjadi sebuah gerakan kolektif.

Realitas hari ini bangsa kita menghadapi tantangan (sekaligus ancaman) nilai-karakter yang pada gilirannya akan mengoyak identitas kita sebagai sebuah bangsa. Masifnya budaya liberal telah menggeser sendi-sendi kehidupan sosial, bahkan negara. Masyarakat menjadi permisif, abai pada nilai-nilai luhur, yang berekses luas pada maraknya pergaulan bebas, kelahiran di luar nikah, aborsi, pornografi dan pornoaksi, narkoba, dan berbagai penyakit sosial lainnya seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kemampuan keluarga untuk mentransformasi nilai-nilai luhur dan karakter kebangsaan nyatanya kalah cepat dengan masifnya budaya yang merusaknya. Hal ini harus menjadi peringatan keras bagi para pemimpin dan guru bangsa bahwa jika kita tidak mampu menghadirkan solusi yang efektif, akan menjadi ancaman serius bagi visi kebangsaan kita ke depan. Solusi itu ada pada revitalisasi peran ibu dan keluarga.

Tawaran Kebijakan

Bagaimana model kebijakan negara yang mempromosikan optimalisasi peran ibu/orang tua/keluarga dalam mewujudkan generasi yang berkarakter? Bagi penulis, hal itu dapat dilakukan jika negara fokus dan berpihak pada upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga. Secara elementer ketahanan keluarga menempatkan ibu (orang tua) sebagai pendidik dan pengasuh utama bagi anakanaknya.

Konsep ini akan memanggil setiap ibu Indonesia untuk kembali dan mengambil peran tanggung jawab penuh atas pengasuhan anak-anak mereka. Artinya, para ibu dan orang tua harus mengikuti, mendampingi, mengupayakan, dan tidak bisa abai pada perkembangan anak-anak mereka. Konsepsi tersebut secara tegas merupakan upaya mengarusutamakan keluarga (family mainstreaming ) dalam kehidupan, yang secara implementatif membutuhkan transformasi kebijakan negara terhadap dunia pendidikan secara luas.

Tanggung jawab pendidikan anak tidak bisa lagi dilepas begitu saja pada institusi pendidikan formal tanpa melibatkan orang tua. Sebaliknya, orang tua diberikan ruang dan peran-peran yang optimal dalam mengetahui, mendampingi, serta mengupayakan peningkatan dan perkembangan pendidikan anak-anak mereka.

Konsepsi ini juga membutuhkan lingkungan yang kondusif bagi terlaksananya peran-peran orang tua, khususnya ibu, secara optimal. Antara lain diwujudkan dengan pemberian hak cuti hamil dan menyusui bagi ibu bekerja yang memadai untuk memberikan hak-hak anak di masamasa golden age mereka.

Perusahaan atau kantor ibu bekerja juga harus terus didorong untuk menciptakan lingkungan yang kondusif agar ikatan (bonding ) antara ibu dan anakanak mereka tetap terjaga antara lain dengan mengupayakan tempat pengasuhan anak (day care ) di lingkungan perusahaan/ kantor mereka.

Terakhir, secara luas negara harus terus hadir mengampanyekan family mainstreaming ini dengan menyosialisasikan dan memberikan bekal pengetahuan dan wawasan kepada para ibu (dan calon ibu) tentang pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak-anak.

Argumentasinya sederhana: negara harus menjamin terwujudnya generasi bangsa yang berkarakter, dan itu lahir dari ibu yang memahami dan melaksanakan peran sebagai pendidik dan pengasuh utama generasi. Semoga keberpihakan negara ini ke depan akan menjadi kado indah bagi ibu Indonesia. Selamat Hari Ibu!

H Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

*www.koran-sindo.com 

posted by @Adimin