Gubernur IP Dukung Pengembangan Pantai Padang

PADANG, PPID - Pemerintah Kota Padang seperti mendapatkan angin segar, terkait Penataan kawasan Pantai Padang. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno sangat memberikan dukungan sekaligus mengapresiasi hasil kerja serius Pemko Padang. Sehingga sekarang Pantai Padang sekarang semakin tacelak.

Menurut Gubernur Irwan Prayitno, pengembangan Pantai Padang mesti ditindaklanjuti dengan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di tingkat kota dan Provinsi Sumatera Barat. Semua itu agar realisasi dari perencanaan pengembangan objek wisata, pemukiman warga serta aksesibilitas jalan segera terwujud di daerah pantai ibukota Sumatera Barat tersebut.

"Kita sangat mendukung apa yang dilakukan Pemko Padang dalam penataan kawasan pantai. Sebaiknya, SKPD terkait di Pemko Padang segera berkoordinasi dengan SKPD di Provinsi agar percepatan penataan dan pembangunan yang direncanakan bisa dilaksanakan dengan dukungan anggaran, baik dari APBD Provinsi, maupun APBN," kata Gubernur Irwan saat meninjau kawasan Pantai Padang didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang, Nasir Ahmad serta beberapa pimpinan SKPD, Minggu (20/2) pagi.

Gubernur menambahkan, pembangunan infarstruktur berupa pelebaran Jalan Samudera kemungkinan bisa dilaksanakan tahun ini. Kemudian penataan pemukiman masyarakat di sekitar Pantai Muaro Lasak dengan merencanakan pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) oleh Pemko Padang tentu suatu solusi yang baik. Begitu juga ketersediaan tempat bagi usaha warga, sebaiknya tidak dikesampingkan sehingga warga disini tetap tinggal dan berusaha di tempat yang menjadi lingkungan mereka selama ini.

"Pemprov Sumbar akan memberikan dukungan namun diperlukan adanya koordinasi dan sinergi antar SKPD sehingga percepatan pengembangan Pantai Padang menjadi objek wisata yang nyaman dikunjungi dan nyaman ditinggali dapat terwujud," tukuknya.

Sekda Nasir Ahmad menyikapi arahan Gubernur ini dengan menekankan beberapa SKPD teknis terkait di Pemko Padang untuk segera menindaklanjuti dengan persiapan-persiapan, diantaranya sosialisasi ke masyarakat agar mendukung rencana pengembangan tersebut. Terutama, untuk pembangunan rusunawa yang akan menampung warga yang selama ini bermukim di Muaro Lasak Kelurahan Rimbo Kaluang. "Pemukiman yang ada di Muaraoi Lasak Kelurahan Rimbo Kaluang, Padang Barat merupakan kawasan yang sangat padat sehingga warga tinggal di rumah-rumah yang berukuran sempit.

"Kondisinya saat ini cenderung kumuh dan sanitasinya tidak bagus. Jika kita bangun rusunawa untuk ditempati warga, maka kondisi semrawut dan kumuh ini bisa kita atasi," sebut Sekda. [humasppid.padang.go.id]

posted by @Adimin

Mulyadi Muslim : Tangkal LGBT pada Anak dengan Mengikuti Sunnah

Maraknya isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) belakangan ini mengharuskan kita semua belajar lagi dan mengambil hikmah dari kisah Nabi Luth dan kaumnya yang dikenal berperilaku menyimpang, yaitu kaum homoseksual.

“Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, ‘Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu’.” (QS al-‘Ankabut [29]: 28).

Kini, kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) kembali berani tampil dengan bersuara HAM bahwa apa yang mereka lakukan itu manusiawi & bukan penyakit.

“Sejarah dengan segala dimensinya adalah pengulangan dengan ruang dan waktu yang berbeda”, Tutur Mulyadi Muslim, Lc, MA.

Oleh karena itu, lanjut sekretaris DSD PKS Padang ini, orang tua dan lingkungan sekitar mesti memperhatikan anak-anak dan lingkungan agar terjauh dari prilaku LGBT. Dalam tuntunan islam, baik kisah dan penangkalnya dapat dilakukan keluarga dengan mengikuti Hadist Rasulullah SAW

“Anak laki-laki dan perempuan hendaknya dipisahkan tempat tidurnya setelah berumur 6 tahun”. (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi). Mengamalkan hadist ini menjadi salah satu cara memelihara anak dari virus LGBT, Sebut Mulyadi Muslim. [jadikan.com]

posted by @Adimin

Hermanto: LGBT Bertentangan dengan Pancasila

Hermanto, Anggota MPR RI menilai Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) bertentangan dengan Pancasila. Hal itu dikemukakan pada saat melakukan sosialisasi empat pilar MPR, di Solok Selatan, Jumat (19/2).

LGBT merupakan perilaku seks yang menyimpang dan dapat dilihat dari dua perspektif yaitu LGBT sebagai penyakit dan sebagai gerakan paham seks menyimpang.

LGBT sebagai penyakit harus dilakukan secara manusiawi dengan memberikan pengobatan dan pemulihan. Karena itu, LGBT sebagai gerakan penyebaran paham patut diwaspadai mengingat gerakan ini dapat mengubah struktur penduduk. Tidak dikenal dalam sejarah peradaban Indonesia dan terasing. Gerakan ini akan menyebarkan paham perilaku seks menyimpang dan mencari dukungan masyarakat dalam hal legalisasi perkawinan sejenis.

Menurut Hermanto, perilaku seks menyimpang bertentangan dengan Pancasila butir Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Perilaku seks menyimpang berkaitan dengan ketidakadilan terhadap diri sendiri serta suatu cara seks yang tidak beradab. Karena itu jelas LGBT bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Gerakan LGBT juga bertentangan dengan Undang-undang perkawinan, yang mana karakter manusia yang diatur untuk melakukan pernikahan adalah laki-laki dan perempuan. “akan terjadi komplikasi yang luar biasa menakala LGBT diatur dalam undang-undang Perkawinan,” pungkas Hermanto. [harian singgalang]

posted by @Adimin

Istano Pagaruyung Beri Gelar Tuanku Besar Maharajo Kuaso pada Gubernur Irwan Prayitno

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menerima surat anugerah gelar
Tuanku Besar Maharajo Kuaso dari Sutan Taufiq Thaib. (humas)

PADANG - Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mendapat gelar sangsako dari Istano Pagaruyung, Tanah Datar, Sumbar. Hal tersebut disampaikan oleh Sutan Taufiq Thaib, selaku perwakilan dari Istano Pagaruyuang saat menemui Irwan Prayitno di ruang kerjanya, Jumat (19/02/2016), yang juga dihadiri oleh Asisten II Setda Provinsi Sumatera Barat Syafrudin dan perwakilan dari Istano Pagaruyuang lainnya.

Sutan Taufiq menjelaskan penganugerahan gelar sangsako adat tersebut bukan tanpa alasan dan tidak sembarangan orang yang mendapatkannya.

“Pak Gubernur selama ini telah banyak jasa-jasanya kepada masyarakat Sumatera Barat, maka atas dasar itulah kami bersepakat untuk memberikan gelar tersebut,” sebutnya.

Penganugerahan gelar tersebut bukan hanya untuk Pak Gubernur saja, tapi juga untuk Isteri beliau, yakni Ibu Nevi Irwan Prayitno dengan gelar “Puan Puti Intan Baiduri”, karena selama ini beliau selalu dengan setia mendampingi pak Gubernur dengan segala kesibukannya.

“Rencananya upacara pemberiaan anugerah ini akan dilaksanakan pada 19 Maret 2016 di Batusangkar bersama dengan Gubernur Lampung yang juga akan menerima penganugerahan,” jelas Sutan Taufiq.

Menanggapi hal tersebut, Irwan Prayitno mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Jika ini bertujuan baik tentunya saya akan menerima dengan senang hati beserta isteri,” terang Gubernur.

Lanjut, IP mengharapkan dengan penganugrahan ini akan mempererat hubungannya dengan seluruh masyarakat Sumatera Barat, karena penganugerahan ini berdasarkan kesepakatan dari 62 gabungan suku yang ada di Sumatera Barat.

“Semoga dengan penganugerahan gelar sangsako adat ini akan sangat bermanfaat bagi saya dan tentunya dapat saya pergunakan sebaik mungkin demi kebaikan masyarakat Sumatera Barat,” harap Gubernur. [gosumbar.com]

posted by @Adimin

Fikri Desak Biaya Transportasi Haji Turun 20 Persen

Jakarta (19/2) – Anjloknya harga minyak dunia hingga ke level di bawah US $ 30 per barel, membuat Anggota Panja Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) Fikri Faqih mendesak pemerintah menurunkan biaya transportasi (tiket) haji minimal 20 persen.

Demikian disampaikan Fikri saat Rapat Kerja dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Kamis (18/2).

“Kontribusi harga bahan bakar terhadap biaya haji mencapai 40 persen. Sehingga, seharusnya harga tiket pesawat naik haji tahun 2016 ini turun minimal 20 persen,”jelas Fikri.

Diketahui, pada 2015, perhitungan BPIH sebesar US$ 2.100 per jamaah dengan standar harga minyak dunia berada di kisaran US $ 50 per barel. Sehingga, menurut Fikri, komponen terbesar haji, yaitu penerbangan, juga harus turun.

Selain itu, Fikri juga menyoroti soal penggunaan mata uang rupiah dalam setiap transaksi dan standar harga dalam proses penyelenggaran haji dan umrah.

“Hal itu sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Termasuk, penentuan komponen BPIH yang paling dominan, yakni penerbangan,” jelas Legislator PKS dari dapil Jawa Tengah IX ini.

Fikri berharap pembicaraan awalan dengan Dirjen PHI ini menjadi langkah yang baik dalam memperjuangkan kehendak masyarakat untuk berhaji dengan biaya terjangkau. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Panja Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) Fikri Faqih

posted by @Adimin

PKS Cetak Kader Perempuan Pelopor Kader Khidmat

Jakarta (20/2) -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus berupaya memaksimalkan realisasi tagline partainya yang berkhidmat untuk rakyat. Salah satunya dengan mencetak kader perempuan pelopor melalui Pendidikan dan Pelatihan Kader Pelopor (PPKP).

Hal itu dikatakan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih di kantor DPP PKS, Jl Tb Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (20/2/2016).

“Dalam 5 tahun kedepan kami menargetkan lahirnya kader perempuan pelopor PKS dan untuk mewujudkannya diperlukan upaya yang fokus dan serius. Dan diklat ini merupakan salah satu sarana yang kami upayakan untuk bisa mencapat target tersebut," ujar Wirianingsih.

Perempuan yang biasa dipanggil Bu Wiwi ini mengungkapkan, dibuatnya diklat tersebut sebab tingkat kepercayaan publik terhadap kader perempuan PKS saat ini cukup tinggi. Banyak kader perempuan PKS yang terlibat dalam beragam aktivitas sosial kemasyarakatan. 

Adanya dukungan regulasi atas partisipasi perempuan di ranah publik, lanjut Wirianingsih, juga telah membuka akses yang luas bagi kader perempuan PKS untuk berkiprah di bidang politik, sosial dan keumatan serta profesi.

"Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus mengupayakan adanya sarana untuk meningkatkan kapasitas kader perempuan itulah maka kami memandang perlu mengadakan upaya pembekalan melalui diklat pelopor ini," jelasnya.

Ketua Departemen Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan DPP PKS, Dwi Septiawati menambahkan, Diklat perdana yang digelar hari ini merupakan awal dari program diklat selanjutnya,. Program ini direncanakan akan diadakan terjadwal sebulan sekali, bahkan diklat pelopor ini akan diselenggarakan di seluruh BPKK wilayah maupun daerah di seluruh Indonesia.

"Kami berharap melalui diklat ini akan muncul kader-kader terlatih yang akan mengalirkan ilmu dan ketrampilannya bagi kader-kader perempuan lainnya," imbuh Dwi.

Diklat Kader Pelopor digelar dua hari ini Sabtu-Ahad (20-21/2) di kantor DPP PKS. Sebanyak 80 fungsionaris perempuan PKS dari pusat hingga daerah mengikuti kegiatan tersebut. Rencananya, diklat tersebut akan dibuat secara reguler dan berseri. Diklat tersebut juga rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih

posted by @Adimin

Perkuat Pengawasan Hak Disabilitas, Lembaga Non Struktural Baru Diperlukan

Jakarta (19/2) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa menilai pembentukan Lembaga Non Struktural (LNS) yang diamanatkan dalam RUU Penyandang Disabilitas merupakan bagian untuk memperkuat pengawasan dan advokasi atas hak-hak yang penyandang disabilitas yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah.

“Ada perbedaan sudut pandang yang cukup mendasar antara pemerintah dan DPR dalam penyusunan RUU Penyandang Disabilitas. DPR menilai selama ini pemerintah sendiri pun belum dapat memenuhi hak-hak dasar penyandang disabilitas,” jelas Ledia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/2).

Sebelumnya, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Rini Widyantini menyebutkan ada 12 RUU yang mengamanatkan adanya LNS Baru, termasuk RUU Penyandang Disabilitas. Rini menilai hasil evaluasi dari 78 LNS yang sudah ada selama ini, justru membelenggu presiden karena membuat gerak pemerintah menjadi tidak efektif dan efisien.

“Namun karena UU memerintahkan LNS dibentuk atau tetap ada, presiden tidak bisa berbuat banyak, jelas Rini sebagaimana dikutip dari Harian Kompas, Kamis (18/2).

Menjawab itu, Ledia tetap yakin bahwa pembentukan LNS baru, khususnya dalam RUU Penyandang Disabilitas untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas meskipun berganti presiden.

“Justru jika ditetapkan lembaganya, biarpun presiden berganti perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tetap terjamin,” jelas Legislator PKS dari dapil Jawa Barat I ini. [fraksidpr.pks.id]

posted by @Adimin

PKS Sumbar Kembali Bantu Korban Banjir Kab. Pasaman

Kamis (18/02) Tim Pusat Khidmat PKS Sumbar yang dipimpin langsung oleh H. Irsyad Safar Ketua DPW PKS Sumbar, didampingi Dani Ismaya Ketua DPD PKS Pasaman mengunjungi korban banjir dan longsor di daerah Jorong Lambak Kec. Panti Kab. Pasaman.

Kunjungan dimaksud untuk menyerahkan bantuan dan meninjau sejumlah fasilitas umum dan tempat ibadah yang sebelumnya menjadi lokasi "Khidmat" Relawan PKS yang terdiri dari regu Pandu Keadilan, Struktur dan kader yang bahu membahu bersama warga dan TNI membersihkan rumah dan fasilitas umum, seperti masjid, jalan yang tertimbun material pasir serta kayu gelondongan yang ketinggiannya mencapai lebih dari 1 meter, sebelumnya di lokasi tersebut relawan PKS juga telah membangun fasilitas MCK darurat utuk Ibu-ibu, yang diprakarsai oleh H. Muslim Yatim Bendahara DPW PKS Sumbar, yang juga anggota legislatif di DPRD Provinsi Sumbar.

Dalam kunjungan tersebut didapati sejumlah rumah dan fasilitas umum seperti masjid yang pekan sebelumnya telah dibersihkan relawan PKS, saat ini kembali dipenuhi lumpur dan pasir mencapai 1 meter akibat banjir susulan yang yang terjadi beberapa hari yang lalu.

H. Irsyad Safar yang juga Anggota DPRD Sumbar mengemukakan bahwa dua alat berat yang saat ini bekerja di wilayah tersebut belum memadai untuk normalisasi sejumlah fasilitas di kawasan yang di huni sekitar 60 kepala keluarga tersebut. Dalam kesempatan tersebut beliau juga mengatakan akan mendesak pemerintah Provinsi dan pemerintah setempat untuk segera mengirimkan sejumlah alat berat dan sarana yang efektif agar kawasan sekitar dapat kembali seperti semula, juga dapat memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi warga yang sebagian besar masih berada di pengungsian dan tempat pemukiman sementara.

Dalam kesempatan tersebut Tim dari PUSAT KHIDMAT PKS Sumbar yang diterima warga serta tokoh masyarakat jorong Lambak Kec.Panti, menyerahkan sejumlah bantuan kepada pengungsi, berupa bahan kebutuhan pokok, seperti beras, mie instan, peralatan mandi, baju layak pakai serta mushaf Al- Qur'an.

Disamping bantuan dalam bentuk materi tesebut Tim juga ikut memberi pencerahan berupa tausiyah di hapapan sejumlah warga, agar tetap bersabar atas cobaan yang diberikan olah Allah Swt, tetap menjaga ibadah dan amal saleh, tidak berputus asa atas rahmat Allah Swt yang begitu luas dan tetap bersemangat, dengan usaha yang maksimal untuk menggapai keberhasilan hidup, di dunia dan akhirat. [Os/sumbar.pks.id]

posted by @Adimin

Anggota DPR-RI dari PKS Dr. H. Hermanto, SE, MM Turun Langsung Beri Bantuan pada Korban Banjir Solok Selatan

Padang Aro (18/2) - Anggota DPR RI Dapil Sumbar I dari Fraksi PKS, Dr. Hermanto, SE, MM melakukan serangkaian kegiatan di Solok Selatan. Rangkaian kegiatan dimulai hari Kamis siang (17/2) Sosialisaai Empat Pilar Bangsa yang dilakukan di Kantor KUA Ujung Jalan Pakan Salasa Kec Pauh Duo. Kegiatan ini dihadiri oleh wali nagari Sohibul Izar Dt Rajo Aceh, beserta seluruh staf kantor wali. Kepala KUA beserta Staf, Penyuluh Agama se- Kecamatan Pauh Duo, Pengurus BKMT Kecamatan Pauh Duo, Pengurus Kelompok Tani se-Kecamatan Pauh Duo, Pengurus Kelompok Majelis Taklim se-Kecamatan Pauh Duo, Kepala Jorong se-Lecamatan Pauh Duo, dan tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Pauh Douo. Diperkirakan seluruh peserta yang hadir lebih kurang 100 orang.

Paginya, sebelum acara sosialisasi, beliau menyempatkan mengantar langsung bantuan 44 paket sembako ke daerah banjir yang berisi: minyak goreng, gula, ikan kaleng/sarden, roti, biskuit, kopi, teh dan makanan siap saji/energen. Daerah tujuan pertama yang dituju dimulai dari korban banjir di Kampuang Nan Baru, Nagari Kapau Kec. Pauh Duo. Selain sembako beliau juga menyerahkan bantuan 75 sak semen. 25 sak diserahkan kepada KUA Pauh duo dan 50 sak untuk sekolah SD IT Marhamah. Setelah menyerahkan bantuan tersebut, rombongan melanjutkan kegiatan memantau lokasi jembatan gantung yg putus di Batu Bajarang dan kerusakan lahan pertanian sawah serta rumah penduduk yg hanyut saat banjir senin (8/2) lalu.

Sebelum itu, pagi harinya kegiatan dimulai dengan sarapan pagi dan taujih di rumah pak Patoni, bagi relawan di Pos Terpadu Pusat Khidmat PKS SOLSEL. Baru setelah itu, rombongan berangkat meninjau lokasi banjir di beberapa titik sembari menyalurkan bantuan ke korban banjir. Dalam kegiatan ini beliau didampingi oleh istri Ibu Yusmiati Ketua BPKK PKS Wilda Sumbagut, Musrif Sumbar Ust. Syaurium, rombongan dari DPW PKS Sumbar, Ketua DPD PKS Solsel, Effendi Muharram, ketua DPC PKS Pauh Duo, Buya Azhari, Ketua Dpc Sei Pagu Novri Delwan, Kebid Kaderisasi, Ust. Patoni, A.md, Koord. Lapangan Ditribusi Bantuan Al Hudri dan beberapa relawan Posko Pusat PKS Berkhidmat.

Dalam rombongan lainnya, juga dibagikan bantuan sembako ke Jembatan Kuning Jorong Bariang Kapalo Koto Nagari Koto Baru. Mereka menyalurkan 8 paket sembako masih dari pak Hermanto. Kegiatan hari itu diakhiri dengan menyalurkan bantuan susu kemasan utk anak2 MDA Jorong Taratak Tinggi Pekonina. Dimana ditempat ini longsor memakan korban jiwa 6 orang.

Ini merupakan program bantuan yang diberikan Hermanto sebagai wakil rakyat Dapil Sumbar I. Hal ini dilakukan karena adanya keinginan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu yang berada di daerah pemilihannya.

Siang harinya kegiatan berlanjut dengan Rapat Dengar pendapat bersama masyarakat si SDIT Marhamah, Muaralabuh. Banyak masyarakat menyampaikan usulan dan permasalahan yg mereka alami kepada wakil rakyat itu. Semoga aspirasi yang disampaikan tersebut dapat di perjuangkan untuk kesejahteraan masyarakat. 

sumber: FB PKS Sumbar

posted by @Adimin

Hidayat PKS: LGBT Jangan Dikriminalisasi, tapi Disembuhkan

Jakarta (18/2) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid mengaku tak sepakat apabila kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dikriminalisasi. Seharusnya, menurut dia, kelompok tersebut diajak kembali ke jalan yang benar.

"Disembuhkan, sehingga dapat menjadi bagian dari bangsa yang bisa membangun Indonesia," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 18 Februari 2016.

Hidayat mengatakan upaya penyembuhan kelompok tersebut dapat melalui program konseling. Selain itu, penyembuhan dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga rehabilitasi. "Bukan dalam rangka legalisasi atau legitimasi, tapi dalam rangka menyembuhkan mereka dari beragam penyimpangan," tuturnya.

Fenomena LGBT, ucap Hidayat, dapat dilihat dari beragam sisi. Dari sisi keagamaan, menurut dia, tidak ada agama apa pun yang mentoleransi perilaku LGBT. "Apalagi mengkampanyekan, mempengaruhi orang lain, serta menuntut legalisasi dan legitimasi," ujarnya.

Selain itu, dalam pasal-pasal terkait dengan hak asasi manusia di Undang-Undang Dasar 1945, memang terdapat kebebasan berekspresi serta kebebasan berserikat dan berkumpul. "Tapi sekali lagi, tidak untuk menghadirkan liberalisasi dan legalisasi dari LGBT," tutur Hidayat.

Keterangan Foto: Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid

Sumber: Tempo.co


posted by @Adimin

Hidayat: Berapa Kalipun Paripurna Diundur, PKS Tetap Tolak Revisi UU KPK

Jakarta (18/2) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyesalkan pengunduran hingga dua kali Rapat Paripurna DPR RI yang mengagendakan pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi jika penundaan itu dilakukan hanya karena fraksi-fraksi besar di DPR masih sibuk melakukan lobi untuk mengegolkan revisi UU KPK itu.

"Jika alasan penundaan itu karena sebagian besar pimpinan DPR tidak di tempat publik mungkin bisa maklum. Tapi kalau digunakan untuk lobi-lobi oleh fraksi besar di DPR untuk mengegolkan revisi itu, sangat disayangkan," tandas Hidayat Nur Wahid, Kamis (18/2) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Menurut Hidayat, penundaan paripurna yang akan membahas revisi UU KPK itu hanya akan membuat citra lembaga DPR makin terpuruk di mata publik. Stigma bahwa DPR antipemberantasan korupsi akan makin kuat.

Terkait sikap PKS terhadapa revisi UU KPK, Hidayat menegaskan, PKS menolak karena setelah mempelajarinya dengan seksama revisi itu bukan untuk memperkuat KPK, tetapi sebaliknya untuk melemahkan.

"Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS, Rabu (17/2) yang dipimpin Ketua Majelis Syuro memutuskan PKS menolak revisi UU KPK itu. Keputusan ini memperkuat sikap fraksi PKS yang dalam rapat sebelumnya juga menolak revisi itu," tegas Hidayat, yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS.

PKS, lanjut Hidayat, melihat masih ada ketidaksinkronan antara Menkumham, KPK, dan Presiden terkait revisi UU KPK. Menkumham menganggap revisi akan menguatkan. Sementara KPK menganggap melemahkan, karenanya tidak mau terlibat dalam pembahasan. Dan Presiden menyatakan akan membatalkan revisi jika melemahkan KPK.

Selama ketiga lembaga itu tidak sinkron, PKS tetap akan menolak revisi UU KPK. "Berapa kali pun paripurna diundur sikap PKS tetap menolak revisi UU KPK," imbuh Hidayat.

Sikap ini menegaskan sikap PKS yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna terdahulu yang menolak Revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR. Fraksi PKS ketika itu tegas menyatakan revisi UU KPK sebaiknya menjadi inisiatif pemerintah agar lembaga DPR tidak selalu menerima stigma negatif.

Hidayat mengungkapkan, PKS mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan pimpinan KPK yang baru, termasuk langkah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat. "Selama tindakan OTT itu dilakukan sesuai dengan koridor hukum dan aturan perundangan yang berlaku, kita mendukung. Yang penting tidak ditunggangi kepentingan politik dan tebang pilih dalam penegakan hukum," terang Hidayat.

Hidayat berpandangan, KPK harus makin diperkuat dengan hukum yang kuat agar dapat menangani kasus-kasus besar, yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, yakni kasus korupsi di atas Rp 500 miliar bahkan triliunan rupiah.

"Pimpinan KPK yang baru perlu diberi vitamin agar kuat sehingga bisa menangani kasus-kasus korupsi di atas Rp 500 miliar bahkan triliunan. Bukan malah dilemahkan," pungkas Hidayat. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid

posted by @Adimin