Pelemahan Rupiah Sudah Lewati Ambang Psikologis

Jakarta (4/9) - Sekretaris Bidang Ekonomi Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS Handi Risza 

mengatakan saat ini Indonesia belum bisa mengambil manfaat dari pelemahan rupiah, untuk mendorong kinerja ekspor nasional. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat ini telah menembus ambang batas psikologisnya, sebesar Rp14.800. Kondisi ini akan semakin terus berlanjut, jika Turki dan Argentina terus terperosok dalam krisis ekonomi.

"Defisit neraca perdagangan masih mengalami defisit. Pada bulan Juli 2018, defisit neraca perdagangan Indonesia mencapai US$2,03 miliar sehingga secara kumulatif defisit neraca perdagangan sampai Juli 2018 sudah lebih dari US$3 miliar. Jika tidak ada kebijakan yang diambil Pemerintah, diperkirakan angka ini akan terus bertambah," kata Handi di DPP PKS Jakarta Selatan, Selasa (4/9/2108).

Saat ini, kata dia, nilai ekspor Indonesia memang mengalami kenaikan. Nilai ekspor Indonesia pada Juli 2018 mencapai US$18,27%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017, nilai ekspor Indonesia pada Juli 2018 naik 19,33%. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, nilai ekspor Indonesia ini mengalami peningkatan 25,19% yang terdiri dari kenaikan ekspor non-migas sebesar 31,18% dan penurunan ekspor migas sebesar 15,06%.

Di sisi lain, kenaikan nilai impor terus mengalami peningkatan, bahkan lebih tinggi dari ekspor. Data pada bulan Juli 2018 menunjukkan, Impor mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017, nilai impor Indonesia naik 31,56%. Kenaikan nilai impor ini akan terlihat jauh lebih besar lagi jika dibandingkan dengan bulan sebelumya (mtm). Bila dibandingkan dengan Juni, nilai impor Indonesia naik 62,17% yang terdiri dari kenaikan impor migas 22% dan non migas 71%. Kenaikan impor tersebut tidak hanya disebabkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah, tetapi juga akibat volume impor yang juga mengalami kenaikan sangat besar yaitu sekitar 51% dibanding satu bulan sebelumnya. Artinya permintaan terhadap barang Impor makin tinggi.

"Akibatnya kondisi neraca perdagangan terus tergerus. Bahkan kondisi ini telah dialami dalam beberapa tahun terakhir, semenjak tidak adanya kebijakan industri yang kuat. Bahkan boleh dikatakan kita mengalami deindrustrialisasi," kata Caleg DPR RI Dapil Sumbar 1 itu.

Oleh sebab itu, lanjut dia, tidak ada jalan lain bagi pemerintah selain membuat strategi yang akan mengefektifkan menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan menghilangkan defisit neraca perdagangan melalui peningkatan ekspor.

Semenjak lemahnya kebijakan industri nasional, tidak berorientasi kepada ekspor, telah berdampak terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia yang bisa dikatakan lamban. Bahkan 16 paket kebijakan yang sudah dikeluarkan Pemerintah kurang efektif untuk mendorong ekspor. Pemerintahan sepertinya lebih condong pada kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pembatasan impor. Dikhawatirkan kebijakan yang berorientasi pada pembatasan impor justru akan menimbulkan inefisiensi pasar yang berdampak pada daya saing produk dalam negeri yang rendah.

"Kebijakan terakhir pemerintah juga terlihat akan memperlakukan pembatasan impor. Jika kita memiliki industri dalam negeri yang kuat maka kebijakan ini mungkin akan membantu, tetapi jika tidak didukung oleh industri yang kuat maka dikhawatirkan justru akan berdampak terhadap perekonomian nasional. Berbeda dengan China yang memiliki industri yang kuat dan murah sehingga siap menghadapi perang dagang (trade war)," ungkap dia.

Memang tidak mudah, menurutnya, tetapi dalam beberapa waktu ke depan, pemerintah seharusnya lebih memilih kebijakan yang berorientasi kepada pengembangan ekspor. Penguatan kebijakan industri, dengan melakukan pembangunan sektor industri dan perdagangan diarahkan pada pengembangan produk yang berorientasi pasar ekspor, sehingga diharapkan akan bisa mengurangi defisit perdagangan, bahkan juga akan memperkuat fundamental ekonomi nasional di masa yang akan datang.

posted by @Adimin

Anggota Komisi I DPR: BIN Jangan Jadi Alat Politik Jokowi

Jakarta (28/08) -- Keterlibatan BIN dalam pengadangan aktivis #2019GantiPresiden, Neno Warisman, terus menuai kritikan dari berbagai pihak. BIN berkilah ikut campurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Riau dalam mengamankan Neno sebagai bagian tugas kenegaraan.
Namun, anggota Komisi I dari Fraksi PKS, Sukamta, berpendapat BIN telah melampaui kewenangan yang telah diatur dalam UU Intelijen Negara. Ia berharap BIN tidak menjadi alat politik pemerintah demi melanggengkan kekuasaannya.

"Tugas BIN seperti diatur dalam Undang-Undang Intelijen Negara adalah penyelidikan, pengamanan dan penggalangan informasi. Dari sini kita secara gamblang mengetahui bahwa yang dilakukan Kabinda di daerah Pekanbaru telah melampaui kewenangannya. BIN harusnya tidak dijadikan alat politik pemerintah (Jokowi) untuk kelanggengan kekuasaannya," ujar Sukamta dalam keterangannya, Selasa (28/8).

Sukamta menjelaskan, seharusnya pemerintah tidak perlu panik dan berlebihan dalam menanggapi aksi #2019GantiPresiden. Sebab, gerakan tersebut murni hanya untuk penyampaian pendapat yang dilindungi oleh konstitusi, bukan gerakan makar seperti tudingan pemerintah.

Selama ini jika dicermati, menurutnya, gerakan #2019GantiPresiden lebih menyuarakan jeritan rakyat terkait kondisi perekonomian seperti harga-harga kebutuhan pokok yang semakin mahal hingga nilai tukar rupiah terhadap dollar yang terus melemah.

"Berangkat dari situlah banyak lapisan masyarakat yang menginginkan ganti kepemimpinan Republik Indonesia tahun 2019 dengan presiden yang insyaallah lebih baik. Ini konstitusional, sama sekali bukanlah tindakan makar. Rakyat ingin ganti presiden lewat pemilu, bukan dengan jalan kekerasan," ungkapnya.

Politikus PKS itu berharap, perbedaan pendapat tidak membuat pihak lain dibenarkan dalam menjalankan aksi persekusi terhadap seseorang.

"Ternyata kita masih sangat perlu belajar hidup di alam demokrasi, sehingga perbedaan pendapat dapat dilakukan secara sehat, bukan dengan cara menghadang dan memaksa pulang seorang ibu-ibu," ucap Sukamta.

posted by @Adimin

Presiden PKS: Perbanyak Kampanye Positif!

Jakarta (31/8) - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyerukan kadernya untuk mengkampanyekan hal-hal positif atau positive campaign.

"Kampanyekan kelebihan-kelebihan diri kita maupun calon kita. Itu yang lebih penting. Kita harus terus mengeksploitasi kemampuan diri kita," kata Sohibul usai membuka Rakornas Humas PKS di Katulampa, Bogor, Jumat (31/8/2018).

Tugas kader, kata dia, harus memasarkan produk yang baik dan memasarkan produk sebaik mungkin. Jangan sampai menghasilkan hal yang bernilai kampanye hitam (black campaign).

"Jika tidak, akhirnya kita mengorek kelemahan orang lain, negative campaign, boleh asalkan ada buktinya. Lalukelebihan kita di mana?! Kita harus banyak positive campaign," ungkap dia.

Sohibul mengatakan jika dalam kampanye pasti akan menemui fitnah. Fitnah dalam perjuangan itu aksiomatik. Menurut dia tidak ada jalan yang mulus untuk berjuang. Biasa-biasa saja dalam menyikapi fitnah.

"Maka sikapi dengan proporsional dan logis. Jangan baperan hingga tak bisa tidur. Sebisa mungkin 80 persen kampanye kita adalah positive campaign," ungkap dia.

posted by @Adimin

Mayoritas Masyarakat Ingin Presiden Baru Tahun 2019

Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian menjelaskan berdasarkan survei internal dan beberapa lembaga survei menunjukan mayoritas masyarakat Indonesia ingin Presiden RI baru pada Pilpres 2019.

 

"Berdasarkan hasil survei internal dan berbagai hasil lembaga survei menunjukan mayoritas masyarakat Indonesia ingin Presiden RI baru pada 2019," kata politisi muda PKS ini, Kamis (22/2/2018).

 

Alumnus Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menerangkan masyarakat Indonesia memandang Pemerintahan Jokowi-JK tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman bagi masyarakat.

 

"Masyarakat menilai hingga tahun keempat Pemerintahan Jokowi gagal mengentaskan kemiskinan, darurat gizi buruk, mengurangi lapangan pekerjaan, menaikkan daya beli masyarakat dan menegakkan hukum bagi semua," terangnya.

 

Bagi masyarakat bawah, menurut Pipin, yang sangat dirasakan adalah persoalan ekonomi dan penegakan hukum yang semakin terpuruk.

 

"Harga bahan pokok yang melonjak, tarif listrik tinggi, adanya kriminalisasi, penegakan hukum yang tidak adil dan ancaman orang gila dan isu PKI kepada para ulama menjadi penilaian masyarakat," ujarnya

 

Untuk itu menurut Pipin pandangan masyarakat ini akan menjadi pertimbangan PKS dalam menentukan arah koalisi pada Pilpres 2019.

 

"Tentu aspirasi dari masyarakat, simpatisan, ulama, tokoh, dan kader akan menjadi pertimbangan PKS dalam menentukan mitra koalisi dan pasangan capres pada Pilpres 2019," tegasnya.

 

Bagi masyarakat yang ingin pergantian kepemimpinan Indonesia pada 2019, kata Pipin, PKS menawarkan calon presiden hasil dari keputusan Majelis Syuro PKS.

 

"PKS menawarkan 9 calon presiden yang kapasitas dan integritasnya sudah teruji dan memiliki basis massa," katanya.

 

Bakal calon presiden dari PKS itu antara lain, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan; Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid; Mantan Presiden PKS, Anis Matta; Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno; Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman; Ketua Majelis Syuro PKS/Mantan Mensos, Habib Salim Segaf Al Jufrie; Mantan Presiden PKS/Mantan Menkominfo, Tifatul Sembiring; Pimpinan Fraksi PKS MPR RI, Almuzammil Yusuf dan Wakil Ketua Komisi ll DPR RI, Mardani Ali Sera

posted by @Adimin

PKS Dapat Nomor Urut Delapan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan nomor urut delapan (8) sebagai parpol peserta pemilu 2019 . Hal tersebut diumumkan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Ahad (18/2/2018).

"Semua nomor bagus dan berkah. Dulu kita mendapat nomor yang sama yaitu 8. Sesuai dengan harapan yaitu nomor yang tidak terlalu besar," kata Sohibul.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman hadir di KPU bersama Sekjen Mustafa Kamal, Wasekjen Abdul Hakim, Ketua Wilda Banjabar Tate Komaruddin, legislator PKS Aboe Bakar Alhabsy dan pimpinan DPP lainnya.

Pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu 2019 sekitar pukul 20.00 WIB. Sebelum nomor urut, PKS mengambil antrean dengan nomor sepuluh.

posted by @Adimin

Perjuangan Buya Hamka Memajukan Umat dan Bangsa

Hamka membentuk Badan Pembela Negara dan Kota (BPNK), barisan perlawanan gerilya terbesar di wilayah Sumatera Barat.

 

Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Buya Hamka bergerilya di hutan sekitar Medan. Kiprah Hamka dalam perjuangan nasional sepanjang 1945-1949 kian meningkat berbarengan dengan terjadinya perang revolusi menentang kembalinya penjajah Belanda yang terus kian merebak di seluruh Tanah Air.

Demikian dituturkan Guru Besar UIN Jakarta, Prof Azyumardi Azra dalam seminar nasional tentang Buya Hamka. Ia mengungkapkan, jasa-jasa Buya Hamka melewati batas-batas perjuangan politik dalam kehidupan umat dan bangsa Indonesia.

“Buya Hamka berjuang untuk memajukan umat dan negara-bangsa dalam berbagai lapangan kehidupan sejak dari kesusastraan, pemikiran keagamaan (terutama tasawwuf dan tafsir), pendidikan modern Islam, dakwah, politik, dan perjuangan melawan kebatilan kolonialisme pra dan pasca kemerdekaan,” tuturnya pada acara di Aula Buya Hamka, Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (15/02/2018) itu.

Azra menceritakan, pada tahun 1947, Hamka diangkat menjadi Ketua Barisan Pertahanan Nasional dengan anggota Chatib Sulaeman, Udin, Rangkayo Rasuna Said, dan Karim Halim.

Selain itu, lanjut Azra, Hamka juga diangkat Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai Sekretaris Front Pertahanan Nasional yang merupakan gabungan dari berbagai partai politik. Ketua Front ini adalah Bung Hatta sendiri.

Selanjutnya, Hamka membentuk Badan Pembela Negara dan Kota (BPNK) yang merupakan barisan perlawanan gerilya terbesar di wilayah Sumatera Barat. Hamka sendiri sangat aktif bergerilya dan hampir tidak pernah bisa ditemui di satu tempat tetap.

Sebagai sastrawan, kata Azra, Hamka memiliki intelektualisme yang kosmopolitan melalui bacaannya atas karya sastrawan, filsuf, sejarawan, ideolog, dan lain-lain seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Akkad, Mustafa al-Manfaluti, Hussain Haykal, Albert Camus, William James, Sigmud Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx, Pierre Loti, dan banyak lagi.

“Hamka dengan demikian memberikan contoh tentang keluasan bacaan, tanpa prasangka yang kemudian dia refleksikan secara kritis,” ucapnya.

Sikap intelektual Hamka seperti ini, menurutnya, sangat relevan dan sesuai dengan konteks tantangan kaum intelektual dan ulama Indonesia masa kini dan mendatang, yang harus terus membuka perspektif dan horizon intelektualisme kritis mereka di tengah lingkungan yang terus berubah dan berkembang sangat cepat

hidayatullah.com

posted by @Adimin

Presiden PKS Sambut Baik Anak Muda Terjun Politik

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyambut baik anak muda yang peduli dengan dunia politik. Ia menilai tidak ada yang salah dengan politik.

"Sebenarnya tidak ada yang salah dengan politik. Politik itu cara bagaimana me-manage kehidupan bernegara ini," kata Sohibul di acara PKS Muda Talks, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (9/2/2018).

Politik kemudian, nilai Sohibul, menjadi buruk kalau manusia teracuni atau mabuk politik. Kapan seseorang teracuni atau mabuk politik? "Yaitu ketika politik direduksi jadi semata soal perebutan kekuasaan," ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan politisi yang menggunakan kekuasaan hanya menjadi alat legitimasi berbuat apa saja dan semakin berkuasa semakin leluasa melakukan apa saja.

"Yang ketiga, ia akan menghalalkan segala cara untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan," kata dia.

Berpolitik itu seharusnya mengelola dan pengabdian negara. Mengelola pendidikan, ekonomi, teknologi dan sebagainya "Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri," ungkapnya.

Di acara PKS Muda Talks tersebut menghadirkan artis dan pesinetron Adly Fayruz yang bertindak sebagai pembawa acara.

posted by @Adimin

Testimoni Masyarakat Tentang Mahyeldi

>

posted by @Adimin

Tetap Bersama Jama'ah Dakwah Hingga Akhir Hayat Yang Indah

@ Cahyadi Takariawan 

Satu lagi pejuang dakwah menghadap Allah Ta'ala, hari ini. Beliau adalah guru dan sahabat saya, al Ustadz Hilman Rosyad Syihab Lc.

Beliau mujahid dakwah yang istiqamah di jalan dakwah hingga akhir hayat. Berbagai penyakit tidak menghalangi beliau untuk terus gigih dan semangat beraktivitas dakwah.

Sangat banyak khasanah keilmuan beliau ---dari latar belakang pesantren dan kuliah ilmu hadits--- yang membuka cakrawala pemahaman keislaman saya. Terutama tentang tema budaya.

Saya tercerahkan oleh beliau. Para aktivis dakwah di berbagai daerah pun tercerahkan oleh beliau. Kami di Yogyakarta mengkonsep Balai Budaya Gambiran (BBG) dari inspirasi beliau.

Kami menjadi saksi konsistensi beliau dalam perjuangan dakwah. Sejak kemaren sore (Sabtu 13 Januari 2018) hingga tadi malam, kami bersama beliau di forum Musyawarah Majelis Syura, di MD Building Pasarminggu Jakarta Selatan.

Kami shalat maghrib berjama'ah di lantai 5 dengan beliau dan ikhwah lainnya, diimami Al Ustadz Iqbal Romzi dari Palembang.

Hingga ketika sesi malam hari, beliau keluar ruangan. Ternyata sakit dan langsung dibawa ke Rumah Sakit.

Allah telah meminggilnya kembali pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.

Beliau telah menetapi janjinya. Beliau telah berjanji untuk tetap berada dalam jama'ah dakwah hingga akhir hayat yang indah. Dan beliau telah menepatinya.

"Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang (rijalun) yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya)". QS. Al Ahzab 33 : 23.

Beliau sudah mendahului kita semua. Beliau termasuk kader yang qadha nahbahu, telah menepati janjinya. Adapun kita, adalah orang-orang yang man yantazhir.

Semoga beliau dan kita semua kelak husnul khatimah. Tetap berada dalam jamaah dakwah hingga akhir hayat yang indah.

Aamiin.

Jakarta, 14 Januari 2018

posted by @Dd

Mahyeldi Hendri Septa Mendaftar ke KPU Kota Padang, di iringi ratusan Massa

Akhirnya Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang 2018-2023 Mahyeldi Ansharullah dan Hendri Septa (Mahen) resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, tepatnya Rabu 10 Januari 2018 pukul 11.30 WIB.
Diawali dengan iring iringan dari Masjid Nurul Iman dan berakhir di kantor KPU Kota Padang, Pasangan Mahyeldi-Hendri Septa diantar ratusan massa pendukung dari berbagai kalangan seperti dari Pengurus Partai, kader dari kedua partai, simpatisan partai, Muhammadiyah,dan ormas pendukung. Kantor KPU kota Padang penuh sesak oleh para pendukung Mahyeldi-Hendri Septa.

Pendaftaran di mulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas Pasangan Calon oleh komisioner KPU kota Padang yang langsung dipimpin oleh ketua KPU Kota Padang Drs. M. Sawati M.Si. setelah melalui proses pemeriksaan secara aklamasi komisioner KPU Kota Padang menyatakan bahwa berkas "Sah dan Lengkap". Sehingga Mahyeldi dan Hendri Septa sah menjadi calon walikota dan wakil walikota," kata Ketua KPU Padang M. Sawati yang disambut gemuruh takbir oleh hadirin.

Turut serta mengiringi proses pendaftaran tersebut, Ketua PKS Kota Padang Gufron beserta jajarannya, Pengurus PAN, Ketua DPW PKS Sumatera Barat Irsyad Syafar, Aleg DPR RI dari Fraksi PKS Hermanto, Aleg DPR RI dari Fraksi PAN Asli Chaidir, Ninik Mamak, ibu ibu majelis taklim, kader kedua partai dan simpatisan.

Semoga dengan turut sertanya incumbent,  dalam proses pemilihan walikota dan wakil walikota Padang 2018-2023, akan semakin membuat pembangunan kota Padang semakin maju, madani, dan berkelanjutan.

ALLAHU AKBAR

posted by @Adimin

Arahan Ketua Majlis Syuro PKS Kepada Calon Kepala Daerah 2018-2023

> posted by @Adimin