Kapal China Ganggu Indonesia, Ledia: Penjagaan Kita Lemah

Jakarta (21/3) -- Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Petani dan Nelayan (BKPN) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifah Amalia mengatakan penjagaan maritim Indonesia saat ini masih belum stabil.

“Indonesia perairannya tak terjaga dengan baik. Kasus pencurian ikan di perairan Indonesia bukan sekali dua kali,” kata Ledia di kantor DPP PKS, Jl. TB. Simatupang no.82, Jakarta Selatan, Senin (21/3/2016).

Hal tersebut dikatakan untuk menanggapi tindakan kapalcoastguard China yang menabrak KM Kway Fey 10078, pada Ahad (20/3/2016) dini hari.

Selain pada aspek pengamanan, katanya, pemerintah perlu memberikan penguatan pada para nelayan baik yang tradisional maupun yang bermodal besar.

“UU perlindungan nelayan, petambak udang, petani garam menjadi titik tolak untuk semakin meningkatkan perlindungan kekayaan alam kita, sambil pada sisi lain melindungi usaha para nelayan kita,” tegas Ledia.

Ledia juga mengatakan bahwa undang-undang ini ujian dari keberpihakan pemerintah pada masyarakat yang lemah.

“Menteri Kelautan dan Perikanan perlu menguatkan kerjasama untuk mengantisipasi pencurian-pencurian lain. Tapi juga harus menguatkan nelayan-nelayan kita agar bisa mengambil ikan di wilayah perairan kita yang sering dicuri itu,” pungkas Ledia. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Petani dan Nelayan (BKPN) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifah Amalia

posted by @Adimin

Pemerintah Harus Respons Cepat Transportasi Online dengan Regulasi

Jakarta (21/3) - Kepala Departemen Infrastruktur dan Perumahan Rakyat DPP PKS Yudi Widiana meminta pemerintah untuk segera merespons cepat terkait rencana demonstrasi supir taksi dan angkutan umum esok hari (22/3/2016).

Yudi mendesak pemerintah segera membuat regulasi terkait transportasi online agar tidak terjadi konflik horizontal.

"Demo angkutan umum harus direspons secara cepat oleh pemerintah agar tidak terjadi konflik horizontal," ujar Yudi di Jakarta, Senin (21/3/2016).

Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini respons cepat yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan regulasi yang memberi kepastian hukum terkait keberadaan transportasi berbasis online.

"Respons cepat dengan adanya regulasi yang memberi kepastian hukum dan akomodasi terhadap perkembangan teknologi informasi, yakni aplikasi online. Untuk membuat regulasinya, saya kira tidak akan berat kalau segera dilaksanakan dan bukan dibiarkan," ucap Yudi.

Salah satu bentuk regulasi, papar Yudi, adalah melakukan revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan raya (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009. Usulan revisi UU LLAJ harus datang dari pemerintah karena masalah ini berkaitan erat dengan kementerian lain, dalam hal ini Kemenkominfo.

Menurutnya, sah-sah saja demo esok hari dilakukan karena hal tersebut merupakan sarana demokrasi bagi rakyat kepada pemerintah. Asalkan, papar dia, jelas pelaporannya kepada aparat keamanan dan tidak dilakukan secara anarkis. [pks.id]

Keterangan Foto: Kepala Departemen Infrastruktur dan Perumahan Rakyat DPP PKS Yudi Widiana

posted by @Adimin

Program Bedah Lapau Angkat Ekonomi Masyarakat Bawah Sumatera Barat

Padang Pariaman (19/3) - Pasca pengokohan diri sebagai partai yang Berkhidmat untuk Rakyat pada Mukernas di Bulan Oktober 2015 silam, Partai Keadilan Sejahtera terus bergerak menghadirkan kebermanfaatan bagi masyarakat luas.

Hal itulah yang dilakukan oleh Anggota Fraksi PKS dari Dapil Sumatera Barat II Refrizal saat melakukan reses di Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (19/3).

Anggota Komisi VI DPR RI tersebut menghadirkan Program Bedah Lapau (warung) dengan target 1000 Lapau hingga akhir tahun 2016. Sejauh ini, Lapau yang telah dibedah oleh Refrizal telah mencapai 567.

"Program Bedah Lapau adalah program PKS untuk mengangkat derajat ekonomi masyarakat kelas bawah agar naik menjadi masyarakat atas yang berkecukupan. Karena Kemiskinan mendekatkan pada Kekufuran," jelas Refrizal di Rumah Aspirasi, Padang Pariaman, Sabtu (19/3).

Refrizal juga menjelaskan program ini didasari pada dua hal. Pertama, kondisi Lapau di Minangkabau tidak pernah berkembang. Oleh karena itu, butuh dibedah, seperti orang yang sakit.

"Lapau kita sakit. Tidak pernah berkembang menjadi minimal seperti minimarket. Ini harus kita upayakan agar jangan sampai kalah dengan mereka,"jelas Refrizal.

Kedua, menurut Refrizal, Lapau adalah budaya di Minangkabau, yang menjadi tempat orang bercerita, melepaskan uneg-uneg. "Juga agar orang yang ke Lapau bisa mendapatkan dakwah, tidak hanya di masjid," tambah Refrizal.

Diketahui, Refrizal melakukan kegiatan reses di Kabuparen Padang Pariaman ini selama sepekan, hingga 27 Maret 2016. Beberapa agenda penting, juga turut dilakukan, seperti Silaturahim dengan Bupati 50 Kota, Wakil Walikota Bukittinggi, dan netizen se-Pariaman. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Fraksi PKS dari Dapil Sumatera Barat II Refrizal saat melakukan reses.

posted by @Adimin

Kang Iman Ingatkan Kader tak Lena dengan Kemenangan

Makassar (19/3) - Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak boleh terlena dengan kemenangan-kemenangan dalam Pilkada serentak yang digelar beberapa waktu lalu.

Pesan itu disampaikan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam Konsolidasi Pengurus PKS se-Sulawesi di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (19/3/2016).

"Kader harus mempunyai stamina yang panjang, jangan terlena dengan kemenangan-kemenangan kecil," ujar Sohibul Iman di hadapan ratusan pengurus PKS se-Sulawesi.

Tak hanya itu, Pria yang akrab disapa Kang Iman ini juga meminta kader PKS juga harus tetap pro aktif, solid dan berkerja dalam koridor yang sesuai.Tujuan besarnya, papar Kang Iman, tetap dalam kerangka berkhidmat untuk rakyat.

"Pengurus harus lebih pro aktif, membangkitkan partisipasi kader, menjaga soliditas kader dan tetap berada dalam koridor," pesan Sohibul Iman.

Dalam konsolidasi pengurus, hadir Pengurus PKS dari seluruh Sulawesi diantaranya Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS Sohibul Iman

posted by @Adimin

Jelang Pilkada 2017, PKS Bentuk TPP dari Pusat Hingga Kabupaten/Kota

Bogor (18/3) -- Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPP PKS, Khoirul Anwar mengatakan PKS sudah mempersiapkan sejumlah langkah strategis menuju pemilihan kepala daerah 2017 mendatang.

“PKS sudah membentuk lembaga yang namanya Tim Pemenangan Pilkada (TPP) yakni TPP Pusat, TPP Wilayah untuk tingkat provinsi, dan TPP Daerah untuk tingkat kota,” kata Khoirul di Bojonggede, Bogor, Sabtu (19/3).

Dia mengungkapkan, asumsinya TPP selesai akhir Februari, tapi harus mundur sebulan. Alasannya, kata Khoirul, TPP Pusat menunggu pedoman, dan struktur resminya sudah melakukan komunikasi politik dengan kandidat yang sudah ada.

"Secara resmi TPP Pusat baru di-kickoff oleh Presiden PKS, Mohammad Sohibul Iman Senin (14/3) kemarin ,” ujar Khoirul.

Langkah berikutnya, lanjut Khoirul, pelaksanaan Pemilihan Umum Internal (PUI) untuk calon internal bagi yang maju baik yang nomor satu atau nomor dua.

“Untuk DKI sendiri sudah duluan, sudah lama dilakukan sekitar bulan Januari. Selain itu Banten, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan sebagian, Sulawesi, Maluku kader maju 5 orang dan beberapa kota kabupaten juga sudah. Penetapannya sekitar April,” ujarnya.

Terkait monitoring, TPP Wilayah dan Daerah untuk melakukan pendalaman terhadap kandidat yang muncul sudah mulai ada inventarisasi dan komunikasi. Dari sini, lanjut Khoirul, akan muncul matrik.

"Matrik adalah syarat-syarat calon yang dipaparkan bersamaan yang berkenaan dengan partai pendukung, elektabilitas, posisinya sebagai pendukung nomor satu atau dua dan keterangan lainnya. Dan pendaftaran (calon) akan ditutup Sabtu (19/3) besok dan detailing matrik calon dilaksanakan Maret hingga Juli 2016,” imbuhnya.

Tentang target pemenangan sendiri, Khoirul hakulyakin PKS akan meraih lebih dari 50% lebih. “Target minimal 60% yang kita usung dan kita akan menang," pungkasnya. [pks.id]

Keterangan Ilustrasi: Humas PKS saat Rakornas 2016

posted by @Adimin

Program Earth Hour Bentuk Nyata Save Energy

Jakarta (18/3) - Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) Memed Sosiawan menjelaskan bahwa program Earth-Hour di Indonesia pada tanggal 19 Maret esok merupakan bentuk nyata dari saving energy dan tidak akan mengganggu produktivitas industri nasional.

"PKS mendukung program tersebut karena merupakan bentuk nyata dari saving energy. Juga berlangsung malam hari, 20.30-21.30, sehingga tidak akan menggangu produktivitas industri nasional," ujar Memed di kantor DPP PKS, Jl. TB. Simatupang no.82, Jumat (18/3)

Tidak hanya itu, Memed juga menyatakan bahwa program lingkungan tersebut terutama harus didukung masyarakat umum, terutama kader, agar melakukan switch-offenergi pada malam hari.

"Selain kader kita kita juga menghimbau masyarakat umum agar berpartisipasi thd program tsb, semakin banyak yg ikut dampak saving energy nya semakin besar," himbau Memed.

Diketahui dari laman earthhour.wwf.or.id, program Earth Hour di Indonesia yang jatuh pada tanggal 19 Maret 2016 ini merupakan sebuah kampanye inisiasi publik yang menyatukan masyarakat seluruh dunia untuk merayakan komitmen gaya hidup hemat energi dengan cara mematikan lampu dan alat elektronik yang sedang tidak dipakai selama 1 jam. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Ekuintek-LH Memed Sosiawan

posted by @Adimin

Dukungan untuk Palestina tak Sekadar Mengutuk Israel

Jakarta (18/3) - Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS Taufik Ramlam Wijaya menyebut perjuangan membela Palestina tak sekadar mengutuk agresi Israel.

Menurut Taufik, Palestina dijajah dan dipertahankan oleh konsorsium 'Big Power". Sikap Inggris yang mengutuk agresi Israel patut disambut baik.

Namun negara yang mendukung Palestina terutama Indonesia, sebut Taufik, harus menjadi negara 'Big Power' agar dapat memberikan dukungan yang nyata bagi Palestina.

"Setidaknya sikap minimalis Indonesia 'ngikut' Inggris yang mengutuk Israel. Jika bisa lebih dari itu, maka sungguh sangat berarti bagi Palestina," ujar Taufik di Gedung DPP PKS, Jakarta, Jumat (18/3/2016).

Selain mengapresiasi, Taufik Ramlan juga mengingatkan bahwa sikap Inggris yang mengutuk Israel atas perluasan permukiman di Tepi Barat Sungai Jordan hanyalah statement, belum merupakan dukungan riil.

"Kita apresiasi sikap Inggris tersebut. Namun mengutuk itu adalah statement. Tidak boleh puas hanya dengan statement. Yang dibutuhkan Palestina bukan hanya statement. Dukungan riil dan konkret terhadap rakyat Palestina," ujar Taufik Ramlan.

Sebelumnya, Inggris pada Rabu (16/3) melalui juru bicara Kantor Urusan Luar Negeri Inggris mengutuk keputusan Pemerintah Israel untuk memperluas lagi permukiman di Tepi Barat Sungai Jordan, dan mengatakan tindakan itu adalah penghalang bagi perdamaian. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Badan Pembinaan dan Pengimbangan Luar Negeri DPP PKS Taufik Ramlan Wijaya

posted by @Adimin

Hanan Al-Hroub, Bukti Kiprah Wanita Palestina untuk Dunia

Jakarta (17/3) - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS Wirianingsih mengungkapkan bahwa penghargaan yang diterima Hanan Al-Hroub sebagai guru terbaik dunia dapat memotivasi para guru lainnya untuk terus mengambil peran kemanusiaan dimanapun dan kapanpun.

"Semoga penghargaan ini semakin memotivasi Hanan dan para guru lainnya, khususnya para pejuang di kawasan konflik untuk terus mengambil peran penting kemanusiaan tanpa henti," ujar perempuan yang akrab disapa Wiwik ini di kantor DPP PKS, Jl. TB. Simatupang, Kamis (17/3/2016).

Wirianingsih juga merasa gembira karena Hanan Al-Hroub ini adalah perempuan Palestina yang mengabdi di tempat pengungsian Ramallah.

"Semoga ini pertanda hal positif bagi bangsa Palestina kini dan ke depan," ungkap Wirianingsih.

Dirinya juga mengapresiasi, bahwa penghargaan ini betul-betul melihat dengan jernih perjuangan seorang guru yang mengabdi untuk membantu sejumlah anak-anak Palestina yang hidup dalam tekanan dan mengalami kekerasan akibat perang di kawasan Timur Tengah.

"Anak-anak Palestina adalah bagian dari anak-anak dunia lainnya yang memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, bebas dari tekanan dan konflik," pungkas Wirianingsih. [pks.id]

posted by @Adimin

Sambut Milad ke-18, Fraksi PKS Selenggarakan Lomba Baca Kitab Kuning

Jakarta (17/3) - Dalam rangka menyambut Milad Partai Keadilan Sejahtera ke-18 di Bulan April mendatang, Fraksi PKS DPR RI meluncurkan Lomba Baca Kitab Kuning bagi para santri/pelajar seluruh Indonesia, di Ruang Pleno Fraksi, Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta, Kamsi (17/3) pukul 14,00

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menjelaskan lomba ini telah direncanakan sejak lama. Hal ini untuk meningkatkan kecintaan generasi muda Indonesia pada khazanah ilmu islam yang langsung bersumber dari rujukan utamanya, dimana telah berpuluh-puluh tahun telah dipelajari di seluruh pesantren di Indonesia.

“Lomba ini sudah sejak lama kami rencanakan. Karena PKS adalah partai dakwah yang sangat akrab dengan khazanah agama, termasuk kitab kuning. Ini juga cara PKS menjunjung tinggi ulama salaf dan warisannya agar tetap memiliki tempat mulia di kalangan generasi muda,” tutur Jazuli yang juga merupakan Anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS.

Lomba Baca Kitab Kuning PKS ini diperuntukkan bagi kalangan muda yang berusia 15-25 tahun, atau minimal Pendidikan Aliyah. Untuk dapat mendaftarkan diri pun, para santri/pelajar tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari pimpinan pesantren, baik Kyai, Tuan Guru, maupun Ustadz/dzah.

“Bangsa Indonesia sangatlah dijiwai oleh nilai-nilai agama dan religiusitas. Sehingga, khazanah ilmu keagamaan, seperti Kitab Kuning ini harus terus dikembangkan di tengah masyarakat dan dipelajari terus khususnya bagi anak-anak muda,” jelas Ketua Fraksi yang fasih berbahasa Arab ini.

Sebelumnya, tambah Jazuli, Fraksi PKS pernah menyelenggarakan Seminar Nasional tentang Peranan Santri dalam Bingkai Kebangsaan dalam rangka Hari Santri 22 Oktober. Oleh karena itu, Lomba Kitab Kuning ini adalah satu rangkaian yang tak terpisahkan dari kegiatan tersebut.

"Melalui lomba ini sekaligus kita ingin agar bangsa Indonesia tidak melupakan ruh kebangsaan kita sebagai bangsa yang relijius, dimana ulama dan santri memiliki peran dan kontribusi luar biasa dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan," papar anggota DPR tiga periode lulusan Pesantren Salafiyah dan Universitas Muhammad Ibn Su’ud Arab Saudi ini.

Sebagai informasi, pendaftaran Lomba Baca Kitab Kuning PKS ini telah dibuka sejak 14 Maret 2016 silam hingga 6 April 2016. Kitab yang dibaca adalah Kitab Fathul Mu’in karya Syeikh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma’bari Al-Malibari Al-Fananni Asy-Syafi’i.

Juara pertama adalah Umroh ke tanah suci Mekkah, sedangkan juara II dan III berturut-turut mendapatkan hadiah 20 juta rupiah dan 15 juta rupiah. Hadir sebagai Juri Nasional adalah K.H. Syuhada Syarkun, S.Ag, M.HI (Pesantren Salafiyah Tebuireng, Jombang, Jawa Timur); Dr. K.H. Ahzami Sami'un Jazuli, M.A. (Pengasuh Yayasan Pendidikan Darul Hikmah Jati Asih Bekasi, Jawa Barat); dan Dr. K.H. Muslih Abdul Karim, M.A. (Dewan Syariah Pusat PKS dan Pengasuh Pesantren Baitul Quran Depok, Jawa Barat). Sedangkan Juri Kehormatan, hadir Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri sebagai Ketua Majelis Syuro PKS. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini

posted by @Adimin

Unik, Lorong Ruang Fraksi PKS Bertabur Pahlawan

Mengingat pahlawan nasional biasanya hanya muncul setahun sekali yakni setiap peringatan Hari Pahlawan 10 November. Namun, anggapan itu ditepis Fraksi PKS DPR RI. Kini, yang bertandang ke markas fraksi PKS akan mudah menjumpai foto para pahlawan nasional.

Pemandangan berbeda saat memasuki lantai 3 Gedung Nusantara I DPR RI, yang tak lain merupakan markas Fraksi PKS DPR RI. Tampak di setiap lorong kamar anggota Fraksi PKSI, berjajar rapi foto para pahlawan nasional. Saat ditanya tentang pemandangan yang berbeda tersebut, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini memiliki jawaban khusus.

"Agar seluruh anggota Fraksi PKS selalu mengenang, menghargai dan meneladani para pahlawan kita dari sisi semangat dan pengorbanannya," terang Jazuli saat dihubungi INILAHCOM, Rabu (16/3/2016).

Tidak hanya itu, Jazuli juga menyebutkan pemasangan foto para pahlawan nasional di dinding ruang lorong ruang kerja anggota Fraksi PKS dimaksudkan agar spirit pahlawan nasional dapat ditransformasi oleh seluruh anggota Fraksi PKS. "Yang juga penting, agar misi perjuangan parlemen tidak putus mata rantainya dari jiwa kepahlawanan," beber Jazuli.

Tampak sejumlah foto pahlawan nasional terpampang. Seperti Ki Hajar Dewantara, Otto Iskandardinata, Agus Salim. Tampak dalam foto KH Hasyim Asy'ari (Pendiri NU) bersama KH Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) berdampingan. Kedua tokoh ini dikenal sebagai tokoh pembaharu Islam di Nusantara.

Keterangan Foto: Dokumen Inilah.com

Sumber: Inilah.com


posted by @Adimin

Nasir Pertanyakan SOP Penangkapan Densus 88

Jakarta (16/3) – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mempertanyakan standard operational procedure (SOP) penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam penanganan terorisme.

Hal itu dipertanyakan Nasir menyusul kejadian tewasnya Siyono yang ditangkap oleh Densus 88, Rabu (9/3) kemarin.

“Kasus tewasnya Siyono mengingatkan saya pada kejadian penyiksaan yang dialami lima orang korban salah tangkap di Poso pada 2013 lalu," jelas Legislator PKS dari Dapil Aceh ini.

Nasir mengingatkan Densus 88 kerap kali melakukan tindakan penyiksaan sejak tahapan penangkapan. “Padahal, pelaku yang ditangkap belum tentu menjadi tersangka dan bahkan sering terjadi salah tangkap," ungkap Anggota DPR sejak 2009 ini.

Menurut Nasir, tindakan penyiksaan yang dilakukan Densus 88 ini dilakukan dengan menutup mata kepada terduga pelaku teroris, serta memukul bagian tubuh dan kepala dengan senjata. Sehingga, hal ini sulit diproses secara hukum karena korban tidak melihat langsung siapa yang menyiksa.

“Oleh karena itu, sebagai anggota Pansus Revisi UU Terorisme, saya akan mempertegas pengaturan prosedur penangkapan dan bahkan mengurangi kewenangan Densus 88 dalam penangkapan yang kerap kali melakukan pendekatan penyiksaan kepada terduga teroris,” tegas Nasir.

Sehingga, dalam waktu dekat, Nasir berjanji akan meminta klarifikasi kepada Kapolri serta memelajari SOP penangkapan Densus 88. Jika ditemukan ada celah Densus 88 melakukan tindakan penyiksaan, maka, menurut Nasir, Komisi III akan membatasi ketentuan penangkapan dalam revisi UU Terorisme tersebut.

“Saya khawatir, pelaku penyiksaan sulit terungkap. Karena penyiksaan dilakukan oleh internal Polri, dan kemungkinan sulit mencari saksi di luar polri yang melihat kejadian tersebut. Sehingga, dibutuhkan ketegasan Kapolri untuk mengungkap petugas Densus yang bertugas saat penangkapan Siyono dan diberi sanksi berat,” jelas Nasir. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil

posted by @Adimin