Salim Perintahkan Seluruh Markas Dakwah PKS Optimal Serap Aspirasi Rakyat

JAKARTA (17/11) - Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri memerintahkan agar seluruh markas PKS dari Sabang sampai Merauke, difungsikan secara optimal untuk menyerap aspirasi dalam rangka berkhidmat untuk rakyat. Salah satu program untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan adanya Hari Aspirasi yang dilakukan dimana pun ada anggota dewan yang berasal dari PKS.

Demikian disampaikan Salim saat meresmikan “Hari Aspirasi” di Ruang Aula Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11). 

“Yang kita lakukan di sini tidak hanya untuk di level DPR RI. Yang saya ketahui, di level propinsi ada 161 anggota dewan, dan di level kabupaten/ kota ada 1.028 anggota dewan. Jadi, jumlah ini, sekitar 1.200 orang, cukup signifikan,” jelas Salim.

Menteri Sosial di era kepemimpinan Presiden SBY periode II ini menegaskan, pada dasarnya, PKS lahir untuk memberikan layanan kepada rakyat. Menyebarluaskan kebaikan untuk rakyat.

“Lahir dari rahim rakyat dan akan selalu bersama rakyat, dan Insya Allah akan mewujudkan seluruh yang diinginkan dan dicita-citakan oleh bangsa dan negara ini,” pinta Salim.

Salim meminta program Hari Aspirasi ini harus berhasil dan sukses. Artinya, seluruh anggota dewan, baik di level pusat, hingga kabupaten/kota harus yakin program ini sukses.

“Sebab, masyarakat bagaimana mau menyalurkan aspirasi kalau dari awal mereka yakin kalau program ini akan gagal. Jadi, jangan sampai menunggu bola mendapatkan aspirasi,” tambah Salim.

Salim berharap program Hari Aspirasi ini dijalankan dengan perencanaan yang bagus dan tidak dengan retorika. Mengingat, dalam amanat yang telah disampaikan dalam Munas, PKS harus menjadi partai dakwah yang kokoh untuk berkhidmat bangsa dan negara. 

“Saya ingin ini dibuktikan tidak dengan retorika, tapi dengan perencanaan yang bagus. Fraksi PKS telah memulai, saya berikan applause dan penghargaan,” jelas Salim.

Sebagaimana diketahui, peluncuran Hari Aspirasi ini dilaksanakan bersamaan dengan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Tugas DPR RI sebagai Pejuang Aspirasi Rakyat”. Dalam FGD ini turut mengundang beberapa pakar sebagai narasumber, yaitu Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR RI), Fitra Arsil (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia), dan Hanta Yuda (Pengamat Komunikasi Politik). [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri saat meresmikan “Hari Aspirasi” di Ruang Aula Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).   

posted by @Adimin

PKS: Langkah Menteri ESDM Lapor MKD Sudah Benar

JAKARTA (17/11) - Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Almuzzammil Yusuf menegaskan langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said yang melaporkan oknum Anggota DPR RI yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI sudah benar. 

Menurutnya, PKS mendukung pemberantasan mafia energi dan migas yang merugikan rakyat.

“Kami mendukung. Itu sesuai dengan UU MD3. Siapa saja bisa melaporkan anggota DPR RI ke MKD jika punya bukti pelanggaran Anggota DPR terkait," papar Muzzammil di Kantor DPP PKS Jln Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2015).

Terlebih, papar Muzzammil, yang melaporkan adalah seorang menteri yang bertanggung jawab dalam bidang atau sektor terkait yang dilaporkannya.

Menurut Muzzammil, biarkan MKD memproses pelanggaran etik tersebut secara prosedural, adil dan mengumumkan hasilnya secara terbuka ke publik.

“Dengan cara itu, DPR bisa tetap mempertahankan marwahnya di hadapan publik. Pada saat yang sama, Anggota DPR terkait pun jelas posisinya, terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran etik,” ujarnya.

Menurut Muzzammil, sejak awal Anggota DPR menyadari bahwa bisa saja terjadi pelanggaran etik yang dilakukan anggota parlemen.

“Makanya pembentukan MKD bertujuan untuk menegakan kehormatan dan marwah lembaga DPR RI agar kepercayaan publik dapat dijaga. Siapapun yang melanggar dapat diproses. Selama ada bukti kuat," kata dia menegaskan. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Almuzzammil Yusuf.

posted by @Adimin

Keliru Besar Memahami Konflik Timur Tengah Sebatas ISIS

JAKARTA (17/11) – Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menyatakan keliru besar memahami konflik Timur Tengah (Timteng) hanya sebatas ISIS. Jika pemerintah khususnya pihak-pihak keamanan dan intelijen merespon konflik Timteng dan dampaknya ke Indonesia hanya sebatas persoalan ISIS, maka itu keliru besar.

“Keliru dalam memahami masalah akan berbuah salah kebijakan dan strategi antisipasi,” kata Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Menurut Mahfudz, pemahaman yang keliru malah membuat Indonesia jadi rentan dimanipulasi oleh pihak lain yang jugainvisible hand di balik konflik Timteng.

“Harus dipahami benar bahwa konflik Timteng melibatkan multi-faktor dan multi-aktor. Bahkan sejatinya ISIS adalah false flag (bendera palsu) yang diciptakan pihak lain untuk menjadi instrumen pencipta konflik,” ungkap politisi PKS ini.

Sejarah kemunculan ISIS, menurut Mahfudz, tidak lepas dari tangan-tangan besar dibaliknya yang memelihara, membina, dan mendukungnya. Pemerintah khususnya pihak keamanan dan intelijen harus punya peta dan pemahaman yang utuh tentang persoalan ini.

“Kelompok radikal Poso sudah bertahun-tahun tidak tuntas, padahal jumlah mereka sedikit, senjata hanya beberapa pucuk dan lokasi operasi mereka pun sudah terlokalisir dan teridentifikasi. Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang tidak tuntas penanganannya?” kata Mahfudz.

Dia mengingatkan, jangan sampai pola penanganan Poso dan kelompok-kelompok radikal lainnya di Tanah Air serupa dengan pola ISIS yang dijadikan false flag oleh negara-negara besar yang terlibat dalam konflik Timteng - yang sekarang sedang diperluas ke kawasan lain.

Keterangan Foto: Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq.

Sumber: http://www.jpnn.com


posted by @Adimin

Aleg PKS: Hapuskan Program Dokter Layanan Primer

JAKARTA (17/11) – Program Dokter Layanan Primer (DLP) yang selama ini dianggap sesuai kebutuhan zaman oleh pemerintah dan sebagian kalangan pada kenyataannya ternyata banyak berbenturan dengan persoalan-persoalan mendasar dunia kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR RI, dokter Adang Sudrajat mengusulkan kepada pemerintah dan akan mendesak Kementerian Kesehatan untuk menghentikan program DLP untuk berbagai kemaslahatan dunia kesehatan.

“Saya melihat ada beberapa kejanggalan pada implementasi program DLP ini. Ada pihak yang pro globalisasi yang akan membuat dunia kesehatan di Indonesia akan semakin terpuruk di mata dunia pada masa yang akan datang demi keuntungan sesaat,” kata anggota DPR yang juga berprofesi sebagai dokter ini.

Dokter Adang menjelaskan, akal-akalan yang didesain oleh segolongan orang pro globalisasi menghantarkan para dokter di Indonesia tidak akan berdaya saing dengan dokter dari bangsa lain. Hal ini dikarenakan pada program DLP, akan membuat pengetahuan dan keterampilan menjadi generik.

“Makin generik pengetahuan dan keterampilan seseorang, termasuk dokter, maka daya saingnya akan semakin lemah,” lanjutnya.

Lebih lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Jawa Barat II ini mengatakan, program DLP membuat para calon dokter berlama-lama belajar sehingga umur produktifnya tergerus yang pada akhirnya daya saing pada layanan kesehatan semakin lemah.

Pengurus DPP PKS Wilayah Dakwah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat ini meminta pada pemerintah agar membebaskan profesi dokter dari gantungan kapitalisme dunia kesehatan. Karena menurutnya, pada sistem BPJS saat ini, profesi dokter semakin lemah sehingga sangat mudah tersisih dan tidak memiliki pembelaan yang kuat.

“DLP hanya akan menjadikan dokter sebagai bagian dari “Gurita Kapitalisme” karena membuat dokter tidak berprofesi. Tidak berprofesinya dokter, maka berarti tidak memiliki kemandirian dalam menjalani keahliannya,” pungkasnya.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Ketua Fraksi PKS: Perlu Mekanisme Ideal dalam Memperjuangkan Aspirasi Rakyat

JAKARTA (16/11) – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan perlu adanya mekanisme yang ideal untuk mengimplementasikan tugas dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat. Demikian disampaikan Jazuli sebelum penyelenggaraan acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Tugas DPR RI sebagai Pejuang Aspirasi Rakyat” yang akan diselenggarakan di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Selasa (17/11).

“Dari konstruksi yuridis formil, tugas DPR adalah menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat karena melekat di dalam jabatannya sebagai wakil rakyat. Namun demikian, sejauh ini belum didapati satu pun mekanisme yang jelas dalam mengatur bagaimana teknis menyerap aspirasi tersebut,” tegas Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Konstruksi yuridis formil yang dimaksud Jazuli tersebut adalah sebagaimanana diamanatkan oleh Undang-Undang MPR, DPR, dan DPD (UU MD3), yaitu anggota dewan memiliki fungsi perwakilan (representasi) rakyat. Dalam Pasal 72 huruf (g), para wakil rakyat ini memiliki kewajiban untuk menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Selain itu, dalam Pasal 78, tertuliskan bahwa amanat memperjuangkan aspirasi tersebut dibuktikan dengan adanya sumpah pelantikan anggota DPR. Dan pada Pasal 81 huruf (j), tertulis jelas bahwa setiap wakil rakyat wajib untuk menampung dan menindaklanjuti setiap aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Atas dasar itulah, melalui FGD ini, sekaligus akan diresmikan Hari Aspirasi Fraksi secara langsung oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dan pembicara kunci oleh Presiden PKS Sohibul Iman. Hari Aspirasi Fraksi ini akan berlangsung setiap hari selasa, namun demikian, menurut Jazuli, juga dipersilahkan untuk menyampaikan aspirasi melalui kanal yang tertera di laman situs fraksidpr.pks.id.

Jazuli berharap dengan adanya FGD ini, Fraksi PKS DPR RI dapat mengelola dan memperjuangkan aspirasi rakyat secara lebih optimal dan transparan.

“Oleh karena itu, Fraksi PKS DPR RI memandang perlu untuk mendiskusikan optimalisasi peran dan tugas DPR RI dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat tersebut,” tutup Jazuli.

Acara FGD yang akan berlangsung pada pukul 13.00 hingga 16.00 WIB ini turut dihadiri oleh beberapa narasumber, yaitu Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR RI), Andi Irman Putra Siddin (Pakar Hukum Tata Negara), dan Hanta Yuda (Pengamat Komunikasi Politik).

Keterangan Foto: Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI Jazuli Juwaini.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

DPR Menyayangkan Lambatnya Penyelamatan Korban KM Wihan Sejahtera

JAKARTA (17/11) — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana menyayangkan lambatnya operasi penyelamatan dan pencarian korban KM Wihan Sejahtera yang tenggelam di perairan Alur Pelayaran Timur Surabaya (APTS) atau tepatnya di depan Terminal Teluk Lamong Surabaya, Senin (16/11) pagi.

“Saya sangat menyayangkan kejadian ini. Jika response timeBasarnas bisa lebih cepat maka banyak nyawa yang bisa diselamatkan," kata Yudi di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

Jumlah penumpang KM Wihan Sejahtera yang berhasil diselamatkan hingga 5 jam operasi penyelamatan baru 25 orang, sementara sisanya masih dalam pencarian. Diperkirakan masih ada penumpang yang terjebak di dalam kapal naas tersebut.

Dalam kesempatan itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengkritik kinerja syahbandar yang tidak mengambil langkah penyelematan begitu mengetahui KM Wihan mengalami masalah sebelum tenggelam.

“Nakhoda sudah mengetahui ada masalah dengan kapalnya, tapi tidak mau berlabuh meski sudah disarankan. Seharusnya syahbandar bertindak tegas, apalagi sudah mengetahui adanya masalah,” kata Yudi.

Sesuai dengan pasal 138 ayat (2) UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran, sebelum kapal berlayar, nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada syahbandar. Nakhoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

[Foto] Debat Pertama Calon Gubernur Sumbar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat menggelar Debat publik pertama calon Gubernur Sumatera Barat. Debat dilaksanakan di Hotel Bumi Minang, Padang, senin (16/11). Debat yang di mulai pukul 16.00 wib dan berakhir pukul 18.00 wib itu berlangsung hangat.

Tema debat yang diangkat adalah tentang sosial, budaya, pendidikan, dan agama. Debat ditujukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Ketua KPU Sumbar, Amnasmen mengatakan, debat publik digelar sebagai salah satu tahapan pilkada untuk mensosialisasikan visi dan misi kedua pasangan calon gubernur kepada masyarakat. (Al Amin/Relawan PKS Foto)

Irwan Prayitno memaparkan Visi dan Misi nya

Suasana Debat Publik

Irwan Prayitno memaparkan Visi dan Misi nya

Pendukung IP - NA berfoto bersama usai debat publik

Pendukung IP - NA selfie bareng usai acara debat publik

Ketum dan Sekum DPW PKS Sumbar memberi dukungan penuh
untuk pasangan IP - NA

posted by @Adimin

Aboe Bakar: Kerja PKS Adalah Membangun Peradaban

BANJARMASIN (14/11) – Untuk menindaklanjuti hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 PKS, Wilda Kalimantan menyelenggarakan Rakorwilda di Banjarmasin (14/11). Habib Aboe Bakar selaku Ketua Wilda menjelaskan bahwa Rakorwilda adalah untuk mempercepat implementasi progam PKS.

"Melalui Rakorwilda kita akan mencari format untuk menterjemahkan 9 amanat munas dan turunannya dalam program-program strategis di tingkat wilayah. Oleh karenanya, Wilda Kalimantan sengaja mengundang seluruh anggota DPTW dalam acara ini agar kita memiliki cara pandang yang sama untuk mengimplementasikan program partai," papar Anggota Komisi III tersebut.

Lebih lanjut Habib Aboe Bakar mendeskripsikan karakter program yang akan dilaksanakan. "Ikhwah sekalian, kerja dakwah kita adalah kerja membangun peradaban. Kerja kita adalah membentuk karakter manusia. Oleh karenanya kerja kita ini bukan sekedar duplikasi atau mencetak kader seperti proses produksi. Ada unsur cinta dalam pembentukan karakter kader kita, ada unsur kebersamaan dalam membangun jamaah ini, ada unsur saling mengingatkan dalam bangunan ukhuwah kita," terang Anggota Pansus Pelindo II tersebut.

Habib Aboe Bakar meminta agar setiap program yang disusun disesuaikan dengan kondisi masyarakat. "Oleh karenanya, mari kita musyawarahkan agar setiap program yang kita kerjakan bisa membumi di Kalimantan. Agar setiap program yang kita rencanakan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat," pungkasnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Wilda Kalimantan, Habib Aboe Bakar saat pembukaan Rakorwilda Kalimantan di Banjarmasin (14/11).

posted by @Adimin

Tiga Pilar Utama Kekuatan PKS

BANJARMASIN (14/11) – Ada tiga pilar utama kekuatan yang menjadi modal dasar pergerakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hal itu disampaikan Habib Salim Segaf Al Jufri, Ketua Majelis Syuro DPP PKS dalam Temu Tokoh di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (14/11).

"Yang pertama adalah internal power, atau kekuatan dari internal kita sendiri. Ini merupakan mind set, atau cara pandang dari kader. Bila dari dalam diri kita yakin akan menang, in syaa Allah kita menang," ujar mantan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi tersebut.

Kekuatan kedua adalah technical power, lanjut Habib Salim. "Ini merupakan manajemen dakwah kita, kemampuan mengatur strategi dalam perekrutan, kampanye hingga pengelolaan partai. Di sini kita beradu tekhnik, semakin cerdas ide kita, semakin kuat dalam beradu strategi," papar mantan Mensos tersebut.

"Yang ketiga adalah hiden power, kekuatan tersembunyi. Almaunah minallah, yaitu pertolongan dari Allah. Untuk mendapatkan pertolongan Allah ini kita harus dekat dengan-Nya. Karenanya, kader PKS harus rajin shalat malam, witir tiap hari, dan jangan bolong shalat dhuhanya," pungkas Habib Salim. [pks.id]

posted by @Adimin

Politisi PKS Duga Ada Grand Design di Balik Aksi Teror di Paris

JAKARTA (15/11) – Aksi penembakan dan pemboman terhadap warga sipil yang terjadi di Paris, Prancis, Jumat (13/11/201) malam merupakan tindakan terorisme.

Wakil Ketua FPKS MPR Ahmad Zainuddin mengutuk tindakan tersebut sebagai penistaan terhadap kemanusiaan.

"Tindakan teror, menakuti hingga membunuh manusia dengan alasan apapun tidak bisa dibenarkan. Kita semua mengutuk tindakan biadab terorisme di Paris," ujar Zainuddin dalam Keterangan tertulis, Ahad (15/11/2015).

Zainuddin mengutip pemberitaan sejumlah media, aksi teror di Paris diduga kuat dilakukan kelompok ISIS terkait Suriah. Menurut dia, karena Prancis termasuk dalam sekutu Amerika Serikat, harus mengevaluasi sikap dan pandangannya dalam menghadapi terorisme. Karena ISIS sendiri, lanjut dia, merupakan bentukan Barat.

"Dalam dokumen AS, Menlu Hillary Clinton pernah menyatakan jika ISIS bentukan mereka. Sekarang ISIS diduga di balik teror Paris. Jadi ini hanya permainan saja," jelas Anggota Komisi I DPR bidang pertahanan dan luar negeri ini.

Lebih lanjut Zainuddin juga menduga, ada grand design di balik peristiwa terorisme di Paris. Rusia masuk ke Suriah dengan dalih memerangi ISIS. Ini mengancam dominasi AS di konflik Timur Tengah. Karenanya AS ingin menarik Eropa untuk terlibat dalam konflik Timur Tengah.

"AS sangat ingin memerangi ISIS dan menjatuhkan rezim Assad sebagai satu paket. Sementara Rusia memerangi ISIS tapi mendukung rezim Assad. Eropa mengambil sikap tengah. Konteks Eropa, memerangi ISIS sekadar untuk mencegah arus imigran lebih besar lagi. Nah, di sini seperti ada upaya menarik keterlibatan Eropa lebih jauh dalam konflik Timur Tengah. Yang tahapan selanjutnya, dalam program global war on terror jilid dua AS. Saya kira teror di Prancis kuat dalam skenario ini," jelas Zainuddin.

Untuk itu, menurut Zainuddin, pemerintah Indonesia dapat bersikap lebih hati-hati dan bijaksana dalam merespons perkembangan dinamika global ini. Perlindungan terhadap warga negara dan kedaulatan NKRI menjadi prioritas dengan tetap menunjukkan Indonesia sebagai negara demokrasi muslim terbesar dunia.

"Indonesia jangan terseret. Tapi harus menunjukkan peran dan kontribusi sebagai negara demokrasi muslim terbesar bahwa kita punya sikap dan cara berbeda dengan yang dilakukan Barat terhadap terorisme," pungkasnya.‎

Sumber: http://www.tribunnews.com


posted by @Adimin

Teror di Paris Menyerang Ruang Publik

JAKARTA (15/11) – Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar mengutuk keras insiden peledakan bom dan aksi penembakan yang terjadi di sejumlah tempat publik di Paris, Perancis, pada Jumat (13/11). Jika selama ini aksi terorisme lebih banyak menyasar objek vital dan strategis sebuah negara, namun yang terjadi di Paris malah berada di ruang publik, tempat di mana banyak orang terlibat.

“Kami mengutuk keras peristiwa tersebut dan senantiasa berharap agar pemerintah serta rakyat Perancis bisa melewati masa-masa sulit ini dengan sikap dan respons terbaik. Untuk kesekian kali, betapa aksi kekerasan telah terjadi di ruang publik dalam skala massif dan tersistematis yang mengakibatkan banyak korban jiwa,” jelas Rofi di Jakarta, Ahad (15/11).

Rofi pun meminta Pemerintah Indonesia menginventarisasi potensi jatuhnya korban jiwa dari pihak WNI, mengingat kejadian ini telah menewaskan banyak orang. “Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus secara aktif dan responsif membangun komunikasi dengan pemerintah Perancis, agar dapat dilakukan penanganan serta evakuasi segera,” tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Jawa Timur VII ini.

Rofi pun menegaskan adanya insiden Paris ini memberikan pesan untuk secara serius menentang segala bentuk kekerasan yang telah mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Di antaranya, mendorong dialog dan membangun komunikasi yang baik antar negara sebagai salah satu formula usaha preventif mencegah terorisme terjadi kembali. Komunikasi antar Negara dalam menanggulangi terorisme tidak bisa lagi hanya mengandalkan satu jalur (single track) negara antar negara (G to G) namun juga jalur non militer atau formal (multi track).

“Peristiwa ini tidak bisa disimpulkan secara sederhana, karena sesungguhnya proses identifikasi motif kekerasan serta pelaku memerlukan penelusuran yang serius dari berbagai pihak. Jika pun saat ini apa yang tampak secara sekilas dan banyak diperbincangkan publik menunjukan simbol dan identitas tertentu, tentu saja tidak dapat serta merta menjadi sebuah alasan bahwa itu sudah pasti dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan itu,” jelas Rofi.

Rofi berharap Pemerintah Perancis segera melakukan kanalisasi isu dan mencegah dampak konflik yang lebih besar, mengingat respons yang salah serta berlebihan akan sangat kontraproduktif untuk menciptakan perdamaian yang diharapkan.

Sebagaimana diketahui, dua tragedi kekerasan mengguncang ibu kota Prancis, Paris. Serangan ledakan bom dan aksi penembakan terjadi pada Jumat malam, 13 November 2015, waktu setempat. Dilaporkan, hal itu telah menewaskan ratusan orang. Adapun tempat kejadian terjadi di Stadium State de France, Gedung Konser Bataclan, Rue Bichat, Av. de la Republique, Bd. Voltaire, Rue Charonne, dan Bld Beaumarchais. Di salah satu tempat keramaian ini tengah berlangsung konser grup musik rock asal California, Amerika Serikat, The Eagle's of Death Metal.

Keterangan Foto: Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin