FPKS: Menpan-RB Harus Segera Angkat THK 2 menjadi CPNS

Jakarta (27/1) – Anggota Komisi II DPR RI Sa’duddin mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi untuk segera mengangkat Tenaga Honorer Kategori 2 (THK 2) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Pasalnya, berdasarkan hasil Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Kemenpan-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) per tanggal 15 September 2015, disepakati bahwa THK II yang berjumlah 439.956 orang harus segera diangkat secara bertahap menjadi CPNS, mulai tahun 2016 hingga 2019," jelas Sa’duddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1).

Namun demikian, pada tanggal 20 Januari 2016, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II, tiba-tiba Menpan-RB Yudi Chrisnandi menyatakan tidak bisa mengangkat THK 2 menjadi CPNS.

“Alasan Kemenpan-RB mengambil langkah tersebut adalah karena masalah anggaran dan juga UU ASN,” jelas Legislator PKS yang pernah menjabat bupati di Kabupaten Bekasi periode 2007-2012 ini.

Oleh karena itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini sedang menyiapkan surat resmi yang ditujukan kepada Menpan-RB Yudy Chrisnandi untuk segera mengangkat THK 2 ini menjadi CPNS.

“Ini harus disampaikan kepada Menpan, baik lewat Raker Komisi II, maupun lewat surat secara khusus atas nama resmi dari Fraksi PKS berdasarkan laporan yang diterima,” ujar Jazuli pasca menerima aduan dari enam orang perwakilan THK 2 Kota Serang di Ruang Pleno, Selasa (26/1). [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Sa'duddin

posted by @Adimin

Pelantikan Gubernur Sumbar Dijadwalkan Februari

Ilustrasi. (ANTARA FOTO)

Padang, (AntaraSumbar) - Sekretaris Daerah Sumatera Barat Ali Asmar menyampaikan pelantikan gubernur Sumbar terpilih dijadwalkan dilaksanakan pada pertengahan Februari 2016 oleh Presiden Joko Widodo.

" Kalau tidak ada kendala, karena sengketa di Mahkamah Konstitusi sudah selesai, pelantikan gubernur terpilih akan dilaksanakan pertengahan Februari," kata dia di Padang, Selasa.

Menurut dia soal jadwal tersebut sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah hanya mengikuti saja.

"Harus ada gubernur definitif yang memimpin Sumbar, kalau penjabat sementara akan terkendala karena harus menjalankan tugas lain," ujarnya.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar menetapkan pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit sebagai calon gubernur terpilih dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih pada 23 Januari 2016.

Irwan-Nasrul terpilih menjadi gubernur Sumbar periode 2016-2021 berdasarkan hasil rekapitulasi surat suara pada rapat pleno dengan perolehan 1.175.858 suara atau mengungguli pasangan nomor urut satu Muslim Kasim-Fauzi Bahar dengan perolehan 830.131 suara.

Ketua Bawaslu Sumbar Elly Yanti mengapresiasi kinerja KPU Sumbar yang telah berhasil sampai pada tahapan rapat pleno penetapan cagub terpilih.

"Selanjutnya demokrasi ini tentunya akan dilanjutkan dengan paripurna di DPRD Sumbar dan rakyat akan bersama-sama menanti konsep pelantikannya," katanya.

Calon Gubernur Sumbar terpilih Irwan Prayitno menyampaikan kemenangan yang diperolehnya adalah kemenangan masyarakat karena mereka diusung oleh masyarakat Sumbar dan tidak akan sampai pada tahapan penetapan calon terpilih tanpa dukungan tersebut.

"Penetapan KPU ini adalah penetapan rakyat dan kemenangan ini ialah kemenangan mereka pula," ujarnya.

Pilkada Gubernur Sumbar diikuti dua pasang calon yaitu Muslim Kasim-Fauzi Bahar dan Irwan Prayitno-Nasrul Abit yang digelar pada 9 Desember.

KPU Sumbar mencatat jumlah pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 sebanyak 3.496.836 orang. [antarasumbar.com]

posted by @Adimin

Wawako Emzalmi : Harapkan Sertifikasi, Lahirkan Tuo Silek yang Handal dan Penuh Dedikasi

PADANG – Dengan adanya pemberian sertifikasi bagi para "Tuo Silek" (guru besar silat, red) se-Kota Padang, berarti menandakan keberadaan peranan yang profesional, dalam memotifasi pesilat-pesilat yang ada di Kota Padang ke depan.

Demikian disampaikan Wakil Walikota (Wawako) Padang, H Emzalmi, sewaktu membuka kegiatan Sertifikasi bagi Tuo Silek se-Kota Padang di salah satu hotel di Padang, Senin (25/1) kemaren.

“Untuk itu diharapkan, sertifikasi ini akan melahirkan Tuo Silek-Tuo Silek yang handal dan penuh dedikasi dalam memegang setiap peranan yang diemban," ujarnya.

Wawako menyebutkan, sertifikasi bagi Tuo Silek ini, merupakan bahagian implementasi Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) 

yang bekerjasama dengan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Padang. Maksud dan tujuannya antara lain, juga dalam rangka untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai seni di tengah kehidupan masyarakat dan warga Kota Padang.

“Sebagaimana nilai-nilai adat seperti silat minang, mempunyai nilai luhur yang perlu kita pertahankan dan dilestarikan. Walaupun kemajuan zaman dan teknologi, terus membaur dalam kehidupan kita,” ujar Emzalmi.

Emzalmi juga mengharapkan, semoga silat, baik sebagai kegiatan seni maupun sebagai kegiatan iven, akan terus memberikan kemajuan dan membuat harum nama daerah. Di samping itu, juga mampu mendorong sinergi antar semua lapisan masyarakat demi kemajuan Kota Padang ke depan.

"Semoga, dengan sertifikasi yang diterima Tuo Silek se-Kota Padang ini, dapat menjadikannya lebih fokus dalam membina atlet. Seperti dalam waktu dekat menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 di Jawa Barat mendatang. Harapan kita, semoga di cabang silat ini, meraih medali tentunya,” imbuh putra daerah Kuranji ini mengakhiri.

Dalam pembukaan Sertifikasi Tuo Silek se-Kota Padang tersebut, juga dihadiri Ketua Ipsi Padang, Zulhardi Z Latif beserta pengurus dan anggota, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Medi Iswandi dan para Tuo Silek se-Kota Padang.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Rusak Ditimpa Pohon Tumbang, Muharlion Segera Kunjungi SMAN 13 Padang

Cepat tanggap, demikianlah anggota dewan yang satu ini. Mendengar rusaknya beberapa lokal di SMA Negeri 13 Padang yang terletak di Koto Tangah, akibat hantaman pohon tumbang, Muharlion, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Padang segera meluncur ke lokasi, Senin (25/1/2016). 

Tumbangnya pohon tersebut disebabkan oleh angin kencang yang melanda Kota Padang. Menurut Muharlion ketika dikonfirmasi Benteng Sumbar.com, Senin (25/1/2016) siang, tumbangnya pohon tersebut menyebabkan beberapa lokal mengalami rusak parah dan tidak bisa dipakai sebagai untuk Proses Belajar Mengajar (PBM). 

"Kami menyarankan kepada Kepala Sekolah, untuk sementara siswa diistirahatkan di rumah. Namun tetap dikasih tugas belajar, sehingga mereka tidak ketinggalan pelajaran. Atau dengan sistem dua shif dengan memanfaatkan lokal yang masih bisa dipakai," ungkap anggota Komisi IV DPRD Kota Padang ini.

Selain itu, Muharlion meminta Kepala Sekolah untuk mendata kerusakan dan segera melaporkannya ke Dinas Pendidikan. Apatah lagi, pada anggaran dinas ada anggaran tak terduga yang khusus untuk mengatasi hal semacam ini. 

"Kami telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Habibul Fuadi. Kami minta Kepala Sekolah segera melaporkan kejadian ini kepada pihak Dinas Pendidikan, sehingga cepat dicarikan solusinya," pungkas Muharlion.

Tak hanya itu, Muharlion pun telah pula berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-Damkar) agar segera memotong pohon yang tumbang dan menyingkirkannya dari sekolah. 

"Kita juga telah berkoordinasi dengan Kepala BPBD-Damkar, pak Dedi Hanidal agar pohon yang tumbang ini cepat dipotong dan disingkirkan," terangnya. [bentengsumbar.com]

posted by @Adimin

PKS Tegaskan Komitmen Perjuangan Hak Bagi Penyandang Disabilitas

Jakarta (26/1) – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan kembali komitmen PKS dalam memperjuangkan pemenuhan hak para penyandang disabilitas.

Perjuangan hak para penyandang disabilitas itu, menurut Jazuli, akan ditempuh secara bersamaan di dua ranah. Pertama, di daerah-daerah dimana kader PKS menjadi kepala daerah dengan memenangi Pilkada 2017 kemarin.

“Kedua, di level pusat (nasional) dengan cara memperjuangkan hak-hak mereka melalui pembahasan RUU Penyandang Disabilitas bersama dengan Pemerintah,” jelas Jazuli saat menerima audiensi masyarakat dari Kelompok Kerja (Pokja) RUU Disabilitas di Ruang Pimpinan Fraksi PKS DPR RI, Selasa (26/1).

Selain itu, Jazuli juga mengingatkan kepada Pokja RUU Disabilitas agar turut juga membangun komunikasi kepada pihak kementerian (eksekutif) dan fraksi-fraksi lain di DPR RI. Hal itu, agar terbentuk Komisi Nasional yang bertujuan untuk mengawasi terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas tersebut.

“Bahkan kalau perlu bisa dibuat komitmen untuk membangun komite tingkat nasional, propinsi dan kota/kabupaten,” tambah Legislator PKS dari dapil Banten ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa, dalam kesempatan ini juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk segera mengesahkan RUU Disabilitas. Bahkan, menurut Ledia, seharusnya hal itu dapat diselesaikan dalam satu masa sidang saja di tahun 2016 ini.

“Karena itu segala dukungan dari berbagai kalangan untuk kepentingan ini, sangat kami harapkan dan kami terima dengan tangan terbuka,” jelas Ketua Panja RUU Penyandang Disabilitas ini.

Diketahui, hari ini, Selasa (26/1), Fraksi PKS DPR RI mendapatkan masukan dari sembilan orang pemerhati Penyandang Disabilitas yang tergabung dalam Pokja Disabilitas. Secara bergantian, perwakilan dari Pokja Disabilitas, menyampaikan situasi terkini yang dihadapi para penyandang disabilitas, serta harapan dan saran terhadap RUU Disabilitas yang sedang memasuki pembicaraan tingkat I antara DPR dan Pemerintah.

Pertemuan yang berlangsung syahdu ini juga dihadiri oleh Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS lainnya, seperti Hidayat Nur Wahid dan Fikri Faqih, serta Wakil Ketua Bidang Kesra Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini

posted by @Adimin

Fraksi PKS Beri Enam Catatan Hasil Panja Prolegnas 2016

Jakarta (25/1) – Anggota Badan Legislatif DPR RI Almuzzammil Yusuf menegaskan bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menerima hasil Panitia Kerja (Panja) Prolegnas 2016. Namun demikian, FPKS memberikan enam catatan, yaitu terhadap lima RUU dan satu tata tertib (tatib) Baleg DPR.

Pertama, FPKS memberikan tenggat waktu penyelesaian RUU Kitab UU Hukum Pemilu atau RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum, selambat-lambatnya tahun 2017. Oleh karena itu, FPKS berharap pemerintah segera memberikan surat kepada DPR untuk membahas bersama mulai dari tahun ini.

“Karena kita belajar dari kesuksesan pembahasan yang sama di periode lalu, kita bisa menyelesaikan UU Pemilu itu dua tahun sebelum pemilu berlangsung,” jelas Almuzzammil Yusuf dengan didampingi oleh Anggota Baleg DPR RI dari FPKS lainnya, yaitu Tifatul Sembiring dan Martri Agoeng.

Kedua, FPKS memberikan tenggat waktu kepada Komisi VII untuk membahas Revisi UU Minerba dan Migas selambat-lambatnya enam bulan dari sekarang. Oleh karena, menurut Almuzzammil, jika suatu RUU sudah masuk dalam Prolegnas, sudah diasumsikan memiliki draf serta Naskah Akademik (NA) dari RUU tersebut. Sehingga, seharusnya tidak ada persoalan bagi Komisi VII untuk memperlambat pembahasan.

“Namun demikian, jika hal tersebut tidak tercapai, perlu kita percayakan kepada pemerintah untuk mengambil alih pembahasan. Pemerintah juga punya urgensi atas RUU ini. Jangan sampai DPR seolah menyandera RUU yang akhirnya juga memperburuk citra di mata publik,” jelas Legislator PKS dari dapil Lampung 1 ini.

Ketiga, FPKS mendorong agar segera disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN), yang berdasarkan perubahan atas UU 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Menurut Almuzzammil, karena sudah memiliki NA serta draf RUU tersebut, maka tidak ada halangan untuk tidak segera disahkan pada tahun 2016.

“Urgensinya pun untuk melindungi 6 juta TKI kita yang 60 persennya adalah sektor domestik (pembantu rumah tangga). Jadi ada sekitar 3,6 juta mereka yang tidak terlindungi di luar negeri jika UU ini tidak segera disahkan,” tegas Almuzzammil.

Keempat, FPKS mendorong dimasukkannya Revisi UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika ke dalam Prolegnas Prioritas 2016. Oleh karena, menurut Almuzzammil, ada jenis narkotika yang belum masuk dalam daftar yang dilarang dalam UU tersebut saat ini. Selain itu, dampak dari Narkoba, secara kualitas lebih bahaya dan secara kuantitas lebih banyak, dibandingkan dengan bahaya terorisme.

“Apalagi dalam konteks perusakan generasi muda. Darurat narkoba ini luar biasa. Sehingga, kalau perlu ini jadi prioritas, tidak ada salahnya, walaupun ini persoalannya ada pada persoalan Naskah Akademis,” tambah Almuzzammil.

Kelima, FPKS mendorong agar pembahasan Revisi UU KPK nomor 30 tahun 2002 mengutamakan masukan dari KPK. Oleh karena, FPKS ingin agar pembahasan revisi tersebut tidak kontraproduktif dengan semangat reformasi, serta meminimalisir kecurigaan publik terhadap institusi DPR.

“Sehingga, DPR dengan sadar betul bahwa pembahasan ini untuk memperkuat pesan reformasi, yaitu pemberantasan korupsi tanpa politisasi. Pemberantasan korupsi dengan penegakan Hukum dan HAM,” tegas politisi tiga periode di DPR RI ini.

Keenam, FPKS mendorong perbaikan tata tertib (tatib) dan kewenangan Baleg dalam upaya untuk memperbaiki produktivitas DPR dalam menyusun UU. “Kalau kewenangan Baleg masih seperti ini, saya kira diniscayakan produktivitas UU kita tidak akan banyak berubah. Jadi, perbaikan ini menjadi penting kalau kita bicara penyelesaian prolegnas,” jelas Almuzzammil.

Sebagaimana diketahui, hari ini, Baleg DPR RI rapat bersama dengan Kemenkumham dan DPD RI untuk memutuskan Prolegnas yang akan diselesaikan tahun ini. Terdapat 22 RUU yang menjadi inisiatif DPR, 2 RUU inisiatif DPD, 12 RUU inisiatif Pemerintah, dan 4 RUU inisiatif bersama. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf

posted by @Adimin

DPR Dorong Negara Berpenduduk Mayoritas Islam Bersatu Melawan ISIS

Baghdad (25/1) – Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar mendorong negara-negara berpenduduk mayoritas Islam agar bersatu melawan terorismeIslamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Pasalnya, serangan yang dilakukan ISIS dilakukan dengan cara membabi buta tanpa memandang, suku, agama, ras, dan antar golongan.

Demikian disampaikan Rofi saat menghadiri Sidang ParlemenUnion of Islamic Committee (PUIC) yang diselenggarakan selama lima hari, Rabu (20/1) hingga Minggu (24/1), di Baghdad, Irak.

"Label Islam pada ISIS sungguh sangat merendahkan harkat dan martabat Islam. Korban yang berjatuhan akibat ulah ISIS juga mayoritas dari umat Muslim," ungkap Rofi di depan puluhan delegasi dari 31 negara berpenduduk mayoritas Islam di Baghdad, Minggu (24/1).

Rofi berharap dengan adanya isu ISIS ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kembali hubungan multilateral antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, khususnya di bidang politik dan keamanan.

Rofi mengungkapkan isu ISIS bisa menjadi salah satu kesempatan untuk memperkuat hubungan multilateral di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, khususnya di bidang politik dan keamanan. Hal itu penting agar PIUC berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan kemaslahatan Umat Islam.

“Saya berharap agar usai sidang PUIC seluruh rekomendasi dan resolusi yg dihasilkan akan bisa terimplementasikan, demi terciptanya keamanan dan perdamaian dunia, khususnya dunia Islam," ungkap Legislator PKS dari dapil Jawa Timur VII ini.

Diketahui, selama lima hari tersebut, Delegasi Parlemen Indonesia berkunjung ke Baghdad, Irak, untuk menghadiri PUIC 2016. Hadir sebagai pimpinan delegasi, yaitu Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersama dengan tujuh anggota DPR lainnya.[pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar

posted by @Adimin

Semen Padang FC Gagal Juara, Walikota Padang: Kekalahan Jadi Perbaikan ke Depan

Wako Mahyeldi ketika menyaksikan pertandingan
SPFC vs Mitra Kukar

JAKARTA – Semen Padang FC gagal memboyong Piala Jenderal Sudirman (PJS) ke Padang. Setelah Mitra Kukar menaklukan tim “Kabau Sirah” di laga final Piala Jenderal Sudirman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Minggu (24/1). Cukup banyak catatan kecil atas kekalahan yang diderita kesebelasan kebanggaan “Urang Awak” itu.

Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo yang hadir langsung di SUGBK malam itu cukup menyayangkan hasil yang diperoleh SPFC. Sempat membuat Walikota senang saat SPFC mencetak gol lebih dulu, namun justru menuai hasil buruk di menit akhir pertandingan.

Walikota mengatakan, masyarakat Sumatera Barat memang mengharapkan Semen Padang FC juara dan memboyong PJS ke Padang. Namun kehendak berkata lain. 

“Semua hasil ini sudah jadi kehendak Allah SWT dan kita harus terima hasilnya,” ujar Mahyeldi usai menonton pertandingan tersebut dari tribun VVIP Barat.

Walikota mengatakan cukup banyak catatan yang ditemui saat SPFC menelan kekalahan pada laga final itu. Termasuk saat SPFC menelan kekalahan di laga semifinal di kandang Pusamania Borneo FC. Ketika didesak apa saja catatan kecil yang dikantonginya, Walikota membeberkan bahwa salah satu faktor kekalahan SPFC di laga final karena turunnya stamina pemain akibat bermain di bawah guyuran hujan sepanjang laga.

“Persoalan mendasar pada sepakbola kita umumnya yakni stamina. Bagi kita, stamina selama bermain 2 x 45 menit cukup berat,” beber Mahyeldi.

Walikota berharap hasil buruk tersebut menjadi bahan evaluasi bagi kesebelasan SPFC. “Mudah-mudahan ini menjadi perbaikan ke depannya bagi tim, serta menjadi semangat untuk lebih baik saat menghadapi turnamen-turnamen selanjutnya,” tambah Mahyeldi.

Sebelum kick off pada final antara SPFC melawan Mitra Kukar di SUGBK itu, seluruh pemain SPFC mendapat arahan dari pelatih Nil Maizar saat di penginapan. Coach Nil Maizar menginginkan anak asuhnya bermain sabar dan menerapkan pola permainan menyerang. Sebelum menaiki bus, seluruh pemain berdoa bersama yang dipimpin langsung Walikota Padang.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Tokoh Perantau Dukung Wako Mahyeldi Bangun Padang

PADANG - Perantau Minang di Jakarta mendukung langkah-langkah Walikota Padang Mahyeldi dalam pembangunan. Termasuk penataan Pantai Padang dengan mengosongkan kawasan bibir pantai dari bangunan lapak pedagang yang selama ini mengurangi keelokan pemandangannya.

Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan Walikota Mahyeldi dengan sejumlah tokoh perantau Minang di Jakarta yang bertempat di Restoran Sederhana, Sudirman Park Office Complex, Jakarta, Senin (25/1). Hadir diantaranya dari kalangan politisi, pejabat pusat dan pengusaha, yakni Asril Tanjung, Dasrul Lamsudin, Sastri Y.Bakri, Hardimen Koto, Ismail Ning, Zulhefi Sikumbang dan Ineke B. Aziz Chan serta lainnya.

Dasrul Lamsudin menyebut, langkah Walikota tersebut patut didukung karena semua itu untuk menjadikan Kota Padang yang lebih baik, teratur dan nyaman. "Patut kita dukung, karena kita rindu Kota Padang yang bersih, indah dan nyaman," katanya.

Mantan Kapolda Sumatera Barat ini juga memuji kebijakan Walikota dalam pembangunan yang senantiasa memikirkan kepentingan masyarakat. Mencarikan solusi bagi masyarakat yang terkait pembangunan tersebut. Misalnya dalam penertiban lapak pedagang di Pantai Padang. Selama ini mereka menggunakan tenda dan payung-payung ceper sehingga terkesan semrawut dan menjadi tempat maksiat, lalu Walikota Mahyeldi merangkul para pengusaha dan pihak lainnya untuk membuatkan tempat bagi pedagang itu. Tempat dimaksud adalah Lapau Panjang Cimpago (LPC) yang dibangun di sebelah timur jalan dekat Danau Cimpago.

"Saya dengar masyarakat pedagang juga menerima tanpa perlawanan, bahkan mereka membuka sendiri bangunannya. Artinya Pemko Padang berhasil melakukan pendekatan yang baik serta memberikan pemahaman yang tepat tentang kebijakan yang dilaksanakan," ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat juga sudah cerdas sehingga melihat prospek usaha yang lebih baik jika dilakukan penataan di lokasi sepanjang pantai. Sebab, Pantai Padang merupakan tempat yang potensial dikembangkan sebagai objek wisata yang akan mendatangkan ribuan pengunjung. "Bila tempat ini ditata dengan baik tentu akan mendatangkan banyak pengunjung. Dampaknya tentu akan menumbuhkan usaha-usaha masyarakat,"ujarnya.

Sedangkan anggota DPR RI Asril Tanjung mengatakan, masyarakat Sumatera Barat,, baik di ranah maupun di perantauan, selalu mendambakan kemajuan Kota Padang. dan berharap kepada Mahyeldi dapat mewujudkan tersebut melalui kebijakan-kebijakan serta konsisten dalam menjalankan program pembangunan. "Kita mendambakan Kota Padang yang maju, bersih dan nyaman. Harapan itu tertumpu kepada Bapak Walikota," kata Asril bersemangat.

Asril juga mendukung upaya Walikota Mahyeldi dalam menghadirkan iven-iven besar di Kota Padang seperti yang sudah terlaksana, diantaranya menjadi tuan rumah kegiatan Indonesia-IOLGF, Konferensi IORA, City Sanitation Summit. Disamping acara-acara besar yang dilaksanakan sendiri, seperti yang akan digelar dalam waktu dekat Piala Walikota Padang 2016.

"Kami sangat mendukung, baik moril maupun materil. Karena kami tahu ini adalah salah satu cara agar Kota Padang ramai dikunjungi orang. Dampaknya tentu akan bergairahnya usaha dan ekonomi masyarakat. Tentu akan kami dukung," tegasnya lagi.

Pernyataan senada dari 'bundo kanduang' yang merupakan pejabat penting di pusat, Sastri Y. Bakri. Wanita yang merupakan pamong senior ini mengaku kagum dengan yang telah dilakukan Walikota Padang yang juga mantan atasannya sewaktu masih memimpin SKPD di Pemko Padang. "Kami kagum terhadap perubahan-perubahan yang sudah diperbuat Bapak Walikota. Selain sudah bersih, program pembangunan juga terlaksana dengan progres yang signifikan. Kami pun mendukung program Bapak Walikota dalam reformasi birokrasi sehingga SKPD di lingkungan Pemko Padang menunjukkan kinerja yang baik," tukasnya.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Muharlion Hadiri Musrenbang Parupuk Tabing dan Dadok Tunggul Hitam

Muharlion (kedua dari kana) saat menghadiri Musrenbang
Kel. Parupuk Tabing bersama Camat dan unsur tokoh
masyarakat lainnya.

Muharlion, anggota DPRD Kota Padang menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan Parupuk Tabing, Jum'at (22/1/2016). Selain Muharlion, anggota dewan lainnya yang hadir adalah Wismar Panjaitan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

Selain kedua anggota dewan tersebut, Musrenbang itu juga dihadiri Camat Koto Tangah Adlin Gusmar, dan beberapa orang tokoh masyarakat serta undangan lainnya. 

Menurut Muharlion yang juga Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Padang ini, pada kegiatan Musrenbang tersebut, masyarakat mengusulkan beberapa rencana pembangunan. Diantaranya adalah betonisasi jalan lingkungan, jalan evakuasi, masalah status pengelolaan shelter, wisata Bangau Putih, dan beberapa usulan lainnya. 

"Tentunya, kita menampung usulan ini, dan nantinya akan dibahas pada tingkat lebih lanjut. Semoga bisa diperjuangkan dalam setiap tahun anggaran secara bertahap. Kita pun akan berusaha secara maksimal memperjuangkannya di dewan," ungkap Muharlion yang aktif berdakwah dan dekat dengan masyarakat ini. 

Selain menghadiri Musrenbang di Kelurahan Parupuk Tabing, esok harinya, Sabtu (23/1/2016), Muharlion juga hadir pada Musrenvang di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Pada kesempatan tersebut, jelas Muharlion, masyarakat berharap perbaikan jalan lingkungan, pembukaan SMP Negeri, solusi terhadap Pasar Pagi, lampu jalan di Jalan Dadok Raya menuju Air Pacah, dan lain sebagainya. [bentengsumbar.com]

posted by @Adimin

Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Terkait Serangan Teroris terhadap Jiwa dan Aset Masyarakat

Beberapa waktu terakhir ini terjadi serangan teroris secara eskalatif di beberapa negara di dunia seperti Perancis, Mesir, Tunisia, Turki, Indonesia dan Pakistan. Beberapa serangan teror tersebut memakan korban jiwa yang banyak, harta benda, dan aset publik yang sangat berharga.

Para pelaku teror tersebut mengaku kelompoknya sebagai bagian dari kaum Muslimin, dan tindakannya dinisbahkan kepada Islam atas nama jihad. Klaim atau pengakuan tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak. Sebab jihad dalam perspektif Islam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah untuk meninggikan kalimat Allah (litakuna kalimatullah hiyal ulya), dan dalam rangka merealisasikan enam tujuan syariat itu sendiri yang dikenal dengan istilah maqasid syariah. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang diperkuat oleh Imam Al-Syathibi.

Enam tujuan syariat tersebut adalah:

1. Memelihara agama (hifzh ad-din)
Agama adalah ajaran yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya yang dipahami dan diterima secara ijma oleh ulama umat seperti arkanul iman, arkanul Islam, dan akhlak fadhilah.

2. Memelihara jiwa (hifzh an-nafs)
Menjaga dan memelihara jiwa manusia dalam Islam hukumnya adalah wajib. Jiwa siapapun, termasuk jiwa janin yang masih ada dalam perut ibunya. Oleh karena itu membunuh orang yang tidak bersalah dalam Islam hukumnya haram, bahkan dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 32 dijelaskan bahwa membunuh satu jiwa yang tidak bersalah disamakan dengan membunuh semua manusia.

3. Memelihara akal (hifzh al-aql)
Islam mewajibkan umatnya untuk menjaga dan memelihara akal, baik dengan mendalami ilmu yang bermanfaat atau dengan berpikir dan menganalisis berbagai ciptaan Allah. Islam juga mengharamkan hal-hal yang bisa merusak fungsi akal, contohnya mengkonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan dan yang bisa melemahkan akal seperti narkotika atau alkohol, berbuat dusta, melakukan indoktrinasi pemikiran sesat, pornografi dan pornoaksi.

4. Memelihara keturunan (hifzh an-nasl)
Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan dan mengharamkan perzinahan dalam rangka menjaga dan memelihara keturunan, agar menjadi keturunan yang sehat, kuat, dan shalih. Untuk itu Islam juga mengharamkan hal-hal lain yang bisa merusak keturunan sebagaimana perbuatan zina, seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) karena bisa menghalang-halangi lahirnya keturunan sebagaimana yang diinginkan.

5. Memelihara harta (hifzh al-maal).
Harta yang dimiliki oleh pribadi maupun publik harus diperoleh secara halal dan legal, serta wajib dilindungi dan dijaga dari tindakan kejahatan pihak lain, baik berupa pencurian, perampasan, perusakan, penyalahgunaan, maupun penggelapan atas nama apapun juga. Infrastruktur publik yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, seperti sarana pendidikan, rumah sakit, perkantoran, dan lain-lain menjadi tanggung jawab bersama yang harus dijaga dan dipelihara. Merusak dan menghancurkannya merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Islam.

Dengan demikian membunuh orang yang tidak bersalah dan merusak berbagai fasilitas publik adalah tindakan teroris yang radikal. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 26 yang menjelaskan bahwa karakter orang-orang yang menyimpang dari kebenaran (fasik) tidak segan-segan mengeksploitasi ayat Al-Qur'an sebagai pembenaran atas tindakan mereka yang menyimpang.

Adapun ciri-ciri kelompok yang sesat dan menyimpang sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 26 dijelaskan pada ayat setelahnya, yaitu:

Pertama, melanggar perjanjian mereka dengan Allah, yaitu melanggar akidah dan syariat Islam. Contohnya seperti:

• Meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, hanya saja yang diyakini bukan Allah swt (tidak mentauhidkan Allah); mempercayai pembawa ajarannya sebagai mesias; serta mengurangi kewajiban-kewajiban syariat, seperti ajaran yang dianut oleh kelompok terlarang Gafatar.
• Mengakui adanya nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW.
• Menganggap Malaikat Jibril al-Amiin salah alamat dalam menurunkan wahyu.

Kedua, memutus jejaring dan ikatan silaturahim (kekerabatan dan kemanusiaan), seperti merusak soliditas antar keluarga, memisahkan hubungan keluarga, menikah tanpa wali (ijin orang tua), bahkan ada yang tega membunuh orang tuanya sendiri karena dianggap murtad.

Ketiga, berbuat kerusakan di muka bumi. Seperti merusak lingkungan sosial, sumber daya manusia, dan sumber daya alam, termasuk infrastruktur. Perbuatan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Sikap Dewan Syariah Pusat

Sehubungan dengan bayan di atas, dengan ini Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mengutuk dengan keras segala bentuk agresi dan teror terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda oleh siapapun pelakunya. Jika tindakan teror tersebut dinisbatkan kepada Islam, maka itu merupakan bentuk penistaan terhadap Islam. Karena bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.
2. Menegaskan bahwa NKRI adalah rahmat dan karunia Allah bagi bangsa Indonesia. Artinya, umat Islam merupakan komponen bangsa yang paling berkewajiban mensyukuri dan memeliharanya dari berbagai upaya yang merongrong keutuhannya, kesatuan bangsa dan kesepakatan-kesepakatan (konsensus) nasional.
3. Menyerukan untuk menggalang kewaspadaan umat dan nasional dalam menghadapi berbagai ancaman dan rongrongan baik dari luar maupun dalam negeri, secara khusus aliran-aliran radikal seperti ISIS.
4. Menyerukan kepada para ulama, muballigh, dan asatidz untuk membentengi umat dari pemahaman sesat dan radikal dengan menyampaikan ajaran Islam yang hanif secara moderat.

Semoga Allah menjauhkan bangsa Indonesia dari fitnah dan musibah, baik bencana alam maupun moral.

Jakarta, 23 Januari 2016

Dewan Syari'ah Pusat
DPP Partai Keadilan Sejahtera

KH Dr Surahman Hidayat
Ketua

sumber: www.pks.id



posted by @Adimin