Jabar Juara E-Goverment Selama Tiga Tahun Berturut-turut

Kesungguhan Jawa Barat dalam penerapan TIK untuk pelayanan publik menghasilkan prestasi sebagai Juara Satu untuk E-Goverment tingkat provinsi. Tidak tanggung-tanggung penghargaan tersebut diraih selama tiga tahun terus menerus.

"Saat ini kami menerima penghargaan E-Goverment terbaik. Belum ada yang mampu menyaingi kami selama tiga tahun terakhir," ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Kamis (13/11).

Pelayanan publik berbasis elektronik di Provinsi tersebut sudah memiliki payung hukum yang tertuang pada Perda nomor 29 tahun 2010 dan Perda nomor 11 tahun 2011.

Ahmad Heryawan menjelaskan empat tahap yang dilaluinya dan jajaran Pemprov dalam penerapan TIK. Tahap satu inisiasi, yaitu sosialisasi bagi pegawai pemerintah. Dua, tahap interaksi informasi digital dengan menggunakan layanan dan aplikasi berbasis teknologi.

Tiga, tahap transaksi digital. Dimana aktivitas pengiriman surat-surat dan data lainnya sudah dilakukan secara online. Empat, tahap pelayanan digital kepada masyarakat.

Adapun layanan E-Goverment yang telah dijalankan diantaranya, layanan pembayaran PBB secara online, absensi online bagi karyawan, sistem informasi manajemen kepegawaian, dan aplikasi teknologi siklus baeang daerah.

Salah satu keunggulan Jabar pun terletak pada rekap jaringan komunikasi datanya yang mencapai 60 Mbps. Ini adalah angka paling tinggi, jika di bandingkan dengan provinsi lain.

Dalam acara Dialog Nasional untuk Inovasi Pelayanan Daerah Berbasis Elektronik, Ahmad menjelaskan proyek barunya yang bernama Ducting Fiber Optic Bersama. Integrasi kabel dalam satu tiang, baik di permukaan maupun di bawah tanah.

"Satu tiang dapat digunakan secara bersama-sama. Ini agar kabelnya tidak terlihat semerawut," kata pria yang akrab disapa Aher itu.

Selain menyediakan pelayanan online, Pemprov pun melakukan edukasi TIK secara mobile dengan kendaraan keliling. Sosialisasi tersebut penting dilakukan mengingat angka proyeksi kasar (APK) pendidikan tinggi di Jawa Barat masih beragam. APK SD 119,55 persen, SMP 95,25 persen, SMA 70,19 persen, dan Perguruan Tinggi 17,09 persen.

Menurut Wewen Ruswendi Moderator pada acara Dialog Nasional, keberhasilan Jabar ditunjang oleh empat hal. Pembangunan infrastruktur yang baik, konten dari setiap program yang dijalankan, kelembagaan yang mumpuni. Dan yang paling utama adalah komitmen dari pemimpin untuk menyukseskan programnya. 

rol


posted by @Adimin

Anis Paparkan 3 Komponen Nilai Moderat Dalam Diskusi "Democrat Islamist" di Malaysia

KUALA LUMPUR - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan presentasinya di Diskusi Meja Bundar (Roundtable Discussion) "Democrat Islamist" di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (13/11) pagi tadi. Dalam pemaparannya, Anis menyampaikan bahwa untuk mencapai nilai-nilai moderat ada tiga komponen yang harus mendapat perhatian penting, yakni ideologi, kepentingan dan budaya.

Anis Matta menjelaskan, bahwa perbedaan pemikiran tentang demokrasi dan Islam tidaklah sebesar dugaan banyak pihak selama ini. "Kebanyakan kalangan barat cenderung mengkritik demokrasi dalam Islam tanpa benar-benar menganalisa maksud demokrasi dan Islam," Papar Anis dihadapan peserta diskusi.

lebih lanjut Anis Matta memaparkan bahwa faktor budaya juga memainkan peranan dalam demokrasi. Di Asia Tenggara misalnya, lanjut Anis, demokrasi tidak berdarah-darah jika dibandingkan dengan demokrasi di negara-negara Arab.

Anis Matta juga menyontohkan seperti yang terjadi di Indonesia, dimana golongan ekstrimis baik kiri maupun kanan tidak diterima masyarakat hingga mayoritas pihak akan beralih menjadi moderat.

"Ini karena budaya negara-negara arab lebih keras. Kesadaran yang timbul dari pendedahan dunia barat menyebabkan generasi baru menyadari bahwa mereka banyak ditekan oleh sistem otokrasi dan akhirnya bangkit melakukan perlawanan," pungkas mantan Wakil Ketua DPR RI itu.

Roundtable Discussion ini di gagas oleh Global Movement Of Moderates bekerjasama dengan Universitas Islam Internasional Malaysia (IIUM). Selain Anis Matta, diskusi ini juga menghadirkan Dr. Driss Bounou dari Partai Keadilan dan Pembangunan Maroko, Dr. Azzam Tamimi dari TV Al Hiwar London dan Dr. Dzulkifly Ahmad, Direktur Eksekutif Pusat Penelitian PAS (Partai Islam Malaysia). [pks.or.id]


posted by @Adimin

Diskusi ″Democrat Islamist″, Anis Matta Jadi Pembicara di Malaysia

KUALA LUMPUR - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta dijadwalkan akan menjadi salah satu pembicara dalam diskusi meja bundar di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (13/11) pagi ini. 

Diskusi yang bertajuk "Democrat Islamist" - a special term refers to the new actors who seek to apply the islamic principles to public policy within a democratic framework itu, Anis Matta akan berbicara bersama Dr Driss Bounou dari Partai Keadilan dan Pembangunan Maroko, Dr Azzam Tamimi dari Al Hiwar TV London, dan Dr Dzulkifly Ahmad, Direktur Eksekutif Pusat Penelitian PAS (Partai Islam Malaysia).

Diskusi yang akan berlangsung pada pukul 10 waktu setempat ini bertujuan untuk menganalisa dan meneliti dengan cermat wacana politik Islam dalam lingkup Islamisme demokrat dan dinamisasinya, serta mengeksplore peran dan kontribusi kalangan Islamis Demokrat dalam memerangi ekstrimisme di dunia islam.

Acara yang di selenggarakan oleh Global Movement of Moderates Foundation ini bekerjasama dengan Universitas Islam Internasional Malaysia (IIUM) dan berlangsung di Menara Manulife 6, lantai 15 jalan Gelenggang, Damansara Heights, Kuala Lumpur, Malaysia. [pks.or.id]


posted by @Adimin

Gubernur Sumbar Galang Aspirasi di Sela Adventure

LIMA PULUH KOTA (13/11) - Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, menghadiri kegiatan Adventure di Kabupaten 50 Kota, pada Rabu (12/11). Gubernur datang menggunakan motor trail. Kegiatan Adventure diikuti oleh seluruh pecinta trail di wilayah Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh, serta Kota Padang.

Wakil Bupati 50 Kota, Asyirwan Yunus, menyambut kedatangan Gubernur dan rombongan di rumah dinas Wakil Bupati. Di depan rumah tersebut telah terparkir motor-motor trabas yang siap mengikuti kegiatan Adventure tersebut. Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Camat Harau yang mendampingi Wakil Bupati.

Rute Adventure dimulai dari rumah dinas Wakil Bupati 50 Kota menuju Bukik Kasok, lalu mengarah ke daerah Payobasuang, dan finish di Nagari Situjuah. Di Situjuah Gubernur langsung menghadiri acara penyerahan dan penandatanganan MoU tentang Gerakan Optimalisasi Penyuluhan (GOP).

Di tengah kegiatan Adventure, Gubernur berhenti di SMP Negeri 4 Harau, Jorong Buluh Kasok, Kanagarian Sari Lamak, Kecamatan Harau. Kedatangan Gubernur disambut hangat oleh seluruh murid beserta para guru. Selain permohonan bantuan untuk sekolah, masyarakat di Buluh Kasok juga menyampaikan aspirasi mengenai masalah perbatasan antara Kabupaten 50 Kota dengan Kabupaten Kampar.

Seorang tokoh masyarakat Jorong Buluh Kasok mengatakan bahwa sebelumnya perwakilan dari bagian agraria Kabupaten Kampar telah datang dan menyampaikan acuan perbatasan. Namun, ia mengaku bahwa acuan yang disampaikan tersebut ditolak masyarakat Buluh Kasok karena mereka lebih mengetahui tentang batas-batas daerah yang ada di nagarinya.

“Semoga Gubernur dapat menuntaskan masalah batas daerah antara Kabupaten 50 Kota dengan Kabupaten Kampar karena pada saat ini perbatasan kita sudah banyak diambil oleh Kabupaten Kampar,” ujar tokoh masyarakat Bukik Kasok yang mengaku memiliki bukti tentang batas wilayah Kabupaten 50 Kota dengan Kabupaten Kampar tersebut.

Latar belakang masalah perbatasan Kabupaten 50 Kota dan Kampar tidak jauh dari alasan melimpahnya sumber daya alam di wilayah tersebut. Daerah perbatasan kedua kabupaten merupakan sumber batu bara dan kaya akan hasil perhutanan.

Gubenur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengatakan akan menampung semua aspirasi masyarakat yang ada di Bukik Kasok, termasuk masalah tapal batas. Selain itu, masalah infrastruktur jalan serta sekolah di Jorong Bukik Kasok telah menjadi catatannya. “Masalah infrastruktur akan coba kami anggarkan dalam APBD berikutnya. Selain itu, perlu juga adanya bantuan memenuhi perlengkapan sekolah di Jorong Bukik Kasok ini,” janji Gubernur. [Humas Sumbar]

posted by @Adimin

Pemko Padang Sertifikasi Guru MDA dan TPQ/TQA

PADANG - Pemko melaksanakan sertifikasi bagi guru - guru TPQ/TQA dan MDA. Sertifikasi diikuti 920 orang guru MDA, 2.800 guru TPQ/TQA ini disinyalir pertama di Indonesia.

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah saat pembukaan sertifikasi di Masjid Nurul Iman, Rabu (12/11) mengatakan, eksistensi TPQ/TQA dan MDA dalam membekali anak - anak dengan pemahaman ilmu - ilmu keagamaan telah terlihat dengan nyata.

Para guru telah berpartisipasi dan berkontribusi optimal dalam pembinaan mental dan spiritual.

"Agar pelaksanaan pendidikan Al Quran mampu melaksanakan fungsinya dengan efektif, maka upaya peningkatan mutu pembinaan dan pengelolaan pendidikan harus di tingkatkan. Salah satu upaya tersebut adalah pelaksanaan sertifikasi ini," ujar Walikota.

Menurutnya, peran dan tanggung jawab guru sangat besar sebagai pelaksana langsung kurikulum pendidikan, sekaligus sebagai contoh teladan kebaikan yang hidup bagi anak didik dan lingkungannya.

"Untuk itu, para guru ini pun perlu mendapatkan perhatian kesejahteraan dengan meningkatkan insentif," imbuh Mahyeldi.

Insentif bagi guru TPQ/TQA dan MDA ini sebelumnya "dipukulrata" sebesar Rp120 ribu setiap bulannya. Tetapi sekarang ditingkatkan berdasarkan klasifikasinya, yaitu sertifikasi A sebesar Rp. 500 ribu, sertifikasi B Rp350 ribu dan sertifikasi C Rp 120 ribu setiap bulannya.

Kepala Bagian Kesra Kota Padang A l Amin, S.Sos mengatakan, pelaksanaan sertifikasi ini suatu bentuk mendukung visi misi Walikota dan Wakil Walikota Padang dalam mewujudkan masyarakat yang religius, sekaligus mensejahterakan para pendidik.

"Peningkatan insentif dengan klasifikasi sertifikasi ini untuk menghargai para guru berdasarkan senioritas dan tingkatan keilmuannya," imbuhnya. [Rel]

posted by @Adimin

Almuzzammil Yusuf Usulkan Sepakbola Jadi Alat Lobi Pejabat Negara

Jakarta (12/11) – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Almuzzammil Yusuf mengusulkan agar sepakbola menjadi alat lobi pejabat negara. Hal ini disampaikan Muzzammil usai pertandingan sepakbola persahabatan antara Tim DPR melawan Tim Wartawan di lapangan sepakbola DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa sore (11/10) kemarin.

“Lapangan sepakbola bisa jadi tempat baru lobi dan negosiasi, murah meriah. Tidak perlu di lapangan golf, mahal. Saya menyebutnya diplomasi lapangan hijau. Tim sepakbola DPR ini sudah terbentuk. Ke depannya saya usulkan agar kita bisa melakukan pertandingan persahabatan dengan Tim Duta Besar, Kepolisian, dan Kementrian,” ujar inisiator pertandingan sepakbola persahabatan antara Tim DPR melawan Tim Wartawan ini.

Terkait pertandingan sepakbola persahabatan antara Tim DPR melawan Tim Wartawan ini, Muzzammil menegaskan tidak ada menang kalah. Tujuan pertandingan persahabatan ini, lanjutnya, untuk mencairkan suasana. “Sifat olahraga itu senang. Sepakbola yang dipilih karena olahraga rakyat. Golf terlalu elitis,” kata legislator PKS asal Lampung yang dikenal gemar bermain sepakbola.

Tak ketinggalan, Muzzammil pun mengomentari jalannya pertandingan sore kemarin. “Misbakhun bermain ngotot, ga ada capeknya dia. Pak Francis yang bermain sebagai penjaga gawang juga tampil cemerlang. Ia berhasil menghalau banyak tendangan yang mengancam gawang Tim DPR, ia layak jadi man of the match,” pungkas Muzzammil yang rutin bermain sepakbola bersama pamdal DPR setiap pekannya ini.

Pertandingan sepakbola persahabatan antara Tim DPR yang terdiri dari koalisi merah putih (KMP) dan koalisi indonesia hebat (KIH) melawan Tim Wartawan DPR akhirnya berhasil dimenangkan oleh Tim DPR dengan skor 2-1. Gol bagi Tim DPR dicetak oleh Herman Khaeron dan Edhy Prabowo. [pks.or.id]

posted by @Adimin

Gubenur Sumbar Ajak Kaum Muda Minang Kembali Bersilat

Padang Panjang (11/11) – Delegasi silat dari berbagai aliran Minangkabau dan Sunda berkumpul di Padang Panjang, Sumatera Barat. Delegasi Silat Minangkabau ada sembilan aliran minang (Silat Kurambi, Sungai Patai, Pauh, Kumango, Sitaralak, Tuo, Batumandi, Paingan, dan Sunua). Sedangkan delegasi Silat Sunda ada empat perguruan pencak (Cimande, Bela, Sang Saka Buana, dan Panglipur). Mereka berkumpul di Rumah Budaya Fadli Zon, Aia Angek Cottage, Selasa (11/11).

Acara yang berlangsung di Jalan Raya Padang Panjang-Bukittinggi KM 6 tersebut diselenggarakan atas prakarsa Fadli Zon (budayawan), Mak Katik (tokoh silat minang), serta Ki Jatnika (tokoh silat sunda). Tampak hadir pada acara tersebut Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno; Bupati Agam, Indra Catri; serta Walikota Payakumbuh, Reza Palevi.

Indra Catri dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut mempertemukan dua akar dari perkembangan silat di Indonesia. Melalui pertemuan ini diharapkan akan lahir dan terbentuk peradaban serta akar persilatan yang harus tetap dipertahankan. "Acara seperti ini diharapkan menjadikan titik mula kebangkitan silat, dan sudah saat nya untuk membangkitkan kembali silat yang selama ini dikatakan mati suri,” ungkap Bupati Agam tersebut. 

Ki Jatmika dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada penyelenggara karena acara tersebut sekaligus menjadi ajang mempererat persahabatan antara Minang dan Sunda. Ki Jatmika juga menjelaskan sekilas tentang perkembangan silat di Sunda, terutama Silat Cimande yang merupakan silat tertua di Sunda. "Saya berharap acara seperti ini tidak hanya untuk kali ini saja. Namun terus dilanjutkan sehingga bisa mengangkat budaya kita,” harapnya. 

Sementara Fadli Zon, sebagai penggagas dan tuan rumah, menyampaikan bahwa silat bukan hanya sekedar beladiri, namun juga bisa menjadi sarana pembangunan karakter. "Character building (pembangunan karakter) hanya bisa didapat pada budaya dan sejarah. Apabila ingin mengembangkan diri, maka kita harus mampu membentuk character building tersebut. Apalagi dengan menghadapi era globalisasi, silat dapat menjadi salah satu benteng dalam menghadapi hal tersebut,” ungkap budayawan yang juga Wakil Ketua DPR RI itu. 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, menyampaikan kemungkinan adanya kesamaan antara Silat Minang dengan Silat Sunda. “Ini terlihat dari gerakan dan jurus yang ditampilkan dari kedua daerah. Acara seperti ini merupakan salah satu langkah dalam memelihara dan melestarikan kebudayaan bangsa, khususnya bagi Silat Minang sendiri,” ujarnya. 

Gubernur juga mengimbau kepada Bupati/ Walikota untuk mendorong anak-anak dan kaum muda agar tertarik dan mau mempelajari silat dengan sungguh-sungguh. "Sama-sama kita ketahui, saat sekarang anak-anak dan kaum muda Minang sudah jarang untuk mengetahui tentang silat. Yang menggeluti silat tersebut hanya orang-orang tua saja. Jadi apabila nanti saat orang-orang tua sudah tidak ada, maka ilmu silat tersebut pun akan ikut punah. Karena ilmu silat tersebut tidak tertulis dan itu merupakan sebuah kerugian bagi Minangkabau sendiri,” kata Irwan.[humas sumbar]

posted by @Adimin

Mahyeldi: Penataan Pasar Jadi Prioritas

PADANG - Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah kembali menegaskan bahwa penataan PKL di Pasar Raya dan pasar - pasar satelit menjadi prioritas kerja dua tahun ke depan disamping merealisasikan 10 program unggulan lainnya. Sekaligus penataan PKL ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan "Padang Bersih" yang telah dicanangkan pada 1 Muharram lalu.

"Penataan PKL di Pasar Raya dan pasar satelit memang kita prioritaskan agar 2015 dan 2016 nanti pasar kita sudah tertata dengan rapi. Sekaligus kebersihannya kita tingkatkan dan selalu dijaga seiring dengan mewujudkan Padang Bersih," kata Mahyeldi saat 'gurila' di Pasar Raya fase VII, Senin (10/11).

Dikatakan Mahyeldi, penataan PKL bukan berarti melarang pedagang berjualan, melainkan melakukan pembinaan terhadap para pedagang tersebut serta menempatkan mereka pada tempat yang lebih presentatif.

"Untuk itu, Pemko Padang akan mengakomodir para PKL dalam satu lokasi yaitu di lantai dua gedung eks Matahari. Bangunan itu akan dibenahi lagi dengan memasangkan atap serta drainasenya difungsikan. Begitu juga di Atom Center akan ditempati oleh pedagang batu akik," terang Walikota.

Lebih lanjut Mahyeldi mengatakan, kebersihan di pasar - pasar satelit serta di lingkungan pemukiman akan menjadi tanggung jawab masyarakat bersama lurah dan camat di wilayah kerjanya masing - masing. "Kebersihan akan menjadi penilaian kinerja dan lurah serta SKPD terkait," sebutnya.(rel/hmspdg)

posted by @Adimin

PKS Dituntut Hasilkan Kebijakan yang Bermanfaat Bagi Masyarakat

Jakarta (11/11) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai politik harus mampu menerjemahkan ideologi partai ke dalam kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Demikian disampaikan Fitra Arsil, pakar hukum dari Universitas Indonesia dalam focus group discussion yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI di Gedung Nusantara I lantai 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (10/11) kemarin.

"PKS tidak boleh pragmatis,sekedar menghasilkan kebijakan yg tidak sejalan dengan ideologi partai. PKS lewat Fraksi PKS di parlemen harus menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus dengan sesuai dengan ideologi partai," kata Fitra.

Tantangan selanjutnya yang dihadapi PKS adalah bagimana mengobjektifikasikan nilai-nilai Islam dalam kerangka konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). PKS lewat Fraksi PKS di parlemen dituntut untuk bisa menghasilkan kebijakan yang mencerminkan rasa keadilan dan kesejahteraan rakyat. [kabarpks.com]

posted by @Adimin

Revisi Undang-undang Haji Mesti Menjadi Prioritas

Jakarta (11/11) - Revisi Undang-undang (UU) Haji No 13 tahun 2008 diminta tetap menjadi prioritas dalam usulan prolegnas tahun 2015. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi VIII DPR RI dengan perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Asosiasi Muslim Penyelenggara Umroh dan Haji Republik Indonesia (AMPHURI), Asosiasi Muslim Penyelenggara Umroh dan Haji (AMPUH) dan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Senin (10/11) di Senayan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa menjelaskan, meskipun dalam beberapa tahun terakhir survey Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kepuasan jamaah haji menunjukkan adanya peningkatan penilaian sampai mendekati angka 83%, tidak berarti penyelenggaraan ibadah haji tidak memiliki catatan. "Bahkan, beberapa catatan yang ditemui dalam pengawasan ibadah haji oleh Komisi VIII DPR RI merupakan catatan berulang yang sudah beberapa tahun menjadi masalah, seperti soal pemondokan, katering, layanan kesehatan dan transportasi," kata Ledia dalam rilis yang dikirimnya, Selasa (11/11).

Dalam RDPU kali ini, perwakilan ormas dan lembaga memberi laporan mengenai beberapa kendala yang muncul di tengah penyelenggaraan ibadah haji terakhir bulan lalu. "Misalnya soal sulitnya pembimbing ibadah haji reguler mendampingi jamaah KBIH-nya karena persoalan keterbatasan kuota dan kelambatan visa, soal pembinaan jamaah haji serta pembatasan pilihan ibadah bagi jamaah sehingga jamaah yang memilih melakukan sunnah tarwiyah tidak disediakan transportasi oleh pemerintah," tuturnya.

Oleh karena itu, legislator PKS dari dapil Jabar I ini menilai, menjadi sangat penting bagi komisi VIII untuk segera membahas revisi UU 13 th 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji agar pengaturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih komprehensif, sebab terkait dengan kegiatan di tanah air, sejak pendaftaran di wilayah masing-masing, menjelang keberangkatan di embarkasi, di tanah suci sebelum dan saat melakukan ritual ibadah hingga fase kembalinya jamaah ke tanah air.

“Memang kita patut bersyukur sudah ada Undang-undang No 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Namun perlu diingat bahwa UU ini bersifat lex spesialis dari undang-undang penyelenggaraan haji itu sendiri. Sehingga UU 13 tahun 2008nya harus segera direvisi agar tidak ada tumpang tindih peraturan di beberapa bagian, sambil juga menyisakan berbagai persoalan mendasar yang harus dipenuhi yang belum bisa dipenuhi hanya dengan meregulasi persoalan keuangannya saja.” pungkas Ledia. [kabarpks.com]

posted by @Adimin

Wako Targetkan 2015 Padang Kota Bersih

Pemerintah Kota Padang menargetkan program “Padang Bersih” sudah terwujud pada Mei 2015, dimana sampah dan permasalahan kebersihan sudah terkelola dengan baik.

Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah, Senin, mengatakan penerapan itu sejalan dengan Perda tentang pengelolaan sampah yang sudah dijalankan dengan efektif.

“Saya targetkan pada Mei 2015 Padang sudah menjadi kota yang bersih,” kata dia.

Dikatakannya, bagi siapa yang tidak menjaga kebersihan atau membuang sampah sembarangan, baik warga atau pengunjung akan ada sidang tipiring dan dikenakan sanksi. Dimana akan didenda sebesar Rp5 juta atau tiga bulan kurungan.

Untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota pariwisata, maka kebersihan adalah hal utama yang harus diperhatikan. Untuk mewujudkan itu tentu melakukannya harus membangun sinergi dengan seluruh komponen masyarakat dan melibatkan Muspida juga pihak swasta.

Hal itu dikarenakan saat ini Pemkot Padang memiliki keterbatasan anggaran karena sudah berada di penghujung 2014.

“Keterbatasan tersebut dapat kita atasi dengan melakukan goro bersama pedagang dan Muspida agar bisa menjaga kebersihan kawasan Pasar Raya sehingga nyaman dikunjungi,” kata dia.

Untuk memaksimalkan pengelolaan sampah, Pemkot Padang sudah menganggarkan untuk pengadaan 90 unit becak motor pengangkut sampah yang akan diserahkan kepada Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di setiap kelurahan.

Selain itu, warga juga diharapkan dapat melakukan pemilahan sampah organik dan unorganik, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kompos dan melalui bank sampah juga dapat dilakukan daur ulang yang bernilai ekonomi.

Wako menegaskan, kepada para Camat dan Lurah agar dapat melakukan sosialisasi dan membantu LPS serta menggerakkan warga dalam penanggulangan sampah ini.[Ranahberita]

posted by @Adimin