Wirianingsih: Pemberantasan Pornografi Harus dari Hulu dan Hilir

Jakarta (1/8) - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Wirianingsih menjelaskan bahwa pemberantasan pornografi di Indonesia harus ditangani dari hulu dan hilirnya, tidak bisa parsial.

"UU pornografi sudah disahkan pada tahun 2008. UU perlindungan anak sudah ada, UU ITE, UU Penyiaran. Semua UU itu belum cukup untuk menahan laju akses anak pada pornografi. Ada beberapa hal yang penting dilakukan di hulu dan hilir. Hulu seperti memperkuat ketahanan keluarga. Perbaiki pengasuhan anak sejak dini di rumah. Rengkuh anak-anak dengan kasih sayang, tumbuhkan kepercayaan diri yang kuat , dampingi anak dalam masa tumbuh kembangnya secara tepat," ujarnya di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang no 82, Jakarta Selatan, Senin (1/8/2016).

Selain itu, perempuan yang akrab disapa Wiwik ini juga menekankan pentingnya kohesivitas sosial yang harus terus dibangun dan peran sekolah serta guru sebagai upaya pemberantasan pornografi pada tingkat hulu.

"Kohesivitas sosial harus terus dibangun dan diperkuat dalam upaya mengawasi pergaulan anak-anak diusia rentan (SD-SMA). Sekolah dan lembaga keagamaan juga memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian anak. Terutama sekolah dan guru menjadi rumah kedua bagi anak. Jadikan rumah kedua ini juga tempat yang aman,nyaman, dan dipercaya anak," terang Wirianingsih.

Sedangkan dari hilir, menurut Wirianingsih perlu adanya kepastian dari penegakan hukum yang ada. Selama ini menurutnya bukti penegakan hukum terkait pornografi masih minim.

"UU sudah ada, buktikan penegakan hukum itu tegak. Hukum pelaku kejahatan terhadap anak sesuai UU. Pengedar pornografi dihukum sesuai UU," tegasnya.

Wirianingsih juga menambahkan, pelaku media di industri hiburan juga perlu memperhatikan urgensi pornografi dan tidak boleh hanya mementingkan kepentingan bisnis saja.

"Industri hiburan jangan memikirkan kepentingan bisnis saja sehingga menabrak norma, nilai, dan budaya masyarakat kita. Akibatnya anak dengan mudah mengakses materi tayangan pornografi dan kekerasan. Ini berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak," pungkasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Hukuman Mati Pengedar Narkoba Upaya Bentengi Anak Bangsa

Jakarta (1/8) - Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS Fahmi Alaydroes menilai bahwa hukuman mati bagi para pengedar narkoba juga bisa dimaksudkan untuk membentengi anak bangsa dari ancaman narkoba.

"Hukuman mati bagi pengedar narkoba dimaksudkan untuk membentengi anak bangsa dari ancaman narkoba. Dalam perspektif Islam, hukuman balasan yang seimbang (qishash) itu diterapkan untuk melindungi kehidupan," ujarnya di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang no 82, Jakarta Selatan, Senin (1/8/2016).

Menurutnya, efek dari narkoba yang menghancurkan tersebut berpotensi menghancurkan sebuah generasi bangsa kedepannya.

"Narkoba akan merusak dan menghancurkan kehidupan penggunanya, memporak porandakan keluarga mengancam kehidupan masyarakat, dan pada gilirannya akan menghancurkan generasi," jelasnya.

Tidak hanya itu, dirinya juga berasumsi bahwa boleh jadi peredaran narkoba dilakukan oleh sindikat dan jaringan mafia yang dengan sengaja mengincar negeri Indonesia sebagai pasar mereka.

"Narkoba beredar di kalangan pengguna melalui peran pengedar yg dengan sengaja menyebarkannya, dengan motif mendapatkan keuntungan pribadi. Bahkan boleh jadi peredaran narkoba dilakukan oleh sindikat dan jaringan mafia yg dengan sengaja menjadikan negeri kita sasaran bagi pasar besar mereka," ujar Fahmi.

Fahmi juga sepakat bahwa hukuman mati terhadap pengedar narkoba merupakan bentuk upaya negara melindungi masyarakatnya.

"Hukuman mati bagi terpidana Narkoba, yang sudah jelas terbukti dengan meyakinkan mengedarkan narkoba dalam jumlah yang besar, adalah upaya negara melindungi kehidupan rakyat dan bangsanya," pungkasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Fraksi PKS Protes Keras Posisi Ketua MKD 'Dikudeta'

Jakarta (27/7) - Tanpa sepengetahuan Fraksi PKS, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang seharusnya milik Fraksi PKS diambil alih oleh Sufmi Dasco melalui rapat pleno yang disahkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon (27/7/2016).

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini protes keras atas keputusan ini dan menyebutnya sebagai aksi kudeta yang tidak beretika, menyalahi kesepakatan dan fatsun politik yang telah dibangun di DPR.

"Pelantikan saudara Sufmi Dasco dari Gerindra sebagai ketua MKD adalah kudeta atas fatsun dan konvensi yang telah disepakati di DPR. Jelas ketua MKD adalah hak Fraksi PKS merupakan paket pimpinan yang bersifat tetap yang disahkan sejak awal periode," terang Jazuli.

Jazuli Juwaini menegaskan karena posisi pimpinan adalah paket yang bersifat tetap, maka ketika ada pergantian pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) itu sepenuhnya hak fraksi yang bersangkutan.

"Saya heran selama ini Fraksi PKS tidak pernah mengganggu fraksi-fraksi lain ketika mereka melakukan rotasi kadernya sebagai pimpinan di AKD. Ini karena Fraksi PKS sangat menghormati konvensi dan kesepakatan yang terjadi di DPR. Kenapa ketika Fraksi PKS merotasi pimpinan MKD kok diganggu dan disabotase atau kudeta?," geram Jazuli.

Apalagi Fraksi PKS telah mengirimkan surat sejak hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 yang berisi penggantian dan rotasi pimpinan AKD di MKD dan Komisi II dimana dalam surat tersebut menunjuk Saudara Al-Muzammil Yusuf sebagai Ketua MKD menggantikan Saudara Surahman Hidayat.

"Seharusnya Pimpinan DPR menghormati surat resmi Fraksi PKS dengan menindaklanjutinya, bukan malah melantik ketua MKD baru apalagi Fraksi PKS sama sekali tidak diberitahu dan Saudara Al-muzammil Yusuf sebagai pengganti tidak diundang. Ada apa ini? Apa ini bukan kudeta dan sabotase namanya?," tegas Jazuli.

Atas tindakan tersebut, Fraksi PKS meminta pimpinan DPR untuk mengembalikan hak Ketua MKD kepada Fraksi PKS karena demikian aturan dan ketentuannya.

"Jika fatsun dan kesepakatan yang dibuat bersama ini dilanggar, apalagi oleh pimpinan DPR sendiri saya sangat menyesalkan. Ingat komposisi pimpinan AKD sudah tetap, jika diserahkan kepada forum pleno AKD maka yang berhak memimpin AKD hanya partai besar seperti PDI Perjuangan dan Golkar saja," terang Jazuli.

Jazuli sangat menyayangkan lemabaga penjaga etika dewan MKD justru tidak menunjukkan etik dan menghormati fatsun politik di DPR yang dibangun bersama atas keputusan yang cacat fatal ini.

"Maka tegas kami meminta agar pimpinan DPR menganulir keputusan pelantikan Saudara Sufmi Dasco sebagai Ketua MKD dan mengembalikannya kepada Fraksi PKS," pungkas Jazuli. [pks.id]

posted by @Adimin

Membaca Arah Reshuffle Kabinet Jokowi: Menyelamatkan Kesehatan Fiskal dan Kinerja Ekonomi

Pada jangka menengah adalah penyelamatan kinerja ekonomi yang dapat dilakukan dengan memperkuat program-program investasi sektor riil yang dapat membuka lapangan pekerjaan, meskipun sebelumnya telah digulirkan belasan paket kebijakan ekonomi tapi kinerja investasi masih jauh dari harapan. Ada berbagai mega proyek investasi yang diharapkan mendongkrak kinerja perekonomian, diantaranya adalah : Proyek Giant Sea Wall Jakarta, Proyek Kereta Cepat (KAC) Jakarta Bandung, Proyek Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ), Proyek Tol Laut Indonesia, Proyek Transmigrasi ribuan nelayan Jawa ke Natuna, Proyek 35 Mega Watt, Proyek Natural Gas Masela dll. Diperlukan kerjasama yang solid dan tidak saling mengkritisi serta menyalahkan diantara Menko Maritim, Menteri Pupera, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri ESDM, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Kepala BKPM, Pemerintah Daerah, dll.

Sebagai contoh, Proyek KAC Jakarta Bandung dan Proyek JTTJ serta berbagai Industrial dan Residential Park disekitarnya sangat tergantung dengan pembebasan lahan disekitarnya. Proyek Transmigrasi ribuan nelayan Jawa ke Natuna merupakan upaya pemerintah membendung pengaruh China dan pencurian ikan oleh nelayan China di Laut China Selatan (LCS). Sedangkan Proyek Giant sea wall Jakarta adalah proyek besar di Teluk Jakarta. Dalam rangka membuat masterplan Giant sea wall Jakarta ini lebih menarik untuk para investor swasta, permukaan dari tanggul laut raksasa ini akan menjadi pusat pengembangan perkotaan. Partisipasi swasta dibutuhkan karena proyek bernilai 40 miliar dollar Amerika Serikat (AS) ini tidak bisa hanya didanai oleh Pemerintah Indonesia saja. Pengembangan perkotaan termasuk kantor-kantor dan perumahan kelas atas dan juga perumahan berbiaya rendah, area hijau dan pantai-pantai. Kota terintegrasi yang baru ini akan mencakup 17 pulau buatan (reklamasi), lengkap dengan jalan tol, sebuah jalur kereta api, pelabuhan laut, dan seharusnya bisa menampung sekitar dua juta orang. Karena Jakarta saat ini sudah sangat padat penduduk dan infrastrukturnya tidak layak, pelaksananaan masterplan ini akan meringankan kondisi lingkungan dari kota yang sudah ada. Panjang tanggul laut raksasa ini mungkin akan mencapai 32 kilometer (dari kota Tangerang di barat Jakarta ke Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta). Jadi reklamasi 17 pulau buatan di teluk Jakarta yang sudah masuk menjadi agenda KPK adalah hanya sebagian kecil dari Masterplan Giant Sea Wall Jakarta.

Selain mengamankan proyek-proyek investasi besar, hal lain yang dapat mendongkrak kinerja ekonomi adalah peningkatan ekspor keluar negeri. Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan berperan besar memberikan fasilitasi dengan berbagai kebijakannya yang dapat mendongkrak kinerja ekspor sehingga menambah pundi-pundi devisa Indonesia, sekaligus bisa menguatkan mata uang rupiah ditengah trend penguatan dollar Amerika, sehingga meyelamatkan daya beli masyarakat meskipun rupiah yang terlalu kuat kurang disukai pelaku eksport. Kalau saja investasi berjalan dengan baik, didukung oleh peningkatan eksport yang positif maka diharapkan pertumbuhan ekonomi tidak melempem dan bisa tumbuh diatas 5%, karena Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2016 mencapai 4.92%, meleset dari harapan semula diatas 5%. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal sebelumnya yaitu kuartal IV 2015 yang mencapai 5.04%, meskipun angka tersebut masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal yang sama tahun lalu, kuartal I 2015 yang mencapai 4.73%.

Kalau saja kabinet ekonomi yang baru ini berhasil menyelamatkan kesehatan fiskal, meningkatkan investasi, dan mendorong eksport, maka yang tidak boleh dilupakan adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan menjaga angka inflasi berada dalam target APBN-P 2016 pada kisaran 5,2%. Sepertinya pemerintah bersikap daripada bekerja keras memproduksi bahan kebutuhan pokok sendiri di dalam negeri (berdikari), lebih baik memilih jalan import berbagai komoditas seperti daging, jerohan, ikan, gula, bawang merah, beras untuk menjaga stabilitas dan menurunkan harga kebutuhan pokok masyarakat meskipun kebijakan import kebutuhan pokok tersebut cenderung merugikan peternak, nelayan, petani bawang, petani tebu, petani padi dll. Makanya Menteri Perdagangan yang baru akan berperan besar dalam menentukan kebijakan import ini dengan berkerjasama dengan Menteri Pertanian, Kepala BPS, dan Kepala Bulog.

Pada hari ini Presiden dengan hak prerogratifnya telah membuat keputusan perombakan kabinet di masa dua tahun menjelang akhir jabatannya, pada saatnya hukum besi sejarah kelak yang akan menilai, apakah perombakan kabinet hari ini sebesar-besarnya diabdikan untuk kepentingan rakyat dan negara atau hanya diabdikan untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroni di sekitarnya untuk melanggengkan kekuasaan. Selamat bekerja dan berjuang!

Memed Sosiawan

Ketua Bidang Ekuintek-LH, DPP PKS

posted by @Adimin

Membaca Arah Reshuffle Kabinet (Ekonomi) Jokowi

Pada Rabu siang tadi Presiden Jokowi telah mengumumkan perombakan Kabinet Kerjanya, dengan adanya pergantian delapan menteri dan pertukaran posisi empat menteri. Perombakan kabinet oleh Presiden harus dihormati dan merupakan hak prerogratif presiden. Namun tentu saja perombakan kabinet kapanpun itu dilakukan selalu saja menimbulkan spekulasi terhadap tafsir yang berkembang dibalik terjadinya perombakan kabinet, baik tafsir yang berkembang dari hasil pembacaan dan penerawangan politik maupun tafsir yang berkembang dari hasil pembacaan dan penerawangan ekonomi, apalagi dikarenakan mayoritas perombakan kabinet terjadi pada menteri yang berkaitan dengan kinerja fiskal, investasi, dan ekonomi.

Dari sisi politik bisa ditafsirkan sebagai pindahnya sebagian partai pendukung KMP yang selama ini oposisi kepada pemerintah menjadi koalisi dengan pemerintah, masuknya sebagian partai pendukung KMP kepada koalisi dengan pemerintah serta mendapatkan jatah kursi menteri tentu saja telah mengurangi jatah kursi menteri dari partai pendukung KIH, yang mengusung Jokowi pada pilpres 2014. Ada fenomena berkurangnya kekuatan oposisi KMP dan bertambahnya kekuatan koalisi pemerintahan Jokowi, dan tentu saja kekuatan koalisi pemerintah Jokowi akan tergambar dalam peta kursi dan suara dukungan parlemen yang bertambah kuat karena sudah melebihi 50% kursi di Parlemen, fenomena ini tentu saja bisa dilihat dari pergantian Menkopolkam, karena kondisi politik kedepan diperhitungkan lebih stabil dan kondusif. Sedangkan tafsir lain dari sisi politik bisa dikembangkan lebih lanjut, termasuk membaca sikap kritis dari beberapa menteri yang kemudian direshuffle.

Dari sisi ekonomi bisa ditafsirkan sebagai upaya penyelamatan kesehatan fiskal dalam jangka pendek (2016) dan penyelamatan kinerja ekonomi sampai berakhirnya pemerintahan Jokowi pada 2019. Dalam jangka pendek sebenarnya kesehatan fiskal kita terancam oleh kegagalan fiskal (fiscal failure) karena lemahnya sisi perencanaan fiskal dan lemahnya koordinasi antara lembaga perencanaan pembangunan dan anggaran dengan lembaga penerima pemasukan pendapatan negara. Terjadinya shortfall dalam penerimaan negara akibat gagalnya target penerimaan negara sebesar Rp 290 triliun telah menyebabkan terjadinya pemotongan anggaran di tingkat pusat (kementerian) sampai tingkat daerah (pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota), tentu saja pemotongan anggaran yang sebagian besarnya adalah anggaran belanja modal yang menyentuh sektor riil akan berpengaruh terhadap kinerja perekonomian secara luas, utamanya adalah pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Selain pemotongan anggaran, maka didalam APBN-P 2016 terjadi peningkatan defisit untuk menambah anggaran, terjadi peningkatan defisit menjadi Rp 296,723 triliun atau Rp 2,35% dari PDB, defisit ini berubah dari sebelumnya Rp 273,178 triliun atau 2,15% dari PDB.

Diantara itu semua yang sangat diharapkan untuk menutup kekurangan anggaran adalah implementasi UU Tax Amnesty yang ditargetkan akan mendatangkan dana repatriasi sebesar Rp 1000 triliun yang akan dapat digunakan sektor swasta menggerakkan investasi, dan target penerimaan APBN-P 2016 bertambah dari tarif tebusan sebesar Rp 165 triliun, target hasil lainnya adalah meningkatnya data wajib pajak (WP) sampai 200%. Namun realisasi yang terjadi sampai pekan ini adalah: total harta yang dideklarasikan (belum direpatriasi) oleh WP sebesar Rp 396 miliar; total uang tebusan adalah Rp 7,24 miliar; dan ada 34 WP yang mendaftarkan mengikuti program Tax Amnesty. Dalam sembilan bulan masa tax amnesty, maka tiga bulan pertama (juli agustus september) adalah periode emas (golden period) karena uang yang masuk ke penerimaan negara (dana tebusan) atau swasta (dana repatriasi) dapat dibelanjakan kepada belanja modal (capital expenditure) sehingga dapat mempengaruhi peningkatan kinerja ekonomi, pada periode tiga bulan kedua (oktober nopember desember) penerimaan yang didapatkan sulit untuk digunakan sebagai belanja modal, apalagi penerimaan pada periode tiga bulan terakhir (januari pebruari maret) yang sudah masuk dalam perencanaan RAPBN 2017. Menteri Keuangan yang baru dengan koneksi internasionalnya diharapkan mampu mencegah terjadinya kegagalan fiskal (fiscal failure) yang mengancam APBN-P 2016, atau minimal mampu membuat RAPBN-P kedua 2016 pada sekitar bulan oktober bersama dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk memotong anggaran dan meningkatkan anggaran defisit lebih besar lagi sampai batas taratas, apabila target penerimaan negara dari tax amnesty tidak tercapai. Apalagi telah beredar luas kabar bahwa entitas perbankan di Singapura melakukan juga operasi-operasi untuk mencegah uang orang Indonesia pulang kampung, dengan menjanjikan peningkatan suku bunga sebesar biaya tarif tebusan yang harus dibayarkan oleh pemilik uang yang akan mengikuti program tax amnesty.

Berlanjut di sini. 

Memed Sosiawan

Ketua Bidang Ekuintek-LH, DPP PKS

posted by @Adimin

Keterlibatan Ormas Islam Perlu Diapresiasi dalam Pembahasan RUU Prioritas Prolegnas 2016

Jakarta (28/7) – Wakil Ketua Bidang Pembinaan Umat DPP PKS Nurhasan Zaidi mengapresiasi keterlibatan ormas-ormas Islam kepada Fraksi PKS DPR RI dalam rangka pembahasan 40 (empat puluh) RUU Prioritas Prolegnas 2016, khususnya yang menyangkut persoalan Keumatan.

Hal itu disampaikan Nurhasan pasca terselenggaranya Diskusi Publik ‘Isu Strategis Keumatan dalam Prolegnas 2016’ yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI yang mengundang pimpinan ormas-ormas Islam, Rabu (27/7).

“Apresiasi atas kehadiran para ulama dan masyarakat muslim sebagai sebuah sikap positif keberpihakannya terhadap PKS untuk memperjuangkan RUU khususnya yang berkaitan dengan masalah Umat Islam,” jelas Nurhasan.

Anggota Komisi VI DPR RI ini pun juga berharap dengan adanya forum silaturahim ini dapat menjadi wadah perjuangan agar senantiasa terus mengikuti perkembangan terkini, terlebih yang diperjuangkan Fraksi PKS di parlemen. “Sehingga beban umat ini tidak hanya milik PKS semata. Tetapi, juga umat Islam di Indonesia secara keseluruhan,” jelas Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PUI ini.

Oleh karena itu, Nurhasan berharap setelah diselenggarakannya diskusi publik, para ormas Islam yang hadir diharapkan dapat terus menjalin komunikasi dan silaturahim kepada PKS, baik dalam hal-hal yang menyangkut isu-isu tertentu atau yang menyangkut regulasi di ranah parlemen.

“Masalah keumatan yang ada di parlemen, adalah masalah bersama Umat Islam. Fraksi PKS menyadari tidak mungkin memperjuangkan ini sendirian. Oleh karena itu, dukungan, serta doa dari para ulama sekalian sangat kita butuhkan karena kerja-kerja keumatan akan lebih ringan jika ditanggung bersama,” tutup Wakil Sekjend MUI Bidang Ukhuwah ini

Diketahui, para pimpinan Ormas Islam yang hadir di antaranya adalah Fahmi Salim (MIUMI), Mohammad Emmis Anwar (Al-Ittihadiyah), Umsu Husin (PP Al-Irsyad), Aay Muhammad Furkon (Persis), Khairan M Arif (IKADI), Jaffar Shiddiq (FPI), Nazar Haris (PUI), Hadi (BKPRMI), Jamiatul Khair, Asy-Syafi’iyah, PP Salimah, dan Al-Irsyad Al-Islamiyah. [pks.id]

posted by @Adimin

Isu Keumatan, PKS Gandeng Ormas Islam Terlibat dalam RUU Prolegnas 2016

Jakarta (27/7) – Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran pimpinan para ormas Islam dalam Diskusi Publik “Isu Strategis Keumatan dalam Prolegnas 2016” yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI, Rabu (27/7).

Rasa syukur itu terungkap sebab menurut Salim dengan hadirnya para ormas Islam ini menandakan adanya sebuah kerjasama untuk membahas persoalan keumatan, khususnya yang berkaitan dengan 40 RUU Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016.

“Amanat Munas PKS 2015-2020 Berkhidmat untuk Rakyat. Kita ingatkan untuk tidak sekadar retorika saja, tidak tagline saja. Tapi, buktikan. Oleh karena itu, Kebersamaan merupakan keniscayaan. Tanpa ada bergandengan tangan, kita sebagai umat, partai, dan bangsam tidak akan mewujudkan yang kita impikan,” pesan Salim Segaf Aljufri di depan puluhan pimpinan ormas Islam di Ruang Pleno Fraksi PKS.

Salim menyadari dalam persoalan sosial di masyarakat, tidak ada satu pun yang sama. Masing-masing memiliki perbedaan, baik dari sudut cara pandang maupun sikap. “Tapi, yang kita cari adalah titik temu. Apa yang bermanfaat untuk bangsa dan masyarakat, kita sama-sama perjuangkan. Dan tanpa dukungan dari masyarakat itu, Partai Keadilan Sejahtera bukanlah apa-apa,” lirih Menteri Sosial era Presiden SBY 2009-2014 ini

Salim berpesan agar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat menjadi rumah bersama untuk menyampaikan segala persoalan melalui Hari Aspirasi yang telah dibentuk oleh Fraksi PKS DPR RI.

“Senang saya dengan acara ini, sehingga jika terjadi sesuatu hal atas suatu RUU, kita semua sudah tahu. Tidak apa-apa, PKS kalah voting, yang penting umat sudah tahu bahwa keberpihakan PKS telah jelas terhadap undang-undang, khususnya yang menyangkut Umat Islam,” tutur Doktor Syariah Madinah University, Arab Saudi ini.

Diketahui, para pimpinan Ormas Islam yang hadir di antaranya adalah Fahmi Salim (MIUMI), Mohammad Emmis Anwar (Al-Ittihadiyah), Umsu Husin (PP Al-Irsyad), Aay Muhammad Furkon (Persis), Khairan M Arif (IKADI), Jaffar Shiddiq (FPI), Nazar Haris (PUI), dan sebagainya. [pks.id]

posted by @Adimin

Ini PR Kabinet Kerja Jilid II

Jakarta (27/7) - Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP PKS Almuzzamil Yusuf berharap bahwa kabinet kerja yang baru memiliki Pekerjaan Rumah (PR) untuk menyelesaikan permasalahan substansial yang terjadi di Indonesia, khususnya bagi masyarakat kecil.

"Tapi bagi publik substansinya adalah pemerintahan harus lebih baik. Bagi masyarakat kecil ukurannya lebih kuantitatif lagi, bagaimana lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk publik, serta bagaimana menciptakan rasa aman bagi masyarakat," ungkapnya saat dihubungi, Rabu (27/7/2016).

Menurutnya, reshuffle yang menjadi hak prerogatif Presiden RI ini terjadi bisa dengan berbagai pertimbangan, seperti banyaknya koalisi baru dan bagi-bagi jabatan.

"Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Bisa karena pertimbangan koalisi baru dan bagi-bagi jabatan," ujar Muzzamil.

Dirinya juga berharap semoga Kabinet Kerja Jilid II ini mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia.

"Oleh karena itu kita wait and see saja. PKS sebagai oposisi loyal akan terus mencermati kinerja kabinet. Semoga para Menteri yang baru masuk atau di posisi yang baru ini bisa berbuat lebih baik untuk kemajuan, keadilan, kesejahtraan Indonesia," pungkasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Kabinet Hasil Reshuffle Harus Lebih Pro-Dhuafa

Jakarta (27/07) – Menyambut reshuffle kabinet yang diumumkan Presiden Joko Widodo hari ini, Partai Keadilan Sejahtera menitip pesan agar pemerintah menguatkan fokus pada upaya memeratakan pembangunan, mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki ketimpangan ekonomi secara signifikan.

“Hampir dua tahun terakhir ini, strategi pembangunan ekonomi lebih memihak pada kalangan pengusaha (pro-business), tapi kurang memihak kalangan dhuafa (pro-poor). Tidak heran jika indikator kesejahteraan rakyat terus menurun, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi meningkat. Semoga tim ekonomi baru lebih bersikap adil dalam membuat kebijakan, “ kata Presiden PKS Dr. Sohibul Iman kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/7).

Secara khusus, Sohibul mengingatkan Presiden Jokowi dan tim ekonominya untuk tidak lagi menambah utang negara serta konsisten memberi suku bunga yang kompetitif bagi usaha kecil dan menengah.

Sohibul berharap anggota tim ekonomi baru yang dikomandani Darmin Nasution bisa memberikan optimisme bagi perekonomian Indonesia yang dua tahun ini kurang baik kinerjanya, “Ibarat tim bola, sekarang tim ekonominya sudah diisi pemain bintang, tinggal Presiden sebagai pelatihnya apakah mampu secara efektif memimpin dan mengarahkan permainan," kata Sohibul.

Sohibul mengajak semua pihak menghormati keputusan Presiden RI Joko Widodo merombak kabinetnya.

“Kita hormati keputusan Presiden Joko Widodo, karena itu memang hak prerogratif beliau. Kalau dilihat dari beberapa nama yang masuk, reshuffle kali ini lebih fokus pada upaya perbaikan ekonomi yang selama ini memang menjadi sorotan publik. Semoga tim ekonomi yang baru dapat bekerja lebih baik dari sebelumnya," tutur Sohibul. [pks.id]

posted by @Adimin

Hari Aspirasi, Implementasi Visi Pejuang Politik PKS di Parlemen

Jakarta (25/7) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan Hari Aspirasi adalah bagian dari implementasi dari visi Pejuang Politik yang menjadi landasan bekerja PKS di dalam parlemen. Menurut Jazuli, aktivitas para Kader PKS di Parlemen tidak boleh hanya sebatas Pekerja Politik yang tidak memiliki visi besar tentang Keumatan, Kerakyatan, dan Nasionalisme Indonesia.

“Oleh karena itu, Fraksi PKS DPR RI telah meresmikan Hari Aspirasi pada 17 November 2015 silam, dan telah dikokohkan menjadi agenda kolektif Fraksi PKS di seluruh Indonesia pada Legislator Summit Mei 2016 silam. Itulah visi Pejuang Politik untuk memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai bukti PKS hadir di tengah pergulatan masalah masyarakat,” tegas Jazuli dalam memberikan sambutan peresmian Hari Aspirasi di DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/7).

Ditambahkan Jazuli, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Hari Aspirasi untuk lebih responsif memperjuangkan kepentingan rakyat. Pertama, dari sisi penerimaan dan penyerapan aspirasi; kedua, dari sisi isi (content) aspirasi untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang; ketiga, tindak lanjut pengawalan aspirasi tersebut, baik dikemas dari sisi media maupun advokasi di pihak yang berwenang.

“Alhamdulillah. Dari aspirasi yang masuk ke Fraksi PKS, banyak mendapat respon positif. Pernah kami perjuangkan aspirasi masyarakat Nias yang sering byar-pet soal listrik. Saat itu juga, kami langsung telpon Kepala PLN Wilayah Sumatera Utara, dan besoknya, alhamdulillah, langsung kembali menyala. Ini membuktikan bahwa PKS responsif menangani persoalan masyarakat tanpa memandang suku, agama, dan ras,” tegas Wakil Rakyat DPR RI 3 Periode ini.

Diketahui, peresmian Hari Aspirasi ini juga dihadiri oleh Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi, Wakil Ketua DPR RI Triwisaksana, dan seluruh pengurus DPC PKS se-DKI Jakarta.

“Oleh karena itu, saya punya keyakinan partai pemenang pemilu nantinya adalah partai yang selalu hadir di tengah masyarakat. Dan dengan Hari Aspirasi ini, kita berharap masyarakat akan terbuka hatinya bahwa PKS adalah satu-satunya partai yang serius memperjuangkan kepentingan publik,” tegas Jazuli. [pks.id]

posted by @Adimin

Kader PKS Harus Tingkatkan Kepercayaan Publik

Jakarta (26/7) - Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri menegaskan kepada seluruh kader PKS, terutama Anggota Legislatif, untuk semangat meningkatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat untuk partai politik, terutama PKS. Hal ini tidak lepas dari trust masyarakat terhadap politik yang semakin menurun sehingga banyak muncul calon independen.

"Senang maupun tidak senang kondisi masyarakat ini kepercayaan partai politik kepada anggota dewan bukannya semakin meningkat malah semakin menurun," ujarnya saat memberikan pengarahan kepada Anggota Legislatif (Aleg) PKS se-Sumatera Barat di Jakarta, Ahad (24/7/2016).

Salim juga mengimbau kepada seluruh Aleg PKS yang datang untuk terus memperhatikan prioritas dalam menggunakan anggaran negara.

"Bahkan dalam hal-hal tertentu tidak perlu Studi Banding. Kita tinggal lihat di google negara-negara berhasil apa yasudah dipraktikkan saja disini. Saya ingin Aleg PKS terdepan untuk bagaimana menjajak penghematan negara untuk hal yang lebih penting," ucapnya.

Salim juga mengimbau seluruh Aleg PKS untuk menata skala prioritas kegiatan pemerintahan, dan terdepan mengentaskan masalah-masalah sosial.

"Melakukan yang namanya skala prioritas, apa yang didahulukan. Kita hampir mendekati 70 tahun bangsa ini merdeka, tetapi untuk mencapai negeri yang sejahtera masih jauh. Saya berharap anggota dewan kita terdepan menyelesaikan masalah-masalah sosial, kemiskinan dan lain-lain.

Tidak hanya itu, Salim juga mengimbau kepada seluruh Aleg yang memiliki ide brilian untuk kesejahteraan rakyat agar berjuang mewujudkannya.

"Tetapi yang saya prihatin juga adalah briokrat kita selalu mengatakan kalau muncul ide-ide baru, dia akan mengatakan anggaran berbasis kinerja, ada anggaran ada programnya. Tidak ada dalam program maka tidak ada anggarannya. Padahal bisa saja dalam perjalanan muncul ide-ide bagus, tapi kenapa harus menunggu 5 tahun? Saya berharap anggota dewan kita (terutama PKS) muncul ide bagus yang brilian, dia duduk dengan pemerintah pusat maupun daerah," ujar Salim. [pks.id]

posted by @Adimin