Istiqomah dan Langkah-langkahnya

Dr. Muzani Jalaluddin
(Dosen Universitas Negeri Jakarta)

Tarbiyah sudah membawa kita ke alam yang insyaallah penuh berkah dan nikmat. Tidak semua mendapatkan jalan ini. Masing-masing atas izin Allah SWT melalui cara dan jalur yang berbeda untuk sampai ke alam tarbiyah ini. Oleh karena itu sangat pantas bagi tiap kader dakwah untuk mensyukuri alam tarbiyah ini salah satunya dengan istiqomah di jalan dakwah. Tulisan ini sedikit mengingatkan akan makna dan langkah-langkah istiqomah yang sudah barang tentu setiap kader dakwah ini sudah pernah mempelajari masalah ini.

Ketenangan merupakan suatu impian dan tujuan utama bagi manusia dalam menjalani hidup. Ujung dari pada kemenangan manusia adalah mendapatkan ketenangan dan kedamaian bukan hanya di dunia melainkan juga di akhirat.

Allah swt berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan : “Tuhan kami adalah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan) : janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.”(Fusshilat 30-32).

Ayat ini menerangkan bahwa dengan beristiqomah manusia mampu berjaya di dunia dan di akhirat. Dan istiqomah itu sendiri merupakan suatu pola sikap hidup manusia yang harus dinyatakan setelah ia benar-benar bersaksi bahwa ia telah beriman kepada Allah SWT.

Jika kita kaitkan dengan surat Fusshilat ayat 30 bahwa istiqomah pada ayat tersebut adalah keteguhan seseorang untuk memosisikan dirinya agar selalu berpegang teguh kepada keimanannya.

Di dalam beberapa tafsir yang mashur juga akan kita dapatkan keterangan-keterangan yang menerangkan makna istiqomah yang terdapat dalam surat Fussilat ayat 30-32. Dari tafsir-tafsir tersebut ada satu arti yang terlihat lebih sempurna dan lengkap dibandingkan yang lainnya yaitu Istiqomah berarti lurus/tetap di dalam ketaatan baik secara keyakinan, perkataan, maupun perangai diiringi dengan kontinuitas.

Maka jelaslah bagi kita bahwa istiqomah adalah konsekuensi seorang mukmin kepada keimanannya yang diaplikasikan secara penuh baik secara batiniyah maupun lahiriyah secara terus menerus.

Sekarang timbullah pertanyaan, apakah keistiqomahan itu sesuatu hal mudah untuk dicapai?

Maka jawabannya tentunya tidak. Karena jikalau istiqomah itu mudah didapatkan maka tidak sesuai dengan peranan ayat 30 surat Fussilat yang berbunyi ثمّ استقاموا. Kata ثمّdalam bahasa arab artinya lalu / kemudian merupakan sebuah kata yang berkaitan erat dengan proses sesuatu yang membutuhkan waktu yang cukup lama.

Begitu juga keterangan-keterangan Allah SWT di dalam Al-Qur’an serta hadits-hadits Rasulullah SAW serta segala alam yang ada ini membuktikan bahwa manusia memang harus berikhtiar keras untuk mencapai kebenaran termasuk istiqomah itu sendiri.

Allah berfirman : Tunjukilah kami jalan yang lurus...

"Ihdina" (tunjukilah kami), dari kata hidayaat: memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar. Yang dimaksud dengan ayat ini bukan sekedar memberi hidayah saja, tetapi juga memberi taufik.

Allah mengajari kita agar kita harus selalu berupaya untuk memohon kepadaNya agar selalu diberi kemampuan untuk berjalan di atas jalanNya yang lurus. Maka bagaimanakah kita bisa sampai kepada titik istiqomah ? Disini kami berusaha untuk menerangkan langkah-langkah yang insya Allah dapat membantu kita dalam beristiqomah.

(Bersambung)


posted by @Adimin

Prabowo-Hatta Dapat Suara Nol di 2.152 TPS #PilpresBELUMBERES

Tim Kuasa Hukum Merah Putih mengungkapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak mendapatkan suara di 2.152 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.

"Yang penting dalam perbaikan permohonan kami ini ada 2.152 TPS pemohon dapatkan angka nol, berdasarkan sistem noken di Papua," kata salah satu kuasa hukum Merah Putih Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail saat membacakan perbaikan permohonan dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta (Jumat, 8/8), seperti diberitakan Rakyat Merdeka Online.

Maqdir juga mengungkapkan bahwa dalam perbaikan permohonannya juga mencantumkan keberatan terhadap pembukaan kotak suara oleh Komisi Pemilihan Umum, setelah proses tahapan Pilpres sudah selesai.

Dia juga menyampaikan pihaknya telah merinci hasil rekapitulasi sesuai dengan perolehan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi.

"Kami juga memasukan berbagai hal yang belum masuk dalam permohonan sebelumnya," tutur Magdir.

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pihak terkait lewat kuasa hukumnya, Sirra Prayuna menyebut Prabowo-Hatta sudah tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan sengketa Pilpres ke MK. 

Namun, menurut kuasa hukum Merah Putih Zainudin, jika pihak terkait mengatakan bahwa pasangan nomor urut 1 tidak mempunyai legal standing, itu berarti proses pilpres menjadi batal dan Jokowi-JK sampai kapan pun tidak akan pernah dilantik menjadi presiden. Karena, tidak mungkin satu pasangan calon maju dan ditetapkan menjadi pasangan calon terpilih.

"Bagi kami senang-senang saja karena dengan itu proses pemilu akan berlangsung kembali," kata Zainudin dalam persidangan. [pkspiyungan]

posted by @Adimin

PKS Masuk 3 Besar Perolehan Kursi Terbanyak di DPRD Jakarta

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhasil memperoleh kursi terbanyak ketiga untuk DPRD DKI Jakarta. Tiga teratas pembagian kursi di DPRD DKI, yakni PDI-Perjuangan dengan 28 kursi. Disusul Partai Gerindra dengan 15 kursi, serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 11 kursi.

Sementara jumlah keseluruhan anggota DPRD DKI Jakarta terpilih untuk periode 2014-2019 sebanyak 106 orang. Ke-106 orang anggota DPRD DKI Jakarta ini rencananya akan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 25 Agustus 2014 yang akan datang.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan.

"Sampai saat ini, SK Mendagri-nya belum ada. Sesuai jadwal 25 Agustus, Mendagri lantik 106 anggota DPRD DKI terpilih 2014-2019," kata Ferrial di Balaikota Jakarta, seperti dikutip kompas.com, Jumat (8/8).

Berikut ini anggota DPRD DKI Periode 2014-2019: Dapil 1: 1. Bestari Barus (Nasdem) 2. Mualif ZA (PKB) 3. A Zairofi (PKS) 4. Prasetio Edi Marsudi (PDI-P) 5. Pandapotan Sinaga (PDI-P) 6. Elyzabeth CH Mailoa (PDI-P) 7. Agustiar (Golkar) 8. Iman Satria (Gerindra) 9. Fajar Sidik (Gerindra) 10. Taufiqurrahman (Demokrat) 11. Riano Ahmad (PPP) 12. Verry Yonnevil (Hanura).

Dapil 2: 1. Subandi (Nasdem) 2. Yusriah Dzinnun (PKS) 3. Jhonny Simanjuntak (PDI-P) 4. Meity Magdalena (PDI-P) 5. Ramly HIM (Golkar) 6. Aristo Purboaji (Gerindra) 7. Neneng Hasanah (Demokrat) 8. Maman Firmansyah (PPP) 9. Syarifuddin (Hanura).

Dapil 3: 1. Hasan Basri Umar (Nasdem) 2. Abdul Aziz (PKB) 3. Tubagus Arif (PKS) 4. Ida Mahmudah (PDI-P) 5. Steven Setiabudi (PDI-P) 6. Gani Suwondo (PDI-P) 7. M Taufik (Gerindra) 8. Santoso (Demokrat) 9. Zainuddin (Hanura).

Dapil 4: 1. Hasbiallah Ilyas (PKB) 2. Sudirman (PKB) 3. Selamat Nurdin (PKS) 4. Dwi Rio Sambodo (PKS) 5. Johnni A Hutapea (PDI-P) 6. Yudistira Hermawan (Golkar) 7. Prabowo Soenirman (Gerindra) 8. Ferrial Sofyan (Demokrat) 9. Nina Lubena (PPP) 10. M Sangaji (Hanura).

Dapil 5: 1. Abd Suhaimi (PKS) 2. Pantas Nainggolan (PDI-P) 3. Syahrial (PDI-P) 4. Taufik Azhar (Golkar) 5. Taufik Hediawan (Gerindra) 6. Mujiono (Demokrat) 7. Bambang Kusmanto (PAN) 8. Belly Bilallusalam (PPP) 9. Syamsudin (PPP) 10. Farel Silalahi (Hanura). 

Dapil 6: 1. Dite Abimanyu (PKS) 2. William Yani (PDI-P) 3. Manuara Siahaan (PDI-P) 4. Tandanan Daulay (Golkar) 5. M Sanusi (Gerindra) 6. Syarif (Gerindra) 7. Misan Samsuri (Demokrat) 8. Johan Musyawa (PAN) 9. Matnoor Tindoan (PPP) 10. M Guntur (Hanura). 

Dapil 7: 1. Triwisaksana (PKS) 2. Gembong Warsono (PDI-P) 3. Rikardo (PDI-P) 4. Indrawati Dewi (PDI-P) 5. Asraf Ali (Golkar) 6. Abdul Goni (Gerindra) 7. Nuraina (Gerindra) 8. Lucky PS (Demokrat) 9. Ichwan Jayadi (PPP) 10. Ruslam Amsyari (Hanura). 

Dapil 8: 1. Darusslam (PKB) 2. Rifkoh Abriani (PKS) 3. Achmad Yani (PKS) 4. Panji Virgianto (PDI-P) 5. Yuke Yurike (PDI-P) 6. Sereida Tambunan (PDI-P) 7. Zainuddin (Golkar) 8. Seppalga Ahmad (Gerindra) 9. Endah Setia Dewi (Gerindra) 10. Achmad Nawawi (Demokrat) 11. Rendhika Harsono (PPP) 12. Wahyu Dewanto (Hanura). 

Dapil 9: 1. Inggard Joshua (Nasdem) 2. Ahmad Ruslam (PKB) 3. Rois HS (PKS) 4. Ong Yenny (PDI-P) 5. Siegrieda Lauwani (PDI-P) 6. Cinta Mega (PDI-P) 7. Bimo Hastoro (PDI-P) 8. Khotibi Achyar (Golkar) 9. Rani Maulani (Gerindra)10. Nur Afni Sajim (Demokrat) 11. Usman Helmy (PPP) 12. Fahmi ZH (Hanura). 

Dapil 10: 1. James A Sianipar (Nasdem) 2. Nasrullah (PKS) 3. Merry Hotma (PDI-P) 4. Januarius IP (PDI-P) 5. Petra Lumbun (PDI-P) 6. Raja Netral Sitinjak (PDI-P) 7. Fathi bin Rahmatulla (Golkar) 8. Moh Arief (Gerindra) 9. Rina Aditya S (Gerindra) 10. M Hasan (Demokrat) 11. Lulung AL (PPP) 12. Hamidi AR (Hanura).[dm]

posted by @Adimin

PKS Akan Setia dengan Gagasan Koalisi Permanen

Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menyatakan partainya akan setia dengan gagasan koalisi permanen di parlemen. Menurutnya koalisi permanen bisa memberi dampak positif bagi pematangan demokrasi di Indonesia.

"Kami PKS akan tetap berada di koalisi permanen. Koalisi ini penting bagi demokrasi kita," kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Jum'at (8/8)

Koalisi permanen mengharuskan partai-partai bersikap konsisten dengan pilihan politik yang diperjuangkan. Dengan begitu, akan ada corak pembeda yang jelas antara partai-partai yang tergabung dalam koalisi permanen dengan yang bukan. "Konfigurasi kekuatan politik ini harus dijaga," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR ini menyatakan koalisi permanen akan menjadi kekuatan penyeimbang pemerintahan mendatang. Cita-cita ini ibarat kontestasi politik antara partai Republik dan Demokrat di Amerika Serikat. Dimana kedua partai selalu saling kritik. "Supaya ada perimbangan terhadap tesis dan anti tesis. Amerika Serikat itu sampai sekarang masih mempertahankan konservatisme (Republik) dan liberalisme (Demokrat)," katanya.

Fahri percaya partai-partai lain yang telah tergabung dalam koalisi permanen tidak akan berkhianat. Sebab menurutnya partai-partai di koalisi permanen juga memiliki cita-cita untuk memperbaiki wajah demokrasi di Indonesia. "Semua ingin demokrasi lebih sehat lewat konsistensi terhadap ide dan nilai perjuangan," ujarnya.

Sejumlah partai yang menandatangani koalisi permanen adalah PKS, Golkar, Gerindra, PAN, PPP, dan Demokrat.[dm/rol]

posted by @Adimin

Fahri: Konfigurasi Kekuatan Prabowo-Jokowi Baik untuk Bangsa

 

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah mengatakan konfigurasi dua kekuatan politik yang saat ini terjadi harus disikapi sebagai kekayaan bangsa dan negara. Karena itu menurut Fahri, wajib bagi kita semua untuk menjaganya agar dinamika politik bangsa tetap sehat.

"Dua kubu kekuatan Prabowo Subianto dan Joko Widodo ini sangat sehat untuk bangsa dan negara ini. Karena itu, saya mendorong agar dua kekuatan demokrasi ini kalau perlu dilegalkan dalam konstitusi," kata Fahri Hamzah, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (7/8).

Pentingnya bagi bangsa dan negara untuk menjaga dua kubu tersebut lanjut Fahri, karena proses yang sama juga telah cukup lama berlangsung di Amerika Serikat. "Di Amerika Serikat, ada dua kubu kekuatan yakni demokrat dan republik atau di belahan negara lainnya juga ada liberal dengan konservatif," ujarnya.

Dua kubu tersebut menurut anggota Komisi III DPR itu, membuat dinamika dan berkompetisi politik menjadi sangat sehat. "Jadi jangan juga ada niat untuk melemahkan masing-masing kubu. Biarkan kedua kubu ini terus berkompetisi secara sehat dan biarkan rakyat yang menilainya," pungkas anggota DPR dari Provinsi Nusa Tenggara Barat itu.[dm/jpnn]

posted by @Adimin

Pembentukan Pansus Pilpres bukan Ambisi Politik Semata

Ide pembentukkan Panitia Khusus Pemilihan Presiden (Pansus Pilpres) yang digulirkan oleh Koalisi Merah Putih di parlemen bukan hanya sekadar ambisi politik semata, namun juga memiliki dasar yang kuat yakni, bukti-bukti bahwa penyelenggara pemilu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah bertindak tidak profesional dalam penyelenggaraan pemilu serta bukti-bukti kecurangan lainnya.

"Sejak awal niat kami buat Pansus memang bukan hanya kepentingan Prabowo-Hatta, tapi juga demi tegaknya demokrasi di Indonesia yang nyatanya tidak kita lihat dalam pilpres," ujar Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini seperti dikutip Koran Sindo di Jakarta, Kamis (7/8).

Menurut Jazuli, pihaknya sudah memiliki cukup bukti bahwa telah terjadi kecurangan yang masif dalam pilpres, serta penyelenggara pemilu yakni KPU telah bertindak tidak profesional dalam menyelenggarakan pemilu.

Dengan demikian, jelas bahwa usulan fraksi yang masuk ke dalam Koalisi Merah Putih bukan lah sekedar tindakan responsive karena dinyatakan kalah dalam pilpres.

"Loh, nyatanya kita punya bukti-bukti kecurangan itu. Coba lihat saja contoh kecil di rekapitulasi kemarin, keberatan kami tidak diakomodir sama sekali," jelas Anggota Komisi II itu.

Dalam pilpres kemarin lanjut Jazuli, telah terjadi kejahatan demokrasi berupa kecurangan dan pelanggaran pemilu yang masif. Bagaimana kelanjutan demokrasi di Indonesia jika hal-hal seperti ini dibiarkan, bahkan dianggap remeh.

"Harus ada tindakan tegas dan konkrit atas hal-hal yang keluar dari track atau jalurnya," ujar Anggota DPR daerah pemilihan (dapil) Banten III itu.

Oleh karena itu, lanjut Jazuli, pihaknya mendorong agar Pansus Pilpres ini harus segera direalisasikan. Karena, bukan hanya kali ini saja penyelenggaraan pemilu tidak sesuai dengan kaidahnya, tapi juga dalam pelaksaan pemilu legislatif (pileg).

"Jadi, kenapa dipermasalahkan soal Pansus ini. Kalau memang tidak ada kecurangan mari kita buktikan sama-sama," tandasnya.[dm/sindonews/pasberita.com]

posted by @Adimin

Gubernur Sumbar: Agama Membuat Sumbar Lebih Baik

Padang (5/8) - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno membuka kegiatan Musabaqoh Qira'atil Kutub (MQK) Tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dalam kegiatan bertema “Musabaqoh Qiro'atil Kutub Meningkatkan Semangat Santri Pondok Pesantren Menjadi Kader Ulama Masa Depan” ini Gubernur menyatakan bahwa kegiatan ini bisa memotivasi santri untuk terus meningkatkan pemahaman dan pengamalan terhadap nilai islam yang diperolehnya.

"Dampaknya, semakin meningkat keagamaan pada masyarakat Sumbar. Masyarakat menjadi lebih baik, aman, tertib, dan damai. Sehingga berkah Allah mengalir kepada rakyat Sumbar, dan kita terlepas dari bencana, penyakit sosial, dan permasalahan yang ada," kata Gubernur ketika membuka MQK di asrama Haji Tabing Padang, Selasa (5/8).

Lebih lanjut disampaikan Gubernur, kehadiran kantor wilayah (kanwil) agama sangat di apresiasi sekali dan ini tidak perlu didebat lagi, ini memberi motivasi dan dapat belajar memperdalam ajaran Islam sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam keseharian di pondok pesantren kita telah punya sarana dan prasarana, menyediakan pelajaran dengan baik dan cukup, namun perlu juga tokoh sentral, ia sebagai ulama dan seorang guru yang dapat menjadi panutan para santri itu sendiri.

Musabaqoh ini sendiri diikuti oleh 18 kabupaten/kota yang ada di Sumbar (kecuali Kabupaten Mentawai), dengan peserta sebanyak 410 santri.

Di tempat bersamaan, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Agama Sumatera Barat juga menekankan agar perlombaan dengan sembilan cabang kegiatan yang dilombakan ini menjadi wadah pendidikan kepada para santri peserta, yang mendukung fungsi pesantren, salah satunya untuk pembinaan kaderisasi calon ulama.

Ditegaskan juga oleh Kakanwil bahwa pondok pesantren sejatinya menjalankan kegiatan pengkajian Kitab Kuning. "Melalui pondok pesantren, kajian kitab-kitab klasik didalami. Ciri khas Pondok Pesantren harus ada kajian Kitab-Kitab Kuning. Kalau ada Pondok pesantren yang tidak ada kajian Kitab Kuning, itu pembohongan," tandasnya. [pks.or.id]

posted by @Adimin

PKS Siapkan Tiga Kader Jadi Pimpinan DPR

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap mewakafkan sejumlah kader terbaiknya untuk mengisi posisi pimpinan DPR periode 2014-2019. Kader-kader yang diusulkan PKS adalah mereka yang di internal partai dinilai memenuhi kriteria kapasitas dan kualitas.

"Ada Pak Hidayat Nur Wahid, Sohibul Iman, dan Almuzammil Yusuf," kata Juru Bicara DPP PKS, Mardani Ali Sera saat dihubungi Republika, Rabu (6/8).

Anggota Fraksi PKS ini menyatakan partainya tidak mempersoalkan keinginan Golkar menempati posisi ketua DPR. Menurut Mardani tidak menjadi soal bagi PKS ada di posisi ketua atau wakil ketua DPR. Yang terpenting proses penetapan pimpinan DPR dilakukan melalui jalan musyawarah.

Jalan meraih posisi pimpinan DPR akan dilakukan lewat penggalangan kekuatan koalisi permanen Merah Putih di parlemen. Mardani menyatakan sampai saat ini partai-partai yang tergabung dalam koalisi permanen berada dalam posisi solid.

Mardani berharap kehadiran koalisi permanen di posisi pimpinan DPR bisa memudahkan masyarakat dalam menilai jenis kelamin politik partai. Dia menyatakan koalisi permanen akan bersama-sama mewujudkan cita-cita baik di parlemen, pemerintahan, dan kepala daerah.

Partai-partai yang tergabung dalam koalisi permanen Merah Putih di antaranya: Gerindra, Golkar, PKS, PPP, PAN, dan PBB (bukan partai parlemen). Sementara Demokrat meski tidak terang-terangan menyatakan bergabung dalam Koalisi Merah Putih, namun secara tersirat mendukung Prabowo-Hatta dalam pilpres. 

[http://www.republika.co.id]

posted by @Adimin

MK Akan Proses Gugatan Pilpres Secara Transparan

Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku akan memproses gugatan pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 secara transparan dan objektif.

"MK akan memutus perkara ini sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya berdasarkan fakta yang diungkap oleh para pihak di dalam persidangan," kata ketua MK Hamdan Zoelva, Selasa (5/8/2014).

Oleh karena itu, dia meminta agar pihak yang berkepentingan dengan gugatan tersebut, agar tidak mengerahkan massa saat persidangan gugatan di gedung MK hari ini, Rabu (6/8/2014).

"Karena itu, saya sarankan untuk menyerahkan kepada kuasa hukum masing-masing untuk beperkara di sini, tidak perlu turunkan massa ke MK," ujarnya.

Untuk diketahui, sidang perdana gugatan ini sendiri, akan dimulai pada pukul 09.00 WIB di ruang sidang utama MK.

22.000 personil kepolisian telah diterjunkan di lokasi, Jl. Medan Merdeka Barat. Sebelum sidang dimula, aparat kepolisian pun tampak menggelar apel pagi di halaman gedung MK.

Selain itu untuk menambah keamanan, sejumlah kendaraan taktis pun juga telah disiapkan guna mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

Untuk situasi lalu lintas sendiri, saat ini masih dikabarkan ramai lancar. [dm/inilah]

posted by @Adimin

Pakar Hukum: Prabowo-Hatta Berpeluang Menang di MK

Jakarta - Hari ini (Rabu, 5/8) Mahkamah Konstitus (MK) akan menggelar sidang perdana gugatan Pilpres yang diajukan Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai secara umum peluang kemenangan gugatan Prabowo-Hatta terbuka, karena ada dua hal yang menjadi acuan dalam keputusan hasil Pilpres 2014. Acuan itu, kata Margarito yang pertama adalah terdapat permasalahan dalam level prosedur paling bersifat fatal.

"Seperti penggunaan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), itu luar biasa fatal lalu yang kedua banyak sekali rekomendasi-rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU," kata Margarito ketika dihubungi, Jakarta, Selasa (5/8/2014).

Misalnya, lanjut Margarito, rekomendasi Bawaslu seperti pemilihan suara ulang di DKI Jakarta yang mencapai 5800-an lebih TPS dan beberapa daerah tidak dijalankan sepenuhnya oleh KPU dan hanya beberapa TPS saja.

"Kemudian di Papua, secara prosedur salah total, itu yang membuat perkara ini memberi peluang kepada tim Prabowo untuk memangkan pertempuran ini. Setidak-tidaknya beberapa perkara mereka itu feeling saya akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi," kata Margarito.

Margarito yang juga merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Khairun Ternate itu memaparkan, langkah hukum Prabowo-Hatta saat ini diuntungkan oleh sikap KPU sendiri yang telah membuka kotak suara tanpa mendapatkan rekomendasi dari MK.

Menurutnya, langkah KPU yang membuka kotak suara di tingkat kelurahan dan kecamatan Itu sesuatu yang tidak lazim dalam sebuah perkara di Mahkamah Konstitusi. Karena selama ini di MK bila terjadi perdebatan dan perkara terkait selisih angka maka MK selalu memerintahkan KPU untuk menghadirkannya dan diperiksa secara bersama-sama di MK.

"Tetapi faktanya selama ini pembukaan kotak suara itu dilakukan atas prakarsa KPU sendiri. Jadi apapun dalil KPU untuk membuka kotak suara itu telah menyalahi aturan dan menyimpang dalam perkara pemilu di MK. Dan tindakan itu menurut saya akan menambah keyakinan hakim MK bahwa ada yang tidak beres dalam penyelenggaraan pilpres kemarin," ujarnya. [rok/inilah]

posted by @Adimin

Prabowo: Mari Kita Berdoa Agar Proses Sidang Berlangsung dengan Baik

Prabowo Subianto mengajak para pendukungnya berdoa agar proses persidangan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar Mahkamah Konstitusi berlangsung lancar.

Ajakan itu disampaikan calon presiden nomor urut 1 tersebut lewat akun Facebook-nya Selasa malam (5/8).

"Malam ini mari kita bersama-sama berdoa' agar proses persidangan dapat berlangsung dengan baik, dan dapat menghasilkan keputusan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Aamiin," tulis Prabowo.

Pendukung Prabowo-Hatta besok (hari ini -red) sebelumnya dipastikan akan mendatangi gedung MK. Karena itu, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik meminta maaf kepada masyarakat karena aksi tersebut akan mengganggu arus lalu lintas.

"Kepada masyarakat Indonesia kami mohon maaf apabila merasa terganggu dengan aktivitas yang akan kami lakukan besok. Kami harapkan untuk menghindari tempat demonstrasi," kata Taufik.

Pihak Kepolisian sendiri sudah memastikan akan mengawal proses sidang tersebut. "Kami sudah melakukan persiapan berlapis di gedung MK, ada 22 ribu personel khusus untuk pengamanan,” kata Kapolri Sutarman.

Pengamanan meliputi di luar dan dalam gedung MK. Para Hakim konstitusi yang menangangi perkara ini juga akan mendapat pengawalamn ketat dari korps kepolisian.

“Tempatnya kami amankan, dan hakimnya kami beri pengamanan juga, sehingga kami harap hakim konstitusi akan memutuskan berdasarkan fakta yang ada dan norma keadilan yang berlaku,” tandas Sutarman. [zul/rmol]

posted by @Adimin