Regulasi Kementerian Kesehatan dan BPJS Harus Berbenah Total

BANDUNG (20/11) – Anggota MPR RI dokter Adang Sudrajat memandang permasalahan kesehatan yang selalu dihadapi hampir seluruh masyarakat Indonesia memerlukan perbaikan dan pembenahan lembaga-lembaga, bukan hanya BPJS tapi juga Kementerian Kesehatan.

“Undang-undang BPJS telah terimplementasi hampir mendekati 2 tahun, namun masalah yang memberatkan rakyat hampir terjadi di setiap level dengan kasus yang berulang. Ini harus kita rombak dan perbaiki demi kenyamanan dan kebahagiaan rakyat Indonesia,” ungkap Adang saat melakukan sosialisasi MPR RI di Aula Desa Rancakasumba, Kampung Babakan, Kabupaten Bandung, Jumat (20/11).

Dalam sosialisasi yang dihadiri sekitar 200 orang anggota komunitas Pekerja Sosial Masyarakat tersebut, Adang menjelaskan berbagai akar masalah yang menyebabkan regulasi kesehatan yang digawangi Kementerian Kesehatan dan BPJS hingga saat ini masih buruk.

“Yang pertama adalah lambatnya respons Kementerian Kesehatan dan BPJS ketika memberikan pelayanan pada masyarakat. Dan jika ada respons, kebanyakan hanya kasus tertentu dan sistemik,” ujar pria yang juga Anggota Komisi IX DPR RI tersebut.

Permasalahan lain menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini adalah pada pembiayaan yang digulirkan pemerintah direspons sedemikian antusias sehingga mengakibatkan defisit pada kualitas pelayanan dan sarana yang ada.

“Defisit pelayanan ini dikarenakan pada PKM (Pelayanan Kesehatan Masyarakat), 90% beroperasi part timer, dalam arti tidak beroperasional 24 jam. Sarana kesehatan lanjutan yang selama ini ada, tidak memadai dari sisi jumlah maupun distribusi Rumah Sakit tingkat pertama,” lanjut Adang.

Rumah Sakit Regional maupun Rumah Sakit Utama, menurut Adang cenderung tidak bertambah baik kuantitas maupun kualitas yang hingga saat ini tidak ada perencanaan secara sistematik pada upaya peningkatannya.

“Kenapa BPJS harus banyak berbenah, karena hingga saat ini, BPJS tidak mengoptimalkan kemitraan dengan klinik swasta yang sebagiannya sudah beroperasi 24 jam, sehingga dengan keanggotaan seadanya, mengakibatkan operasional klinik defisit. Keadaan ini telah mengorbankan marwah seorang dokter yang membuat kehidupannya tidak layak dan bermartabat,” pungkas dokter Adang Sudrajat. [pks.id]

posted by @Adimin

5 Isu Krusial dalam Pembahasan RUU JPSK

JAKARTA (19/11) – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) di DPR sedang memasuki tahapan krusial. Saat ini, DPR sedang menampung semua masukan masyarakat dalam Daftar Isian Masalah (DIM).

Ketua Bidang Ekuintek-LH DPP PKS Memed Sosiawan menilai, setidaknya ada lima isu krusial yang memerlukan jawaban dan solusi agar RUU JPSK benar-benar memenuhi harapan dan sebesar-besarnya berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Isu krusial yang pertama adalah tentang lembaga yang mempunyai otoritas dalam melakukan koordinasi terhadap BI, OJK, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan,” terang Memed di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Selain itu, Memed juga menilai lembaga tersebut harus mempunyai otoritas dalam pengawasan dan penjagaan SSK, sehingga ada protokol baku yang disiapkan untuk mendefinisikan suatu krisis ekonomi dan keuangan yang menjadikan SSK terganggu serta menyiapkan langkah-langkah penanganannya.

Isu krusial yang kedua menurut Memed, protokol tentang kategorisasi Systemically Important Bank (SIB), yang membuat perjalanan operasi perbankan selama bertahun-tahun sudah dapat dilihat oleh OJK setiap saat, sehingga dengan demikian tidak semua bank yang beroperasi di Indonesia dapat dimasukkan ke dalam kategori SIB.

“Selain kategorisasi SIB, diperlukan juga batasan pengertian tentang banking in distress, banking crisis, contagion, dan systemic crisis agar jelas siapa yang memang layak dibantu,” lanjut Memed.

Isu krusial ketiga, kejelasan protokol antara penyelamatan likuiditas dengan penyelamatan kecukupan aset (solvabilitas).

“Karena belajar dari krisis 1998, perbankan yang bertahan adalah mereka yang mengalami krisis likuiditas lebih dominan daripada krisis solvabilitas,” tambah Memed.

Selanjutnya, menurut Memed, isu krusial keempat yaitu apakah RUU JPSK mempunyai protokol yang menjaga keseimbangan antara melakukan Bail-in dengan Bail-out.

“Meskipun tentu saja harus mempertimbangkan status kepemilikan perbankan tersebut, karena pemilik perbankanlah yang tetap menikmati keuntungan usahanya selama puluhan tahun meskipun kewajibannya kepada keuangan negara belum lunas sampai hari ini,” papar Memed.

Terakhir menurut Memed, pertanyaan apakah pejabat pembuat kebijakan dalam menentukan status krisis ekonomi dan keuangan, status kategorisasi SIM, status penyelamatan likuiditas atau solvabilitas, atau memilih mekanismeBail-In atau Bail-out sesuai dengan protokol krisis ekonomi dan perbankan mendapatkan imunitas selama menjalankan protokol dengan benar.

“Karena ini tentu sangat rawan untuk mengalami jebakan conflict of interest,” pungkas Memed. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Ekuintek-LH DPP PKS Memed Sosiawan.

posted by @Adimin

Pemerintah Harus Kaji Ulang Rencana Menaikkan Tarif Tenaga Listrik Awal 2016

JAKARTA (18/11) - Pemerintah harus mengkaji ulang rencana menaikkan Tarif Tenaga Listrik (TTL) bersubsidi untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah pada awal tahun 2016. Karena kondisi perekonomian nasional belum sepenuhnya pulih. 

Menurut Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi, dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS, Memed Sosiawan, rencana pemerintah tersebut bahkan harus ditolak. 

“Daya beli masyarakat yang tertekan akibat perlambatan ekonomi, dikhawatirkan masih rendah. Rencana kenaikan TTL awal tahun 2016 perlu dikaji ulang, bahkan dibatalkan ,” kata Memed di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta, Rabu (18/11/2015). 

Memed mengatakan, pemerintah harus mencari cara yang lebih tepat selain mencabut subsidi golongan masyarakat menengah ke bawah. 

Namun demikian, mantan anggota DPR RI itu mengapresiasi kebijakan PLN yang menyesuaikan TTL menggunakan Tariff Adjustment (TA) sepanjang bulan Oktober 2015. 

Ia mendukung langkah PLN yang akan menanggung beban subsidi akibat penundaan penerapan skema TA bagi pelanggan listrik golongan rumah tangga, yaitu 1.300 VA serta 2.200 VA, hingga Desember 2015. 

“Kebijakan penundaan penerapan skema tarif itu memang perlu diberlakukan guna mengurangi beban masyarakat atas kenaikan BBM maupun bahan pokok. Jangan sampai masyarakat mendapat beban pada waktu yang bersamaan dengan beban hidup lainnya,” ujarnya. 

Seperti diketahui, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014, mulai 1 Januari 2015 PLN menggunakan Tariff Adjustment (TA). Hal ini dilatarbelakangi kondisi perekonomian Indonesia masih berada dalam tekanan yang cukup tinggi. Sehingga, biaya penyediaan listrik per bulan dipengaruhi oleh harga bahan bakar, nilai tukar rupiah, dan inflasi bulanan. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi, dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS, Memed Sosiawan.


posted by @Adimin

Direktur Pol-Tracking: Parpol Perlu Dirikan Posko Serap Aspirasi di Daerah

JAKARTA (17/11) – Direktur Eksekutif Pol-Tracking Indonesia Hanta Yuda menilai partai-partai politik (parpol) di Indonesia perlu memiliki posko-posko partai politik agar menjadi ruang publik yang berfungsi untuk menyerap aspirasi rakyat di setiap daerah. 

Demikian disampaikan Hanta dalam Focus Group Discussion (FGD) “Optimalisasi Tugas DPR RI sebagai Pejuang Aspirasi Rakyat” dan Peluncuran “Hari Aspirasi” di Ruang Aula Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (17/11).

“Kalau ingin demokrasi kita baik sebagaimana yang dinginkan publik, maka harus ada posko-posko partai atau sentral-sentral untuk menyampaikan aspirasi. Kalau PKS punya itu, seperti di Eropa atau Amerika, ketika rakyat tidak mendapatkan (hak dari pemerintah), mereka sampaikan ke ruang publik itu,” ungkap alumnus Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM ini.

Hanta menyampaikan bahwa pemilu di Indonesia selalu dikuasai oleh partai-partai politik yang memiliki persepsi baik. Namun demikian, masyarakat ketika berada di bilik suara, selalu didasarkan pilihannya pada melihat bagaimana citra atau persepsi partai politik, bukan kerja-kerja politik dari wakil rakyat di partai tersebut selama lima tahun.

“Sehingga, PKS dapat menjadikan Hari Aspirasi ini sebagai upaya untuk memperkuat persepsinya sebagai partai yang peduli dengan aspirasi rakyat,” harap Hanta.

Oleh karena itu, Hanta menilai, dengan adanya Hari Aspirasi ini, PKS ingin melakukan terobosan agar bagaimana kerja-kerja yang telah dibangun selama 5 (lima) tahun dapat tersambung dengan masyarakat saat pemilu.

“Peta jalan yang dibuat PKS ingin menerobos, ingin menyambungkan arena politik elektoral selama lima tahun. Dengan adanya Hari Aspirasi ini, PKS mempionirkan peran partai politik dalam menyerap aspirasi dari rakyat untuk disampaikan kepada pemerintah,” ungkap Hanta.

Selain Hanta Yuda, FGD juga menghadirkan beberapa pemapar, yaitu Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR RI) dan Fitra Arsil (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia). Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri pun turut hadir untuk meluncurkan Hari Aspirasi yang diselenggarakan setiap hari Selasa atau dapat disampaikan via email dihariaspirasi_fpks@pks.id pada laman fraksidpr.pks.id.

Keterangan Foto: Direktur Eksekutif Pol-Tracking Indonesia Hanta Yuda saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) “Optimalisasi Tugas DPR RI sebagai Pejuang Aspirasi Rakyat” dan Peluncuran “Hari Aspirasi” di Ruang Aula Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (17/11).

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Indonesia Harus Berperan Lebih pada Konferensi Perubahan Iklim di Paris

JAKARTA (18/11) – Kerterlibatan Indonesia pada Conference of Parties (COP) ke-21 United Nation Framework on Climate Change(UNFCCC) di Paris, Perancis harus dijadikan momentum untuk memengaruhi keputusan konvensi untuk menyelamatkan bumi dan umat manusia.

Saat ini terjadi kenaikan suhu udara di berbagai belahan bumi termasuk Indonesia, sehingga mengakibatkan perubahan iklim yang membahayakan kehidupan.

“Bagi Indonesia, Gas Rumah Kaca (GRK) atau Greenhouse Gases ini berpengaruh pada penurunan kualitas ekologi, ekonomi, dan eksistensi negara. Oleh karena itu, Indonesia harus ambil peran dalam konferensi ini,” kata Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

Gas Rumah Kaca yang terdiri dari H2O (uap air), CO2 (Karbon dioksida), CH4 (Metana), N2O (Nitrous Oksida), O3 (ozon), CFC (Clorof Fluoro Carbon) telah signifikan meningkatkan suhu. COP ke-21 di Paris harus menemukan keputusan sesuai tujuan konvensi ini agar mampu menciptakan instrumen yang secara legal mengikat serta mendapat persetujuan internasional mengenai iklim.

Tujuannya, papar Andi Akmal, agar menjaga pemanasan global di bawah 2°C. “Tiap negara termasuk Indonesia, harus memberi komitmen men-submit INDC (Intended Nationally Determined Contribution) pada penurunan GRK,” kata Andi Akmal. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin.

posted by @Adimin

Pakar Hukum Tata Negara: Hari Aspirasi Bukti PKS Terus Kerja Selama Lima Tahun

JAKARTA (17/11) – Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Fitra Arsil menjelaskan bahwa dengan adanya peluncuran Hari Aspirasi menandakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bekerja terus menerus selama 5 tahun. Dengan kata lain, PKS tidak mengambil motif pragmatis untuk mengejar pemilih (voters) di saat menjelang pemilu.

Demikian disampaikan Fitra dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Tugas DPR sebagai Pejuang Aspirasi Rakyat” di Ruang Aula Fraksi PKS DPR RI, Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

“Jabatan (office), Kebijakan (policy), dan Pemilih (voters), adalah motif pragmatis partai politik. Tapi, seharusnya setiap partai membangun tiga hal itu secara terus-menerus. Tidak hanya terfokus pada voters saja saat jelang pemilu. Kalau PKS melakukan itu di awal dengan adanya Hari Aspirasi, artinya tidak boleh berhenti karena akan mendapatkan hasil dari apa yang dia lakukan nantinya,” jelas doktor bidang Hukum Tata Negara ini. 

Oleh karena itu ia menjelaskan, tantangan bagi parlemen Indonesia mendatang adalah bagaimana menciptakan mekanisme untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat yang memilihnya. Maka menurutnya, adanya penyampaian aspirasi tersebut akan menjadi tolak ukur partisipasi politik suatu negara terhadap wakilnya di parlemen.

“Teori yang berkembang saat ini, menghitung partisipasi politik bukan hanya pada partisipasi di bilik suara, tapi juga pada seberapa besar ruang diciptakan oleh sistem politik waktu itu untuk mempengaruhi kebijakan. Sehingga setelah memilih di bilik suara, rakyat tetap bisa mempengaruhi kebijakan dan mengawasi wakilnya,” tutur doktor yang yang menulis disertasi tentang koalisi partai politik tersebut.

Fitra berharap konsistensi PKS sebagai Partai Dakwah menjadikan Hari Aspirasi ini adalah bagian dari aktivitas dakwah. “Apa yang dilakukan PKS dalam menyediakan ruang partisipasi politik ini, melewati motif pragmatis yang dilakukan partai politik pada umumnya,” jelas Fitra.

Dalam FGD ini pula, turut hadir Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri yang secara resmi meluncurkan Hari Aspirasi yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI setiap hari Selasa atau dapat disampaikan via email di hariaspirasi_fpks@pks.id pada laman fraksidpr.pks.id.

Keterangan Foto: Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Fitra Arsil saat memjadi pembicara dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Tugas DPR sebagai Pejuang  Aspirasi Rakyat” di Ruang Aula Fraksi PKS DPR RI, Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Pemerintah Harus Kaji Ulang Rencana Menaikkan Tarif Tenaga Listrik Awal 2016

JAKARTA (18/11) - Pemerintah harus mengkaji ulang rencana menaikkan Tarif Tenaga Listrik (TTL) bersubsidi untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah pada awal tahun 2016. Karena kondisi perekonomian nasional belum sepenuhnya pulih.

Menurut Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi, dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS, Memed Sosiawan, rencana pemerintah tersebut bahkan harus ditolak.

“Daya beli masyarakat yang tertekan akibat perlambatan ekonomi, dikhawatirkan masih rendah. Rencana kenaikan TTL awal tahun 2016 perlu dikaji ulang, bahkan dibatalkan ,” kata Memed di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta, Rabu (18/11/2015).

Memed mengatakan, pemerintah harus mencari cara yang lebih tepat selain mencabut subsidi golongan masyarakat menengah ke bawah.

Namun demikian, mantan anggota DPR RI itu mengapresiasi kebijakan PLN yang menyesuaikan TTL menggunakanTariff Adjustment (TA) sepanjang bulan Oktober 2015.

Ia mendukung langkah PLN yang akan menanggung beban subsidi akibat penundaan penerapan skema TA bagi pelanggan listrik golongan rumah tangga, yaitu 1.300 VA serta 2.200 VA, hingga Desember 2015.

“Kebijakan penundaan penerapan skema tarif itu memang perlu diberlakukan guna mengurangi beban masyarakat atas kenaikan BBM maupun bahan pokok. Jangan sampai masyarakat mendapat beban pada waktu yang bersamaan dengan beban hidup lainnya,” ujarnya.

Seperti diketahui, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014, mulai 1 Januari 2015 PLN menggunakanTariff Adjustment (TA). Hal ini dilatarbelakangi kondisi perekonomian Indonesia masih berada dalam tekanan yang cukup tinggi. Sehingga, biaya penyediaan listrik per bulan dipengaruhi oleh harga bahan bakar, nilai tukar rupiah, dan inflasi bulanan. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi, dan Lingkungan Hidup (Ekuintek-LH) DPP PKS, Memed Sosiawan.

posted by @Adimin

HNW: Jangan Memilih Pemimpin karena Uang

WONOGIRI (18/11) – Politik uang hanyak akan menghasilkan pemimpin yang menyengsarakan rakyat. Masyarakat perlu hati-hati dan waspada, serta tidak memilih calon pemimpin atau calon kepala daerah yang melakukan money politics.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan hal itu saat bersilaturahim dengan pimpinan Forum Umat Islam (FUI) Kabupaten Wonogiri, Selasa (17/11) sore di Wonogiri. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua FUI Wonogiri, KH Sarjono dan jajarannya, serta pasangan calon bupati dan wakil bupati Wonogiri Hamid Noor Yasin dan Wawan Setya Negara. 

“Jangan memilih pemimpin karena uang. Calon pemimpin yang bagi-bagi uang untuk dipilih hanya akan menyengsarakan rakyat, jadi harus hati-hati,” kata Hidayat.

Guna mendapatkan pemimpin yang baik, lanjut Hidayat, rakyat juga harus pandai memilih. Jangan pilih pemimpin yang senang obral janji.

Politisi PKS ini berharap kepada pasangan Hamid-Wawan yang diusung PKS dan Gerindra agar menjadi pemimpin yang amanah. Tidak mudah melupakan janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye.

“Jaga kepercayaan rakyat, penuhi janji saat kampanye. Jangan kecewakan masyarakat!” kata Hidayat. 

Hal senada disampaikan Sardjono. Jika kelak terpilih Hamid-Wawan harus bekerja dengan amanah. “Dengan begitu insyaa Allah Wonogiri akan maju,” kata Sardjono.

Dalam kesempatan tersebut Hidayat menyampaikan harapannya agar Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember 2015 mendatang berjalan lancar, aman, dan dapat menghasilkan pemimpin yang membawa kebaikan untuk umat, bangsa, dan negara.

“Semoga Pilkada serentak yang baru pertama kali kita laksanakan ini berjalan lancar, aman, dan menghasilkan pemimpin yang baik di tingkat lokal,” kata Hidayat.

Pilkada Wonogiri diikuti dua pasangan calon, yakni Hamid Noor Yasin-Wawan Setya Negara dan Joko Sutopo-Edi Santoso yang diusung PDIP dan Partai Nasdem.

Keterangan Foto: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (paling kiri) bersama calon bupati dan wakil bupati Wonogiri Hamid Noor Yasin dan Wawan Setya Negara (kedua dan ketiga dari kiri) saat bersilaturahim dengan pimpinan Forum Umat Islam (FUI) Kabupaten Wonogiri, Selasa (17/11) sore di Wonogiri. 

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Salim Perintahkan Seluruh Markas Dakwah PKS Optimal Serap Aspirasi Rakyat

JAKARTA (17/11) - Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri memerintahkan agar seluruh markas PKS dari Sabang sampai Merauke, difungsikan secara optimal untuk menyerap aspirasi dalam rangka berkhidmat untuk rakyat. Salah satu program untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan adanya Hari Aspirasi yang dilakukan dimana pun ada anggota dewan yang berasal dari PKS.

Demikian disampaikan Salim saat meresmikan “Hari Aspirasi” di Ruang Aula Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11). 

“Yang kita lakukan di sini tidak hanya untuk di level DPR RI. Yang saya ketahui, di level propinsi ada 161 anggota dewan, dan di level kabupaten/ kota ada 1.028 anggota dewan. Jadi, jumlah ini, sekitar 1.200 orang, cukup signifikan,” jelas Salim.

Menteri Sosial di era kepemimpinan Presiden SBY periode II ini menegaskan, pada dasarnya, PKS lahir untuk memberikan layanan kepada rakyat. Menyebarluaskan kebaikan untuk rakyat.

“Lahir dari rahim rakyat dan akan selalu bersama rakyat, dan Insya Allah akan mewujudkan seluruh yang diinginkan dan dicita-citakan oleh bangsa dan negara ini,” pinta Salim.

Salim meminta program Hari Aspirasi ini harus berhasil dan sukses. Artinya, seluruh anggota dewan, baik di level pusat, hingga kabupaten/kota harus yakin program ini sukses.

“Sebab, masyarakat bagaimana mau menyalurkan aspirasi kalau dari awal mereka yakin kalau program ini akan gagal. Jadi, jangan sampai menunggu bola mendapatkan aspirasi,” tambah Salim.

Salim berharap program Hari Aspirasi ini dijalankan dengan perencanaan yang bagus dan tidak dengan retorika. Mengingat, dalam amanat yang telah disampaikan dalam Munas, PKS harus menjadi partai dakwah yang kokoh untuk berkhidmat bangsa dan negara. 

“Saya ingin ini dibuktikan tidak dengan retorika, tapi dengan perencanaan yang bagus. Fraksi PKS telah memulai, saya berikan applause dan penghargaan,” jelas Salim.

Sebagaimana diketahui, peluncuran Hari Aspirasi ini dilaksanakan bersamaan dengan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Tugas DPR RI sebagai Pejuang Aspirasi Rakyat”. Dalam FGD ini turut mengundang beberapa pakar sebagai narasumber, yaitu Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR RI), Fitra Arsil (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia), dan Hanta Yuda (Pengamat Komunikasi Politik). [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri saat meresmikan “Hari Aspirasi” di Ruang Aula Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).   

posted by @Adimin

PKS: Langkah Menteri ESDM Lapor MKD Sudah Benar

JAKARTA (17/11) - Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Almuzzammil Yusuf menegaskan langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said yang melaporkan oknum Anggota DPR RI yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI sudah benar. 

Menurutnya, PKS mendukung pemberantasan mafia energi dan migas yang merugikan rakyat.

“Kami mendukung. Itu sesuai dengan UU MD3. Siapa saja bisa melaporkan anggota DPR RI ke MKD jika punya bukti pelanggaran Anggota DPR terkait," papar Muzzammil di Kantor DPP PKS Jln Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2015).

Terlebih, papar Muzzammil, yang melaporkan adalah seorang menteri yang bertanggung jawab dalam bidang atau sektor terkait yang dilaporkannya.

Menurut Muzzammil, biarkan MKD memproses pelanggaran etik tersebut secara prosedural, adil dan mengumumkan hasilnya secara terbuka ke publik.

“Dengan cara itu, DPR bisa tetap mempertahankan marwahnya di hadapan publik. Pada saat yang sama, Anggota DPR terkait pun jelas posisinya, terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran etik,” ujarnya.

Menurut Muzzammil, sejak awal Anggota DPR menyadari bahwa bisa saja terjadi pelanggaran etik yang dilakukan anggota parlemen.

“Makanya pembentukan MKD bertujuan untuk menegakan kehormatan dan marwah lembaga DPR RI agar kepercayaan publik dapat dijaga. Siapapun yang melanggar dapat diproses. Selama ada bukti kuat," kata dia menegaskan. [pks.id]

Keterangan Foto: Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Almuzzammil Yusuf.

posted by @Adimin

Keliru Besar Memahami Konflik Timur Tengah Sebatas ISIS

JAKARTA (17/11) – Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menyatakan keliru besar memahami konflik Timur Tengah (Timteng) hanya sebatas ISIS. Jika pemerintah khususnya pihak-pihak keamanan dan intelijen merespon konflik Timteng dan dampaknya ke Indonesia hanya sebatas persoalan ISIS, maka itu keliru besar.

“Keliru dalam memahami masalah akan berbuah salah kebijakan dan strategi antisipasi,” kata Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Menurut Mahfudz, pemahaman yang keliru malah membuat Indonesia jadi rentan dimanipulasi oleh pihak lain yang jugainvisible hand di balik konflik Timteng.

“Harus dipahami benar bahwa konflik Timteng melibatkan multi-faktor dan multi-aktor. Bahkan sejatinya ISIS adalah false flag (bendera palsu) yang diciptakan pihak lain untuk menjadi instrumen pencipta konflik,” ungkap politisi PKS ini.

Sejarah kemunculan ISIS, menurut Mahfudz, tidak lepas dari tangan-tangan besar dibaliknya yang memelihara, membina, dan mendukungnya. Pemerintah khususnya pihak keamanan dan intelijen harus punya peta dan pemahaman yang utuh tentang persoalan ini.

“Kelompok radikal Poso sudah bertahun-tahun tidak tuntas, padahal jumlah mereka sedikit, senjata hanya beberapa pucuk dan lokasi operasi mereka pun sudah terlokalisir dan teridentifikasi. Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang tidak tuntas penanganannya?” kata Mahfudz.

Dia mengingatkan, jangan sampai pola penanganan Poso dan kelompok-kelompok radikal lainnya di Tanah Air serupa dengan pola ISIS yang dijadikan false flag oleh negara-negara besar yang terlibat dalam konflik Timteng - yang sekarang sedang diperluas ke kawasan lain.

Keterangan Foto: Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq.

Sumber: http://www.jpnn.com


posted by @Adimin