FPKS: Awasi dan Waspadai Penjualan BUMN Melalui Privatisasi

 Jakarta (1/9) – Fraksi PKS DPR RI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi dan mewaspadai penjualan BUMN melalui privatisasi. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9).

“Fraksi PKS akan menjadi yang terdepan dalam menjaga aset BUMN agar tidak jatuh ke tangan asing. Fraksi PKS juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mengawasi dan mewaspadai penjualan BUMN berkedok privatisasi, sebagaimana yang terjadi di era-era sebelumnya,” tegas Nurhasan.

Diketahui, pemerintah akan melakukan privatisasi empat BUMN, sebagai konsekuensi dari penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN-P 2016 sebesar Rp 9 triliun yang telah disetujui oleh DPR bersama dengan Pemerintah. Empat BUMN tersebut adalah PT Jasa Marga Tbk (Rp 1,25 triliun), PT Wijaya Karya Tbk (Rp 4 triliun), PT Krakatau Steel Tbk (Rp 1,5 triliun), dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (Rp 2,25 triliun).

Adapun mengenai syarat minimal kepemilikan saham pemerintah di masing-masing BUMN tersebut adalah 65,05 persen untuk PT Wijaya Karya Tbk, 70 persen untuk PT Jasa Marga Tbk, 80 persen untuk PT Krakatau Steel Tbk, dan 51 persen untuk PT Pembangunan Perumahan Tbk.

“Privatisasi kali ini akan diarahkan pada penerbitan saham baru (right issue). Dan kami akan terus mengawasi agar penerbitan saham baru tersebut pemerintah tetap dominan dalam penguasaan saham sesuai dengan proporsi minimalnya masing-masing, ” jelas Nurhasan.

Nurhasan menambahkan dari privatisasi ini diharapkan dapat memperbesar porsi pembagian deviden pemerintah daripada publik. Dengan begitu, pemerintah dapat memberikan dukungan kepada BUMN agar dapat berperan lebih besar dalam menunjang program-program prioritas pemerintah.

“Fraksi PKS apresiasi usaha pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui BUMN. Namun, pemerintah harus menjamin dana privatisasi empat BUMN plat merah tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan operasional, khususnya untuk membiayai proyek kereta cepat,” tegas Nurhasan.

Oleh karena itu, Nurhasan mendesak agar empat BUMN yang telah mendapatkan PMN tersebut, harus disiplin dalam penggunaan anggaran, sesuai dengan business plan yang telah disepakati dalam raker bersama dengan Komisi VI.

“Fraksi PKS, juga khususnya Komisi VI, akan terus mengawasi perbaikan kinerja manajemen, direksi, hingga kelembagaan BUMN tersebut agar sesuai dengan prinsip Good Cooperate Governance,” tambah Nurhasan.

Terakhir, Fraksi PKS juga berharap pemerintah memerhatikan kembali persoalan tuntutan DPR atas kejelasan status Menteri BUMN saat ini.

“Sebab, dalam hal-hal yang strategis tersebut, kehadiran Menteri BUMN dalam raker, tidak dapat digantikan dengan Menkeu. Justru, kehadiran Menteri BUMN sangat penting untuk mengambil kebijakan strategis dan politis secara cepat,” tutup Nurhasan. [fraksidpr.pks.id]

 

posted by @Adimin

PKS Terima Lawatan Parti Amanat Negara

Jakarta (31/8) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima lawatan Parti Amanat Negara (PAN) Malaysia. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Abdul Hakim menyambut baik kehadiran partai yang masih berusia satu tahun tersebut.

"Kami akan berbagi pengalaman di bidang khidmat kepada negeri. Malaysia dan Indonesia adalah wilayah yang tak terpisahkan, memiliki kesamaan historikal dan kesamaan akidah. Selamat datang di rumah sendiri ini, kami sangat senang dengan lawatan ini. Selain itu kami berharap juga melakukan hal yang sama, seperti tagline kami berkhidmat untuk rakyat," kata Abdul Hakim di MD Building Jakarta Selatan, Rabu (31/8/2016).

Ketua Parti Amanat Negara kawasan Serdang, Malaysia Mazwan bin Johar mengatakan bahwa meski menjadi partai baru yang diisi orang dalam kancah perpolitikan Malaysia, mereka tetap ingin belajar kepada PKS.

"Kami ingin belajar sebagai partai baru meski diisi oleh orang lama. Di samping itu saya bawa pasukan baru, layanan yang diberikan PKS sangat baik meski kami bukan pimpinan baru. Tetapi mendapatkan layanan ini sangat menyenangkan," kata Mazwan dalam sambutan.

Sementara itu Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS Mardani Ali Sera PKS setali tiga uang dengan yang dikatakan oleh Abdul Hakim, sebagai partai yang berkhidmat PKS sangat terbuka untuk tempat berbagi.

"Tagline berkhidmat untuk rakyat tagline kami, rakyat di sini bisa kami definisikan secara luas termasuk partai-partai yang ada di dalam negeri maupun luar negeri yang bisa kami layani akan kami layani. Parti Amanah Negara belajar kepada PKS bagaimana PKS menjalankan organisasi, sistem kaderisasinya, strategi pemenangan pemilu, termasuk bagaimana PKS membangun branding atau imagenya," ujar Mardani.

PKS, kata Mardani, memang harus berhubungan baik dengan partai-partai di luar negeri dan mengembangkan kerja sama dengan pihak mana pun.

"Bagaimana pun kami tetap perlu mengembangkan kerja sama dengan pihak luar. Misalnya jika ada contoh kasus TKI kita sedang bermasalah, tentu ada penyelesaian government to government (G to G) atau party to party (P to P). Kita bisa melakukan lobi dengan Parti Amanat Negara dan parti lain yang ada di Malaysia agar bisa membantu kasus WN kita yang ada di luar. Apalagi memang PKS bukan menjadi pemain nasional tapi juga menjadi aktor yang diakui manfaat dan pengaruhnya di dunia internasional," tukas doktor lulusan Malaysia.[pks.id]

 
posted by @Adimin

Pemko Siapkan Trotoar Khusus Disabilitas

VALORAnews - Tak lama lagi Kota Padang akan memiliki kawasan ramah disabilitas. Saat ini Pemerintah Kota Padang tengah menyiapkan trotoar yang ada di jalan Permindo bagi penyandang disabilitas (cacat).

Trotoar yang ramah bagi penyandang cacat di jalan Permindo itu akan dapat dimanfaatkan dengan baik. Trotoar cukup lebar dan dilengkapi panduan khusus bagi penyandang disabilitas itu akan memudahkan.

"Kawasan Permindo yang ramah disabilitas ini akan kita resmikan pada 30 September mendatang," terang Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah saat mengunjungi lokasi tersebut, Selasa (30/8/2016) siang.

Pantauan di sepanjang jalan Permindo, trotoar bagi penyandang disabilitas itu sedang diburu pengerjaannya. Pihak Dinas Pekerjaan Umum nampak masih menyiapkan lantai trotoar. Jika dipersentase, pengerjaan trotoar ini sudah 50 persen lebih.

Saat mengunjungi lokasi tersebut, cukup banyak pedagang yang masih 'menggalas' di atas trotoar tersebut. Mahyeldi juga mengimbau pedagang untuk tidak berjualan di atas trotoar tersebut. Dengan kesadaran sendiri, pedagang kemudian memindahkan dagangannya.

Selain melihat kondisi trotoar ramah disabilitas, parkir meter yang terdapat di jalan Permindo juga menjadi sorotan. Dipandu petugas Dinas Perhubungan, Syafdan Noerdin, Mahyeldi melihat langsung cara penggunaan parkir meter tersebut. Direncanakan parkir meter ini dilaunching mulai 1 September ini. [valora.co.id]

posted by @Adimin

PKS Gelar Sekolah Kepemimpinan Partai

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Tengah berencana menggelar sekolah kepemimpinan partai untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas tokoh, kader, serta pengurus PKS.

"Sekolah kepemimpinan partai ini juga menjawab tantangan masyarakat saat ini untuk memunculkan pengambil kebijakan dan pelayan publik alternatif yang memiliki kapasitas terbaik," kata Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Profesi DPW PKS Jawa Tengah Imam Mardjuki, Rabu (31/8).

Ia menjelaskan tingkatan sekolah kepemimpinan partai dilaksanakan secara berjenjang dan sesuai dengan kapasitas yang akan dibentuk. Ia mengharapkan setelah sekolah kepemimpinan partai berjalan, setiap calon yang akan diusulkan oleh PKS sebagai pejabat publik nantinya memiliki kapasitas yang sama dan mumpuni karena telah mengikuti sekolah yang disediakan oleh PKS

"Sekolah kepemimpinan partai ini kedepan untuk menyiapkan tokoh dan calon pejabat publik, jadi nanti calon itu benar-benar punya kapasitas layak," ujarnya.

Menurut dia, sekolah kepemimpinan partai yang ideal adalah pendidikan yang diperuntukkan untuk semua level kepemimpinan partai dan pejabat publik.

"Karena sekolah kepemimpinan partai ini merupakan salah satu program baru di partai kami, maka masih perlu banyak persiapan," katanya.

Sekolah kepemimpinan partai saat ini, kata Imam, diperuntukkan meningkatkan soft skill kepemimpinan anggota dewan, pemimpin daerah, dan pengurus PKS sehingga dalam jangka pendek ini, PKS mampu untuk memberikan pelayanan maksimal untuk masyarakat, sedangkan jangka panjang memberikan alternatif pemimpin yang layak untuk Indonesia.

Sumber: republika.co.id

posted by @Adimin

Pemerintah Harus Umumkan dan Bekukan Nama Perusahaan Pembakar Hutan

Jakarta (30/08) – Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK) untuk segera membekukan perusahaan-perusahaan pembakar hutan, baik pelaku tahun 2016 maupun tahun-tahun sebelumnya. 

Bahkan, Akmal juga mendesak pemerintah mengumumkan kepada publik mengenai nama serta pimpinan perusahaan pelaku kejahatan lingkungan yang secara sengaja membakar hutan tersebut. 

“Saya sejak awal tahun 2015 selalu mengingatkan kepada pemerintah di berbagai forum baik kenegaraan maupun non formal, agar masalah kebakaran ini menjadi sebuah program pengendalian utama kementerian kehutanan karena bila berhasil merupakan sebuah prestasi besar kinerja pemerintah”, ucap Akmal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8). 

Akmal menambahkan kebakaran tahun 2015 adalah bencana paling buruk yang dialami dalam kurun waktu 15 (lima belas tahun) terakhir. Oleh karena itu, seharusnya hal tersebut menjadi bahan evaluasi ketat bagi pemerintah untuk mampu menekan angka kebakaran yang diakibatkan ulah manusia. 

“Namun pada kenyataannya, selama buan Agustus 2016 saja, titik panas semakin banyak terpantau dari satelit Terra dan Aqua meskipun harus didalami titik panas itu belum tentu titik api,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara II ini. 

Di sisi lain, Akmal juga mengapresiasi koordinasi antar lembaga negara, baik kementerian LHK, Polri, TNI, BNPB, pemda, dan semua pihak termasuk presiden untuk memberikan perhatian pada proses pengendalian kebakaran tahun 2016. 

“Namun begitu, Komisi IV menginginkan agar anggaran pengendalian kebakaran ini tidak ada yang menguap sedikit pun di saat kondisi keuangan negara yang sedang sulit ini,” jelas Akmal. 

Berkenaan protes negara luar akibat asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, Akmal berharap sebaiknya pemerintah mampu berdiplomasi kepada negara-negara tetangga untuk dapat membantu mengendalikan asap akibat kebakaran ini. Karena hutan di Indonesia merupakan aset global penyangga oksigen bumi yang seharusnya semua pihak turut menjaga dan mempertahankan ekosistemnya. 

“Saya meyakini, perusahaan-perusahaan pembakar hutan dan perusak lahan ini bukan saja berasal dari dalam negeri saja. Ada juga perusahaan-perusahaan luar yang juga melakukan perusakan dan harus bertanggungjawab untuk memulihkan hutan dan lahan yang rusak”, ungkap Akmal. 

Pada desember 2015, pemerintah mengumumkan perusahaan di Sumatera dan Kalimantan yang dibekukan akibat membakar. Namun pengumuman itu hanya sebatas inisial dan asal propinsi. Dari ratusan perusahaan pembakar, hanya 23 yang dijatuhi sanksi. Bahkan di Riau, kejahatan 15 perusahaan pembakar hutan tahun 2015 dihentikan. Namun pada Agustus 2016 ini, ada upaya kapolri untuk meninjau ulang kasus penghentian perkara pembakar hutan dan lahan 15 perusahaan tersebut. 

“Kami di DPR sangat mendukung pemerintah untuk melakukan tindakan tegas pada perusahaan-perusahaan perusak pembakar hutan dan lahan baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Data sudah lengkap di pemerintah siapa saja pelaku pembakar hutan ini. Tinggal tindak tegas dan umumkan secara luas," pungkas Akmal. [pks.id]

posted by @Adimin

PKS Ingin Kader Perempuannya Kuat dan Sehat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bidang Kepanduan dan Olahraga (BKO) DPP PKS meluncurkan program nasional kader perempuan PKS melalui komunitas Muslimah Sehat Bugar Menarik (SBM).

Ketua Departemen Olahraga dan Kebugaran DPP PKS Kays Abdul Fattah mengatakan, program ini adalah salah satu bentuk implementasi program nasional kader PKS sehat dan bugar.

"Departemen mencoba membuat program untuk kalangan perempuan agar mereka memiliki kondisi fisik yang sehat dan kuat. Workshop ini memberikan wawasan tentang kondisi kesehatan kita, memberikan gambaran awal kepada kader perempuan," kata Kays, Ahad, (28/8).

Kedua, ujar dia, peluncuran workshop dan peluncuran Komunitas SBM agar perempuan memiliki wadah untuk berkumpul dan melakukan aktivitas yang menunjang kebugaran secara rutin. Kegiatan ini skalanya nasional, jadi nanti akan dibuat di DPW-DPW, para kader bisa merekrut anggota yang sama. 

Selain itu ada kegiatan daring melalui Twitter, Facebook dan Instagram. Dari situ mereka bisa saling berbagi informasi, jadi mereka bisa menerapkan kegiatan bugar di rumah melalui menu-menu yang diberikan di sarana media sosial tadi.

"Selain menerapkan kegiatan bugar, mereka juga diberi tahu pola makan yang baik seperti apa," kata Kays.

Program ini diadakan juga sebagai bentuk ikhtiar untuk hidup sehat sebab kesehatan tidak bisa diperoleh dengan tiba-tiba. Rasulullah tidak pernah sakit kecuali menjelang masa mangkatnya. "Pola makan perlu diatur dan juga olahraga. Rasulullah pernah bersabda tentang pentingnya memanah, berkuda dan berenang."

Orang yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Pola hidup sehat itu semacam sistem, untuk mendapatkan sehat itu mudah dan mura, caranya pola hidup Rasulullah.

Sumber: Republika.co.id

posted by @Adimin

Lima Syarat Ini Harus Dimiliki Kader Jika Ingin Jadi Pemimpin Nasional

Depok (29/8) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mendorong agar kader-kader partainya menjadi pemimpin yang unggul dan berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada lima syarat yang harus terpenuhi.

Hal itu dikatakan Sohibul Iman dalam pidatonya di Seminar Nasional Kerjasama FPKS MPR RI dengan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Senin (29/8/2016).

"Kita perlu adanya moralitas pada calon pemimpin. Yang kedua, intelektualitas. Yang ketiga personalitas atau kepribadian. Keempat sisi humanis; dan terakhir ketegasan.Pemimpin harus unggul dan berbeda dibanding mereka yang dipimpinnya," kata Sohibul Iman.

Sohibul Iman menjelaskan, pemimpin yang mengalami transendensi akan terangkat derajatnya di atas umumnya manusia. Seorang pendakwah harus bisa melihat ketinggian ibarat sebuah benteng. 

"Jangan sampai kita disibukkan dengan perkara yang jauh-jauh dari keimanan, sebagai orang yang beriman harus mengarah ke akhlak yang mulia. Untuk itu moralitas sangat penting, kita harus punya moralitas lebih baik. Naiknya derajat kita bukan diberi begitu saja oleh Allah tapi harus ada proses pendakian," ujarnya.

Di tangan pemimpin yang punya moralitas baik, lanjut mantan wakil ketua DPR RI ini, aset negara akan aman dan dijaga dengan baik.

"Aset negara tidak mungkin dikorupsi oleh pemimpin bermoralitas baik, dia akan menjaganya dengan baik. Aset negara pasti akan aman dan tidak dijual murah begitu saja," cetusnya.

Sohibul juga menekanakan, diperlukan intelektualitas untuk melengkapi moralitas. Sebab menurutnya, moralitas saja tidak cukup jika ingin bergerak mencapai tujuan kepemimpinan. 

"Bagaimana cara mencapainya? Maka dibutuhkan adanya intelektualitas. Moralitas saja tidak cukup jika intelektualitas tidak jalan. Lembaga, organisasi atau negara yang dipimpinnya tidak akan maju. Menjadi pemimpin nasional harus punya kepribadian yang unggul," ucap Sohibul.

Lebih lanjut mantan rektor Universitas Paramadina ini mengatakan, selain moralitas dan intelektual, sosok pemimpin juga harus menjadi orang yang sangat humanis.

"Ketika sudah menjadi pemimpin jangan menciptakan jarak, jangan sampai hilang sisi humanisnya. Pemimpin harus menyatu dengan yang dipimpinnya, dengan rakyatnya," ujarnya.

Namun humanis tanpa ketegasan, maka seorang pemimpin akan menjadi orang yang sangat permisif.

"Humanis saja tanpa ketegasan akan menjadi permisif. Ketegasan itu sangat penting dan dibutuhkan. Tapi ketegasan saja tanpa humanisme akan menjadi sosok yang 'killer'," pungkas Sohibul. [pks.id]

posted by @Adimin

Munculkan Tokoh Perempuan PKS, BPKK Gelar Seminar Nasional

Depok (29/8) - Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS bekerja sama dengan fraksi PKS MPR RI 2016 mengadakan seminar nasional bertema Wawasan Kebangsaan dan Kepemimpinan Nasional.

Ketua Bidang BPKK Wirianingsih mengatakan seminar tersebut sebagai upaya untuk memunculkan tokoh perempuan PKS yang akan berkiprah di berbagai bidang kehidupan baik di tingkat lokal maupun nasional.

"Ini juga sebagai bagian dari misi partai dan amanat munat PKS 2015, yaitu meningkatnya mobilitas sumber daya kader secara vertikal maupun horizontal ke berbagai sektor pengabdian, dan tertokohkannya sekurang-kurangnya 1000 kader yang berpengaruh di berbagai sektor pengabdian," kata Wirianingsih di Hotel Bumi Wiyata Depok, Senin (29/8/2016).

Diklat tersebut, kata dia, berlangsung empat sesi dengan durasi satu bulan sekali. Sesi pertama bertema Wawasan Kebangsaan dan Kompetensi Kepemimpinan Nasional (Agusutus 2016). Sesi kedua tentang Public Speaking & Media Relations (September 2016). Sesi ketiga mengambil tema Manajemen Mobilisasi Massa (Oktober 2016) dan sesi terakhir bertema Perencanaan Program dan Aksi Penokohan(Nopember 2016).

"Para fungsionaris perempuan PKS di tingkat provinsi dan kota/kabupaten merupakan para peserta diklat penokohan dan kepemimpinan ini," kata Wirianingsih.

Adapun tujuan dari Diklat tersebut, lanjut dia, untuk memunculkan tokoh perempuan PKS dan menguatkan ketokohannya di masyarakat tingkat Kota/Kabupaten, propinsi dan nasional, meningkatkan kuantitas dan kualitas ketokohan kader perempuan PKS.

"Juga mengoptimalkan peran tokoh kader perempuan dalam berkhidmat untuk rakyat melalui aktivitas pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan serta memperluas akses dan pengaruh dakwah di kalangan masyarakat," ujarnya.

Acara tersebut dibuka oleh Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wiriamingsih, key note speech oleh Presiden PKS Sohibul Iman dan narasumber lainnya adalah MKD DPD RI Sunmandjaya Rukmandis, Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring, Anggota DPR RI Mustafa Kamal, Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amalia, Asda III Bidang Kesra Ahmad Hadadi, Akademisi Wibowo dan dihadiri oleh kader perempuan. [pks.id]

posted by @Adimin

Empat Hal Agar Jadi Muslimah Sehat Bugar Menarik

Jakarta (28/8) - Untuk menjadi muslimah yang sehat, bugar dan menarik, aktivitas fisik memang sangat diperlukan. Pakar Kesehatan dari Bio Performa Novi Widayanti mengatakan ada kiat yang terdiri empat hal yang perlu diseimbangkan tapi tidak bisa mengganti satu sama lain.

"Yang pertama aktivitas fisik harus teratur, harus benar dan terprogram. Berikutnya nutrisi harus seimbang dan berkualitas kalori tidak boleh tinggi tapi nutrisinya lengkap. Lalu istirahat harus teratur dan berkualitas. Yang terakhir adalah kontrol lingkungan. Lingkungan harus dikontrol agar tidak banyak intervensi dari hal-hal negatif seperti gelombang elektromagnetik, polusi udara, polusi suara dan kebersihan harus dijaga," kata Novi dalam acara peluncuran Muslimah Sehat Bugar Menarik (SBM) yang diadakan oleh Badan Kepanduan dan Olahraga (BKO) DPP PKS di Jakarta Selatan, Ahad (28/8/2016).

Agar giat melakukan aktivitas fisik, kata Novi, bisa dimulai dari hal yang sederhana tapi teratur. Misalnya dengan jalan kaki dan jalan kaki sendiri harus memiliki batas minimal misal 7500 sampai 10.000 langkah dalam sehari. Dengan melakukan ini, Novi mengatakan bahwa kita telah mengaktifkan sistem jantung, sistem saraf, sistem otot dan sistem yang ada di tubuh kita.

"Kalau sudah aktif baru berpikir ke intensitas ke intensitas yang lebih tinggi. Jadi jangan langsung loncat ke intensitas latihan yang kesannya menarik yang sebenarenya belum tentu baik untuk tubuh kita. Jika sudah aktif bisa langsung ke tingkat intensitas yang lebih tinggi. Dengan menjaga empat hal yang saya sebutkan tadi, maka kita akan mencapai tingkat kesehatan yang lebih baik," ucap Novi.

Novi menyarankan untuk sehat dulu sementara kurus adalah urusan belakangan. Sebanrnya kurus bukanlah indikasi sehat atau tidak tapi kalau kurus dalam hal ini komposisi lemak dalam tubuh dan ototnya seimbang bisa mengindikasikan kesehatan seseorang. Tapi kalau dalam arti kurus hanya kurus saja tidak bisa dianggap indikasi seseorang ini sehat atau tidak.

"Jadi harus seimbang antara lemak dan otot yang ada di dalam tubuh. Sehat itu wajib, kurus itu bonus. Jadi, sehat dulu, bugar dulu dan bonusnya kurus," ujar Novi.

Agar tetap semangat dan konsisten menjaga pola sehat, Novi meminta agar memulai dari hal yang sederhana, bergerak atau aktif terlebih dahulu. Yang kedua, mencari dukungan bisa dari keluarga, ajak suami, ajak anak, ajak teman atau gabung ke komunitas.

"Bisa bergabung ke komunitas seperti komunitas Muslimah SBM. Ini sangat baik karena bisa saling mendukung. Lalu cari informasi dan pengetahuan sebanyak mungkin supaya kita bisa mencapai level kualitas yang makin baik. Yang terakhir, tentukan goal atau tujuan yang realistis. Realistis dalam hal ini tujuannya berupa proses, contohnya agar tidak pegal-pegal, badan lebih fresh atau target berupa performa, misal sehari ini mau berjalan seribu langkah, lari pagi seminggu tiga kali. Usahakan selalu tercapai dengan targetnya. Jangan membuat target yang bersifat hasil saja seperti mau kurus atau mau membesarkan otot badan," papar Novi. [pks.id]

posted by @Adimin

Komunitas Muslimah Sehat Bugar dan Menarik Diluncurkan

Jakarta (28/8) - Bidang Kepanduan dan Olahraga (BKO) DPP PKS meluncurkan program nasional kader perempuan PKS melalui komunitas Muslimah Sehat Bugar Menarik (SBM). Ketua Departemen Olahraga dan Kebugaran DPP PKS Kays Abdul Fattah mengatakan program ini adalah salah satu bentuk implementasi program nasional kader PKS sehat dan bugar.

"Departemen mencoba membuat program untuk kalangan perempuan agar mereka memiliki kondisi fisik yang sehat dan kuat. Workshop ini memberikan wawasan tentang kondisi kesehatan kita, memberikan gambaran awal kepada kader perempuan," kata Kays di MD Building Jakarta Selatan, Ahad (28/8/2016).

Yang kedua, kata dia, peluncuran workshop dan peluncuran Komunitas SBM agar perempuan memiliki wadah untuk berkumpul dan melakukan aktivitas yang menunjang kebugaran secara rutin.

"Kegiatan ini skalanya nasional, jadi nanti akan dibuat di DPW-DPW, para kader bisa merekrut anggota yang sama. Selain itu ada kegiatan daring (online) melalui Twitter, Facebook dan Instagramnya. Dari situ mereka bisa saling berbagi informasi, jadi mereka bisa menerapkan kegiatan bugar di rumah melalui menu-menu yang diberikan di sarana media sosial tadi. Kemudian juga diberi tahu pola makan seperti apa," kata Kays.

Program tersebut, kata Kays, diadakan juga sebagai bentuk ikhtiar untuk hidup sehat, sebab kesehatan tidak bisa diperoleh dengan ujug-ujug. Ia memberikan contoh Rasulullah yang tidak pernah sakit kecuali menjelang masa mangkatnya.

"Pola makan perlu diatur dan juga olahraga. Rasulullah pernah bersabda tentang pentingnya memanah, berkuda dan berenang. Orang yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. 

Pola hidup sehat itu semacam sistem, untuk mendapatkan sehat itu mudah dan murah. Caranya pola hidup Rasulullah . Di rumah kegiatan modal bisa dilakukan seperti naik turun tangga, nyuci kendaraan dan lainnya," ungkap Kays.

Kays mengatakan Departemen bersama tim akan melakukan evaluasi terhadap para kader di SBM. Evaluasi bisa dilakukan satu tahun sekali dan juga ada tes tentang tingkat kebugaran tubuh mereka apakah ada peningkatan atau tidak karena itu harus rutin secara berkala ada monitoringnya.

"Ya nanti ada evaluasi dan juga tes. Yang di DPP tanggung jawab di DPP, sementara di wilayah tanggung jawab wilayah," ucap Kays. [pks.id]

posted by @Adimin

Guru yang Menegakkan Disiplin Tidak Bisa Dipidanakan

Sorong (26/08) – Tindakan guru yang menegur atau menghukum muridnya dalam rangka penerapan disiplin selama masih dalam koridor pendidikan tidak bisa dipidanakan. Aparat penegak hukum hendaknya bijak dalam menyikapi pengaduan masyarakat yang berkait dengan relasi guru dan murid.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengemukakan hal itu saat menjawab pertanyaan seorang peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Yayasan Al Izzah di Kota Sorong, Papua Barat, Kamis (25/8/2016). Pertanyaan ini sendiri diajukan terkait dengan sejumlah kasus kriminalisasi terhadap guru yang menghukum muridnya.

Menurut Hidayat, kalau tindakan sang guru sudah keterlaluan misalnnya sampai menganiaya, memukuli atau tindak kekerasan yang melewati batas, baru bisa diadukan ke pihak yang berwajib.

“Tapi kalau sekedar dicubit atau dihukum hanya karena ingin menegakkan disiplin lantas diadukan ke penegak hukum bagaimana nasib dunia pendidikan kita?” tanya Hidayat.

Hidayat mengemukakan, terkait dengan relasi guru dan murid ini, Mahkamah Agung RI pernah mengeluarkan keputusan yurisprudensi bahwa guru tidak bisa dipidanakan saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Keputusan MA tersebut dikeluarkan saat mengadili seorang guru dari Majalengka bernama Aop Saepudin tanggal 6 Mei 2014.

Kasusnya bermula ketika itu pada Mei 2012 Aop mendisiplinkan empat siswa berambut gondrong dengan mencukurnya. Salah seorang siswa tidak terima kemudian memukuli dan mencukur balik Aop.

Polisi dan jaksa kemudian melimpahkan kasus Aop ke pengadilan. Aop dikenakan pasal berlapis, yakni Pasal 77 huruf a UU Perlindungan Anak tentang perbuatan diskriminasi terhadap anak, Pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak, dan Pasal 335 ayat 1 kesatu KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan.

Atas dakwaan itu, Aop dikenakan pasal percobaan oleh PN Majalengka dan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Tapi MA menganulir putusan itu dan menjatuhkan vonis bebas murni ke Aop. Putusan yang diketok pada 6 Mei 2014 itu diadili oleh ketua majelis hakim Salman Luthan dengan anggota Syarifuddin dan Margono. 

Ketiga hakim MA membebaskan Aop karena sebagai guru ia mempunyai tugas mendisiplinkan siswa. Apa yang dilakukan Aop adalah bagian dari tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana, karenanya terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut sebab bertujuan mendidik agar menjadi murid yang baik dan disiplin.

Perlindungan terhadap profesi guru sendiri juga diatur dalam PP Nomor 74 Tahun 2008. PP menyebutkan dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, guru diberi kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga berwenang memberikan penghargaan dan hukuman kepada siswanya.

Pasal 39 ayat 1 PP No. 74/2008 menyebutkan: Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

Dan di ayat 2 disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. 

Sedang Pasal 40 menyebutkan, guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Hidayat berharap, para orang tua perlu bijak juga menanggapi laporan anaknya. Jangan sampai menanggapi dengan emosional.

“Semoga tidak ada lagi kasus penganiayaan atau kriminalisasi terhadap guru,” pungkas Hidayat. [pks.id]

posted by @Adimin