Siap Menangkan H. Mahyeldi – PKS Gelar Konsolidasi Tim Pemenangan Hingga Tingkat Kelurahan

Padang – Jelang pemilihan kepala daerah (PILKADA) 30 Oktober 2013 nanti, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang menggelar acara konsolidasi Tim Pemenangan PILKADA. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Serbaguna Yayasan Ranah Minang, Minggu (19/05). Peserta konsolidasi melibatkan seluruh struktur DPC dan DPRa (kelurahan) PKS.

Dalam sambutannya, Ketua DPD PKS Padang, Muhidi menekankan kembali dihadapan pengurus, bahwa PKS Kota Padang insya Allah akan mengusung H. Mahyeldi -Wakil Wali Kota Padang sekarang yang juga merupakan kader PKS- maju sebagai Calon Wali Kota.

Selain itu, ia juga menyampaikan tiga hal penting yang menjadi kekuatan bersama untuk bisa memenangkan pertarungan dakwah ini. 

Pertama, pertolongan Allah SWT. Tanpa pertolongan Allah mustahil kemenangan dakwah ini akan tercapai, untuk itu beliau mengharapkan kepada seluruh struktur DPC dan DPRa yang hadir agar lebih meningkatkan ibadahnya kepada Allah SWT dan berdo’a agar perjuangan ini dimudahkan.

Kedua, kompak bekerja. Caranya adalah membangun dan meningkatkan komunikasi  antar pengurus baik di tingkat DPC maupun DPRa agar tetap satu arah dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Ketiga adalah mendapat dukungan dari masyarakat. Kalau dukungan dari masyarakat sudah didapatkan insya Allah kemenangan dakwah di Kota Padang bisa terwujud. Untuk itu, mulai dari sekarang kader harus terjun langsung ke tengah masyarakat membangun komunikasi dan jangan malu-malu untuk bersosialisasi serta berkontribusi nyata.  

   

Konsolidasi Tim Pemenangan ini juga dihadiri oleh Gubernur Sumbar; Irwan Prayitno, Ketua DPW PKS Sumbar; Trinda Farhan Satria, Hermanto (Anggota DPR RI FPKS), dan H. Mahyeldi  Calon Wali Kota yang diusung PKS.

Trinda Farhan Satria dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa PKS sudah mantap untuk mengusung H. Mahyeldi untuk menjadi Walikota Padang dan juga siap memenangkannya.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno juga berpesan di hadapan pengurus yang hadir. “Kader diminta agar inklusif terhadap masyarakat. Sudah saatnya kita merubah cara pandang masyarakat yang mengatakan PKS itu eklusif. Tidak lagi secara individual tapi bersosial bersama masyarakat,” ujarnya.

“Jika dengan cara-cara seperti ini kita lakukan, inklusif dan bersosial, maka PKS insya Allah akan bisa diterima oleh masyarakat dan makin dicintai, serta anggapan-anggapan miring terhadap PKS juga akan hilang dengan sendirinya," tambahnya.

Dalam acara ini juga di tampilkan Senam Mahyeldi Style yang merupakan salah satu icon untuk pemenangan H. Mahyeldi dan icon tersebut sudah diunggah di Jejaring Sosial You Tube. Di akhir acara konsolidasi, seluruh peserta bertekad dan siap untuk memenangkan H. Mahyeldi menjadi Wali Kota Padang 2013-2019.

Kesiapan dan kebulatan tekad ini ditandai dengan penyerahan panji-panji kemenangan yang diwakilkan oleh masing-masing Ketua DPC PKS. Panji-panji kemenangan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPD PKS Padang dan disaksikan langsung oleh H. Mahyeldi. (Al/humas)

posted by @A.history

PKS: Dana Kampanye Murni dari Kader, 'Uangku Sakuku'

"Partai punya mekanisme selama 15 tahun, uangku sakuku," kata Fahri.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, Senin 20 Mei 2013 mengaku heran dengan adanya pengakuan pengusaha pembobol Bank Jabar, Yudi Setiawan, bahwa partainya menargetkan "menggasak" Rp2 triliun dari tiga 'kementerian PKS': Kementan, Kemeninfo, dan Kemensos.

Sebab, kata Fahri, selama 15 tahun, dana keuangan partai berasal dari kadernya sendiri. "Partai punya mekanisme yang selama 15 tahun, uangku sakuku. Makanya 15 tahun ini tidak ada kasus apa pun, murni pada basis kemampuan kader, karena sistem politik kita ini belum ideal," kata Fahri di Gedung DPR.

Mekanisme itu, kata Fahri, dilakukan PKS karena saat ini mekanisme keuangan partai di Indonesia ini tidak terlalu diatur. Dengan mekanisme ala PKS itu, PKS aman dari KPK selama 15 tahun.

"Tapi tiba-tiba ada masalah ini, saya katakan ini percakapan yang tidak ada approvalnya di dalam. Jadi orang boleh omong bluffing disadap seolah-olah itu fakta. Mungkin terkait pada orang bercanda wah kami butuh uang, kalau dijadikan seolah-olah itu fakta kan nggak benar," kata dia.

Sebelumnya, tersangka pembobol Bank Jabar, Yudi Setiawan di majalah Tempo mengaku menyerahkan uang miliaran rupiah kepada petinggi Partai Keadilan Sejahtera. PKS mengejar target dana partai triliunan rupiah unttuk kampanye pemilu 2014. Hal ini terungkap dalam laporan utama majalah Tempo edisi pekan ini yang berjudul "Selingkuh Fathanah dan Partai Dakwah".

Yudi mengaku melakukan pertemuan bersama Luthfi Hasan Ishaaq pada 12 Juli 2012 dalam perjamuan makan siang di kantor Yudi, Jalan Cipaku I nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Luthfi saat itu masih menjadi Presiden PKS. Dia ditemani karibnya, Ahmad Fathanah.

Di dalam pertemuan, itu Luthfi mengungkapkan partainya butuh mitra pebisnis guna mengumpulkan dana. Ada papan tulis yang mencatat semua pembicaraan, dan seorang karyawan Yudi yang memotretnya.

Di papan tulis itu ada beragam program PKS guna menjaring dana. Pada kolom teratas disebutkan tertulis PKS dan angka Rp 2 triliun. Di sebelahnya ada nama Luthfi dan Hilmi. Berikutnya pada tiga kolom tertulis masing-masing Kememterian Komunikasi dan Informarika, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial.

Yudi pun mulai mengikuti proyek di Kementan yakni pengadaan benih kopi, dan teh senilai Rp189 miliar dan alat laboratoriun pertanian senilai Rp100 miliar. Semenjak Yudi mengikuti lelang, Luthfi kerap menagih dana. Yudi pun menyerahkan sejumlah uang kepada Luthfi melalui Ahmad Fathanah. (umi)

*http://politik.news.viva.co.id

posted by @A.history

"Melawan Hegemoni Rezim Intelejen" | by @Fahrihamzah

by @Fahrihamzah

1. Hukum tidak mencari kesalahan orang, hukum adalah untuk 'penjahat'. Operasi intelijen bukanlah penegakan hukum.


2. Kalau ada yg tak pernah salah di dunia ini, tunjukkan padaku, aku akan menjadikannya nabi.


3. Tapi, nabi sdh tak ada, Tuhan menghentikannya 15 abad silam. Artinya tak ada lagi orang ma'sum (bersih dari salah).


4. Bahkan nabi yang ma'sum itu pun pernah berbuat salah tetapi kesalahannya langsung ditegur Tuhan dan menjadi dalil.


5. Nabi pernah mengharamkan madu bagi dirinya maka Tuhan tegur, "mengapa kau haramkan yg dihalalkan... (66:4).


6. Tapi kita, adakah Tuhan akan menegur kita jika berbuat salah? itu private sifatnya. Tak ada lagi nabi...tak ada lagi..


7. Tapi hukum tidak berlaku di wilayah private kita, biarlah Tuhan menegur kita sendiri pada wilayah iman kita masing2.


8. Hukum yang berlaku di wilayah private baru menjadi masalah jika terkait dengan orang lain.


9. Jika ia individu disebut perdata dan jika ia negara di sebut pidana...karenanya pidana disebut hukum publik.


10. Kembali karenanya pada fungsi hukum...dia tdk mencari orang salah..dia mencari orang jahat.


11. Apa beda "orang jahat" dan "orang salah"? Bedanya pada motif perbuatan.


12. Orang jahat, punya niat dan merencanakan kejahatannya untuk tujuan yang jahat juga.


13. Tetapi orang seperti itu tidak banyak dan kalau ada yg mencuci otak publik seolah ("orang jahat" itu) banyak, curigailah...


14. Pasti itu adalah "proyek" pemberantasan kejahatan "untuk merampok" uang negara secara legal.


15. Apalagi jika mereka kampanye terus bahwa kejahatannya tambah banyak... kita perlu tambah curiga.


16. Karena sebetulnya mereka orang2 gagal tapi memakai kampanyenya agar kita memaklumi kegagalannya.


17. Orang jahat itu sedikit apalagi dalam tubuh bangsaku yang mulia... aku menangis melihat tuduhan mereka.


18. Orang yang meniatkan kejahatan atau merencanakan kejahatan pun sebetulnya tidak bisa dihukum.


19. Karena itu di seluruh dunia, operasi intelijen dan hasil sadapan tdk bisa jadi alat bukti hanya bisa menjadi petunjuk.


20. Di Indonesia semua itu jadi alat negara untuk memukul rakyatnya... operasi intelijen dan sadapan kentara dalam hukum.


21. Saya teringat desertasi Busyro Muqaddas saat membela Abubakar Baasyir... Hegemoni Rezim Intelijen.


22. Tapi Busyro sekarang berkuasa.. dan apa yang ditentangnya dipakainya atas nama Negara Darurat Korupsi.


23. Mirip orde baru yang menumpas rakyat dengan opsus atas nama Negara Darurat Subversi.


24. Sementara kita, yang lahir sebagai anak kandung reformasi telah menuliskan amandemen ke-4 (UUD).


25. Negara telah kita awasi ketat dan hak-hak rakyat sipil telah dikuatkan... ini fight kita.


26. Fight kita adalah mempertahankan kebebasan sipil dan mencegah negara menggunakan kekuasaan semena-mena.


27. Negara boleh darurat korupsi atau teroris atau narkoba atau apapun... tapi akal lah yg bisa mengatasinya bukan kuasa tok!


28. Kekuasaan yang besar pada aparat yang sama bego-nya hanya hasilkan komplikasi masalah.


29. Bagaimana tidak komplikatif jika membedakan salah dan jahat saja tidak sanggup.


30. Akhirnya merekayasa supaya kesalahan sama dengan kejahatan.. alat bukti dibuat dan dicuri... dan menghukum jadi prestasi.


31. Demokrasi tidak bekerja seperti ini... ini adalah respon negara otoriter yang sudah kita tinggal.


32. Demokrasi bekerja dengan asumsi terbalik... bahwa rakyat lebih penting dari negara... (kapan2 kita bahasa). End.

*pkspiyungan

posted by @A.history

Fahri Hamzah: Uang Kami Berasal dari Kantong Kami

JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah menegaskan, partainya tidak pernah meminta bantuan dana kepada tersangka dugaan supa sapi impor, Ahmad Fathanah.

Fahri mengatakan polemik soal hubungan Fathanah dengan PKS tak perlu diteruskan."Dia bukan kader dan mengaku makelar. Itu sudah selesai," kata Fahri kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/5).

Fahri mengatakan, partainya sangat ketat dalam hal pendanaan partai. Menurutnya pendanaan roda organisasi partai bersumber dari sumbangan internal kader. "Fund rising diatur dalam prinsip kantong kami dana kami," ujarnya.

Selama 15 tahun, ujarnya, PKS menyandarkan keuangan partai dari internal. Menurutnya, PKS tidak pernah mengalami masalah. Semua, kata Fahri berjalan dengan baik.

Hal ini, imbuh Fahri juga didukung oleh aturan partai yang melarang kader berbisnis atas nama partai. "Itulah 15 tahun tidak ada sandungan korupsi," katanya.

Hanya, pernyataan Fahri berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor Jakarta, pekan lalu. Dalam persidangan, Fathanah mangaku menyumbang sejumlah dana ke PKS.

*republika.co.id

posted by @A.history

KPK Keok Hadapai Kasus –Kasus Korupsi Besar

Korupsi telah meluluh lantakkan dunia perpolitikan Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selayaknya menjadi mercusuar yang menyinari masyarakat Indonesia untuk terbebas dari jeratan korupsi. Abraham Samad selaku pimpinan KPK tidak sepantasnya menghiraukan pesanan kasus. Bertindak dengan hati nurani, bukan atas dasar politisasi.

Kredibilitas KPK seharusnya cukup menggoyahkan para koruptor untuk berfikir ulang dalam berbuat korupsi, bukan malah membuat big bos koruptor tertawa riang karena KPK sibuk mengurusi korupsi kecil dan mengabaikan korupsi besar. 

Belakangan ini komitmen KPK seolah dipolitisasi dengan kepentingan politik. Tersiar 2 bulan terakhir kasus impor daging sapi tampil di permukaan. Sayangnya, KPK mengabaikan kasus Hambalang. Padahal audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindikasikan kerugian negara dalam kasus hambalang mencapai Rp 243 miliar. Sebanyak 25 pejabat yang terjerat dalam kasus tersebut, KPK hanya menjerat pejabat kemenpora.

Pada kasus yang lain,  korupsi Century menyedot kerugian negara 6,7 triliun. Ketua Timwas Century, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menguak hasil audit forensik BPK agar segera ditindaklanjuti oleh KPK pada tahap penyidikan. Keterbatasan KPK yang diakui oleh Abraham Samad bahwa tidak sebandingnya antara tenaga penyidik dengan kasus-kasus yang ditangani, seharusnya menjadikan KPK lebih arif untuk memprioritaskan kasus- kasus korupsi yang besar. 

Keterbatasan jumlah penyidik KPK seharusnya tidak menjadikan alasan KPK untuk bersikap ngawur dan asal dalam mengusut kasus korupsi. Bertindak secara profesional dan proporsional, mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengusut kasus korupsi yang menyedot kerugian terbesar yang dialami negara. Bukan mengusut kasus berdasarkan pesanan. 

Berikut beberapa kasus yang tidak diusut KPK, padahal sudah jelas kerugian negara yang dialami. Sebagaimana tertuang dalam TL @MirzonDaheri, yaitu : 

1. Kasus korupsi PETRAL US$ 1.5 Milyar (14.5 Triliun) pada investasi kilang minyak di Libya
2. Kasus korupsi di Pertamina pada impor Naftah sebesar US$ 20 juta (200 M)
3. Kasus Korupsi Sandiaga Uno dan Pertamina US$ 99 juta (980 Milyar) pada Pembangunan Depo Pertamina seluruh Indonesia
4. Kasus Korupsi Dana CSR Pertamina 600 Milyar yg diduga mengalir ke Partai Demokrat 2008-2009
5. Kasus Korupsi Hartati Murdaya di JIEC & Bank Mandiri 1.5 Triliun yg agunkan 33 hektar tanah negara di Kemayoran
6. Korupsi Proyek eKTP tahun 2011 di Kemendagri yg rugikan negara 3.5 Triliun
7. Kasus korupsi penyerobotan lahan tambang PT. Bukit Asam yg rugikan negara 6 Triliun (dilaporkan oleh mantan Menhukham Patrialis Akbar)
8. Kasus korupsi PT. Aneka Tambang dlm penyerobotan lahan oleh Harita Grup yg rugikan negara 19 Triliun (dilaporkan MenBUMN dahlan iskan)
9. Kasus korupsi BURT DPR RI oleh Pius Lustrilanang cs yg rugikan negara ratusan M (dilaporkan ketua DPR Marzuki Alie)
10. Kasus korupsi PT. TPPI Tuban oleh Hashim Djojohadikusumo yg rugikan negara 17 TriliunKasus Korupsi Pajak Bakrie Grup cs kolusi bersama Gayus Tambunan, rugikan negara triliunan. Mandeg deg deg !
11. Kasus korupsi Mafia Anggaran DPR yg rugikan negara 7.7 Triliun. Macet cet cet. Tumbalnya hny wa ode Nurhayati dan Fadh A Rafiq cs
12. Kasus korupsi Alex Nurdin (sbg Bupati Muba 14 kasus & Gub 3 kasus), kerugian negara ratusan M. Dipetieskan KPK
13. Kasus korupsi Ratu Atut sedikitnya 9 kasus rugikan negara ratusan M. Manceeet..KPK takut disantet hehe
14. Kasus Nazaruddin di 30 kasus korupsi. Dipetieskan KPK karena deal2 khusus dgn istana ??
15. Kasus TPPU Nazaruddin dan sandiuno di Saham Garuda 300.8 M. Sdh 4 bulan Nazar jadi TSK, KPK pura2 buta hehe
16. Kasus korupsi azis syamsuddin cs di Gedung Adyaksa puluhan milyar, senyaaaaap ...gelaaap hhee
17. Kasus korupsi pengadaan gerbong kereta api dari Jepang yg disebut2 libatkan Hatta Rajasa cs...hnya Sumino yg disidangkan..lainnya? Emboh
18. Kasus Choel M yg jadi mafia proyek di Kemenpora, sudah ngaku terima suap, KPK tak berani jadikan dia TSK. Kenapa? Tanya @Tuhan ?
19. Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Merpati MA60 yg rugikan negara US$ 45 juta (440 M) libatkan ex mendag MEP & suaminya... Eh kelaut !
20. Kasus korupsi Pertani, SHS dan Berdikari yg rugikan negara ratusan M, dipetieskan KPK krna ada setoran ke Ditdumas KPK milyaran..suaap !
21. Oh ya ingat ...kasus korupsi Jhony Allen Marbun pada Dana Percepatan Infrastruktur Intim. KPK janji tangkap JAM jika resco tertangkap
22. Kasus korupsi Max Sopcua pada alkes di Kemenkokesra ..gelap gulita karena KPK masuk anjing eh masuk angin hehehe
23. Kasus korupsi Dana PON yg disebut2 libatkan menkokesra agung laksono cs, kenapa berhenti pada rusli zainal saja ? Tanya @Tuhan ? Hehe
24. Kasus CENTURY hahaha ..,ga usah deh..@KPK_RI terkencing2 dengar kasus ini..keterlibatan PT. GNU Gita Wirjawan aja deh usut ..berani?
25. Kasus rekening gendut polisi dan PNS ...mana? Kok cuma sampai Dhana doank ??? KPK disuap berapa ? Ngakuuuuu !! hehe
26. Ini juga deh hehe @irvanrahardjo: KORUPSI PREMI ASURANSI GIA USD 100 JUTA OLEH PT JASINDOhttp://t.co/cpum2ddGRX @KPK_RI @iskan_dahlan
27. Kasus korupsi mark up bunga pinjaman 280 M di Garuda Indonesia ...mana @KPK_RI ? mandul ?? #sodorinvitaminEsebaskom
28. Kasus korupsi 36.7 TRILIUN oleh @Iskan_dahlan di PLN ..mana @KPK_RI ? Komisi VII sdh bancaan dapat suap dari dahlan.. KPK ketinggalan
29. Kasus BLBI 600 T, gimana?

Sudah cukuplah sudah KPK salah sasaran mengusut kasus impor daging sapi yang belum jelas berapa besaran kegurian negara. Bertobatlah dengan kembali menuntaskan kasus korupsi yang sudah jelas dan yang paling besar merugikan negara. (*/Rs)

*intriknews.com

posted by @A.history

Ray Rangkuti: PKS Hebat Karena Kadernya

Jakarta - Banyak pengamat dan pakar yang memprediksi bahwa perolehan suara PKS di pemilu 2014 akan terjun bebas. Bahkan beberapa lembaga survey pun sudah gencar mempublikasikan hasil survey nya yang menempatkan PKS di urutan bawah.

Pendapat mereka ini dilandasi oleh prahara yang tengah menerpa Partai Dakwah ini. Tapi mereka lupa bahwa PKS itu bukan Partai Tokoh atau Figur, PKS adalah Partai Kader.

Hal ini diakui oleh Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia.

Menurut Ray, PKS akan selamat pada Pemilihan Umum 2014 mendatang, jika kader-kadernya yang ada di bawah tidak terpengaruh isu ini. Sebab kunci penyelamatan PKS bukan dari para elitnya, tetapi kader-kadernya.

Bahkan Ray memuji sikap  Presiden PKS Anis Matta yang sering turun ke bawah. Sikap itu memang perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan diri dan kebanggaan kader PKS.

“Karena yang saya lihat tipikal PKS ini kadernya hebat. Jadi kalau kadernya lemah dan tidak melakukan akselerasi ya kemungkinan tidak tembus PT,” kata dia.

Meminjam istilah seorang penulis, Partai kader seperti ILALANG. Hari ini dipotong, maka tidak berapa lama kemudian dia akan tumbuh dan kembali bersemi. Bahkan ketika ilalang di semprot dengan racun, bukannya mati malah tambah menggunung dan tumbuh subur. Hanya ada satu cara memusnahkan ilalang ini, dibongkar akarnya dan ditanami tanaman lain. Perlahan-lahan ilalang akan lenyap.

Membasmi PKS tidaklah mudah jika hanya menangkap dan memenjarakan katakanlah 10 orang induk pimpinan ( mulai dari ustd hilmi, fahri, anis mata, LHI  dll) tidak akan menenggelamkan PKS, suara PKS tidak terjun bebas. Karenanya digunakanlah berbagai cara termasuk melenyapkan organisasinya/ pembubaran PKS (membongkar akarnya).

Para pengamat lupa bahwa orang cenderung melihat siapa penumpang kapalnya bukan kapalnya.  ambil contoh ringan fakta di lapangan berdasar pemilu yang lalu.

“ bahasa kasarnya saya benci PKS karena kasus sapi nya, tapi tokoh yang dicalonkan ini saya suka ,karena ia merakyat dan selalu ada ketika kami butuh,  kami butuh pemimpin seperti ini dan itu adalah kader PKS dan itu artinya suara untuk PKS”

Kader adalah kekuatan PKS sebenarnya, bukan para tokoh atau elit partainya. Pimpinan boleh berganti, tapi rumah mereka tetap satu. Rumah Dakwah. (umi/sbb/vvn)

*dakwatuna

posted by @A.history

Ada Apa Dengan TV One dan Metro TV?

Bismillah...

Tentunya masyarakat bertanya dengan keberadaan TV One dan Metro TV dengan tiba-tiba menghentikan tayangkan live pada edisi jumat, 17 Mei 2013 terhadap persidangan terpidana Dirut PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman yang dihadiri para saksi-saksi seperti AF, LHI dan sebagainya.

Biasanya kedua media tersebut selalu menayangkan persidangan korupsi secara live hingga selesai, tapi setelah AF bersaksi acara live diberhentikan dan dilanjutkan dengan acara lain. Sangat disayangi sekali, media-media langsung menghentikan siarannya karena kesaksian AF menguntungkan PKS dan dianggap berlawanan dengan opini dituduhkan atau dibangun sejumlah media selama ini.

Sedangkan Pada berita-berita selanjutnya, di sore dan malam hari, kedua TV tersebut hanya menayangkan cuplikan-cuplikan “tertentu.” Karena  media pasti tidak mau malu dan pasti akhirnya tetap memvonis salah LHI karena media mau citra dirinya tetap baik, memiliki integritas dan media TAK PERNAH SALAH… (Inilah kekuatan media mainstream saat ini mereka begitu mudah untuk membangun opini).

Pertanyaan: Ada apa sebenarnya di balik pemberhentian tayang live tersebut? Perlu kita pertanyakan integritas kedua media tersebut, masihkah independen atau telah diintervensi si pemilik modal? untuk kepentingan politik menjelang pemilu 2014? Apakah benar ada upaya media ingin menghancurkan PKS?

Bisa kita bayangkan jika media telah dikuasai politik? Bisa kita bayangkan informasi yang disuguhi selalu memihak pada pemiliknya? Bisa kita bayangkan informasi yang dituangkan selalu akan menjatuhkan lawan politik?

Apapun media sajikan jangan ditelan mentah, jangan digunakan reference utama, jangan digunakan sebagai patokan mutlak dan sebaiknya lihatlah segala masalah dari segala sisi atau istilah kerennya lihatlah dari segala ilmu agar termasuk penonton kritis dan pembaca yang cerdas sehingga bisa membedakan antara opini dan fakta karena saat kita hidup di zaman intelektualitas.

Andai kedua media tersebut tetap setia menayangkan berita tersebut tentu akan terungkap kebenaran sesungguhnya, tentunya masyarakat semakin tahu mana opini dan fakta, atau jangan-jangan kedua media tersebut tak ingin masyarakat untuk mengetahui kebenaran sesungguhnya atau sengaja mengelabui masyarakat dengan menayangkan informasi sepotong-potong. Walaupun kedua media menghentikan penayangan live, insya Allah masyarakat tidak akan tertutup mata hati untuk mencari kebenaran dari media social dan media alternatif lainnya yang masih setia menyampaikan informasi yang valid.

*dakwatuna

posted by @A.history

PKS: Kebenaran akan Terungkap

JAKARTA - Ketua Bidang Humas DPP PKSMardani Alisera mengapresiasi Ahmad Fathanah tersangka kasus suap impor sapi yang jujur menyampaikan permohonan maaf ke PKSdan menyatakan dirinya bukan kader PKS.

"Kita yakin kebenaran akan terungkap, bahwa PKS tidak ada kaitan dengan Fathanah," kata Mardani ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Sabtu (18/5/2013).

Usai bersaksi di Pangadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (17/5/2013),Ahmad Fathanah merasa bersalah telah membawa citra buruk untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia mengaku menyesal sudah membawa PKS masuk pusara kasus dugaan suap impor daging sapi.

"Saya menyampaikan permohonan maaf saya yang sebesarnya kepada pengurus pimpinan kader simpatisan dari PKS yang dengan masalah ini membawa-bawa ke dalam masalah saya," kata dia.

Pada kesempatan sama, dirinya juga menegaskan bukan kader PKS. Namun, dirinya sudah lama kenal dekat dengan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

"Saya ingin sampaikan degnan jelas bahwa saya minta maaf. Saya bukan kader PKS," kata Fathonah. (aco)

*Tribunnews

posted by @A.history

Metro TV, dan TV One Integritasmu Dipertanyakan

Jum’at ini ada fenomena yang aneh telah digelontorkan 2 chanel TV kehadapan public. Metro TV dan TV One, 2 chanel ini secara nyata telah melakukan upaya penyembunyian fakta dan kebenaran dihadapan publik. Terang saja, kesaksian Ahmad Fathanah di persidangan TIPIKOR yang diselenggarakan pada Jum’at (17 Maret 12) ini, secara tidak langsung telah merontokkan dan menjungkirbalikkan opini yang berkembang. Merasa dipermalukan akhirnya 2 chanel TV ini menghentikan siaran langsung (live) terhadap kesaksian Ahmad Fathanah di persidangan tersebut.
Merasa diperrmalukan 2 Chanel inipun mencoba memblunder opini publik dengan pemenggalan informasi persidangan yang disampaikan sepotong-potong. Padahal kalau saja 2 media TV ini mau jujur menyampaikan kebenaran tanpa intervensi dari pihak manapun, maka fakta bahwa kasus suap kuota sapi impor ini sama sekali tak ada hubungannya dengan LHI dan PKS tidak akan ditutup - tutupi. Sebagaimana kesaksian AF di persidangan tersebut yang menyatakan bahwa:

“Soal dana dari Indoguna utk PKS itu,hanya wacana saya dgn Bu Elda dan Maria saja. Nggak sampai ke PKS (dananya), Setiap saya sodorkan dana dari Indoguna, LHI selalu mengacuhkannya hingga akhirnya uang itu saya bawa dan gunakan sendiri. "

Hal ini senada dengan pernyataan Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF), Mustofa B Nahrawardaya. Menurutnya ada indikasi politisasi dan kriminalisasi terhadap PKS dan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Namun dalam persidangan hari ini, cukup jelas. Kasus ini, tak ada hubungannya dengan PKS ataupun LHI. Skornya 1-0 untuk keunggulan PKS.

Tak hanya itu Mustofa juga menjelaskan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan. Diantaranya keterangan Fathanah yang mengaku bukan kader PKS dan berprofesi sebagai makelar proyek. Demikian pula pengakuan Maharani Suciono tentang asal muasal uang sebesar Rp10 juta. ‘’Semuanya membantah tudingan miring terhadap LHI. Yang sempat diisukan berada sekamar dengan Maharani. Demikian pula transkrip pembicaraan LHI dengan Fathanah, tidak ada yang mengarah kepada uang suap Rp 1 miliar,’’ terangnya.

Tapi sayangnya fakta hukum ini bertolak belakang dari apa yang diberitakan oleh Metro TV dan TV One. Wajar saja jika hari ini penulis kembali mempertanyakan integritas dan 2 chanel TV ini, masihkah bersifat independen atau telah diintervensi oleh si pemilik modal??? untuk kepentingan politik menjelang pemilu 2014.

Saya sangat setuju dengan pernyataan mantan Presiden RI    B.J. Habibie yang menyatakan "Kalau ada orang yang mencalonkan diri menjadi pemimpin partai dan mempengaruhi semua media untuk mendukungnya, ini bahaya," kata Habibie dalam acara bertajuk 'Serial I Dialog Demokrasi dan Peradaban Internasional' di Jakarta, Kamis (11/4) malam. Secara tidak langsung pernyataan Habibie ini menyentil sejumlah pemilik jaringan pers di Indonesia

Sejak stasion TV dianggap sebagai instrument pusat control massa, muncullah gagasan bahwa ketika Negara mencapai tingkat industrialisasi, maka pada saat itu pula, Negara itu sendiri menjadi milik orang yang mengendalikan komunikasi. Artinya berita atau informasi yang digulirkan ke publik akan disampaikan sesuai dengan keinginan pemilik media tersebut, dan disinilah fitnah dan kebenaran susah untuk dibedakan.

Kepada masyarakat saya harapkan mampu bersikap jeli dalam menyaring berita yang di gulirkan oleh setiap media massa. Tabayyunlah terlebih dahulu jangan langsung mencernanya bulat-bulat hingga akhirnya termakan propaganda media, yang jelas hanya akan menimbulkan sikap stereotip masyarakat yang cenderung negatif, terhadap pihak tertentu yang belum tentu bersalah. Jadilah konsumen media yang tercerdaskan oleh informasi yang digulirkan dihadapan publik bukan malah sebaliknya. Kepada Metro TV dan TV One hanya ingin bertanya “Dimanakah integritasmu sebagai media penyampai kebenaran??? Tergadaikah atau sengaja bungkam untuk kepentingan kelompok tertentu???. Mohon jangan memplintirkan fakta dan mendistorsikan kebenaran. Jujurlah karena JUJUR ITU HEBAT. Jujurlah walau JUJUR ITU BERAT.

Oleh : Arni Susanti S.Si

posted by @Adimin

LHI dan PKS Terbukti Bersih, Metro TV dan TVOne Pecundangi Fakta Hukum

 

Kesaksian Ahmad Fathanah pada sidang Pengadilan Tipikor kasus suap impor daging sapi yang berlangsung Jum’at (17/5) siang, secara tidak langsung telah mematahkan opini yang dibangun sejumlah media selama ini. Fathanah menyatakan permintaan ma’afnya karena telah mengkaitkan kasusnya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), padahal sebenarnya mereka sekali tidak terlibat.

Begitu juga dengan uang Rp 1 milyar yang diterimanya dan kemudian disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fathanah menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada tujuan memberikan uang tersebut kepada LHI. "Saya tidak katakan uang itu untuk Ustadz Luthfi. Saya cuma mengatakan kalau ada waktu bolehkah ketemu? Tapi tujuan untuk memberi itu enggak ada," kata Fathanah.

“Soal dana dari Indoguna utk PKS itu,hanya wacana saya dgn Bu Elda dan Maria saja. Nggak sampai ke PKS (dananya), Setiap saya sodorkan dana dari Indoguna, LHI selalu menolak hingga akhirnya uang itu saya bawa dan gunakan sendiri.” Jelas Fathanah lebih lanjut.

Sayang sekali, mendapati kesaksian Fathanah amat bertentangan dengan opini publik yang digembar gemborkan media massa selama ini. TV One dan Metro TV telah secara nyata mempecundangi fakta hukum persidangan tersebut dengan menghentikan siaran live-nya secara mendadak.

Pada berita-berita selanjutnya, di sore dan malam hari, kedua stasiun TV ini kembali melakukan aksi pemutarbalikan fakta dengan menayangkan potongan-potongan fakta yang dianggap dapat menyudutkan PKS. Sikap ini jelas menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat “Skenario apakah yang hendak dihadirkan oleh 2 stasiun TV ini?, Adakah skandal politisasi hukum lewat media?

Melihat fakta persidangan itu, Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF), Mustofa B Nahrawardaya, menilai ada indikasi politisasi dan kriminalisasi terhadap PKS dan LHI dengan memanfaatkan KPK. Untuk itu, dirinya akan mengawal proses persidangan kasus ini.

“Dalam persidangan hari ini, cukup jelas. Kasus ini, tidak ada hubungannya dengan PKS ataupun LHI. Skornya 1-0 untuk keunggulan PKS. Saya yakin, kalau memang LHI bersalah maka PKS tidak akan membelanya. Demikian pula kader lainnya. Namun kalau ada pendzoliman, apalagi menyangkut nama baik organisasi ya harus dilawan,’’ paparnya saat mengawal proses persidangan TIPIKOR Jumat

http://www.intriknews.com/2013/05/lhi-dan-pks-terbukti-bersih-metro-tv.html

posted by @Adimin

Kesaksian Ahmad Fathanah dalam Persidangan yang Menguncang Media

Kesaksian Ahmad Fathanah hari ini (17/5) dalam persidangan  terkait "Suap Impor Daging" dengan menghadirkan Ahmad Fathanah (AF) sebagai saksi melalui akun @Setialesmana dengan hastag #Kesaksian langsung dari tempat persidangan.
Sidang ini (awalnya) disiarkan secara LIVE oleh MetroTV dan TvOne, tapi setelah kesaksian AF malah berlawanan dengan Opini Media selama ini yang menyudutkan LHI dan PKS, bahkan bisa dikatakan kesaksian AF menjungkirbalikan dan merontokkan Opini Media.. dua TV swasta ini langsung menghentikan siaran LIVE nya.
*******

AF: "Pak LHI mengatakan bahwa beliau tdk punya data soal daging dan tdk punya kapasitas utk pengaruhi kuota impor"

AF:"Semua itu inisiatif saya sendiri. Saya perkenalkan maria dgn LHI. Saya desak LHI terus menerus agar fasilitas ketemu Mentan"

AF: "saya yg mengatur pertemuan di Medan dgn mendesak terus LHI. Saya bersama Eldan dan maria berangkat ke medan".

AF: "Soal dana dari Indoguna utk PKS, itu hanya wacana saya dgn Bu Elda dan Maria saja. Nggak sampai ke PKS (dananya)".

AF: "Setiap saya sodorkan dana dari Indoguna, LHI selalu mengacuhkannya hingga akhirnya uang itu saya bawa dan gunakan sendiri".

AF: "saya mengaku pengusaha, saya adalah makelar yg menghubungkan dgn siapa saja (bisnis jasa)".

AF: "Motivasi saya murni memperoleh keuntungan. Dan itu saya konsumsi pribadi dan ada juga yg disumbangkan".

AF: "saya pernah memperoleh keuntungan sbg makelar hingga Rp 3 milyar. Banyak pihak kok yg saya sumbang".

AF:"thn 2012 saya memang pernah nyumbang utk PKS".

AF:"pengajuan Indoguna impor sebesar 500 ton daging ditolak oleh Mentan dgn alasan kuota sdh ha
bis".

AF: "kata Dirjen Iwan Sukur, apapun yg terjadi penambahan kuota impor sdh tdk memungkinkan lagi. Itu sesuai aturannya".

AF:"Eldan mencoba peluang utk ijin kuota utk 2013. Itu yg kami coba cari celah. Mentan tetap nolak".

AF:"saya pernah telpon Elda, ini yg dibulatin apa? Dijawab itu adl importir yg tdk punya infrastruktur dll".

AF:"waktu saya bicara dgn LHI saya tdak lihat ada orang Mentan atau kementerian yg datang".

AF: saya minta dana ke Bu Elizabeth secara pribadi. Saya dorong utk seminar uji publik penambahan kuota impor". 

AF:"seminar ini utk mengetahui kemungkinan penambahan kuota impor melibatkan importir, peternak, dll".

AF: kt Bu Elizabeth ada dana kemanusiaan (di PT Indoguna). Bu Elizabeth kasih sy Rp 1 M utk seminar dan sisanya utk pribadi sy"

AF:"apakah saya mau kasih ke PKS itu tergantung saya, bukan permintaan siapapun (di PKS). Itu semua saya yg tentukan".

AF: soal data kuota impor yg saya bahas dgn Elda, itu tdk ada sama sekali kaitannya dgn Mentan Suswono".

AF: "setelah terima dana Rp 1 M dari Elizabeth sy memang telpon LHI, bisa ketemu ngga nanti malam? Hanya itu kata2 dr saya".

AF: "LHI bilang lagi sibuk rapat dan kegiatan2 lainnya".

AF:"Maharani sepakat datang ke hotel dan bicara ke saya perlu ini itu, ya udah saya kasih Rp 10 jt ke dia".

AF: "soal komitmen Rp 5.000 per kg daging impor. Itu omong2an saya dgn Elda. Soal ini LHI nggak pernah percayai saya".

AF:"Soal komitmen Rp 40 M itu, LHI selalu nanggapinya dgn becanda saja".

AF:"Saya nggak yakin kalau LHI itu mau bicarakan soal itu. Mnrt sy LHI itu nggak yakin soal komitmen fee itu. LHI suka becanda".

AF: "saya ini makelar aja, calo apa aja".

AF:"sbg Calo saya yg menginisiatifkan (create) utk permintaan tambahan kuota impor antara PT Indoguna dgn LHI". 

 AF:"saya jd calo utk banyak proyek spt pertambangan, dan lain-lain".

AF:"saya tdk terlalu sering ke Kementan. Saya ke kementan utk urusan proyek dgn posisi sbg makelar".  

AF:"pihak2 berwenang di Kementan selalu sarankan utk ikuti prosedur lelang. Dan proyek yg kami menangkan sesuai prosedur".

AF:"saya tegaskan bahwa saya bukan kader. Namun memang saya bersahabat dgn LHI. Jadi hubungan saya ke PKS hanya itu"

AF:"saya tdk pernah ambil uang Rp 300 jt dari Jerry. Saya ambil dari Elda. Saya juga ambil Rp 1 M dari Elda". 

Saat ditanya Hakim apakah AF pernah suruh sopir kasih bungkusan ke ajudan LHI, AF mengaku lupa

Diputar rekaman tlpon AF-LHI, intinya AF desak halus LHI mau terima Maria Elizabeth yg ingin silaturahim

LHI berkelit dgn alasan jadwalnya padat dan besok itu belum ada kejelasan jadwal. LHI berkelit bahwa LHI nggak paham soal kuota daging

LHI selalu menyebutkan data konkret dari Mentan bahwa tdk perlu ada penambahan kuota impor. Namun AF gigih melobby LHI (maklum calo)

Gaya becanda LHI diperlihatkan saat AF menawari komisi Rp 5 rb per kg. LHI: kenapa nggak Rp 10 rb aja?

setialesmana

posted by @Adimin