Kader PKS Harus Terdepan Layani Masyarakat

Tegal (2/9) - Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri meminta kepada kader PKS memaknai tagline berkhidmat untuk rakyat dengan kerja nyata di masyarakat tiap hari. Salah satunya dengan terus membuka kantor sekretariat PKS tiap hari demi melayani rakyat.

Hal ini dikatatan Salim Segaf Al Jufri dalam agendanya silaturahim kader bersama Tokoh dan Santri di Pondok Pesantren Attauhidiyah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (1/9/2016).

“Kantor-kantor sekretariat PKS harus buka setiap hari, sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan kita selalu siap melayani terdepan, apapun bentuk pelayanannya” tuturnya.

Salim juga menjelaskan, seluruh struktur kader baik ditingkat pusat maupun daerah punya potensi yang sama dalam melayani masyarakat, sehingga jangan ada rasa bangga diri dalam diri kader.

“Jangan pernah merasa puas dan berbangga atas pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat, bekerjalah dengan ikhlas, biar Allah selebihnya yang akan menilai kerja-kerja kita,” ujarnya.

Salim Segaf Al Jufri menambahkan pentingnya silaturahim kepada masyarakat luas, demi menepis kritik-kritik yang tidak baik tentang PKS.

Silaturahim kader bersama tokoh dan santri Attauhidiyah ini di hadiri oleh pengasuh Pon-Pes At Tauhidiyah KH. Anwar Saidi, juga Anggota DPR RI Fraksi PKS Fikri Faqih, Ketua Umum DPW PKS Jawa Tengah Kamal Fauzi, Mentri Pertanian Periode 2009-2014 Suswono, serta ratusan kader dan simpatisan se-kota/kabupaten Tegal, Pekalongan, Brebes dan Pemalang. [pks.id]

posted by @Adimin

Ledia: Perbaiki Kesemrawutan Data Kemiskinan

Jakarta (2/9) - Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan penanganan kemiskinan akan sulit terwujud bila data kemiskinan masih semrawut.

“Ketika melakukan kunjungan kerja saya banyak menerima curhat baik dari warga maupun ketua RT, RW dan lurah. Dalam kunker Agustus lalu saja di sekitar 40 wilayah kunker saya dapati curhat ini. Rata-rata mengeluhkan penerimaan bantuan yang tidak tepat sasaran,” katanya di Jakarta, Jumat (2/9/2016). 

Di antara curhatan yang dicatat Ledia terdapat keluhan soal warga miskin yang seharusnya mendapatkan berbagai program bantuan seperti PKH (Program Keluarga Harapan), KUBe (Kelompok Usaha Bersama), BSM (Bantuan Siswa Miskin) bahkan PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) tetapi tidak dapat, sementara banyak warga tidak miskin, warga yang sudah pindah, bahkan warga yang sudah meninggal dunia justru terdata sebagai penerima program bantuan.

“Warga yang sudah meninggal dunia dapat kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat), ada pula anak SMA yang dapat kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar) SD dan warga yang sudah menikah dapat kartu KIP, yang akibatnya terjadi keresahan dan komplain warga baik ke ketua RT, RW atau lurah,” ujarnya. 

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini sangat prihatin mengingat kesemrawutan ini salah satunya bermula dari proses validasi dan verifikasi data yang tidak termenej dengan baik. Ledia juga membeberkan bahwa data kemiskinan saat ini berbasis pada data tahun 2011, yang artinya sangat besar sudah terjadi perubahan di tengah masyarakat. Sementara Undang-undang Penanganan Fakir Miskin no 13 tahun 2011 yang mengamanahkan validasi data setiap 2 tahun belum terlaksana dengan baik.

“Kita ingat bagaimana upaya validasi data tahun 2015 sempat digesa di Bulan Oktober untuk terselesaikan pada Desember, padahal mencakup puluhan juta sasaran validasi dan verifikasi secara nasional, akhirnya tidak tercapai sehingga ujung-ujungnya data kemiskinan masih mengacu pada data 2011,” kata Ledia. 

Karena itu Ledia mengingatkan pemerintah agar rencana validasi dan verifikasi pada 2017 mendatang tidak mengulang kesemrawutan serupa. Termasuk laporan yang menyatakan bahwa dari 1,7 juta data yang sudah terhapus dari masterfile PBI JK ternyata baru terganti sekitar 850 ribuan nama.

“Pada 2017 akan ada lagi verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dengan target 94,4 juta jiwa serta verifikasi dan validasi data 50 juta PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Untuk itu saya meminta pemerintah bersiap sejak sekarang dan sekaligus mensosialisasikan mekanisme penggantian atau perubahan data secara meluas. Begitu pula para kepala desa, ketua RT, RW, Lurah harus menjadi mitra untuk perubahan data penduduk miskin ini sehingga ke depan tidak ada lagi penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.” tegasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Fahmy Alaydroes: Pemerintah Harus Sosialisasikan Travel Warning untuk Cegah Virus Zika Masuk

Jakarta (1/9) - Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS Fahmy Alaydroes mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan usaha pencegahan masuknya virus Zika ke Indonesia dengan sosialisasi early warning system dan travel warning.

Sebaiknya, kata Fahmy, ada kebijakan screening di bandara untuk deteksi dini dari orang asing dan orang balik dari luar negeri, terutama dari negara yang terjangkit virus tersebut.

"Penting adanya usaha sosialisasi early warning system bahaya virus Zika dan usaha pencegahan penularan dengan pemberatasan sarang nyamuk (PSN) sebagaimana pada virus dengue dan chikungunya, Dan pemerintah perlu memberikan travel warningkepada masyarakat yang hendak bepergian ke negara-negara terjangkit," kata Fahmy di Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Fahmy menjelaskan bahwa virus Zika yang berasal dari benua Amerika kini sudah menyebar ke Asia bahkan sudah mulai merebak di Singapura.

Virus Zika, masih kata Fahmy, menular melalui gigitan nyamuk aedes layaknya virus dengue dan chikungunya. Virus Zika yang masuk ke tubuh manusia akan menimbulkan gejala ringan seperti demam, linu otot dan tulang dan sakit kepala.

"Yang fatal adalah bila menular pada Ibu hamil maka dapat menyebabkan timbul mikrosefali (otak berukuran kecil atau tidak berkembang). Tentunya bila ini meluas akan terjadi banyak dilahirkan bayi yang memiliki otak yang cacat dan berdampak pada muncul generasi yang akan menjadi beban keluarga dan pemerintah," kata Fahmy. [pks.id]

posted by @Adimin

Pemerintah Harus Segera Bentuk Gugus Tugas Perlindungan Anak

Jakarta (1/9) - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih mengimbau kepada pemerintah untuk membentuk gugus tugas perlindungan anak hingga tingkat desa atau kelurahan. Hal ini seiringan dengan munculnya berita prostitusi anak kepada kaum gay di kawasan Puncak, Bogor.

"Negara harus menjamin munculnya rasa aman orang tua terhadap anaknya. Segera bentuk gugus tugas perlindungan anak sampai tingkat desa/kelurahan. Sekarang ini kita jadi tidak tenang melepas anak untuk bermain atau berangkat ke sekolah," ujarnya di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang no 82, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2016).

Wiwik juga mengapresiasi kepada Mensos dan Bareskrim yang bertindak cepat menangani kasus kejahatan terhadap anak ini.

Menurutnya, beragam kejahatan yang terus mengintai anak bangsa ini perlu ditangani secara terpadu dan simultan oleh semua pihak.

"Kejahatan terus mengintai anak Indonesia, ini perlu penanganan yang terpadu dan simultan, negara dan masyarakat harus bahu-membahu bergerak terus menerus serta secara sistematis untuk lindungi anak Indonesia," ungkap ibu yang akrap disapa Wiwik ini.

Dari sisi aparatur hukum, Wiwik meminta agar pencegahan terhadap tindak kejahatan seksual dengan memberikan rasa takut/efek jera kepada para pelakunya.

"Upaya penegakkan hukum harus ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Buat rasa takut atau efek jera kepada para penjahat terhadap anak," tegas Wiwik.

Tidak hanya itu, Wiwik juga mengimbau kepada seluruh orangtua agar memperkuat ketahanan keluarganya, seperti mendidik anak dengan baik agar memiliki karakter yang kokoh.

"Ketahanan keluarga harus diperkuat, orang tua harus aware (waspada), jaga anak-anaknya. Juga yang penting, asuh anak dengan baik agar mereka memiliki karakter yang baik dan kepribadian yang kokoh, agar kelak tidak menjadi 'pelaku kejahatan' berikutnya," pungkasnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Pasar Inpres Blok III Dibangun, Mahyeldi: Semoga Bisa Ditempati dalam Setahun

VALORAnews - Tempat berdagang di Pasar Raya Padang kembali bertambah, seiring dengan dimulainya pembangunan Pasar Inpres Blok III, Kamis (1/9/2016). Meski Pasar Inpres Blok III baru dimulai pengerjaannya, akan tetapi pedagang yang berjualan di dekat lokasi, berharap pasar itu cepat selesai.

Hal ini diungkapkan Walikota Padang H Mahyeldi Dt Marajo, usai berdialog dengan pedagang pasar di lokasi pembangunan Pasar Inpres Blok III, Kamis siang.

"Pedagang berharap, pembangunan Pasar Inpres Blok III ini cepat selesai. Karena pedagang ingin berjualan di tempat yang nyaman, aman dan bersih tentunya," ujar Mahyeldi.

Pengerjaan Pasar Inpres Blok III ini dilakukan PT Nindya Karya. Estimasi waktu pengerjaan, pasar ini akan selesai dalam waktu satu tahun enam bulan. Pun begitu, Mahyeldi berharap, pasar tersebut segera rampung dan bisa ditempati. "Kita harapkan dalam waktu sekitar setahun ini bisa ditempati pedagang," harap Mahyeldi.

Siang itu, Mahyeldi bersama rombongan melihat langsung pemancangan tiang pancang pasar tersebut. Sejumlah alat berat bekerja gesit. "Direncanakan, sebanyak 200 lebih tiang akan digunakan untuk pasar ini," terang Mahyeldi.

Nampak hadir ketika itu di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Fatriarman Noer, Kepala Dinas Pasar Endrizal, beserta sejumlah jajaran kerja di lingkup Pemerintah Kota Padang. Selain itu juga tampak sejumlah pedagang. Mereka ikut balanjuang (makan bersama) di lokasi Pasar Inpres Blok III itu.

Salah seorang pedagang, Rio menyebut, dirinya memang sangat berharap pasar tersebut cepat selesai. Dengan adanya Pasar Inpres Blok III, pembeli akan mudah berbelanja. Tidak lagi becek dan harus berpanas terik maupun berhujan-hujan. "Semoga pasar tradisional kita ini cepat dibangun," ungkapnya. [pks.id]

posted by @Adimin

Mahyeldi: Parkir Meter Bisa Buat Warga Cerdas

VALORAnews - Pemko Padang menerapkan sistem parkir meter atau 'smart parking sistem' terhitung 1 September ini. Langkah awal, Padang memberlakukannya di tiga titik.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyebut, penerapan parkir meter akan berdampak positif dalam membentuk warga agar disiplin dalam parkir. Selain itu, warga juga terdorong untuk lebih cerdas dalam menggunakan teknologi di saat Padang mulai menerapkan "Smart City".

"Penerapan parkir meter ini akan mengajak warga untuk lebih disiplin dan cerdas," ujar Mahyeldi saat melaunching penggunaan parkir meter di Ballroom Grand Inna Muara Hotel Padang, Kamis (1/9/2016).

Dalam penerapan parkir meter ini, Pemko Padang menggandeng PT Mas Arya Tunggal Abadi (MATA). Tiga titik diberlakukannya parkir meter ini yakni ruas Jalan Permindo, Niaga dan Pondok.

Sisi lain yang cukup menarik dalam penerapan parkir meter ini yakni warga tidak lagi harus menggunakan uang tunai. Peredaran dan transaksi dengan uang secara tunai berkurang sehingga negara dapat terbantu. "Maka lewat penggunaan parkir meter ini kita bisa memanjakan warga," terang Mahyeldi.

Penerapan parkir meter ini mendapat dukungan dari Ketua DPRD Kota Padang Erisman yang hadir dalam launching tersebut. Menurutnya Padang telah menjadi pilot project penerapan parkir meter.

"Asalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dan tidak bocor, kami di legislatif mendukung seratus persen," tegasnya. [valora.co.id]

posted by @Adimin

FPKS: Awasi dan Waspadai Penjualan BUMN Melalui Privatisasi

 Jakarta (1/9) – Fraksi PKS DPR RI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi dan mewaspadai penjualan BUMN melalui privatisasi. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9).

“Fraksi PKS akan menjadi yang terdepan dalam menjaga aset BUMN agar tidak jatuh ke tangan asing. Fraksi PKS juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mengawasi dan mewaspadai penjualan BUMN berkedok privatisasi, sebagaimana yang terjadi di era-era sebelumnya,” tegas Nurhasan.

Diketahui, pemerintah akan melakukan privatisasi empat BUMN, sebagai konsekuensi dari penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN-P 2016 sebesar Rp 9 triliun yang telah disetujui oleh DPR bersama dengan Pemerintah. Empat BUMN tersebut adalah PT Jasa Marga Tbk (Rp 1,25 triliun), PT Wijaya Karya Tbk (Rp 4 triliun), PT Krakatau Steel Tbk (Rp 1,5 triliun), dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (Rp 2,25 triliun).

Adapun mengenai syarat minimal kepemilikan saham pemerintah di masing-masing BUMN tersebut adalah 65,05 persen untuk PT Wijaya Karya Tbk, 70 persen untuk PT Jasa Marga Tbk, 80 persen untuk PT Krakatau Steel Tbk, dan 51 persen untuk PT Pembangunan Perumahan Tbk.

“Privatisasi kali ini akan diarahkan pada penerbitan saham baru (right issue). Dan kami akan terus mengawasi agar penerbitan saham baru tersebut pemerintah tetap dominan dalam penguasaan saham sesuai dengan proporsi minimalnya masing-masing, ” jelas Nurhasan.

Nurhasan menambahkan dari privatisasi ini diharapkan dapat memperbesar porsi pembagian deviden pemerintah daripada publik. Dengan begitu, pemerintah dapat memberikan dukungan kepada BUMN agar dapat berperan lebih besar dalam menunjang program-program prioritas pemerintah.

“Fraksi PKS apresiasi usaha pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui BUMN. Namun, pemerintah harus menjamin dana privatisasi empat BUMN plat merah tersebut tidak akan digunakan untuk kepentingan operasional, khususnya untuk membiayai proyek kereta cepat,” tegas Nurhasan.

Oleh karena itu, Nurhasan mendesak agar empat BUMN yang telah mendapatkan PMN tersebut, harus disiplin dalam penggunaan anggaran, sesuai dengan business plan yang telah disepakati dalam raker bersama dengan Komisi VI.

“Fraksi PKS, juga khususnya Komisi VI, akan terus mengawasi perbaikan kinerja manajemen, direksi, hingga kelembagaan BUMN tersebut agar sesuai dengan prinsip Good Cooperate Governance,” tambah Nurhasan.

Terakhir, Fraksi PKS juga berharap pemerintah memerhatikan kembali persoalan tuntutan DPR atas kejelasan status Menteri BUMN saat ini.

“Sebab, dalam hal-hal yang strategis tersebut, kehadiran Menteri BUMN dalam raker, tidak dapat digantikan dengan Menkeu. Justru, kehadiran Menteri BUMN sangat penting untuk mengambil kebijakan strategis dan politis secara cepat,” tutup Nurhasan. [fraksidpr.pks.id]

 

posted by @Adimin

PKS Terima Lawatan Parti Amanat Negara

Jakarta (31/8) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima lawatan Parti Amanat Negara (PAN) Malaysia. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Abdul Hakim menyambut baik kehadiran partai yang masih berusia satu tahun tersebut.

"Kami akan berbagi pengalaman di bidang khidmat kepada negeri. Malaysia dan Indonesia adalah wilayah yang tak terpisahkan, memiliki kesamaan historikal dan kesamaan akidah. Selamat datang di rumah sendiri ini, kami sangat senang dengan lawatan ini. Selain itu kami berharap juga melakukan hal yang sama, seperti tagline kami berkhidmat untuk rakyat," kata Abdul Hakim di MD Building Jakarta Selatan, Rabu (31/8/2016).

Ketua Parti Amanat Negara kawasan Serdang, Malaysia Mazwan bin Johar mengatakan bahwa meski menjadi partai baru yang diisi orang dalam kancah perpolitikan Malaysia, mereka tetap ingin belajar kepada PKS.

"Kami ingin belajar sebagai partai baru meski diisi oleh orang lama. Di samping itu saya bawa pasukan baru, layanan yang diberikan PKS sangat baik meski kami bukan pimpinan baru. Tetapi mendapatkan layanan ini sangat menyenangkan," kata Mazwan dalam sambutan.

Sementara itu Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS Mardani Ali Sera PKS setali tiga uang dengan yang dikatakan oleh Abdul Hakim, sebagai partai yang berkhidmat PKS sangat terbuka untuk tempat berbagi.

"Tagline berkhidmat untuk rakyat tagline kami, rakyat di sini bisa kami definisikan secara luas termasuk partai-partai yang ada di dalam negeri maupun luar negeri yang bisa kami layani akan kami layani. Parti Amanah Negara belajar kepada PKS bagaimana PKS menjalankan organisasi, sistem kaderisasinya, strategi pemenangan pemilu, termasuk bagaimana PKS membangun branding atau imagenya," ujar Mardani.

PKS, kata Mardani, memang harus berhubungan baik dengan partai-partai di luar negeri dan mengembangkan kerja sama dengan pihak mana pun.

"Bagaimana pun kami tetap perlu mengembangkan kerja sama dengan pihak luar. Misalnya jika ada contoh kasus TKI kita sedang bermasalah, tentu ada penyelesaian government to government (G to G) atau party to party (P to P). Kita bisa melakukan lobi dengan Parti Amanat Negara dan parti lain yang ada di Malaysia agar bisa membantu kasus WN kita yang ada di luar. Apalagi memang PKS bukan menjadi pemain nasional tapi juga menjadi aktor yang diakui manfaat dan pengaruhnya di dunia internasional," tukas doktor lulusan Malaysia.[pks.id]

 
posted by @Adimin

Pemko Siapkan Trotoar Khusus Disabilitas

VALORAnews - Tak lama lagi Kota Padang akan memiliki kawasan ramah disabilitas. Saat ini Pemerintah Kota Padang tengah menyiapkan trotoar yang ada di jalan Permindo bagi penyandang disabilitas (cacat).

Trotoar yang ramah bagi penyandang cacat di jalan Permindo itu akan dapat dimanfaatkan dengan baik. Trotoar cukup lebar dan dilengkapi panduan khusus bagi penyandang disabilitas itu akan memudahkan.

"Kawasan Permindo yang ramah disabilitas ini akan kita resmikan pada 30 September mendatang," terang Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah saat mengunjungi lokasi tersebut, Selasa (30/8/2016) siang.

Pantauan di sepanjang jalan Permindo, trotoar bagi penyandang disabilitas itu sedang diburu pengerjaannya. Pihak Dinas Pekerjaan Umum nampak masih menyiapkan lantai trotoar. Jika dipersentase, pengerjaan trotoar ini sudah 50 persen lebih.

Saat mengunjungi lokasi tersebut, cukup banyak pedagang yang masih 'menggalas' di atas trotoar tersebut. Mahyeldi juga mengimbau pedagang untuk tidak berjualan di atas trotoar tersebut. Dengan kesadaran sendiri, pedagang kemudian memindahkan dagangannya.

Selain melihat kondisi trotoar ramah disabilitas, parkir meter yang terdapat di jalan Permindo juga menjadi sorotan. Dipandu petugas Dinas Perhubungan, Syafdan Noerdin, Mahyeldi melihat langsung cara penggunaan parkir meter tersebut. Direncanakan parkir meter ini dilaunching mulai 1 September ini. [valora.co.id]

posted by @Adimin

PKS Gelar Sekolah Kepemimpinan Partai

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Tengah berencana menggelar sekolah kepemimpinan partai untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas tokoh, kader, serta pengurus PKS.

"Sekolah kepemimpinan partai ini juga menjawab tantangan masyarakat saat ini untuk memunculkan pengambil kebijakan dan pelayan publik alternatif yang memiliki kapasitas terbaik," kata Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Profesi DPW PKS Jawa Tengah Imam Mardjuki, Rabu (31/8).

Ia menjelaskan tingkatan sekolah kepemimpinan partai dilaksanakan secara berjenjang dan sesuai dengan kapasitas yang akan dibentuk. Ia mengharapkan setelah sekolah kepemimpinan partai berjalan, setiap calon yang akan diusulkan oleh PKS sebagai pejabat publik nantinya memiliki kapasitas yang sama dan mumpuni karena telah mengikuti sekolah yang disediakan oleh PKS

"Sekolah kepemimpinan partai ini kedepan untuk menyiapkan tokoh dan calon pejabat publik, jadi nanti calon itu benar-benar punya kapasitas layak," ujarnya.

Menurut dia, sekolah kepemimpinan partai yang ideal adalah pendidikan yang diperuntukkan untuk semua level kepemimpinan partai dan pejabat publik.

"Karena sekolah kepemimpinan partai ini merupakan salah satu program baru di partai kami, maka masih perlu banyak persiapan," katanya.

Sekolah kepemimpinan partai saat ini, kata Imam, diperuntukkan meningkatkan soft skill kepemimpinan anggota dewan, pemimpin daerah, dan pengurus PKS sehingga dalam jangka pendek ini, PKS mampu untuk memberikan pelayanan maksimal untuk masyarakat, sedangkan jangka panjang memberikan alternatif pemimpin yang layak untuk Indonesia.

Sumber: republika.co.id

posted by @Adimin

Pemerintah Harus Umumkan dan Bekukan Nama Perusahaan Pembakar Hutan

Jakarta (30/08) – Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK) untuk segera membekukan perusahaan-perusahaan pembakar hutan, baik pelaku tahun 2016 maupun tahun-tahun sebelumnya. 

Bahkan, Akmal juga mendesak pemerintah mengumumkan kepada publik mengenai nama serta pimpinan perusahaan pelaku kejahatan lingkungan yang secara sengaja membakar hutan tersebut. 

“Saya sejak awal tahun 2015 selalu mengingatkan kepada pemerintah di berbagai forum baik kenegaraan maupun non formal, agar masalah kebakaran ini menjadi sebuah program pengendalian utama kementerian kehutanan karena bila berhasil merupakan sebuah prestasi besar kinerja pemerintah”, ucap Akmal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8). 

Akmal menambahkan kebakaran tahun 2015 adalah bencana paling buruk yang dialami dalam kurun waktu 15 (lima belas tahun) terakhir. Oleh karena itu, seharusnya hal tersebut menjadi bahan evaluasi ketat bagi pemerintah untuk mampu menekan angka kebakaran yang diakibatkan ulah manusia. 

“Namun pada kenyataannya, selama buan Agustus 2016 saja, titik panas semakin banyak terpantau dari satelit Terra dan Aqua meskipun harus didalami titik panas itu belum tentu titik api,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara II ini. 

Di sisi lain, Akmal juga mengapresiasi koordinasi antar lembaga negara, baik kementerian LHK, Polri, TNI, BNPB, pemda, dan semua pihak termasuk presiden untuk memberikan perhatian pada proses pengendalian kebakaran tahun 2016. 

“Namun begitu, Komisi IV menginginkan agar anggaran pengendalian kebakaran ini tidak ada yang menguap sedikit pun di saat kondisi keuangan negara yang sedang sulit ini,” jelas Akmal. 

Berkenaan protes negara luar akibat asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, Akmal berharap sebaiknya pemerintah mampu berdiplomasi kepada negara-negara tetangga untuk dapat membantu mengendalikan asap akibat kebakaran ini. Karena hutan di Indonesia merupakan aset global penyangga oksigen bumi yang seharusnya semua pihak turut menjaga dan mempertahankan ekosistemnya. 

“Saya meyakini, perusahaan-perusahaan pembakar hutan dan perusak lahan ini bukan saja berasal dari dalam negeri saja. Ada juga perusahaan-perusahaan luar yang juga melakukan perusakan dan harus bertanggungjawab untuk memulihkan hutan dan lahan yang rusak”, ungkap Akmal. 

Pada desember 2015, pemerintah mengumumkan perusahaan di Sumatera dan Kalimantan yang dibekukan akibat membakar. Namun pengumuman itu hanya sebatas inisial dan asal propinsi. Dari ratusan perusahaan pembakar, hanya 23 yang dijatuhi sanksi. Bahkan di Riau, kejahatan 15 perusahaan pembakar hutan tahun 2015 dihentikan. Namun pada Agustus 2016 ini, ada upaya kapolri untuk meninjau ulang kasus penghentian perkara pembakar hutan dan lahan 15 perusahaan tersebut. 

“Kami di DPR sangat mendukung pemerintah untuk melakukan tindakan tegas pada perusahaan-perusahaan perusak pembakar hutan dan lahan baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Data sudah lengkap di pemerintah siapa saja pelaku pembakar hutan ini. Tinggal tindak tegas dan umumkan secara luas," pungkas Akmal. [pks.id]

posted by @Adimin