FPKS: Asuransi Jiwa dan Penambahan Modal Akan Diatur dalam RUU Nelayan

Jakarta (17/2) - Ketua Fraksi PKS (FPKS) DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang diinisiasi oleh Fraksi PKS, akan mencakup beberapa hal terkait kesejahteraan, yaitu asuransi jiwa, asuransi usaha, dan penambahan modal.

“Suara PKS adalah suaranya nelayan, maka kita wajib mendorong kesejahteraan nelayan melalui RUU ini. Ada 70 persennya masih miskin. Ini jadi tugas kita bersama,” ungkap Jazuli saat Focus Group Discussion (FGD) bertema Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam pada Rabu (17/2) di Ruang Pleno Fraksi PKS, Komplek Parlemen, Jakarta.

Draf RUU Nelayan ini juga akan mengatur adanya pembentukan serikat nelayan yang profesional, juga pemberian Identitas Khusus Nelayan (IKN) yang memudahkan nelayan mendapat bantuan kapal. Oleh karena itu, Jazuli berharap RUU Nelayan inisiatif Fraksi PKS ini dapat menunjukkan kontribusi bagi perbaikan kehidupan nelayan.

“40 Anggota DPR dari PKS hanya 8 persen dari jumlah anggota DPR yang berjumlah 650 Anggota, tetapi 40 Anggota ini akan memperjuangkan 240 juta rakyat Republik Indonesia, termasuk nelayan. Kami ingin 8 persen dari parlemen bisa bekerja seperti seribu persen parlemen,” ungkap Legislator dari Dapil Banten III ini

Diketahui, acara FGD ini juga menghadirkan beberapa narasumber seperti Andi Akmal Pasluddin (Anggota Komisi IV DPR RI), Narmoko Prasmadji (Dirjen Perikanan Tangkap KKP), Alan Koropitan (Akademisi Perikanan dan Kelautan IPB), dan Riza Damanik (Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia). [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS (FPKS) DPR RI Jazuli Juwaini

posted by @Adimin

Harga Beras Melambung, Pemko Gelar Operasi Pasar

Pemko Padang menggelar operasi pasar (OP) untuk mengantisipasi kenaikan harga beras. Sedikitnya, ada 34 titik OP yang digelar di sejumlah pasar satelit dan pasar induk Padang.

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menyebutkan, kenaikan harga beras akhir-akhir ini cukup signifikan. Praktis hal tersebut menyulitkan warga ekonomi lemah. "Mudah-mudahan lewat Operasi Pasar ini akan mampu mengendalikan harga hingga menjadi normal kembali," ujar Mahyeldi saat meninjau OP di Simpang Kandang,Pasar Raya Padang, Rabu (17/2).

Pada OP kali ini, Bulog akan mendistribusikan beras ke 34 titik, termasuk di sembilan pasar satelit yang ada di Padang. Harga beras OP terbilang relatif murah. Segantang beras dijual Rp13.440. Sedangkan perkilo dijual Rp8400. "Operasi Pasar ini dilakukan hingga harga beras stabil dan kita akan terus melakukan evaluasi setiap 15 hari sekali," pungkasnya.

Sebanyak 34 titik OP tersebar di Kota Padang, seperti di Pasar Raya / Bandar Olo terdapat tiga kios penjual beras OP. Di Pasar Siteba (6 kios), Pasar Alai (2 kios), Pasar Lubuk Buaya (3 kios), Pasar Tabing (2 kios), Pasar Belimbing (5 kios), Pasar Balai Baru (1 kios), Pasar Bandar Buat (2 kios), Pasar Pagi (5 kios), Pasar Simpang Haru (1 kios), serta di empat kios lainnya. [valora.co.id]

posted by @Adimin

Mahyeldi Nyatakan Penolakan Perilaku Menyimpang LGBT di Padang

PADANG – Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo menyatakan sikap penolakan terhadap perilaku menyimpang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di daerahnya. Walikota menginginkan Kota Padang bersih dari perilaku menyimpang tersebut.

“Perilaku menyimpang seperti lesbian, gay, biseksual dan transgender ini harus ditolak di Padang. Intinya Padang harus bersih dari perilaku menyimpang tersebut,” katanya, Selasa (16/2).

Ia melihat, perilaku menyimpang ini bukanlah suatu aktifitas personal, akan tetapi sudah mengarah kepada gerakan komunitas. Sehingga gerakan ini membahayakan generasi muda.

“Terbukti, pembelajaran (perilaku menyimpang) ini ditampilkan di buku, film, sinetron, dan gerakan ini sangat merusak,” ujarnya.

Mahyeldi menekankan, pihaknya akan menutup pintu untuk perkembangan perilaku menyimpang di Kota Padang. Apalagi perilaku ini sangat bertentangan dengan agama dan budaya Minangkabau. “Saya yakin, agama dan masyarakat menolak ini,” ujarnya.

Saat ini Pemko Padang beserta jajaran terkait terus memantau gerakan penyimpangan perilaku LGBT. Ia menenggarai, gerakan menyimpang tersebut bergerak secara diam-diam dan mengkonsolidasikan dirinya. Kepada SKPD di jajaran Pemko Padang diminta untuk mengevaluasi dan memantau tenaga kerja asing yang bekerja di Kota Padang. Sebab, budaya tenaga kerja asing sangat berbeda dengan budaya Minangkabau.

“Kemarin kami mendapatkan informasi tentang tenaga kerja asing yang bekerja di Padang terendus masyarakat ada hal negatif di tempat tinggalnya. Saya langsung perintahkan camat agar membuat perjanjian dengan yang bersangkutan,” ujarnya. [padangmedia]

posted by @Adimin

PKS Bantu Korban Banjir Solsel Rp40 Juta

Padang, 16/2 (Antara) - Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyalurkan bantuan senilai Rp40 juta kepada korban banjir dan longsor Kabupaten Solok Selatan (Solsel), Sumatera Barat (Sumbar).

Bantuan diserahkan langsung Kepala Bidang Kesra PKS Fahmi Aledrus kepada Ketua DPD PKS Solok Selatan Effendi Muharram di Muara Labuh, Selasa.

"Bantuan ini merupakan komitmen PKS untuk senantiasa berkhidmat kepada rakyat kendati pemilu telah berlalu," kata Kepala Bidang Kesra PKS Fahmi Aleydrus.

Ia berharap bantuan tersebut dapat disalurkan kepada yang membutuhkan dengan tepat dan efisien.

Sementara Dewan Pengurus Wilayah PKS Sumbar menurunkan relawan yang tergabung dalam Pos Penanggulangan Bencana di sejumlah daerah yang mengalami banjir dan longsor.

Sejak hari pertama hingga hari ini 100 orang relawan PKS terdiri dari regu Pandu Keadilan, kader dan struktur terus melakukan aksi khidmat, turun kelapangan membantu warga, kata Ketua DPW PKS Sumbar Irsyad Syafar.

Ia menyampaikan upaya yang dilakukan antara lain membuka posko siaga bencana, membuat dapur umum, menyalurkan bantuan berupa uang tunai dan dalam bentuk barang seperti sembako, buku tulis, mushaf Al Quran dan kebutuhan pokok lainnya.

Menurutnya PKS menetapkan visi untuk berkhidmat bagi umat, bangsa dan negara, karena itu kami akan berusaha menjadi yang terdepan dalam kepedulian terhadap bencana.

Ia mengatakan seluruh elemen yang ada di PKS baik struktur, kader dan relawan hingga anggota legislatif terjun langsung ke titik-titik bencana bersama komponen masyarakat bahu membahu meringankan beban korban yang terkena musibah.

Semoga musibah ini segera berlalu dan seluruh komponen masyarakat beserta pemerintah daerah dapat bersatu untuk memulihkan keadaan, kata dia.

Sebelumnya, hujan deras yang mengguyur Sumbar pada 8 Februari 2016 menyebabkan sejumlah daerah digenangi banjir yang merendam ribuan rumah di Kota Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Limapuluh Kota.

"Banjir dan longsor di Solok Selatan terjadi di tiga kecamatan yaitu Sungai Pagu, Pauh Duo, dan Sangir," kata kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho.

Ia menyampaikan banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Bangko, Sungai Batang Suliti dan Sungai Batang Lolo yang juga menyebabkan jalan Muaralabuh - Padang Aro Kerinci putus total.

Selain itu banjir juga menyebabkan 2.000 unit rumah terendam banjir hingga 1,5 meter dan 100 hektare sawah setinggi satu meter.

Sementara di Kota Solok Sungai Batang Lembang meluap menyebabkan banjir di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan dan Kelurahan Kampai Tabu yang merendam 36 rumah.

Kemudian di Agam, longsor terjadi pada Minggu dinihari pukul 02.00 WIB yang menutup akses jalan Bukittinggi-Lubuk Sikaping dengan panjang material longsor 15 meter setinggi 2,5 meter.

Banjir juga terjadi di Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota merendam 100 rumah hingga ketinggian satu meter.

Sumber: Antaranews.com


posted by @Adimin

Surat Pengunduran Diri Sekjen akan Diproses

Jakarta (17/2)- Surat pengunduran diri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhamad Taufik Ridlo akan diproses menurut prosedur organisasi yang berlaku. Demikian disampaikan Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi, Rabu (17/2).

Dedi menyampaikan alasan utama pengunduran diri Sekjen yang disebutkan dalam suratnya adalah karena tidak dapat optimal dalam membantu tugas-tugas Presiden PKS. "Surat itu sudah dibacakan di dalam rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) pekan lalu (10/2), namun belum dibahas secara khusus," ujar Dedi.

Pengunduran diri tersebut, menurut Dedi, akan menjadi ranah DPTP untuk membahasnya, khususnya Ketua dan Wakil Ketua Majelis Syuro karena Sekjen merupakan penerima mandat dari keduanya.

"Secara fakta dan hukum, Taufik Ridlo masih Sekjen DPP PKS sampai DPTP memutuskan menerima atau tidak surat pengunduran diri tersebut," papar Dedi.

Saat ini PKS masih memprioritaskan program Siaga Bencana di berbagai wilayah rawan di Indonesia. Di Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan, PKS banyak mendirikan posko penanggulangan bencana. "Alhamdulillah, bekerjasama dengan Pemda, BPBD, TNI, Polri dan unsur masyarakat lainnya, PKS bisa membantu baik evakuasi ataupun penyaluran bantuan," tuturnya.

"Selain itu PKS kini juga tengah fokus mempersiapkan launching program Sekolah Kepemimpinan Partai, Pusat Khidmat dan Rumah Keluarga Indonesia," pungkas Dedi. [pks.id]

posted by @Adimin

5 Karakter yang Harus Dimiliki Kader PKS

Bekasi (14/2) -- Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Dewan Pengurus Daerah (DPS) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi di Hotel Horison, Jababeka pada Ahad (14/2) menyampaikan tentang lima karakter yang harus dimiliki kader PKS.

Adapun kelima karakter tersebut adalah :

1. Kecerdasan organisatoris, menjadi tim yang berkecerdasan dalam kerja-kerja untuk mewujudkan program. Kecerdasan ini berbanding lurus dengan keimanan. Banyak menghimpun kader, sebagai stuktur, serta berbagai program agar merata dalam setiap wilayah kerjanya.

2. Stok ide dan gagasan yang banyak , kekayaan aset, perkaya kemampuan kita, senantiasa menggali sumber pemikiran Islam. PKS sekarang sudah ada wadahnya, yaitu Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota (UPPA). Serta inovasi terhadap masing masing bidang.

3. Semangat berkompetisi, seperti produk Korea terinspirasi mengalahkan produk Jepang, sehingga berinovasi dan 

berkompetesi yang positif. Serta bekerjasama dalam kebaikan.

4. Ruhiyah yang kuat , seperti sholat subuh dan awal waktu berjamaah dimasjid, tilawah, saum sunah, dan infaq. Keempat hal tersebut menjadi sumber energi kita.

5. Keteladan, pribadi yang rabbani oriented kepada Allah dan adanya interaksi.

"Semoga kita semua dimudahkan dalam mencapai kelima karakter tersebut, menjadi pribadi yang eksekutif melayani masyarakat, berkhidmat untuk rakyat," pungkas pria yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini. [pks.id]

Keterangan foto : Abdul Hadi Wijaya, Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Barat

posted by @Adimin

Darurat Ketimpangan Ekonomi

Di suatu pagi tahun 1921, Sukarno muda-yang saat itu masih kuliah-tiba-tiba ingin berkeliling naik sepeda menyusuri daerah selatan Kota Bandung. Dalam perjalanannya, Proklamator itu bertemu dengan seorang petani.

Terjadilah dialog antara keduanya, seperti tertuang dalam bukuBung Karno Penyambung Lidah Rakyat-nya Cindy Adams.

"Siapa pemilik tanah ini?" tanya Bung Karno. "Saya Tuan," jawab petani. "Apakah kau miliki ini bersama-sama dengan orang lain?" "Tidak Tuan. Saya memilikinya sendiri." "Apakah kau membelinya?" "Tidak Tuan, saya dapatkan dari warisan orang- tua." "Hasil pertanianmu untuk siapa?" "Untuk saya Tuan."

"Apakah cukup untuk kebutuhanmu?" Dengan mengangkat bahu sebagai tanda kecewa, sang petani menjawab, "Bagaimana mungkin sawah yang begini sempit lahannya bisa mencukupi kebutuhan istri dan empat orang anak?" Di akhir dialog, Bung Karno menanyakan siapa namanya, kemudian dijawab, "Marhaen!" Sejak saat itulah Bung Karno menjadikan Marhaenisme sebagai ideologi perjuangannya.

Cerita tentang Marhaen ternyata masih relevan dengan kondisi kekinian. Jika saja Bung Karno masih hidup, mungkin wajahnya murung meratapi nasib rakyatnya yang masih dalam kubangan kemiskinan meski sudah 70 tahun merdeka. Yang cukup menyedihkan, ketimpangan ekonomi justru kian menjadi-jadi.

Coba kita lihat bagaimana indeks ketimpangan distribusi pendapatan melaju pesat. Di tahun 2000, rasio gini kita masih di angka 0,30, tetapi pada 2014 sudah menembus 0,41. Di daerah perkotaan, rasio gini bahkan mencapai 0,47. Secara khusus Bank Dunia pada 2015 mencatat laju peningkatan ketimpangan ekonomi di Indonesia termasuk paling tinggi di Asia Timur.

Dalam hal distribusi aset lebih memprihatinkan. Rasio gini penguasaan lahan mencapai angka 0,72. Angka ini lebih tinggi daripada rasio gini pendapatan. Badan Pertanahan Nasional bahkan mencatat, 56 persen aset berupa tanah, properti, dan perkebunan hanya dikuasai oleh sekitar 0,2 persen penduduk. Ironis!

Agenda nasional

Mengatasi darurat ketimpangan ekonomi harus jadi agenda nasional. Pemerintah dan seluruh elite negeri ini tidak boleh menutup mata. Ketimpangan ekonomi yang kronis akan jadi faktor pendorong revolusi sosial, politik, dan krisis ekonomi.

Kita harus belajar dari krisis Musim Semi Arab di Timur Tengah dan krisis keuangan global 2008. Kedua peristiwa itu contoh gagalnya negara-negara mengatasi ketimpangan ekonomi.

Ketimpangan ekonomi juga pemicu meledaknya krisis keuangan global terburuk dalam sejarah perekonomian dunia pasca depresi besar 1930. Adalah Raghuram Rajan dari Universitas Chicago dan mantan Kepala Ekonom IMF yang pertama kali mengutarakan analisis tajamnya bahwa krisis keuangan global 2008 dipicu tingginya ketimpangan ekonomi di AS. Ketimpangan ini mendorong Pemerintah AS bersama Kongres, Bank Sentral AS, lembaga rating, dan bankir investasi secara gegabah berbondong-bondong menawarkan skema investasi properti berupa subprime mortgage, yang ternyata jadi bom waktu jatuhnya pasar keuangan AS dan negara maju lainnya.

Senada dengan Rajan, Joseph Stiglitz, ekonom peraih Nobel Ekonomi dari Universitas Columbia, menggarisbawahi bahwa ketimpangan ekonomi tak hanya merusak sistem keuangan AS dan negara maju, juga melumpuhkan institusi-institusi demokrasi, seperti partai politik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Darurat ketimpangan ekonomi menyebabkan demokrasi dibajak oleh kaum oligarki. Mereka akan membuat kebijakan yang hanya menguntungkan dan melanggengkan kekuasaan serta kepentingan ekonomi mereka dan kroni-kroninya. Selain itu, tingginya ketimpangan ekonomi akan menyebabkan masyarakat mengalami ketidakpercayaan baik secara vertikal maupun horizontal. Ada kecemburuan antarsesama dan kemarahan kepada elitenya karena telah menyuguhkan dunia yang timpang. Di saat yang sama, masyarakat yang terbelah akan mengancam kohesi sosial dan menghancurkan sendi-sendi bangunan kepercayaan sebuah negara-bangsa. Sebab, darurat ketimpangan akan menciptakan darurat rasa ketidakadilan.

Transformasi struktural

Ketimpangan ekonomi yang terjadi di republik ini adalah masalah struktural. Ini buah dari kebijakan negara yang salah arah. Perlu ada transformasi struktural untuk memperbaikinya.

Transformasi struktural adalah kebijakan keberpihakan dari negara untuk menciptakan struktur perekonomian yang memberikan rasa keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan tersebut tecermin dari empat hal: distribusi pendapatan, kekayaan/aset, kesempatan, dan kewilayahan yang berkeadilan.

Siapa yang harus memulai terlebih dulu? Pemerintah!

Kebijakan redistribusi aset seperti reforma agraria harus tegas memihak kepentingan publik, terutama kalangan rumah tangga petani yang termarjinalkan. Pemerintah harus berani memberikan batasan penguasaan aset dan sumber daya perekonomian nasional. Sangat tidak bijak jika para pemodal mengeksploitasi aset-aset republik ini demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang semu. Tidak ada guna pertumbuhan yang tinggi jika yang menikmati kue perekonomian nasional hanya kalangan the haves dan meninggalkan kelompok the have nots.

Dari sisi kebijakan industrial, pemerintah harus menyadari bahwa kita telah mengalami deindustrialisasi prematur. Struktur ekonomi terlalu cepat masuk sektor non-tradable atau jasa. Sementara struktur industri manufaktur kita mengalami penurunan baik secara produktivitas, daya saing maupun nilai tambah. Perlu ada upaya melakukan pendalaman struktur industri kita. Indonesia sudah saatnya jadi pusat mata rantai ekonomi global.

Dari sisi kebijakan fiskal dan moneter, harus dibuat semacam big push policy yang bisa menggerakkan sektor-sektor informal produktif dari masyarakat menengah-bawah agar terakselerasi kemampuannya dan bisa naik kelas. Desain sistem insentif lembaga keuangan harus berpihak pada mayoritas masyarakat menengah-bawah yang justru kurang tersentuh. Sekitar 60 persen masyarakat kita bekerja di sektor informal. Karena itu, transformasi struktural harus mampu mengubah informalitas ekonomi jadi formalitas ekonomi. Pemerintah harus lebih mengutamakan investasi pada sisi intangible asset dibandingkan tangible asset. Kebijakan anggaran pemerintah harus berorientasi pembangunan jangka panjang dengan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Transformasi struktural juga harus bisa mengubah perekonomian berbiaya mahal jadi efisien. Dengan begitu, negara akan mampu menciptakan ekosistem perekonomian nasional yang bisa menciptakan daya inovasi dan melahirkan apa yang disebut grassroots innovator.

Transformasi struktural juga diharapkan mampu membangun perekonomian yang tidak hanya di kota, tetapi juga mampu menstimulus pertumbuhan dari pinggiran, seperti daerah pedesaan dan sumber daya maritim kita.

Penulis yakin, kepemimpinan yang tegas dengan visi yang jelas akan mampu mendobrak kusutnya darurat ketimpangan ekonomi ini. Dibutuhkan nyali yang kuat dan nurani yang bersih untuk menjalaninya.

MOHAMAD SOHIBUL IMAN

PRESIDEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

Dimuat di harian Kompas, Selasa, 16 Februari 2016

posted by @Adimin

Presiden PKS: Berkhidmat Adalah Gen Kader PKS

Pekanbaru (14/2) -- Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan bahwa (semangat) berkhidmat adalah gen PKS. Ia sudah menjadi bagian inhern dalam diri kader PKS selama ini. Dimulai sejak gerakan dakwah ini belum menjadi partai belasan tahun yang lalu. Hal ini Sohibul Iman sampaikan dalam arahannya di Rakorwil DPW PKS Riau di Aula hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru, Ahad (14/2) siang.

Kerja kerja kader PKS selama ini menunjukkan hal itu. "Dakwah yang telah kita lakukan selama ini dan pelayanan kepada masyarakat yang telah lama kita lakukan menunjukkan hal itu," ujar pria yang juga dikenal dengan MSI ini.

MSI juga mengatakan bahwa berkhidmat kepada masyarakat bukanlah hal baru bagi kader PKS. "Mari berkhidmat kepada masyarakat dan bangsa ini setiap saat, sepanjang hayat," ajak MSI yang disambut takbir sekitar seribu kader yang memadati aula.

MSI juga menjelaskan bahwa ada tiga dimensi dalam berkhidmat. Yaitu pelayanan, pemberdayaan dan advokasi (pembelaan). Yang terakhir adalah khidmat paling optimal dan bisa dilakukan PKS sebagai parpol. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS Sohibul Iman

posted by @Adimin

Wali Kota Padang Kecam Pernikahan Sejenis

Pemerintah Kota (Pemkot) Padang mengecam adanya rencana pernikahan sejenis yang berlangsung tepat pada hari kasih sayang, 14 Februari 2016 di daerah tersebut.

"Pernikahan sejenis sudah di luar batas," kata Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Ahad (14/2).

Sebelumnya, rencana pernikahan sejenis antara Annisa N (26 tahun) dengan MMP (26 tahun) sempat mengejutkan warga Sumatra Barat (Sumbar) belum lama ini. 

Bahkan, kedua pasangan wanita tersebut, diketahui berhasil mengelabui KUA Padang Timur dan KUA Pauh, lokasi tempat tinggal masing-masing.

Keduanya telah mendapat surat pengantar nikah dari kelurahan setempat. Pasangan ini dijadwalkan KUA untuk menikah pada 14 Februari 2016.

Setelah ditelusuri, akhirnya diketahui, Annisa telah mengubah identitasnya menjadi seorang pria berinisial DMDI (26 tahun) dengan maksud untuk mengelabui KUA di tempat tinggalnya.

Masyarakat Padang sangat menentang adanya pernikahan tersebut. Dalam undangan pernikahan tersebut tertulis, pernikahan akan dilangsungkan di Kompleks Rindang Alam, Pauh. Namun, tidak ada satu pun warga yang diundang. Diduga, hal tersebut dilakukan karena, sengaja agar tidak ketahuan.

Menurut Mahyeldi, pernikahan sejenis merupakan perilaku yang melanggar norma agama dan budaya. Ia menegaskan, sikap tersebut sangat tidak manuasiawi.

"Saya rasa hewan sesama jenis saja tidak akan mau melakukan itu. Perilaku ini sangat menyimpang dari manusia dan ajaran agama," tuturnya. [republika.co.id]

posted by @Adimin

Ceramah Di Mabit DKI Jakarta, Wako Padang Paparkan Pahlawan Subuh

PADANG - Gerakan salat subuh berjamaah di kalangan pelajar yang digagas Walikota Padang H.Mahyeldi Ansharullah Dt. Marajo mendapat sambutan positif dari masyarakat. Bukan saja masyarakat Kota Padang tetapi juga dijadikan percontohan oleh masyarakat di luar Sumatera Barat.

Walikota yang juga seorang ustad ini banyak diminta berbagai kalangan untuk memaparkan gerakan tersebut. Mahyeldi didapuk menjadi pembicara pada Malam Bina Iman dan Taqwa (MABIT) yang diadakan oleh Komunitas Pejuang Subuh DKI Jakarta di Masjid Raya Pondok Indah Jakarta Selatan, Sabtu (13/2) malam.

Dalam kesempatan ini Mahyeldi menjelaskan, setiap pergantian tahun baru Islam selalu ada program yg dicanangkan, seperti pesantren Ramadhan, subuh mubarokah, didikan subuh , padang bersih dan salat subuh berhamaah bagi pelajar dan siswa. Bagi siswa yang salat subuh berjamaah 40 kali berturut-turut diberikan reward, mereka pun dijuluki sebagai pejuang subuh.

”Pejuang subuh ini kita beri reward berupa peralatan kebutuhan sekolah mereka. Kedepan Pemko akan berikan reward yang lebih besar lagi," kata Mahyeldi.

Ia berharap, melalui gerakan salat subuh berjamaah di kalangan pelajar ini akan membuat masyarakat Kota Padang lebih religius dan memulai hari dengan ibadah.

”Kita harapkan, saat subuh akan sama ramainya dengan salat Jumat,"imbuhnya.

Komunitas Pejuang Subuh di Jakarta menilai program ini patut dicontoh dan diterapkan di Jakarta dan daerah lainnya.

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

PKS Turunkan Relawan Bantu Korban Banjir Sumbar

Padang, (Antara)- Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat (Sumbar) menurunkan 100 orang relawan membantu penanganan korban banjir dan longsor yang terjadi pada sejumlah daerah .

" Sejak hari pertama hingga hari ini relawan PKS terdiri atas regu Pandu Keadilan, kader dan struktur terus melakukan aksi khidmat, turun kelapangan membantu warga," kata Ketua DPW PKS Sumbar Irsyad Syafar di Padang, Minggu.

Ia menyampaikan upaya yang dilakukan antara lain membuka posko siaga bencana, membuat dapur umum, menyalurkan bantuan berupa uang tunai dan dalam bentuk barang seperti sembako, buku tulis, mushaf Al Quran dan kebutuhan pokok lainnya.

Menurutnya PKS menetapkan visi untuk berkhidmat bagi umat, bangsa dan negara, karena itu kami akan berusaha menjadi yang terdepan dalam kepedulian terhadap bencana.

Ia mengatakan seluruh elemen yang ada di PKS baik struktur, kader dan relawan hingga anggota legislatif terjun langsung ke titik bencana bersama komponen masyarakat bahu membahu meringankan beban korban yang terkena musibah.

Semoga musibah ini segera berlalu dan seluruh komponen masyarakat beserta pemerintah daerah dapat bersatu untuk memulihkan keadaan, kata dia.

Sebelumnya, hujan deras yang mengguyur Sumbar pada 8 Februari 2016 menyebabkan sejumlah daerah digenangi banjir merendam ribuan rumah di Kota Solok, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Limapuluh Kota.

"Banjir dan longsor di Solok Selatan terjadi di tiga kecamatan yaitu Sungai Pagu, Pauh Duo, dan Sangir," kata kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho.

Ia menyampaikan banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Bangko, Sungai Batang Suliti dan Sungai Batang Lolo yang juga menyebabkan jalan Muaralabuh - Padang Aro Kerinci putus total.

Selain itu banjir juga menyebabkan 2.000 unit rumah terendam banjir hingga 1,5 meter dan 100 hektare sawah setinggi satu meter.

Sementara di Kota Solok Sungai Batang Lembang meluap menyebabkan banjir di Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan dan Kelurahan Kampai Tabu yang merendam 36 rumah.

Kemudian di Agam, longsor terjadi pada Minggu dinihari pukul 02.00 WIB yang menutup akses jalan Bukittinggi-Lubuk Sikaping dengan panjang material longsor 15 meter setinggi 2,5 meter.

Banjir juga terjadi di Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota merendam 100 rumah hingga ketinggian satu meter.

Sementara, Kepala Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sicincin, Goeroeh Putranto menyampaikan cuaca ekstrem telah menyebabkan hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Sumbar. [sumbar.antaranews.com]

posted by @Adimin