Muswil IV PKS Sumbar, Rahmat: Pembiayaan Melalui Galibu

Padang - Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Sumatera Barat, menggalang gerakan lima puluh ribu rupiah (galibu), dalam rangka menopang pendanaan Musyawarah Wilayah IV partai berlambang padi dan bulan sabit tersebut.

"Ini mengacu pada prinsip PKS yaitu sundukuna juyubuna atau uang dakwah kami berasal dari kantong sendiri," kata Ketua Panitia Muswil ke-4 PKS Sumbar, Rahmat Saleh, Rabu (14/10/2015) di Padang.

Menurutnya, dalam pelaksanaan Galibu tersebut, kader dapat mengirim langsung ke rekening Bank Syariah Mandiri KCP Padang nomor rekening 7092017518 atas nama Muswil IV PKS Sumbar. 

Belajar dari pengalaman Munas yang juga menggalang galibu, terang Rahmat, berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp2,48 miliar dari seluruh kader di tanah air. "Oleh sebab itu kami yakin galibu yang dilakukan di Sumbar, mampu menopang dana untuk Muswil IV," ujar Rahmat yang saat ini anggota DPRD Sumbar.

PKS Sumbar akan menggelar musyawarah wilayah (Muswil) IV pada 17 Oktober 2015. Acara inti berupa pelantikan dewan pengurus tinggi wilayah terdiri atas unsur Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Dewan Syariah Wilayah (DSW) dan Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW). Muswil ini bakal dihadiri utusan pengurus dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar

Muswil ini direncanakan akan dihadiri Presiden PKS, Sohibul Iman bersama sejumlah pengurus pusat lainnya seperti Soeripto, Abu Ridlo, Arifinto dan Najib. Tema besar yang diusung pada Muswil kali ini, 'PKS Berkhidmat untuk Rakyat Sumbar.' 

"Target Muswil adalah terbentuknya DPTW yang akan mengusung tema berkhidmat untuk rakyat Sumbar. Pada pelaksanaan Muswil ketua DPW akan memberikan arahan terkait bagaimana target PKS di Sumbar ke depan," ujarnya. [valora.co.id]

posted by @Adimin

Di Muswil PKS Sumbar Akan Gelar Temu Tokoh

Padang - Dewan pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat akan menggelar kegiatan temu tokoh sebagai rangkaian dari pelaksanaan musyawarah wilayah (Muswil) IV pada 16 Oktober 2015.

Temu tokoh akan dihadiri pengurus pusat yaitu Soeripto, Abu Ridho, Arifinto dan Najib, kata Ketua Panitia Muswil ke IV PKS Sumbar Rahmat Saleh di Padang, Rabu.

Menurut dia temu tokoh ditargetkan akan dihadiri oleh 600 tokoh masyarakat di Sumbar yang akan menggelar dialog dengan pengurus PKS.

Direncanakan akan turut hadir calon gubernur Sumbar 2016-2021 yang diusung PKS yaitu Irwan Prayitno, kata dia yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Sumbar.

Ia menjelaskan temu tokoh merupakan salah satu cara yang dilakukan PKS untuk menyerap aspirasi di Sumbar dalam rangka mencari solusi terbaik persoalan yang ada.

Apalagi di Sumbar dikenal dengan falsafah adat "duduak sorang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang" yang artinya jika persoalan diselesaikan bersama akan lebih lapang.

Secara rutin PKS selalu menggelar temu tokoh dalam rangka meningkatkan silaturahim dan wujud kebersamaan membangun Sumbar.

PKS Sumbar akan menggelar musyawarah wilayah (Muswil) IV pada 17 Oktober 2015. Acara inti berupa pelantikan dewan pengurus tinggi wilayah terdiri atas unsur Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Dewan Syariah Wilayah (DSW) dan Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW)..

Menurut dia Muswil yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden PKS Sohibul Iman dan sejumlah pengurus pusat lainnya seperti Soeripto, Abu Ridlo, Arifinto dan Najib mengambil tema PKS Berkhidmat Untuk Rakyat Sumbar.

Rahmat mengatakan target Muswil adalah terbentuknya DPTW yang akan mengusung tema berkhidmat untuk rakyat Sumbar.

Pada pelaksanaan Muswil ketua DPW akan memberikan arahan terkait bagaimana target PKS di Sumbar ke depan, ujarnya.

Muswil juga akan dihadiri utusan pengurus dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar. [antarasumbar]

posted by @Adimin

PKS Sumbar Akan Gelar Musyawarah Wilayah IV

Padang - Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat (Sumbar) akan menggelar musyawarah wilayah (Muswil) IV pada 17 Oktober 2015.

Acara inti berupa pelantikan dewan pengurus tinggi wilayah terdiri atas unsur Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Dewan Syariah Wilayah (DSW) dan Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), kata Ketua Panitia Rahmat Saleh di Padang, Rabu.

Menurut anggota DPRD Sumbar tersebut, Muswil rencananya akan dihadiri oleh Presiden PKS Sohibul Iman dan sejumlah pengurus pusat lainnya seperti Soeripto, Abu Ridlo, Arifinto dan Najib mengambil tema PKS Berkhidmat Untuk Rakyat Sumbar.

Rahmat mengatakan target Muswil adalah terbentuknya DPTW yang akan mengusung tema berkhidmat untuk rakyat Sumbar.

Pada pelaksanaan Muswil ketua DPW akan memberikan arahan terkait bagaimana target PKS di Sumbar ke depan, ujarnya.

Muswil juga akan dihadiri utusan pengurus dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar.

Pada pemilu 2014 PKS berhasil memperoleh suara sah untuk tingkat provinsi sebanyak 237.488 mengantarkan tujuh wakilnya duduk di DPRD Sumbar.

Selain itu pada 2010 PKS berhasil mengantarkan kadernya Irwan Prayitno sebagai gubernur Sumbar 2010-2015 dan pada pilkada gubernur 2015 kembali mengusung Irwan sebagai calon gubernur Sumbar 2016-2021.

Tidak hanya itu sejumlah pada pilkada kabupaten dan kota di beberapa daerah PKS juga berhasil menempatkan kadernya seperti Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi dan Wali Kota Padang Mahyeldi. [antarasumbar]

posted by @Adimin

Kasus Aceh Singkil, PKS Sarankan Pemerintah Bentuk Tim Mediasi-Investigasi

SURABAYA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyarankan pemerintah membentuk tim mediasi dan investigasi untuk menyelesaikan insiden pembakaran gereja di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Makmur, Aceh Singkil, pada Selasa (13/10).

"Pemerintah pusat harus bergerak cepat dan sesegara mungkin menyelesaikannya agar tidak sampai meluas," ujar Presiden PKS Sohibul Iman kepada wartawan di Surabaya, Rabu (14/10).

Pihaknya mengaku prihatin dan menyesalkan insiden yang diduga dilakukan oknum warga itu dan berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus ini agar segera selesai. "Pemerintah Daerah setempat dan aparat penegak hukum harus bertindak cepat ini agar tidak meluas ke tempat lain," ucapnya.

Menurut dia, pembentukan tim investigasi diperlukan agar bisa mendapatkan fakta yang sebenarnya, sekaligus menemukan fakta apa yang terjadi dan motif di belakang insiden tersebut. Sedangkan, lanjut dia, tim mediasi dibutuhkan karena bagaimanapun kasus-kasus ini terjadi karena tidak ada komunikasi antarelemen-elemen atau komponen masyarakat yang ada.

"Dengan adanya mediasi maka komunikasi bisa terjalin dan kesalahan-kesalahan dapat terhindarkan, serta tidak terjadi lagi di kemudian hari," katanya.

Tidak itu saja, pihaknya juga mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi karena adanya isu ini, baik di kawasan Aceh maupun daerah-daerah lainnya. "Kalau masyarakat terprovokasi maka kejadian bukannya diselesaikan, malah akan melebar dan ini sangat jauh dari sifat-sifat masyarakat Indonesia," katanya. [ROL]

posted by @Adimin

Pelatihan Bela Negara Harus Diatur Undang-Undang

KENDARI (15/10) – Rencana pemerintah untuk menyelenggarakan program bela negara bagi penduduk di bawah usia 50 tahun, sebagaimana disampaikan Menteri Pertahanan, harus diatur dengan undang-undang.

Di dalam Pasal 30 ayat 5 UUD NRI 1945 disebutkan: menggariskan, susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, diatur dengan undang-undang (UU).

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid mengungkapkan hal itu dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Tenggara, Rabu (14/10) petang.

"Undang-Undangnya berbunyi seperti itu. Jadi agar tidak melanggar UUD NRI 1945 harus dibuatkan undang-undangnya," jelas Hidayat.

Meski begitu Hidayat menyampaikan, keinginan untuk membuat program bela negara harus didukung semua pihak karena membela negara merupakan kewajiban setiap warga negara. Selain itu ada sejumlah alasan perlunya program bela negara itu dilaksanakan.

Pertama, saat ini Indonesia berada dalam kondisi banyak darurat. Ada darurat narkoba, darurat pornografi, darurat kekerasan terhadap anak, darurat asap, dan lainnya. Hidayat berharap dengan bela Negara, berbagai kondisi darurat dapat diminimalisasi.

"Jadi bukan sekedar mencegah radikalisme dan terorisme saja," kata Hidayat.

Kedua, lanjut Hidayat, program bela negara diharapkan dapat membangkitkan nasionalisme dan kecintaan pada tanah air, yang pada gilirannya menimbulkan semangat patriotisme di masyarakat.

"Ini penting, karena rongrongan terhadap NKRI selalu datang dari berbagai pihak luar. Sekarang saja ada yang mengklaim Natuna sebagai wilayah negara mereka," lanjut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS tersebut.

Kemudian ketiga, program bela negara akan meningkatkan disiplin warga negara. Menurut Hidayat, hal ini penting karena beragam persoalan dan kerusakan tatanan hidup bisa muncul dari ketidakdisplinan melaksanakan aturan yang ada. Banjir misalnya, terjadi karena ketidakdisplinan warga dalam membuang sampah.

"Korupsi yang merusak negara juga muncul karena ketidakdisplinan dalam melaksanakan anggaran. Jadi beragam hal buruk bisa terjadi karena ketidakdispilinan," urai dia.

Karena sejumlah alasan itu, mantan presiden PKS ini menegaskan partainya siap mendukung sepenuhnya rencana pemerintah tersebut. “Namun, harus segera dibuatkan undang-undang yang menjadi payung dari kegiatan positif tersebut agar tidak melanggar UUD NRI 1945,” pungkasnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid membuka Musyawarah Wilayah PKS Sulawesi Tenggara, Rabu (14/10) di Kendari.

posted by @Adimin

Tahun Baru Hijriyah, Pemko Padang Canangkan Hafal Quran

PADANG - Detik-detik pergantian tahun baru Hijriyah di Kota Padang dirayakan dengan nuansa religius. Selain diisi dengan tablik akbar dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, di awal tahun 1437 Hijriyah ini Pemerintah Kota Padang juga mencanangkan Padang Menghafal Quran dan Semarak Subuh.

Menurut Walikota Padang H. Mahyeldi Dt. Marajo, pencanangan “Padang Menghafal Quran” guna menumbuhkan kecintaan masyarakat muslim terhadap kitab sucinya. Khusunya generasi muda Islam, agar lebih memahami kandungan Al-Quran sehingga beberapa tahun yang akan datang akan lahir ratusan penghafal (Hafidz) Quran di Kota Padang.

“Menghafal Quran kita fokuskan bagi siswa-siswa semua tingkatan di Kota Padang. Mulai dari tinmgkat SD, SMP dan SMA serta kelompok majelis taklim,” ujar Walikota Mahyeldi di kediaman, Rabu (13/10).

Wako menambahkan, begitu juga dengan dicanangkannya “Semarak Subuh” diharapkan warga Muslim di Kota Padang akan lebih mengutamakan Shalat Subuh berjamaah di masjid-masjid atau mushalla di lingkungan masing-masing. “Setelah Shalat Subuh berjamaah diharapkan diisi dengan kuliah subuh sebelum melanjutkan aktifitas lain,”ungkapnya.

Terkait kegiatan mengisi detik-detik pergantian tahun, Kepala Bagian Kesra Sekretariat Kota Padang Al Amin menyebutkan, acaranya dilaksanakan di Masjid Raya Sumatera Barat pada pukul 15:00 WIB (Ashar) hingga pukul 18.30 WIB (Maghrib). “Kita mulai dengan shalat Ashar berjamaah dan nantinya diakhiri dengan shalat Maghrib berjamaah,” kata Al Amin usai melaksanakan dialog interaktif dalam siaran langsung di Stasiun RRI Padang.

Ia menambahkan, acara ini akan dihadiri oleh ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Padang, para guru dan siswa tingkat SMA serta warga masyarakat. “Untuk tablik akbar kita undang penceramah dari Jakarta. Ustad Muhammad Akhyar Muhidin. Suara beliau sering kita dengar mengumandangkan adzan pada salah satu stasiun TV nasional,” ujar Al Amin.

Disamping itu, lanjut Al Amin, Pemko Padang juga mengundang qori berusia 15 tahun dari Bogor, yaitu M. Hani Syafiurahman. “Kendati masih muda tetapi sudah hafal 16 juz Al Quran. Ini akan menjadi motivasi juga bagi anak-anak muda kita di Kota Padang,”tukuknya.

[sumber: Humas dan Protokol Kota Padang]

posted by @Adimin

Politisi PKS Dukung Program Bela Negara

JAKARTA (13/10) – Rencana Kemenhan untuk melaksanakan program bela negara mendapat berbagai tanggapan. Ada yang mendukung, ada pula yang kontra.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sukamta, mengaku mendukung gagasan Kementerian pimpinan Ryamizard Ryacudu itu.

"Soal bela negara itu wajib. Saya dukung program itu. Terlebih lagi sekarang bangsa kita sedang dan akan menghadapi konstelasi dan kontestasi global," kata Sukamta, Selasa, 13 Oktober 2015.

Menurut dia, perang pun berkembang tidak hanya simetris, tapi juga asimetris. Ada juga yang namanya Perang Proxy.

Sementara itu, dia menilai, jati diri kebangsaan dan rasa nasionalisme sepertinya sudah pudar, khususnya di kalangan muda. Jadi, rencana pemerintah akan menggulirkan program bela negara harus didukung. 

"Tapi, sebelum bicara teknis seperti kurikulum, sasaran, anggaran dan sebagainya, kita bicara dulu soal landasan hukumnya," ujar Sukamta.

Menurutnya, landasan hukum program bela negara belum utuh. Rencana program bela negara ini melandaskan diri secara hukum kepada UUD 1945 dan UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 

Diuraikannya, Pasal 9 yang mengatur tentang kewajiban bela negara, bahwa bela negara yang dilakukan oleh sipil dilaksanakan dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan, pendidikan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian sesuai profesi. 

Pada ayat 3 disebutkan bahwa ketiga bentuk bela negara sipil ini diatur dengan undang-undang. Artinya, program bela negara harus diatur dengan undang-undang khusus. Sementara itu belum ada undang-undang yang khusus mengatur soal bela negara.

"Karena UU tentang Pertahanan Negara tersebut megamanatkan perlu adanya Undang-Undang khusus bela negara, maka Peraturan Pemerintah atau Keppres yang dijadikan landasan hukum untuk program bela negara, sudah menyalahi amanat UU, kecuali jika PP atau Keppres tersebut merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang tentang bela negara," Sukamta menjelaskan. 

Sukamta mengusulkan agar program itu memiliki pijakan hukum kuat, maka perlu dibuat Undang-Undang yang khusus membahas itu. Menurutnya, DPR dan Kemenhan bisa membahas itu lebih lanjut.

"Jadi, sekarang yang perlu dipikirkan adalah kami dukung rencana program ini dengan menjadwalkan penyusunan Undang-Undang khususnya. Mungkin nanti DPR bersama Kemenhan akan membahasnya lebih lanjut. Saya berharap kita semua mendukung ini, tapi tetap harus sesuai koridor perundang-undangan," kata wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Sumber: http://politik.news.viva.co.id

posted by @Adimin

Ganjar Ajak PKS Sukseskan Program Jateng Gayeng

SEMARANG (13/10) – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengajak semua elemen untuk menyukseskan slogan “Jateng Gayeng” yang resmi diangkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk lebih memantapkan sektor pembangunan di berbagai bidang. Salah satu pihak yang diajak Ganjar adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng.

Hal tersebut disampaikan Ganjar saat menerima rombongan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jateng saat berkunjung ke kantor Gubernuran, Jalan Pahlawan, Semarang, Selasa (13/10/2015).

“Salah satu kendala Pemprov saat ini adalah jelang pemutusan Upah Minimum Kabupaten (UMK), mencari equilibrium dari pengusaha dan buruh ini sulit sekali, UMK tinggi pengusaha angkat kaki, UMK rendah buruh protes,” ujar Ganjar.

Sehingga, Ganjar berharap PKS Jateng sebagai elemen pembangunan di Jateng bisa bersama menyukseskan pembangunan di Jateng. “Untuk itulah “Jateng Gayeng” perlu dibangun bersama-sama,” tandasnya.

Lebih lanjut, Ganjar juga menyampaikan atensinya seputar slogan PKS yang ingin berkhidmat untuk rakyat dan bersama-sama membangun Jateng. “Mari kita mengevaluasi budaya berpikir korupsi yang perlu diperbaiki bersama, salah satu contoh adalah kasus bantuan sosial yang harus sampai tepat sasaran terkadang dicuri oleh pihak tak bertanggungjawab karena mindset awalnya untuk mengambil keuntungan dari bansos,” keluhnya.

Sebagai informasi, PKS Jateng akan menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-IV pada akhir pekan ini, dan salah satu acara pokoknya adalah seminar kebangsaan yang direncanakan akan diisi oleh Gubernur Ganjar.

“Kami meminta pak Gubernur untuk hadir dalam acara Muswil menjadi pembicara seminar kebangsaan pada tanggal 18 Oktober dengan tema bersama membangun Jawa Tengah, karena di era PKS saat ini, kami juga memiliki slogan berkhidmat untuk rakyat,” kata Sekretaris Umum DPW PKS Jateng, Ahmadi.

Apresiasi Kepemimpinan Presiden baru PKS

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan baru PKS yang dikomandani oleh teknokrat Mohamad Sohibul Iman, Ph.D. Ganjar mengaku mengenal sosok presiden baru PKS saat dirinya bersama Sohibul Iman di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI).

Ia mengaku mengenal Sohibul Iman sebagai teknokrat yang cerdas yang bisa memajukan PKS sebagai salah satu partai modern di Indonesia.

“Saya cukup kaget karena Pak Mohamad Sohibul Iman yang terpilih menggantikan Pak Anis Matta, disisi lain, saya salut dengan kecerdasan Mohamad Sohibul Iman, penuh kapasitas, saya kira, kapasitas akademisi beliau cocok dengan kebutuhan PKS saat ini,” paparnya.

Muswil PKS Jateng sendiri direncanakan akan digelar pada Sabtu (17/10) dan Ahad (18/10) dengan berbagai rangkaian acara, diantaranya pemilihan struktur Dewan Pengurus Tingkat Wilayah (DPTW), dan berbagai acara pendukung, seperti seminar kebangsaan, jalan sehat, bakti sosial, hingga penayangan ketoprak khas Semarang.

Keterangan Foto: Anggota DPRD Provinsi dari Fraksi PKS berfoto dengan Gubernur Ganjar Pranowo.

Sumber: Humas PKS Jawa Tengah

posted by @Adimin

Dewan Pinta Presiden Jadi Jenderal Pangan

JAKARTA (13/10) – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mengatakan presiden harus berperan sebagai jenderal pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Demikian disampaikan Andi Akmal di Seminar Nasional “Road MapMewujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia,” yang diselenggarakan Lemhannas dan Universitas Sahid di Jakarta, Selasa (13/10).

Politik pangan yang diperankan presiden akan mampu mengintegrasikan bukan hanya lembaga pemerintah pusat saja, tetapi diharapkan dapat mensinergikan pemerintah pusat dan daerah.

“Presiden harus mampu berperan sebagai jenderal pangan. Bila tidak ada campur tangan presiden secara total, maka kebijakan antara kementrian dan lembaga terkait tidak akan sinergis,” kata Andi Akmal.

Anggota DPR dari dapil Sulawesi Selatan II melihat ego sektoral kementrian dan lembaga terkait menjadi faktor penghambat dalam mewujudan kedaulatan pangan. Harmonisasi lembaga pemerintahan di pusat seperti Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria, Bulog, Kementerian PU, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Kementerian Perindustrian akan mampu mempercepat upaya pencapaian kedaulatan pangan.

“Harmonisasi antar kementerian dan lembaga di pemerintah pusat dapat memperjelas road map menuju kedaulatan pangan Indonesia,” pungkas Andi Akmal.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

DPR: Kontraktor Dalam Negeri Berkualitas

JAKARTA (13/10) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengungkapkan kepercayaannya terhadap penyedia jasa konstruksi dalam negeri. Yudi mengatakan kontraktor dalam negeri berkualitas dan terbukti dapat menyelesaikan berbagai proyek konstruksi di Indonesia.

Walaupun Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di mana jasa konstruksi dari luar negeri akan turut berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai wilayah Indonesia, Yudi menyatakan optimismenya terhadap kontraktor dalam negeri.

“Kalau kualitas sudah bagus, terutama yang disebut dengan BUMN karya yang plat merah mampu menyelesaikan banyak pekerjaan konstruksi. Tapi kita lihat kalau ada persaingan terbuka dengan perusahaan konstruksi besar lain, pemerintah perlu memberikan pembinaan dari lembaga yang ada agar mereka dapat bersaing,” ungkap Yudi saat diitemui setelah Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (13/10) di Komplek DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

Yudi menyatakan RUU Jasa Konstruksi yang diusulkan oleh Komisi V DPR RI dapat memperkuat perusahaan konstruksi dalam negeri.

“Saat ini pemerintah sedang menggenjot pembangunan infrastruktur dan kita berharap pembangunan infrastruktur itu dapat dikerjakan sebaik-baiknya dengan penyedia jasa konstruksi dalam negeri,” kata Anggota DPR dari dapil Jawa Barat IV ini.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

PKS akan Cegah Radikalisme dengan Imunisasi Ideologi Kebangsaan

SEMARANG (12/10) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan terus menjadi garda terdepan dalam proses imunisasi ideologi kebangsaan. 

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam keterangannya kepada wartawan di sela Seminar Kebangsaan dan Sosialisasi Empat Pilar, di Hotel Semesta, Semarang, Senin (12/10).

Menurut Sohibul Iman, pihaknya akan terus mendorong upaya dari Fraksi PKS di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) untuk memberikan sumbangsih positif kepada masyarakat. Salah satunya adalah upaya penguatan ideologi kebangsaan.

"Kita akan terus melakukan pencegahan agar tidak muncul gerakan radikalisme, salah satunya kami di PKS memiliki pemahaman tentang kehidupan bernegara, sebagai prinsip Islam yang washatiyah atau keseimbangan," ungkapnya.

Menurut Sohibul Iman, PKS mengajarkan kepada seluruh kadernya untuk menyikapi perbedaan soal radikalisme.

"Selain itu, PKS terus memberikan pemahaman pembinaan rutin, seperti training orientasi partai, kemudian secara eksternal kita mengajarkan pemahaman bernegara rasional dan Islam yang moderat," tandas mantan wakil ketua DPR RI ini.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS MPR RI, TB Soenmandjaja menambahkan bahwa agenda seminar kebangsaan ini digelar dalam rangka kewajiban MPR sebagai lembaga kebangsaan untuk mensosialisasikan ideologi Pancasila.

"Kami ingin juga memberikan penajaman sekaligus meminta masukan masyarakat," ujar dia. [pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman saat menyampaikan pandangannya dalam Seminar Kebangsaan dan Sosialisasi Empat Pilar, di Hotel Semesta, Semarang, Senin (12/10). Foto - Muhammad Hilal (Relawan PKS Foto)

posted by @Adimin