Hidayat Nur Wahid: PKS Tetap Partai Oposisi

JAKARTA - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengaku tidak memahami siapa yang menghembuskan isu bahwa PKS akan bergabung dalam Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kala (Jokowi-JK).

Hidayat menegaskan, komitmen PKS tetap berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Dia mengatakan, tidak ada keinginan partainya bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Pemerintah Jokowi-JK.

"Kami tidak mengikuti jejak PAN untuk bergabung dalam pemerintahan. Komitmen kami seperti yang sudah ditegaskan oleh Presiden PKS, Sohibul Iman," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (28/12/2015).

"Kami adalah oposisi loyal yang artinya kami berada di luar pemerintahan namun akan mendukung apapun langkah pemerintah yang prorakyat," imbuhnya.

Wakil Ketua MPR itu mengatakan, pertemuan antara Sohibul dengan Jokowi adalah pertemuan biasa yang sebelumnya juga sudah dilakukan pemimpin KMP lainnya seperti Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa.

Dia juga menjelaskan, pertemuan tersebut dilakukan karena sebelumnya Presiden Jokowi diundang untuk hadir dalam rakernas PKS, namun Jokowi berhalangan dan baru bisa dilakukan di Istana beberapa waktu lalu.

"Kenapa PKS bertemu presiden kok jadi ramai? Padahal kami adalah anggota KMP terakhir yang bertemu presiden. Sebelumnya Prabowo, Aburizal dan bahkan Hatta Rajasa sebelum pilpres sempat bertemu Jokowi juga kok. Kami tidak pernah memermasalahkan hal itu," tegasnya.

Menurut mantan Presiden PKS itu, semua anggota KMP bebas melakukan pertemuan apapun, asalkan semua itu dikomunikasikan ke sesama anggota lainnya dan terbuka alasan dilakukannya pertemuan.

"Sepanjang itu dilakukan, saya rasa anggota KMP bebas bertemu siapapun," tandasnya. [sindonews.com]

posted by @Adimin

Mahyeldi: Subuh Berjamaah, Siapkan Generasi Dekat dengan Allah SWT

Padang – Pemerintah Kota Padang telah mencanangkan program Gerakan Shalat Subuh Berjamaah sejak Oktober lalu. Setiap siswa SD, SLTP dan SLTA yang rutin shalat subuh berjamaah di Mesjid/Mushalla selama 40 hari berturut-turut akan diapresiasi Walikota Padang.

Jumat (25/12) kemarin Walikota Padang menyerahkan hadiah kepada 23 siswa sekolah yang tercatat rutin shalat subuh berjamaah di masjid / mushalla di tempat tinggal masing-masing tanpa terputus. Penyerahan hadiah dilakukan di Masjid As Saadah, Air Mati, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur.

Walikota menyebut dilakukannya program Gerakan Shalat Subuh Berjamaah salah satunya yakni untuk melahirkan generasi penerus yang taat kepada Allah SWT dan dekat dengan masjid / mushalla.

“Kalau kita ingin bangsa ini takut kepada Tuhan, maka hari ini kita siapkan,” ujar Mahyeldi di depan jamaah masjid yang hadir.

Mahyeldi menekankan, generasi muda yang kini shalat subuh berjamaah, pada 20 hingga 30 tahun ke depan akan menjadi pemimpin yang taat agama dan punya hati. “Jika kita ingin nanti punya presiden yang dekat dengan masjid, hari ini kita siapkan. Karena pemuda saat ini adalah pemimpin negara mendatang. Paling kurang nanti mereka akan memimpin keluarganya sehingga generasi penerus kita dekat dengan Allah dan akrab dengan tempat ibadah,” sebut Walikota.

Walikota juga mengatakan bahwa shalat subuh mempunyai arti yang sangat besar dalam menjalankan roda kehidupan. Disebutkannya, jika sudah terbiasa melakukan shalat subuh maka segala sesuatunya akan menjadi mudah.

“Ketika bangun tidur diawali dengan kegiatan shalat subuh, sehingga ketika malaikat memberikan rejeki, kita sedang bangun. Jangan sampai ketika malaikat memberi rejeki, kita sedang tidur,” ujarnya.

Walikota menyebut, dirinya sangat berkeinginan bagaimana masjid dan mushalla di Padang selalu ramai pada saat shalat subuh. Jangan sampai masjid dan mushalla hanya tiangnya saja yang ramai tetapi jamaahnya sedikit.

“Kita ingin masjid dan mushalla ramainya shalat subuh sama dengan waktu shalat jumat,” tukuknya.

Walikota menyampaikan terimakasih kepada seluruh siswa yang telah shalat subuh berjamaah secara rutin. Seluruh orangtua diharapkan terus memotivasi anaknya untuk shalat subuh berjamaah secara rutin.

“Ini yang kita harapkan dan niatkan,” ujar Mahyeldi yang hari itu berulangtahun ke-49.

Di akhir acara, diserahkan hadiah bingkisan kepada 23 siswa yang rutin shalat subuh berjamaah. Seorang siswa Citra Reflia mengaku senang mendapat hadiah dari Walikota. Dirinya juga mengaku bahwa selama ini memang selalu rutin shalat subuh berjamaah.

“Terimakasih Pak Walikota,” katanya dengan senyum mengembang.

sumber : Humas dan Protokol Kota Padang


posted by @Adimin

PKS: Polisi Harus Hentikan Penjualan dan Produksi Terompet Sampul Al-Quran

JAKARTA (29/12) - Beredarnya terompet berbahan sampul Al-Quran yang dijual di sejumlah minimarket di Jawa Tengah mendapat perhatian serius Fraksi PKS DPR RI. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini sangat prihatin dan mendorong kepolisian segera mengusut dan menindak para pelaku, hingga produksi dan penjualannya berhenti.

"Kejadian ini jika tidak segera disikapi dengan tepat akan menganggu kerukunan antarumat beragama yang selama ini semakin baik," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/12/2015).

Menurut Anggota Komisi III DPR ini ada dua langkah yang harus tepat dan cepat dilakukan aparat kepolisian. Pertama, sweeping peredaran dan menghentikan produksi.

"Saya apresiasi kepolisian yang saya dengar langsung turun tangan mengamankan terompet di 21 gerai minimarket di Kendal. Namun harus lebih cepat mengamankan di tempat-tempat lain, karena menurut informasi sudah tersebar di kota-kota khususnya di Jawa Tengah. Bahkan tidak menutup kemungkinan di luar Jawa Tengah," tegas Jazuli.

Langkah kedua yang harus dilakukan aparat kepolisian, lanjut Jazuli, mengusut tuntas dan menindak tegas produsennya melalui upaya penegakan hukum. "Harus diusut tuntas apa motifnya memproduksi terompet dengan bahan sampul Al-Quran yang sangat dimuliakan umat Islam. Jelas ini pelecehan dan sangat sensitif," katanya.

Anggota DPR asal Banten ini sangsi jika tidak ada kesengajaan atas kejadian ini karena jumlah yang sudah beredar mencapai ribuan. Bahkan, sitaan Polda Jateng dari pabrik pembuatan terompet berbahan sampul Al-Qur'an mencapai 2,3 ton.

"Saya berharap polisi menindak tegas dan memproses hukum produsen dan pihak-pihak terkait. Tidak cukup hanya meminta maaf," tegas Jazuli.

Jangan sampai, lanjut Jazuli, polisi konsen mengamankan Natal, namun dalam perayaan Natal tersebut terdapat indikasi pelecehan terhadap agama tertentu. "Kalau itu benar dan dibiarkan, khawatir ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan untuk menimbulkan kegaduhan atau kerusuhan sosial," tandasnya.

Terakhir, Jazuli Juwaini meminta umat Islam agar tidak terpancing dan terprovokasi atas kejadian ini. "Umat Islam harus proaktif melaporkan temuan penjualan terompet tersebut di lokasi masing-masing. Serahkan semuanya kepada penegak hukum untuk memproses kasus ini dengan transparan dan adil," pungkasnya.

Diketahui penjualan terompet berbahan sampul Al Quran itu terbongkar setelah tokoh agama di Kendal mendapati tulisan lafaz Alquran dan tulisan "Kementrian Agama RI tahun 2013" pada terompet yang dijual di Alfamart. Pihak kepolisian langsung melakukan tindakan mengamankan terompet serupa dari 21 gerai Alfamart di Kendal, dan menyisir tempat-tempat lain.

Polda Jawa Tengah juga langsung turun tangan melakukan penyitaan. Hasilnya, penyidik Dit Reskrimum mendapati jumlah sangat besar mencapai 2,3 ton terompet berbahan sampul Al Quran.

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Atur Konflik, Parpol Perlu Menjadi Sarana Komunikasi di Masyarakat

BREBES (28/12) - Partai politik perlu menjadi sarana komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, terutama dalam mengatur konflik. Demikian diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR RI Fikri Faqih dalam Seminar Pendidikan Politik yang diselenggarakan oleh PKS Kabupaten Brebes di Islamic Center, Ahad (27/12).

“Partai politik selayaknya menjadi sarana komunikasi dengan semua elemen masyarakat, sehingga bisa mengubah konflik jadi kompromi dan menjadikan perbedaan sebagai landasan saling menghormati,” ungkap Fikri dalam masa reses di hadapan konstituennya.

Legislator PKS ini menilai partai politik saat ini masih cenderung berkomunikasi dengan masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah (pemilukada) saja. Oleh karena, lazimnya, pemilukada adalah momentum bagi parpol untuk dekat dengan masyarakat dan menguatkan soliditas antara kader dengan partai.

“Namun, seharusnya, ada atau tidak ada pemilukada, komunikasi dengan seluruh rakyat mestinya tetap jalan,” tambah Fikri yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX ini.

Oleh karena itu, Fikri menekankan agar salah satu fungsi komunikasi politik dari partai politik dapat diperhatikan untuk mengatur konflik. Selain daripada fungsi-fungsi lainnya, yaitu fungsi artikulasi (pengumpulan) dan aspirasi (penyampaian) rakyat, serta fungsi rekrutmen politik dari para individu terbaik untuk masuk menjadi kader partai.

Dalam kesempatan yang sama, Dosen FISIP Universitas Diponegoro Muhammad Yulianto menegaskan bahwa pejabat politik harus memiliki kapasitas, integritas, dan penerimaan (elektabilitas) di masyarakat.

“Publik perlu disuguhkan beragam alternatif pilihan. Maka, munculkanlah banyak kader, jangan hanya satu,” ungkap Yulianto.

Fikri mengunjungi Brebes dalam rangka reses yang dimulai dari tanggal 18 Desember 2015 hingga 10 Januari 2016. Reses berfungsi untuk menyerap aspirasi dari konstituen untuk dibawa ke dalam masa sidang berikutnya.

Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI Fikri Faqih.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

PKS Gembleng Kadernya di LN untuk Jadi 'Diplomat' RI

JAKARTA (28/12) – Kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di luar negeri perlu mendapatkan pembekalan yang serius agar tidak hanya bisa membawa misi partai, tetapi juga mengambil peran fungsional sebagai duta bangsa dalam kerja-kerja diplomasi dan hubungan internasional.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Taufik Ramlan Wijaya dalam 'Pelatihan Diplomasi Internasional bagi Kader-Kader Luar Negeri PKS' di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (28/12/2015).

“Di luar negeri mereka akan berhubungan dengan berbagai macam pihak, baik dengan kalangan politisi, akademisi, media, NGO, dan sebagainya. Oleh karena itu, kami di BPPLN memandang mereka perlu diberi pembekalan dengan serius,” kata Taufik.

Menurut Taufik, sudah menjadi tugas dan kewajiban setiap WNI di luar negeri, tidak terkecuali kader PKS, untuk berkontribusi dalam pencapaian program-program pemerintah dengan menjadi 'diplomat' negara. Kader PKS lanjut dia, harus mampu memperkenalkan dan menjelaskan karakteristik Islam Indonesia yang demokratis.

"Bagaimanapun, kader PKS secara fungsional mempunyai peran sebagai duta juga 'diplomat' Indonesia. Kita berharap bisa ikut berkontribusi mengubah image atau policy yang tidak benar atas Islam di berbagai negara,” jelasnya.

Menurutnya, apalagi saat ini Islam menjadi fokus perhatian di berbagai negara Barat seperti, USA, Australia, dan negara di Eropa. Tidak hanya karena berbagai insiden yang melibatkan nama Islam, tetapi juga meningkatnya jumlah warga muslim di sana.

“Di Eropa jumlah warga muslim meningkat cukup signifikan dibandingkan pemeluk agama lain, seperti Kristen atau Budha. Rata-rata mereka pendatang dari India, Palestina, dan Bangladesh. Migrasi itu justru bukan karena alasan ideologis, tapi karena masalah ekonomi dan politik,” jelasnya.

Perhatian atas Islam, lanjut Taufik, juga memunculkan berbagai diskursus. Mulai dari framing negatif atas Islam di media-media Barat, ekspresi kebebasan yang kebablasan, hingga pemikiran para akademisi yang memandang Islam tidak kompatibel dengan dunia modern.

Pelatihan Diplomasi Internasional bagi Kader-Kader Luar Negeri PKS diselenggarakan selama dua hari, 28-29 Desember 2015 di Kantor DPP PKS, Jln TB Simatupang No 82 Jakarta. Hadir pada kesempatan itu, 40 orang peserta yang merupakan kader-kader PKS dari 22 negara. [pks.id]

Keterangan Foto: 40 orang peserta yang merupakan kader-kader PKS dari 22 negara mengikuti 'Pelatihan Diplomasi Internasional bagi Kader-Kader Luar Negeri PKS' di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (28/12/2015).

posted by @Adimin

Fraksi PKS Batam: Pemerintah Jangan Setengah Hati Kelola Parkir

BATAM (28/12) – Anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai KIeadilan Sejahtera (PKS) Rohaizat menyampaikan, terus meningkatnya jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat di Batam tidak berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Batam dari sektor retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum.

"Kami Fraksi PKS menyoroti menurunnya retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dimana target APBD-P 2015 sebesar 6 miliar rupiah, sedangkan di APBD murni 2016 hanya Rp3.855.571.200 atau turun sebesar Rp2.144.428.800," ujar Rohaizat yang juga Anggota Komisi III DPRD Kota Batam.

Dalam Nota Keuangan yang diberikan Pemerintah Kota Batam, lanjut Rohaizat, alasan penurunan ini disebabkan sistem pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh juru parkir yang menggunakan metode sharing atau bagi hasil dan sifat pengenaan retribusi flat atau tetap. 

"Penjelasan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam sebagai pemegang regulasi tertinggi di Batam seolah-olah tidak berdaya menghadapi raja-raja kecil yang ada di Batam ini. Dan juga tidak ada usaha dari Pemerintah Kota Batam untuk melakukan negosiasi ulang. Ini terkesan pemerintah setengah hati dalam mengelola retribusi parkir, alasan tersebut juga sudah disampaikan Pemerintah Kota Batam pada APBD perubahan 2015 lalu dan di APBD murni 2016 disampaikan lagi alasan yang sama," paparnya.

Rohaizat menyontohkan, dari data Badan Pusat Statistik Kota Batam kepemilikan kendaraan roda dua sebanyak 216.248 unit dimana jumlah tersebut dikalikan dengan Rp1.000 (satu kali parkir) maka total retribusi parkir sehari bisa mencapai Rp216.248.000.

"Kita kalikan 30 hari menjadi Rp6.487.440.000 dikalikan lagi 12 bulan maka setahun retribusi parkir hanya dari kendaraan roda dua menembus angka Rp77.849.280.000," jelasnya.

Masih data Badan Pusat Statistik Kota Batam, tambah Rohaizat, kendaraan roda empat mencapai 413.986 unit dan ini dikalikan Rp2.000 (satu kali parkir) yakni Rp827.972.000 sehari. Sebulan Rp24.839.160.000 dan setahun adalah 298.069.920.000. 

"Total pendapat retribusi setahun baik roda dua maupun roda empat adalah Rp375.919.200.000. Kalau kita ambil 5 persennya saja lah dari total tersebut dapat Rp18.795.960.000, kan jauh sekali bedanya dengan target yang dikasih Pemko Batam yang hanya Rp3.855.571.200," tegasnya.

Keterangan Foto: Anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai KIeadilan Sejahtera (PKS) Rohaizat.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPRD Kota Batam

posted by @Adimin

KKP Belum Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

JAKARTA (26/12) – Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar menegaskan sepanjang tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, melainkan baru sebatas mencegah illegal fisihing melalui peledakan kapal.

Demikian disampaikan Rofi yang menyebut telah ada 91 buah kapal illegal fishing yang ditangkap oleh KKP (54 kapal) dan TNI AL (49 kapal). Hingga Bulan Oktober 2015.

“Peledakan kapal asing ilegal memang telah mampu membuat aktivitas illegal fishing menurun, namun dampak dari kebijakan tersebut secara faktual belum mampu memberikan peningkatan kesejahteraan nelayan, khususnya skala kecil dan tradisional. Mengingat di saat yang bersamaan, KKP mengeluarkan Permen No. 2 Tahun 2015 yang mengatur alat tangkap, yang secara simultan ironisnya solusi alternatif alat tangkap penggantinya belum ada hingga saat ini,” tutur Rofi, di Jakarta, Sabtu (26/12).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jawa Timur Bulan November 2015 turun sebesar 0,74 persen dari 107,82 pada bulan Oktober 2015 menjadi 107,01 pada bulan November 2015. Penurunan NTN ini disebabkan karena indeks harga yang diterima nelayan mengalami penurunan sebesar 0,60 persen sementara indeks harga yang dibayar nelayan mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen.

“NTN ini menjadi salah satu indikator dalam mengukur perbaikan kesejahteraan nelayan, yang pada umumnya mengalami penurunan. Aspek pencegahan yang massif, tidak diimbangi dengan perbaikan alat produksi nelayan dan efisiensi tata niaga ikan di tingkat konsumen. Hal ini menyebabkan harga ikan yang tinggi di tingkat konsumen, namun pembelian yang rendah di tingkat nelayan,” tegas Rofi.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII ini menjelaskan, secara umum NTN yang rendah dapat disimpulkan sebagai hal yang tidak merangsang pertumbuhan produksi hasil tangkapan dan memberi peluang terhadap berpindahnya beberapa sumber daya sektor perikanan ke sektor lain. Bila hal ini terjadi, maka sumbangan (share) sekor perikanan dan kelautan yang masih relatif kecil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan sulit untuk ditingkatkan.

“Upaya untuk meningkatkan pendapatan nelayan diantaranya melalui perbaikan teknologi penangkapan, penyediaan modal berbunga rendah, serta peningkatan SDM nelayan. Sedangkan untuk mengefisienkan biaya melalui pemberian insentif dalam operasional, subsidi alat tangkap, pengadaan stasiun BBM di dekat lokasi PPI/TPI dengan harga subsidi,” jelas Rofi.

Oleh karena itu, Rofi berharap kebijakan industri pengolahan hasil perikanan nasional dapat serius diwujudkan oleh KKP. Mengingat, industri pengolahan hasil perikanan di Indonesia memiliki banyak peluang dan cukup kompetitif.

“Bergeraknya industri pengolahan ikan nasional dipastikan akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan, menjadi sumber devisa negara, mendorong penerapan teknologi tepat guna, memotivasi pengusaha untuk menerapkan standar terbaik kualitas, menjaga kelestarian ekosistem laut, serta berperan dalam pemerataan dan pendistribusian hasil produksi perikanan,” tutup Rofi. 

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar. 

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Irsyad Syafar Sponsori Program Bedah Rumah Ibadah PKS Payakumbuh

DPD PKS Payakumbuh kembali membedah mushola, sebagai salah satu wujud dari slogan Berkhidmat untuk Rakyat. Kali ini, giliran Surau Tabek yang didandani, Kamis (24/12/2015), di Kelurahan Talang Koto nan Ampek.

Kegiatan ini melibatkan kader-kader PKS Payakumbuh dan warga setempat. Mereka bahu-membahu bergotong royong membersihkan halaman, mengecor lantai, dan mengecat ulang bangunan surau.

Ketua DPD PKS Payakumbuh, Hamdi Agus mengatakan, bedah mushola merupakan program rutin yang dilaksanakan satu bulan sekali. Program ini juga sebagai wujud PKS untuk berkhidmat bagi masyarakat Payakumbuh.

"Ini membuktikan kita tulus dalam bekerja. Tidak hanya sebelum pilkada, bahkan setelah pilkada pun kita tetap memberikan pengabdian kepada masyarakat," ujar Hamdi.

Dikatakan Hamdi, kegiatan kali ini terbilang istimewa, karena dihadiri dan disponsori langsung Ketua DPW PKS Sumbar yang juga anggota DPRD provinsi, Irsyad Syafar. Selain itu, Hamdi juga senang, dengan apresiasi dan sambutan hangat masyarakat Talang untuk bahu membahu membedah surau ini.

"Tidak hanya kaum bapak, kaum ibu pun aktif membantu ketika pengecoran lantai dilakukan," ungkap Hamdi.

Sebelumnya, DPD PKS Payakumbuh juga membedah Mushola Al Irsyad di Kelurahan Koto Panjang Padang, Lamposi, Tigo Nagori, pada 13 September 2015 lalu. Menyusul kemudian Mushola Batirai di Nangkodok, pada 24 Oktober 2015. [valora.co.id]

keterangan foto: Kader PKS Payakumbuh bersama warga setempat, bergotong royong membersihkan Surau Tabek, di Kelurahan Talang Koto nan Ampek, Rabu (24/12). Ketua DPW PKS Sumbar, Irsyad Syafar (peci putih-red) turut ambil bagian mengecat surau, sehingga tampak baru.

posted by @Adimin

PENJELASAN SILATURAHIM DPP PKS KE ISTANA NEGARA

Assalamualaikum Wr Wb,

Bismillahirahmanirahim,

Berikut kami sampaikan penjelasan terkait kunjungan silaturahim DPP PKS kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin 21 Desember 2015.

Pertama, kunjungan tersebut adalah itikad baik yang datang dari kedua belah pihak untuk menjalin silaturahim sebagai sesama Muslim dan sesama anak bangsa.

Silaturahim ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi melalui proses komunikasi yang cukup lama sejak Musyawarah Nasional (MUNAS) PKS pada September 2015.

Pada MUNAS PKS yang lalu, Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Kabinet menyatakan kesediaannya untuk hadir dan bersilaturahim dengan pengurus DPP PKS yang baru seandainya diundang, namun niatan baik tersebut tertunda karena ada agenda Presiden RI dalam rangka kunjungan ke negara-negara Timur Tengah.

Sebelum Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) PKS pun niat baik Presiden Joko Widodo akan hadir juga tersampaikan namun dengan beberapa pertimbangan teknis acara, masih belum bisa terlaksana. Setelah melakukan komunikasi lanjutan,  akhirnya disepakati waktu yang tepat untuk pertemuan tersebut pada Senin, 21 Desember 2015.

Kedua, dalam kunjungan tersebut tidak ada pembicaraan terkait posisi atau jabatan politik. Suasana diskusi berjalan dengan cukup cair dan penuh keterbukaan, sehingga PKS berkesempatan menyampaikan pandangan dan masukan yang kritis dan konstruktif kepada Presiden Joko Widodo. Kita juga menyampaikan bahwa posisi PKS tetap di luar pemerintahan bersama Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai partai Oposisi Loyal.

Meskipun PKS di luar pemerintahan (oposisi) , PKS tetap loyal dengan kepentingan bangsa dan negara. PKS senantiasa loyal dengan agenda-agenda pro-rakyat dan pro-kebangsaan.
Dalam kesempatan tersebut, kita menyampaikan pentingnya pemerintah peduli pada nasib WNI yang menjadi buruh migran. Tepat sehari sebelumnya, DPP PKS mengadakan Acara Peringatan Buruh Migran Internasional.

Kita juga menyampaikan pentingnya perhatian pemerintah terhadap Program Ketahanan Keluarga. Di hari yang sama dengan kunjungan tersebut DPP PKS juga pada pagi harinya mengadakan Peringatan Hari Ibu sebagai upaya memperjuangkan Program Ketahanan Keluarga.

Selain topik-topik tersebut, pembicaraan pun melebar pada permasalahan penurunan penerimaan pajak, masalah infrastruktur, ketahanan dan kedaulatan pangan, reformasi birokrasi, sampai pada persoalan hubungan Luar Negeri, termasuk dengan negara-negara Timur Tengah.

Ketiga, mari kita bersama-sama menyamakan konstruksi berpikir kita sebagai partai dakwah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari bangun rasa kebersamaan dengan semua elemen bangsa untuk kepentingan bangsa yang lebih besar.

Kompetisi pileg, pilkada dan pilpres adalah sebuah kontestasi kebaikan bukan ajang permusuhan. Sehingga ketika kompetisi tersebut usai, sewajarnya kita menjalin kembali tali silaturahim yang sempat terputus. Perbedaan posisi politik tidak boleh menjadi halangan untuk bisa saling bekerjasama. Justru karena beda posisi itu kita harus bisa saling melengkapi dan menasehati satu sama lain.

Keempat, PKS adalah entitas partai politik yang tidak bisa berdiri sendiri.  Sinergi dan kolaborasi dengan semua elemen bangsa adalah sebuah keniscayaan hidup di negeri yang penuh keragamaan. Mari terus perluas pergaulan sekaligus perkuat karakter. Negeri ini sangat beragam maka kita harus bisa membangun jiwa yang lapang dada, saling memahami dan menghargai.

Ijtihad politik PKS dalam membangun koalisi harus berdasarkan pada hubungan kerjasama yang sejajar (equality), saling menghormati (mutual respect), memberikan kemaslahatan publik (public benefit) dengan tetap menjaga prinsip dan karakter luhur sebagai partai dakwah.

Kelima, Silaturahim DPP PKS ke Istana Negara adalah sebuah langkah awal PKS untuk terus membangun komunikasi politik yang rendah hati, hangat dan terbuka dengan seluruh anak bangsa. Oleh karena itu DPP PKS menyerukan kepada:

(1)Seluruh kader, simpatisan dan konstituen PKS  dimana pun berada
(2)Seluruh pengurus Partai dari tingkat Pusat hingga Ranting
(3)Seluruh kader PKS yang menjadi pejabat publik, baik di legislatif maupun eksekutif dari tingkat Pusat hingga Daerah;

agar senantiasa proaktif menjalin silaturahim dengan seluruh elemen bangsa agar tercipta suasana politik yang lebih kondusif dan semakin matang sehingga memberikan kemasalahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan untuk kita bersama. Semoga Allah Swt memberikan kelapangan dada pada setiap diri kita, menguatkan keyakinan dan memantapkan hati-hati kita dalam menjalani kehidupan berjamaah/berpartai ini. Amin Ya Rabbal Alamin.

Jakarta, 24 Desember 2015

Wassalamualaikum Wr Wb

Mohamad Sohibul Iman

Presiden PKS

posted by @Adimin

Orang Tua Perlu Bekali Anak Kemampuan Menolak Konten Negatif Internet

JAKARTA (21/12) – Ibu dan ayah perlu membekali anak dengan kemampuan menolak (daya tolak) terhadap media yang mengandung kekerasan dan seksual.

Demikian dikatakan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK)  DPP PKS Wirianingsih pada Talkshow Hari Ibu bertema "Penguatan Peran Ibu dalam Mengokohkan Ketahanan Keluarga Guna Mengokohkan Ketahanan Nasional" di Aula Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (21/12/2015).

“Kita tidak mungkin menjadikan anak kita steril. Kita tidak mungkin jadikan mereka tidak akses gadget, internet, atau tidak mengakses dunia luar. Tapi, yang diperlukan adalah resiliensi atau daya tolak terhadap konten negatif. Kita juga tidak bisa selalu bisa menyalahkan anak-anak atau negara,” ujar Wirianingsih.

Wanita yang biasa disapa Wiwi ini mengajak seluruh ibu di Indonesia menjaga anak dan keluarganya dengan kemampuan daya tolak terhadap konten negatif di Internet.

“Daya tahan yang dibekalkan ke mereka adalah daya tahan mental. Daya tahan mental ini dari agama. Agama mengajarkan tanggung jawab dan takut kepada Tuhan.  Ada rasa untuk takut bersalah kepada orang tua. Setiap anak punya respect terhadap orang tua. Sikap tersebut sudah ada di anak kita,” jelasnya.

Wiwi juga mengajak seluruh kaum ibu di partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat untuk berbagi kepada ibu-ibu lainnya tentang pentingnya menjaga komunikasi dengan anak.

“Yang diperlukan adalah menjaga komunikasi dengan anak di rumah dan juga ajak untuk selalu membuka wawasannya. Kalau ada masalah, kita usahakan anak tidak berkomunikasi ke luar dulu, tapi berkomunikasi ke ibunya dulu di rumah,” imbuhnya.

Sementara Direktur Pemberdayaan Informatika, Ditjen Aplikasi Telematika Kemenkominfo Septiana Tangkari menambahkan, pemerintah sejauh ini telah melakukan sejumlah kebijakan untuk melindungai anak dari pengaruh negatif konten internet, khususnya game online yang banyak digemari anak-anak. Salah satunya dengan penerbitan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Ekonomi (ITE).

“Hal yang dilarang mencakup pasal 27 sampai  pasal 29. Apabila di dalamnya ada hal tersebut, ada ancaman pidana,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan, rancangan peraturan kominfo tentang rating game sedang dilakukan.  Tujuannya, lanjut dia, mengklasifikasi permainan berdasarkan konten dan kelompok pemain pengguna game online.

Keterangan Foto: Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK)  DPP PKS Wirianingsih pada Talkshow Hari Ibu bertema "Penguatan Peran Ibu dalam Mengokohkan Ketahanan Keluarga Guna Mengokohkan Ketahanan Nasional" di Aula Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (21/12/2015).

posted by @Adimin

Hari Ibu, DPR Apresiasi Khusus kepada Penyandang Disabilitas

Demak (22/12) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa memberikan apresiasi khusus kepada para ibu yang memiliki anak penyandang disabilitas. Hal itu diungkapkan Ledia melalui akun twitter pribadi @lediahanifa dalam memeringati Hari Ibu yang jatuh di setiap tanggal 22 Desember. 

“Pada Hari Ibu ini saya ingin beri apresiasi khusus pada para Ibu yang memiliki anak penyandang Disabilitas. Ibu-ibu ini tetap berjuang untuk anak-anaknya agar dapat mandiri. Meski orang memandang mustahil,” cuit Ledia di sela-sela Kunjungan Kerja ke dua desa di Sayung, Demak, Jawa Tengah, Selasa (22/12).

Selain itu, Ledia juga memberikan semangat kepada para Ibu penyandang disabilitas yang tetap bekerja keras mendidik keluarga mereka, mendukung sejawat, dan memperjuangkan hak-hak untuk diri mereka sendiri.

Oleh karena itu, Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I ini berharap pembahasan RUU penyandang Disabilitas dapat dirampungkan tahun ini sebagai sebuah kado untuk para penyandang disabilitas tersebut.

“Selamat memaknai Hari Ibu setiap hari, mendukung perjuangan kaum ibu dan memenuhi harapan kaum ibu untuk negeri tercinta ini,” harap Ledia.

Sebagaimana diketahui, saat ini nasib RUU Disabilitas berada di tangan presiden untuk segera ditanggapi. Oleh karena, Pimpinan DPR telah mengirimkan surat kepada presiden untuk segera mengeluarkan surat presiden (surpres). Dimana surpres tersebut berisi kementerian (leading sector) apa yang berwenang dalam membahas DIM RUU yang telah selesai dibahas oleh DPR sejak Oktober 2015 silam ini.

Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin