Perempuan PKS dan Gerindra Bertemu, Bahas Ketahanan Keluarga dari LGBT

Jakarta (22/2) - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP Partai Keadilan Sejahtera melakukan pertemuan dengan Perempuan Indonesia Raya (PIRA) DPP Gerindra. Salah satu masalah yang dibahas tentang ketahanan keluarga.

Ketua BPKK Wirianingsih didampingi beberapa ketua departemen BPKK tiba di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan sekitar pukul 11.30 WIB, Senin (22/2/2016). Dalam pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam itu, bidang perempuan kedua partai politik tersebut berbincang berbagai persoalan perempuan, keluarga dan bangsa.

"BNN (Badan Narkotika Nasional,red) pernah mengeluarkan survei bahwa permasalahan keluarga menjadi pangkal masalah anak tidak merasa nyaman di rumah," kata Wirianingsih.

Hal tersebut, lanjut Wirianingsih, menjadi pekerjaan rumah tangga keluarga Indonesia, termasuk menjaga ketahanan keluarga dari penyakit disorientasi seksual lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yang saat ini sedang marak.

Selain itu, perempuan yang akrab disapa Bu Wiwi ini juga mengatakan, pertemuan perempuan PKS dan Gerindra untuk membangun kedekatan dan komunikasi antar partai politik dalam bingkai perspektif perempuan dan ketahanan keluarga.

"Untuk memajukan perempuan itu berawal dari tatanan bersama. Tidak bisa membangun Indonesia jika tidak dimulai dari keluarga," cetusnya.

Ketua PIRA Sumarjati Arjoso menyambut hangat kehadiran BPKK PKS. Ia berharap pertemuan ini bisa menjaga soliditas perempuan Koalisi Merah Putih (KMP).

"Pertemuan ini untuk memperkokoh di antara kita agar perempuan Indonesia makin hebat," kata Sumarjati sambil menjelaskan program-program PIRA.

Wirianingsih didampingi Ketua Departemen Hubungan Kelembagaan Perempuan Ani Sumarni beserta jajaran fungsionaris BPKK DPP PKS. [pks.id]

Keterangan Foto: Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP Partai Keadilan Sejahtera

posted by @Adimin

Presiden PKS: Cabut Revisi UU KPK Dalam Prolegnas

Jakarta (22/2) -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman menegaskan sikapnya untuk meminta DPR dan Presiden mencabut revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014-2019.

“Sikap PKS tidak hanya menunda revisi UU KPK. Kami meminta revisi UU KPK dicabut dalam Prolegnas,” tegas Sohibul dalam menyikapi hasil pertemuan Presiden dan DPR tentang revisi UU KPK, 22/2/2016.

Menurut Sohibul yang dibutuhkan saat ini adalah mendorong KPK lebih berani menindak dan mengungkap kasus korupsi kelas kakap dengan UU yang ada.

“Dengan UU yang ada kami meminta KPK membuktikan tidak hanya memberantas kasus korupsi kecil. Tapi juga berani mengungkap kasus korupsi besar yang telah merugikan rakyat Indonesia,” terangnya.

Sohibul menambahkan, sebaiknya energi DPR dan Pemerintah difokuskan membahas UU yang lebih substantif dan dirasakan langsung oleh rakyat kecil.

“Daripada terus-menerus terjebak polemik revisi UU KPK, lebih baik DPR dan Pemerintah serius membahas UU yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat seperti RUU Kewirausahaan Nasional, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, RUU Ekonomi kreatif, dan RUU prioritas lainnya,” paparnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman

posted by @Adimin

Perkuat Hak Disabilitas, Lembaga Non Struktural Baru Diperlukan

Jakarta (19/2) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa menilai pembentukan Lembaga Non Struktural (LNS) yang diamanatkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas, merupakan bagian untuk memperkuat pengawasan dan advokasi atas hak-hak yang penyandang disabilitas yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah.

“Ada perbedaan sudut pandang yang cukup mendasar antara pemerintah dan DPR dalam penyusunan RUU Penyandang Disabilitas. DPR menilai selama ini pemerintah sendiri pun belum dapat memenuhi hak-hak dasar penyandang disabilitas,” jelas Ledia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/2).

Sebelumnya, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Rini Widyantini menyebutkan ada 12 RUU yang mengamanatkan adanya LNS Baru, termasuk RUU Penyandang Disabilitas. Rini menilai hasil evaluasi dari 78 LNS yang sudah ada selama ini, justru membelenggu presiden karena membuat gerak pemerintah menjadi tidak efektif dan efisien.

“Namun karena UU memerintahkan LNS dibentuk atau tetap ada, presiden tidak bisa berbuat banyak," jelas Rini sebagaimana dikutip dari Harian Kompas, Kamis (18/2).

Menjawab itu, Ledia tetap yakin bahwa pembentukan LNS baru, khususnya dalam RUU Penyandang Disabilitas, merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas meskipun bergantinya Presiden.

“Justru jika ditetapkan lembaganya, biarpun Presiden berganti perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tetap terjamin,” jelas Legislator PKS daerah pemilihan Jawa Barat I ini. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah

posted by @Adimin

Pancasila Tidak Beri Ruang Bagi LGBT

Lampung (22/2) – Anggota MPR RI daerah pemilihan Lampung Juniadi Auly menilai Pancasila tidak memberikan ruang bagi tumbuhnya paham dan kampanye Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Pasalnya, LGBT bertentangan dengan prinsip agama manapun, yaitu di Sila Pertama Pancasila.

"Kalau kita paham Pancasila, kita juga tentu paham bahwa LGBT tidak pantas hidup di Indonesia. Jika berdasarkan sila pertama Pancasila, tidak ada satu agamapun yang membenarkan perilaku LGBT," jelas Junaidi saat melakukan Sosialisasi Empar Pilar Kebangsaan di Desa Dwi Tunggal Jaya, Kabupaten Tulangbawang, Lampung, Jumat (19/2).

Oleh karena itu, Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS ini menilai sudah saatnya disusun UU Anti-LGBT seperti yang ada di beberapa negara seperti, Rusia dan Singapura. “Jadi, di Singapura, pelaku LGBT bisa dikriminalkan,” jelas Junaidi.

Menanggapi hal itu, salah seorang peserta acara Ersan mendukung DPR RI untuk segera menyusun RUU tersebut. Ia berpendapat kelompok LGBT semakin percaya diri karena mendapat dukungan dari dunia internasional.

“Sudah sangat perlu diusulkan pembuatan UU Anti-LGBT,” jelas Ersan.

Keterangan Foto: Anggota MPR RI Juniadi Auly

sumber:pks.id


posted by @Adimin

Tak Hanya Kalijodo, Hidayat Minta Gubernur DKI Tutup Semua Lokalisasi Pelacuran

Jakarta (22/2) – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menutup semua lokalisasi pelacuran di Jakarta tidak hanya sebatas di Kalijodo.

“Pelacuran tidak sesuai dengan norma apapun, baik norma agama maupun norma masyarakat,” jelas Hidayat di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/2).

Hidayat pun juga meminta jangan sampai rencana penutupan pelacuran di suatu lokalisasi, berdampak pada keinginan untuk mendirikan lokalisasi di tempat yang lain.

“Kita harus membantu upaya untuk menciptakan Jakarta yang lebih baik,” jelas Hidayat.

Pada 9 Januari 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memerintahkan lurah dan camat untuk menertibkan kawasan prostitusi Kalijodo. Perintah tersebut langsung dilanjutkan oleh Camat, Satpol PP, dan polisi dengan membagikan selebaran kepada warga untuk menutup bisnis haram tersebut. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid

posted by @Adimin

Gubernur IP Dukung Pengembangan Pantai Padang

PADANG, PPID - Pemerintah Kota Padang seperti mendapatkan angin segar, terkait Penataan kawasan Pantai Padang. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno sangat memberikan dukungan sekaligus mengapresiasi hasil kerja serius Pemko Padang. Sehingga sekarang Pantai Padang sekarang semakin tacelak.

Menurut Gubernur Irwan Prayitno, pengembangan Pantai Padang mesti ditindaklanjuti dengan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di tingkat kota dan Provinsi Sumatera Barat. Semua itu agar realisasi dari perencanaan pengembangan objek wisata, pemukiman warga serta aksesibilitas jalan segera terwujud di daerah pantai ibukota Sumatera Barat tersebut.

"Kita sangat mendukung apa yang dilakukan Pemko Padang dalam penataan kawasan pantai. Sebaiknya, SKPD terkait di Pemko Padang segera berkoordinasi dengan SKPD di Provinsi agar percepatan penataan dan pembangunan yang direncanakan bisa dilaksanakan dengan dukungan anggaran, baik dari APBD Provinsi, maupun APBN," kata Gubernur Irwan saat meninjau kawasan Pantai Padang didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang, Nasir Ahmad serta beberapa pimpinan SKPD, Minggu (20/2) pagi.

Gubernur menambahkan, pembangunan infarstruktur berupa pelebaran Jalan Samudera kemungkinan bisa dilaksanakan tahun ini. Kemudian penataan pemukiman masyarakat di sekitar Pantai Muaro Lasak dengan merencanakan pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) oleh Pemko Padang tentu suatu solusi yang baik. Begitu juga ketersediaan tempat bagi usaha warga, sebaiknya tidak dikesampingkan sehingga warga disini tetap tinggal dan berusaha di tempat yang menjadi lingkungan mereka selama ini.

"Pemprov Sumbar akan memberikan dukungan namun diperlukan adanya koordinasi dan sinergi antar SKPD sehingga percepatan pengembangan Pantai Padang menjadi objek wisata yang nyaman dikunjungi dan nyaman ditinggali dapat terwujud," tukuknya.

Sekda Nasir Ahmad menyikapi arahan Gubernur ini dengan menekankan beberapa SKPD teknis terkait di Pemko Padang untuk segera menindaklanjuti dengan persiapan-persiapan, diantaranya sosialisasi ke masyarakat agar mendukung rencana pengembangan tersebut. Terutama, untuk pembangunan rusunawa yang akan menampung warga yang selama ini bermukim di Muaro Lasak Kelurahan Rimbo Kaluang. "Pemukiman yang ada di Muaraoi Lasak Kelurahan Rimbo Kaluang, Padang Barat merupakan kawasan yang sangat padat sehingga warga tinggal di rumah-rumah yang berukuran sempit.

"Kondisinya saat ini cenderung kumuh dan sanitasinya tidak bagus. Jika kita bangun rusunawa untuk ditempati warga, maka kondisi semrawut dan kumuh ini bisa kita atasi," sebut Sekda. [humasppid.padang.go.id]

posted by @Adimin

Mulyadi Muslim : Tangkal LGBT pada Anak dengan Mengikuti Sunnah

Maraknya isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) belakangan ini mengharuskan kita semua belajar lagi dan mengambil hikmah dari kisah Nabi Luth dan kaumnya yang dikenal berperilaku menyimpang, yaitu kaum homoseksual.

“Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, ‘Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu’.” (QS al-‘Ankabut [29]: 28).

Kini, kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) kembali berani tampil dengan bersuara HAM bahwa apa yang mereka lakukan itu manusiawi & bukan penyakit.

“Sejarah dengan segala dimensinya adalah pengulangan dengan ruang dan waktu yang berbeda”, Tutur Mulyadi Muslim, Lc, MA.

Oleh karena itu, lanjut sekretaris DSD PKS Padang ini, orang tua dan lingkungan sekitar mesti memperhatikan anak-anak dan lingkungan agar terjauh dari prilaku LGBT. Dalam tuntunan islam, baik kisah dan penangkalnya dapat dilakukan keluarga dengan mengikuti Hadist Rasulullah SAW

“Anak laki-laki dan perempuan hendaknya dipisahkan tempat tidurnya setelah berumur 6 tahun”. (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi). Mengamalkan hadist ini menjadi salah satu cara memelihara anak dari virus LGBT, Sebut Mulyadi Muslim. [jadikan.com]

posted by @Adimin

Hermanto: LGBT Bertentangan dengan Pancasila

Hermanto, Anggota MPR RI menilai Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) bertentangan dengan Pancasila. Hal itu dikemukakan pada saat melakukan sosialisasi empat pilar MPR, di Solok Selatan, Jumat (19/2).

LGBT merupakan perilaku seks yang menyimpang dan dapat dilihat dari dua perspektif yaitu LGBT sebagai penyakit dan sebagai gerakan paham seks menyimpang.

LGBT sebagai penyakit harus dilakukan secara manusiawi dengan memberikan pengobatan dan pemulihan. Karena itu, LGBT sebagai gerakan penyebaran paham patut diwaspadai mengingat gerakan ini dapat mengubah struktur penduduk. Tidak dikenal dalam sejarah peradaban Indonesia dan terasing. Gerakan ini akan menyebarkan paham perilaku seks menyimpang dan mencari dukungan masyarakat dalam hal legalisasi perkawinan sejenis.

Menurut Hermanto, perilaku seks menyimpang bertentangan dengan Pancasila butir Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Perilaku seks menyimpang berkaitan dengan ketidakadilan terhadap diri sendiri serta suatu cara seks yang tidak beradab. Karena itu jelas LGBT bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Gerakan LGBT juga bertentangan dengan Undang-undang perkawinan, yang mana karakter manusia yang diatur untuk melakukan pernikahan adalah laki-laki dan perempuan. “akan terjadi komplikasi yang luar biasa menakala LGBT diatur dalam undang-undang Perkawinan,” pungkas Hermanto. [harian singgalang]

posted by @Adimin

Istano Pagaruyung Beri Gelar Tuanku Besar Maharajo Kuaso pada Gubernur Irwan Prayitno

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menerima surat anugerah gelar
Tuanku Besar Maharajo Kuaso dari Sutan Taufiq Thaib. (humas)

PADANG - Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mendapat gelar sangsako dari Istano Pagaruyung, Tanah Datar, Sumbar. Hal tersebut disampaikan oleh Sutan Taufiq Thaib, selaku perwakilan dari Istano Pagaruyuang saat menemui Irwan Prayitno di ruang kerjanya, Jumat (19/02/2016), yang juga dihadiri oleh Asisten II Setda Provinsi Sumatera Barat Syafrudin dan perwakilan dari Istano Pagaruyuang lainnya.

Sutan Taufiq menjelaskan penganugerahan gelar sangsako adat tersebut bukan tanpa alasan dan tidak sembarangan orang yang mendapatkannya.

“Pak Gubernur selama ini telah banyak jasa-jasanya kepada masyarakat Sumatera Barat, maka atas dasar itulah kami bersepakat untuk memberikan gelar tersebut,” sebutnya.

Penganugerahan gelar tersebut bukan hanya untuk Pak Gubernur saja, tapi juga untuk Isteri beliau, yakni Ibu Nevi Irwan Prayitno dengan gelar “Puan Puti Intan Baiduri”, karena selama ini beliau selalu dengan setia mendampingi pak Gubernur dengan segala kesibukannya.

“Rencananya upacara pemberiaan anugerah ini akan dilaksanakan pada 19 Maret 2016 di Batusangkar bersama dengan Gubernur Lampung yang juga akan menerima penganugerahan,” jelas Sutan Taufiq.

Menanggapi hal tersebut, Irwan Prayitno mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Jika ini bertujuan baik tentunya saya akan menerima dengan senang hati beserta isteri,” terang Gubernur.

Lanjut, IP mengharapkan dengan penganugrahan ini akan mempererat hubungannya dengan seluruh masyarakat Sumatera Barat, karena penganugerahan ini berdasarkan kesepakatan dari 62 gabungan suku yang ada di Sumatera Barat.

“Semoga dengan penganugerahan gelar sangsako adat ini akan sangat bermanfaat bagi saya dan tentunya dapat saya pergunakan sebaik mungkin demi kebaikan masyarakat Sumatera Barat,” harap Gubernur. [gosumbar.com]

posted by @Adimin

Fikri Desak Biaya Transportasi Haji Turun 20 Persen

Jakarta (19/2) – Anjloknya harga minyak dunia hingga ke level di bawah US $ 30 per barel, membuat Anggota Panja Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) Fikri Faqih mendesak pemerintah menurunkan biaya transportasi (tiket) haji minimal 20 persen.

Demikian disampaikan Fikri saat Rapat Kerja dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Kamis (18/2).

“Kontribusi harga bahan bakar terhadap biaya haji mencapai 40 persen. Sehingga, seharusnya harga tiket pesawat naik haji tahun 2016 ini turun minimal 20 persen,”jelas Fikri.

Diketahui, pada 2015, perhitungan BPIH sebesar US$ 2.100 per jamaah dengan standar harga minyak dunia berada di kisaran US $ 50 per barel. Sehingga, menurut Fikri, komponen terbesar haji, yaitu penerbangan, juga harus turun.

Selain itu, Fikri juga menyoroti soal penggunaan mata uang rupiah dalam setiap transaksi dan standar harga dalam proses penyelenggaran haji dan umrah.

“Hal itu sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Termasuk, penentuan komponen BPIH yang paling dominan, yakni penerbangan,” jelas Legislator PKS dari dapil Jawa Tengah IX ini.

Fikri berharap pembicaraan awalan dengan Dirjen PHI ini menjadi langkah yang baik dalam memperjuangkan kehendak masyarakat untuk berhaji dengan biaya terjangkau. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Panja Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) Fikri Faqih

posted by @Adimin

PKS Cetak Kader Perempuan Pelopor Kader Khidmat

Jakarta (20/2) -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus berupaya memaksimalkan realisasi tagline partainya yang berkhidmat untuk rakyat. Salah satunya dengan mencetak kader perempuan pelopor melalui Pendidikan dan Pelatihan Kader Pelopor (PPKP).

Hal itu dikatakan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih di kantor DPP PKS, Jl Tb Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (20/2/2016).

“Dalam 5 tahun kedepan kami menargetkan lahirnya kader perempuan pelopor PKS dan untuk mewujudkannya diperlukan upaya yang fokus dan serius. Dan diklat ini merupakan salah satu sarana yang kami upayakan untuk bisa mencapat target tersebut," ujar Wirianingsih.

Perempuan yang biasa dipanggil Bu Wiwi ini mengungkapkan, dibuatnya diklat tersebut sebab tingkat kepercayaan publik terhadap kader perempuan PKS saat ini cukup tinggi. Banyak kader perempuan PKS yang terlibat dalam beragam aktivitas sosial kemasyarakatan. 

Adanya dukungan regulasi atas partisipasi perempuan di ranah publik, lanjut Wirianingsih, juga telah membuka akses yang luas bagi kader perempuan PKS untuk berkiprah di bidang politik, sosial dan keumatan serta profesi.

"Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus mengupayakan adanya sarana untuk meningkatkan kapasitas kader perempuan itulah maka kami memandang perlu mengadakan upaya pembekalan melalui diklat pelopor ini," jelasnya.

Ketua Departemen Peningkatan Kapasitas Kader Perempuan DPP PKS, Dwi Septiawati menambahkan, Diklat perdana yang digelar hari ini merupakan awal dari program diklat selanjutnya,. Program ini direncanakan akan diadakan terjadwal sebulan sekali, bahkan diklat pelopor ini akan diselenggarakan di seluruh BPKK wilayah maupun daerah di seluruh Indonesia.

"Kami berharap melalui diklat ini akan muncul kader-kader terlatih yang akan mengalirkan ilmu dan ketrampilannya bagi kader-kader perempuan lainnya," imbuh Dwi.

Diklat Kader Pelopor digelar dua hari ini Sabtu-Ahad (20-21/2) di kantor DPP PKS. Sebanyak 80 fungsionaris perempuan PKS dari pusat hingga daerah mengikuti kegiatan tersebut. Rencananya, diklat tersebut akan dibuat secara reguler dan berseri. Diklat tersebut juga rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih

posted by @Adimin