Keluarga Besar PKS Berbelasungkawa atas Musibah Jatuhnya Alat Berat di Masjidil Haram

JAKARTA (12/9) - Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut berduka mendalam atas musibah jatuhnya alat berat (crane) di Masjidil Haram, Arab Saudi pada Jumat (11/9) malam.

"Duka mendalam dan doa takziyah atas musibah di Kota Makkah. Semoga Allah SWT merahmati para korban," kata Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Salim Segaf Al Jufri di Jakarta, Sabtu (12/9).

Mantan duta besar RI untuk Arab Saudi ini juga menyampaikan musibah bisa datang kapan saja. Ia mengajak masyarakat untuk bersabar dan terus memperbaiki diri.

"Musibah bisa datang kapan saja karena gejala alam atau kelalaian manusia. Tugas kita bersabar dan memperbaiki diri. Mitigasi bencana," tutupnya.

Seperti diketahui, pada Jumat (11/9) pukul 5.30 sore waktu Makkah telah jatuh alat berat di tempat Tawaf akibat badai angin disertai hujan deras. Puluhan jamaah haji meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka karena tertimpa alat berat tersebut. Termasuk di dalam daftar korban ialah jamaah haji asal Indonesia.

posted by @Adimin

Lima Hari Dibuka, Galibu Munas ke-4 PKS Tembus Rp 600 Juta

JAKARTA (12/9) – Partisipasi masyarakat mendukung Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cukup tinggi. Sejak dibuka lima hari lalu, jumlah penghimpunan dana untuk kegiatan Munas ke-4 PKS sudah mencapai lebih dari Rp 600 juta.

Gerakan Lima Puluh Ribu Rupiah (Galibu) diumumkan langsung Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman kepada masyarakat, khususnya kader pada Senin, 7 September 2015 lalu. Hingga Jumat, 11 September 2015 pukul 10.37 WIB penghimpunan sudah mencapai Rp 601.270.915.

“Informasi yang kami terima sampai hari ini (Jumat) 11 September Jam 10.37 itu, jumlah Galibu yang terkumpul Rp 601.270.915. Ini dari seluruh Indonesia,” jelas Bendahara Panitia Penyelenggara Munas ke-4 PKS, Unggul Wibawa di Kantor DPP PKS, MD Building, Jakarta, Jumat (11/9).

Unggul mengatakan donatur Galibu berasal dari berbagai kalangan. Panitia tidak bisa memisahkan sumber dari kader maupun non kader. Oleh karena informasi Galibu dipublikasikan secara terbuka kepada rakyat Indonesia sejak Senin (7/9).

“Informasi Galibu ini kami buka ke publik, tidak hanya melalui struktur, tetapi juga media massa. Sehingga kami tidak bisa memisahkan antara donatur dari kalangan kader atau bukan,” katanya.

Prinsip Galibu, lanjut Unggul, ialah sunduquna juyubuna (dana dari kantong sendiri). Oleh karena itu, panitia tidak menargetkan nominal tertentu. Unggul menegaskan, Galibu bertujuan meningkatkan peran serta seluruh kader PKS dalam momen Munas kali ini.

“Kalau target kami berpirinsip sunduquna juyubuna, sehingga tidak ada target berapa harus diterima. Galibu ini sukarela. Jadi secara kontribusi dalam Munas ini, kami berharap bisa meningkatkan peran serta seluruh kader,” ujarnya.

Unggul menambahkan donasi yang masuk melalui Galibu akan tetap diterima hingga Munas ke-4 PKS berakhir pada 15 September 2015.

“Ya sampai Munas selesai kami masih terima. Rekening yang telah dibuat memang khusus untuk Galibu. Kami hanya membukanya dalam kegiatan Munas ini. Kalau setelah Munas masih ada donasi yang masuk, tetap kami alokasikan untuk kepentingan Munas,” papar Unggul.

Munas ke-4 PKS akan digelar secara sederhana pada 12-15 Spetember 2015. Untuk kesuksesan acara tersebut, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengimbau kader partainya untuk ikut berpartisipasi melalui Galibu. Kontribusi dana Munas ke-4 PKS dapat disalurkan ke rekening BSM Cab. Pondok Bambu a.n. PKS Munas No Rek 701-7724-791; Bank Mandiri Cab. Warung Buncit a.n. Partai Keadilan Sejahtera No Rek 127-00-161616-12; atau BCA Cab. Jatinegara Barat a.n. PKS Munas No Rek 760-033-2451.

Keterangan Foto: Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Mohamad Sohibul Iman.

posted by @Adimin

Rangkaian Munas, PKS Serukan Aksi Sosial

Jakarta (11/9) - Ketua Panitia Pengarah Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-4 PKS, DR Suswono menyerukan kepada seluruh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) di seluruh Indonesia untuk melakukan aksi sosial.

"Kita harapkan pada hari Sabtu dan Ahad ini seluruh jajaran pengurus di tingkat wilayah maupun daerah untuk bersama-sama menyelenggarakan aksi sosial," kata Suswono di Kantor DPP PKS, MD Building Jakarta, Jum'at (11/8).

Aksi Sosial ini, menurut Suswono adalah bagian dari rangkaian Munas ke-4 PKS untuk makin mendekatkan pengurus dengan masyarakat. "Kita ingin bersilaturahim dengan masyarakat. Semoga tercipta dialog dan interaksi antara pengurus partai dengan masyarakat," kata Suswono.

Munas ke-4 PKS akan diselenggarakan pada 14 dan 15 September 2015 di Depok. Mengangkat tema “Berkhidmat untuk Rakyat” PKS ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. [kabarpks.com]

posted by @Adimin

Struktur Baru PKS Disahkan Saat Munas

JAKARTA (11/9) - Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan seluruh kesiapan Munas telah mencapai 90 persen.

"Dalam Munas nanti seluruh struktur baru periode 2015-2020 akan segera disahkan," ujar dia kepada Republika.co.id, Jumat (11/9) di Kantor DPP PKS.

Secara umum, Munas ini salah satu prioritas utamanya yakni untuk mengesahkan dan melantik struktur baru kepengurusan, baik tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Syuro Pusat, dan Dewan Syariah Pusat. Dalam pelaksanaan Munas nanti juga akan digelar pembahasan terkait masalah kebijakan dasar atau disebut Amanat Munas.

Amanat Munas tersebut akan dijadikan panduan mulai visi, misi, dan capaian yang akan ditargetkan lima tahun mendatang. Selain itu, Amanat Munas nantinya akan dijabarkan ke dalam program kerja pada Mukernas November 2015 mendatang. 

Sohibul berharap PKS telah memiliki program jangka pendek, menengah, dan panjang sejak 1 Januari 2016.

Sumber: http://nasional.republika.co.id

posted by @Adimin

PKS Undang 17 Dubes Asing Hadiri Munas

JAKARTA (11/9) – Musyawarah Nasional (Munas) ke-4 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 14-15 September 2015 mendatang akan dihadiri sejumlah duta besar (dubes) negara sahabat untuk Republik Indonesia. Sedikitnya 17 perwakilan negara sahabat yang akan hadir. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri (BHLN) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Taufik Ramlan Wijaya saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Jumat (11/9).

“Ada 17 perwakilan asing yang diundang di Munas ke-4 PKS, dan beberapa dubes yang menyatakan bersedia hadir. Di antaranya dari negara Inggris dan Singapura. Konfirmasi kehadiran pun masih terus berdatangan hingga Munas nanti,” jelas Taufik.

Lebih lanjut Taufik menjelaskan, perwakilan dari berbagai negara tersebut akan diundang pada sesi opening ceremony Munas ke-4 PKS, Senin 14 September 2015.

“Para Dubes tersebut akan mendengarkan orasi politik Presiden PKS dan menyaksikan pelantikan pengurus baru di tingkat pusat,” lanjut doktor lulusan Universitas of Sheffield, Inggris tersebut.

Taufik juga mengatakan, para dubes tersebut diundang sebagai bentuk pembinaan hubungan dengan negara sahabat juga agar secara langsung dapat merasakan dinamika internal PKS.

“Mereka diundang untuk mengalami langsung dinamika internal PKS dan berinteraksi dengan pimpinan PKS. Diharapkan mereka mendapatkan gambaran yang tepat tentang PKS sebagai partai Islam yang demokratis dan moderat,” pungkas Taufik.

Sebagaimana diketahui, Munas ke-4 PKS akan digelar dalam berbagai rangkaian kegiatan. Dimulai dari Musyawarah II Majelis Syuro (12/9), beragam Kegiatan Rakyat di Cibubur (13/9), hingga puncaknya berlangsung pada 14-15 September di Depok. Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman akan memberikan pidato politik tentang arah kebijakan PKS selama lima tahun ke depan yang disertai dengan pelantikan pengurus DPP PKS periode 2015-2020. [kabarpks.com]

posted by @Adimin

5.000 Partisan akan Meriahkan Munas PKS

JAKARTA -- Jika tak meleset, PKS akan menyelenggarakan Munasnya yang keempat di dua tempat. Sebanyak 5.000 partisan sedianya bakal memenuhi Bumi Perkemahan (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur untuk memeriahkan acara tersebut, Ahad (13/9).

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan Munas akan diselenggarakan di Buperta Cibubur dan Hotel Bumi Wiyata, Depok. "Karena tema Munas kita berkhidmat untuk rakyat, maka acara yang kita selenggarakan pun ada untuk rakyat seperti jalan sehat dan senam sehat," ujar dia kepadaRepublika.co.id, Jumat (11/9).

Sohibul juga mengatakan selain masyarakat turut hadir anggota Majelis Syuro seluruh Indonesia. Tidak hanya masyarakat, seluruh kader PKS juga diundang hadir.

Selain kegiatan, Panitia Munas juga meyediakan door prize bagi yang beruntung. Munas PKS rencananya akan berlangsung 12-15 September 2015. [ROL]

posted by @Adimin

DPR Minta Pemerintah Perhatikan Tuntutan Buruh

JAKARTA (11/9) – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Adang Sudrajat meminta Pemerintah memerhatikan tuntutan buruh. 

“Kalau tidak ada perhatian yang serius dari Pemerintah, buruh akan mogok nasional di bulan November nanti,” kata Adang, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (11/9).

Perlambatan ekonomi dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak langsung terhadap buruh. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam audiensi dengan Komisi IX kemarin (10/9) menyebutkan sudah ada 100 ribu lebih buruh yang di-PHK.

Selain PHK, daya beli masyarakat juga menurun sejak pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini tidak diimbangi dengan upah buruh yang relatif tidak mengalami perubahan.

Anggota DPR asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat ini juga meminta Pemerintah memerhatikan upah buruh. “Kebutuhan hidup yang layak harus ditinjau ulang,” ujar Adang.

Isu Tenaga Keja Asing (TKA) asal Cina juga menjadi perhatian Adang. Menurutnya, Pemerintah tidak semestinya membiarkan TKA asal Cina ini menyerbu Indonesia. “Di kita saja banyak yang masih menganggur, seharusnya mereka bisa lebih diprioritaskan dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur yang akhir-akhir ini dikerjakan oleh TKA asal Cina,” tutup legislator yang juga seorang dokter itu.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

PKS Gelar Munas 14 September, Lantik Pengurus Hingga Bahas Arah Partai

JAKARTA (11/9) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 14-15 September di Depok, Jawa Barat. Ada beberapa rangkaian acara seperti pengumuman dan pelantikan pengurus baru sampai penyampaian visi misi partai untuk 5 tahun ke depan.

Sebelum Munas, Majelis Syuro PKS akan melakukan rapat terlebih dulu di kantor DPP PKS, 12-13 September.

"Majelis Syuro rapat dulu karena yang menentukan setiap putusan partai mereka. Soal acara munas, ada pelantikan kepengurusan yang baru, pengumuman ketua bidang, kepala departemen di hari pertama. Terus sosialisasi soal target kita dalam lima tahun ke depan," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Kamis (10/9/2015), malam.

Dia menjelaskan dalam penyampaian target 5 tahun ke depan ini menyangkut visi misi partai. Terkait kebijakan strategi akan langsung disampaikan Presiden PKS Sohibul Iman serta Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al Jufri.

"Target baik itu baik visi, misi, kebijakan strategi, sampai amanat Munas nanti disampaikan. Pembukaan ada Pak Sohibul, penutupan Pak Salim," sebutnya.

Lantas, apa ada kemungkinan hasil Munas mengubah posisi PKS dalam berkoalisi? Dia mengatakan posisi PKS tetap berada di luar pemerintahan.

"Kita Insya Allah, istiqomah, tidak di dalam, tetap di luar, Insya Allah," tuturnya.

Dalam Munas nanti, rencananya mengundang petinggi partai dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Diperkirakan ada 1500 kader PKS dari pengurus DPD, DPW, sampai DPP yang akan hadir. Untuk DPW ada 34, sementara DPD sekitar 550.

"Ada DPW 34, 550 DPD. Nanti seluruh Indonesia. Ada sekitar 1500 kader, pengurus DPD Kabupaten, Kota, Provinsi, sampai DPP," ujar Mardani.

Sebelum Munas, dijadwalkan juga digelar acara Pra Munas di Cibubur pada Minggu (13/9). Rencananya, mulai acara jalan kaki, bazar, sampai video conference dengan pengurus daerah yang tak bisa hadir di Munas. 

Sumber: http://news.detik.com

posted by @Adimin

Selamatkan Buruh Dari PHK, DPR Bentuk Panja Pelindo

JAKARTA (10/9) – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Adang Sudrajat mengatakan Komisi IX akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Demikian disampaikan Adang seusai menerima audiensi Serikat Pekerja (SP) Jakarta International Container Terminal (JICT) di Ruang Rapat Komisi IX Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).

“Komisi IX akan menindaklanjuti aduan SP JICT dengan membentuk Panja Pelindo II. Panja ini akan berkonsentrasi pada konteks ketenagakerjaannya,” ujar Adang.

Panja Pelindo II, menurut Anggota DPR asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat ini adalah usaha untuk menyelamatkan buruh PT Pelindo II dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Panja Pelindo II akan memperdalam dan memberikan rekomendasi atas kekisruhan yang terjadi di JICT,” lanjut Adang.

Dalam aspirasinya, SP JICT kecewa atas kepemimpinan direktur utama PT Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino yang mem-PHK buruh yang aktif dalam SP JICT. SP JICT seringkali mengkritisi Lino yang dinilai telah melakukan kebohongan publik terkait persetujuan konsesi JICT oleh Kementrian Perhubungan (Kemenhub).

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Kemenag Diminta Tidak Menjadi Operator Wakaf

JAKARTA (10/9) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa berpendapat Kementrian Agama (Kemenag) harus tetap pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya sebagai regulator, bukan operator wakaf produktif.

“Cukuplah berbagi tugas, siapa yang berperan sebagai regulator siapa yang berperan sebagai operator. Penyaluran wakaf produktif seharusnya dilakukan Badan Wakaf Indonesia bukan Kemenag,” kata Ledia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti pentingnya penataan birokrasi agar wakaf produktif dapat dikelola dengan baik. “Harus ada penataan birokrasi agar amanah umat dapat dikelola oleh negara dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” tutur ledia.

Wakaf, menurut Ledia bukan persoalan yang mudah. Banyak hal harus ditempuh agar tidak mendatangkan masalah di kemudian hari. Salah satunya adalah masalah akta tanah wakaf. Ia memberikan contoh salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) di Bandung yang berasal dari tanah wakaf, namun kemudian dijual oleh ahli waris orang yang mewakafkan tanah tersebut.

“Kewajiban Kemenag untuk melakukan semacam MoU (Memorandum of Understanding -red) dengan Badan Pertanahan Nasional agar tanah itu bersertifikat, sehingga tidak terjadi kasus seperti di Bandung," lanjut Ledia yang merupakan lulusan pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia ini.

Digitalisasi sistem, menurut Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat I yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi ini bisa menjadi solusi atas masalah pencatatan akta wakaf yang selama ini dilakukan KUA. "Harus ada suatu sistem digital yang dipelihara dan dijaga secara terus-menerus," pungkas Ledia.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

PKS Dorong KPK Serang Korupsi dari Dua Sisi

JAKARTA (10/9) – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsyi mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bisa menyeimbangkan fungsi pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). KPK ke depannya jangan hanya terlalu fokus pada penindakan. 

"Upaya pencegahan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara harus diperkuat," kata Aboebakar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).

Saat ini, tambah Aboebakar, bidang pencegahan masih lemah dan belum optimal dilakukan KPK. Menurut Aboebakar, KPK kurang memperhatikan strategi pencegahan. 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I itu menambahkan, meskipun KPK sukses memenjarakan banyak koruptor. Tapi, lanjut Aboebakar, bersamaan dengan itu korupsi tetap merajalela. Hal ini menunjukkan KPK sukses menindak tapi gagal mencegah korupsi. 

“KPK perlu menggempur korupsi dari 2 sisi, yakni pencegahan dan penindakan,” imbuh Aboebakar.

Legislator yang akrab disapa Habib Aboe itu menilai, pentingnya memilih pimpinan KPK yang memiliki komitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Pimpinan KPK nantinya, lanjut Aboebakar, harus siap melaksanakan tugas dan wewenang secara independen dan bebas dari kekuasaan manapun.

Lebih jauh Aboebakar mengemukakan, calon pimpinan KPK juga harus memahami keseluruhan tugas KPK sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002. "Sehingga, KPK ke depannya tidak hanya terlalu fokus pada penindakan," tegas Aboebakar.

Sementara itu, menyoroti soal pembagian bidang keahlian Calon Pimpinan (Capim) yang disampaikan oleh Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK, menurut Aboe Bakar, hal itu tidak tepat. Menurut Aboebakar, pembagian bidang dalam seleksi Capim KPK itu tidak perlu. "Kewenangan pencegahan, penindakan, manajemen, supervise, dan monitoring sudah merupakan kesatuan fungsi dalam tubuh KPK,” pungkas Aboebakar.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin