PKS Dorong Kebijakan Industri Berbasis Energi

JAKARTA (30/11) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong kebijakan industri berbasis energi. Sumber energi nasional harus bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ketua Departemen Teknologi Industri dan Energi DPP PKS, Marsudi Budi Utomo menyampaikan hal ini pada Diskusi “Ketahanan Energi Nasional” di Kampus ITB Jatinangor, Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

“Pemanfaatan energi nasional harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan dua hal. Pertama, pertimbangan emisi gas karbondioksida (CO2). Kedua, pertimbangan elastisitas dan intensitas energi nasional,” ujar Marsudi.

Menurut Marsudi, ukuran emisi CO2 perlu menjadi patokan akhir dalam pemanfaatan energi nasional. Hal ini bertujuan agar besaran pemanfaatan energi bisa diukur, sehingga tidak menghasilkan CO2 berlebih.

“Penurunan emisi CO2 sebesar 26% di bawah level tahun 2005 seperti dituangkan dalam Perpres no 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK),” jelasnya.

Pemanfaatan energi nasional, lanjut Marsudi, juga perlu mempertimbangkan elastisitas dan intensitas energi. Ia menjelaskan elastisitas energi Indonesia pada 2014 sebesar 2,69 dinilai cukup tinggi.

“Sementara menurut International Energy Agency (IEA) tahun 2014, angka elastisitas Thailand adalah 1.4; Singapura 1.1; dan negara-negara maju berkisar 0.1-0.6,” kata Marsudi.

Selain itu, intensitas energi Indonesia juga cukup tinggi pada tahun 2014, yaitu sebesar 565 TOE (Ton Oil Equivalent) per US$ 1 juta. Itu artinya, terang Marsudi, untuk meningkatkan PDB sebesar US$ 1 juta, Indonesia memerlukan energi sebanyak 565 TOE.

“Sementara, intensitas energi Malaysia adalah 493 TOE/juta USD dan rata-rata negara maju sebesar 164 TOE perjuta USD,” paparnya.

Marsudi menegaskan, Indonesia memiliki angka elastisitas dan intensitas energi yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian energi di Indonesia termasuk boros.

“Juga menunjukkan daya saing industri rendah karena inefisiensi energi yang berdampak pada tingginya biaya produksi,” tutup Marsudi. [pks.id]

Keterangan Foto: Salah satu sumur minyak di wilayah Sumatera Selatan yang sedang dilakukan perawatan. (Relawan PKS Foto)

posted by @Adimin

PKS: Jangan Gunakan Uang Rakyat Saat Terjadi Krisis Perbankan

Jakarta (30/11) – Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam melarang pemerintah untuk menggunakan uang rakyat jika terjadi krisis perbankan. Pasalnya, dalam draf RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) yang diusulkan pemerintah, mekanisme bail out akan dibebankan kepada masyarakat jika terjadi krisis tersebut. Dengan kata lain, Ecky menilai pemerintah tidak belajar dari pengalaman yang pernah terjadi, baik di tahun 1998 maupun 2008 (Bank Century).

Demikian disampaikan Ecky dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, serta perwakilan BI, OJK, dan LPS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/11).

“Semestinya kita belajar dari krisis perbankan 1998 yang membebani negara ratusan triliun dan kasus century 2008 sebesar 6,7 triliun. Logika bail out tidak mencerminkan keadilan untuk publik. Saat bank tersebut sehat, labanya dinikmati oleh para pemilik bank. Sementara, saat bank mengalami masalah, rakyat yang malah disuruh menanggung bebannya. Apalagi, seandainya bank tersebut mengalami masalah karena kesalahan mereka sendiri, baik karena miss-management maupun fraud. Mereka harus menanggung sendiri kesalahannya,”jelas Politisi PKS dari daerah pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Ecky menginginkan mekanisme yang ideal adalah yang sebaliknya, yaitu Bail In. Di mana penyelesaian krisis di sektor keuangan harus ditanggung oleh para pelaku di industri itu sendiri. Sehingga, seharusnya, saat terjadi krisis, bank tersebut harus diambil alih asetnya, lalu direstrukturisasi agar sehat kembali.

“Juga, harus dilakukan dengan mekanisme yang berjalan di antara mereka sendiri tanpa melibatkan menggunakan uang dari APBN,” ujar legislator sejak tahun 2009 ini.

Ecky berpendapat sebenarnya saat ini perbankan di Indonesia sudah memiliki sistem yang lebih kokoh dalam menghadapi krisis. Dibandingkan tahun 1998, belum ada OJK juga LPS, dan kapasitas BI dalam menjalankan fungsi pengawasan pun dinilai masih lemah.

“Namun pengalaman kekisruhan dalam penanganan Century, memberi pelajaran bahwa keberadaan lembaga-lembaga saja tidak cukup. Mereka membutuhkan payung hukum yang kuat mengenai protokol krisis. Oleh karena itu, PKS tetap berkepentingan untuk mendorong UU JPSK yang bisa memperjelas koordinasi dan peran masing-masing lembaga dalam penanganan krisis,” jelas alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ini.

Keterangan Foto: Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Hermanto: Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian Harus Segera Diangkat Menjadi PNS

Jakarta (30/11) – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan komitmen untuk mengangkat puluhan ribu Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian (THLPP) agar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kalau sekedar komitmen, sudah diberikan oleh Pemerintah yang lalu. Pemerintah sekarang bertugas merealisasikan secepatnya," papar Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11).

Sebagaimana diketahui, Pemerintah, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Kementerian Pertanian (Kementan) berencana mengangkat THLPP menjadi PNS pada tahun 2016.

Atas dasar itu, Hermanto meminta Kementerian PAN-RB memberikan dukungan kelembagaan, izin prinsip rekrutmen, dan izin kepegawaian. Sedangkan, Kementan terlebih dahulu harus membuat desain kepegawaian yang dibutuhkan penyuluh pertanian untuk dapat direkrut menjadi pegawai Pemerintah.

"Pemerintahan lalu, beralasan regulasi belum lengkap, terutama karena belum ada payung hukumnya, maka komitmen itu terus ditunda," ungkap Legislator PKS dari daerah pemilihan Sumatera Barat I ini.

Pemerintah sekarang, jelas Hermanto, telah berjanji kepada DPR untuk menyelesaikan payung hukum pada Juli 2015. Namun, kemudian minta tambahan waktu 3 bulan. "Payung hukum itu seharusnya sekarang sudah selesai dan tidak ada alasan lagi untuk menunda pengangkatan tersebut", tegas Hermanto.

Hermanto mendesak pemerintah melakukan hal ini sebab pengangkatan tersebut merupakan bagian dari perhatian sekaligus penghargaan negara kepada mereka yang selama ini telah terlibat aktif dalam upaya mewujudkan swasembada pangan.

"Saat saya berkunjung dan bertemu kelompok-kelompok tani terutama di masa reses, para THLPP ini ada di tengah-tengah mereka. Bahkan di luar jam kerja atau di hari libur sekalipun,” ungkapnya.

Lebih jauh, Hermanto berharap pengangkatan ini tidak hanya untuk THLPP saja. Tapi, juga untuk Tenaga Harian Lepas Penyuluh Perikanan, Kelautan, dan Kehutanan. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto.
 


posted by @Adimin

Irwan Prayitno Di Mata Pemilih Pemula

AGAKNYA, sasaran yang dituju oleh Sengaja Budi Syukur, yaitu memberikan informasi dan pendidikan politik bagi pemilih pemula, berhasil menuai perhatian pemilih pemula. Muhammad Syafridho Akbar, siswa SMA Adabiah mengaku tertarik kepada pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit (IP-NA) setelah mendapat informasi dari medsos. Pada tanggal 9 Juni 2015 kemaren, Ridho, demikian dia akrab disapa, sudah berumur 17 tahun, dan pada tanggal 9 Desember 2015, dirinya untuk pertama kalinya akan menggunakan hak suara pada pemilukada Sumatera Barat.
Belakangan, Ridho memang menjadi perhatian tersendiri di kalangan tim sukses dan relawan IP-NA. Betapa tidak, remaja berbadan bonsor ini cukup aktif mensosialisasikan pasangan IP-NA ke tengah-tengah masyarakat, terutama kepada teman-temannya. Bahkan, dalam beberapa kali kegiatan sosialisasi IP-NA dan debat publik pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015, Ridho terlihat hadir memberikan dukungan kepada pasangan calon IP-NA.

Ketertarikan Ridho dengan pasangan IP-NA disebabkan informasi yang dia terima dari medsos dan media lainnya terhadap kedua sosok pemimpin Sumatera Barat tersebut bersesuaian dengan kenyataan. Menurut Ridho, sosok Irwan Prayitno adalah seorang yang memiliki rasa hiba yang tinggi. Tidak hanya rendah hati dan perhatian terhadap orang miskin, tetapi dengan lawan politiknya pun, Irwan Prayitno tetap menaruh perhatian.

Bagi Ridho, sangat sulit mencari tipikal pemimpin seperti Irwan Prayitno di negeri ini. Seorang pemimpin yang sukses meniti karir politiknya dan sukses pula memimpin keluarganya. Apatah lagi, tak seperti pemimpin lainnya di negeri ini, Irwan Prayitno menaruh perhatian tinggi kepada anak-anaknya. Irwan Prayitno tidak canggung mengantarkan anaknya ke sekolah dengan menyetir mobil sendiri.

Sebagai generasi muda negeri ini, Ridho mengaku tergugah melihat gaya kepemimpinan Irwan Prayitno. Sosok pemimpin yang cepat tanggap merespon persoalan masyarakat. Sosok yang dekat dan rendah hati, bahkan tak segan-segan blusukan ke daerah-daerah terisolir demi menemui rakyatnya.

Irwan Prayitno, ungkap Ridho, tidak kehilangan akal dan patah arang menghadapi medan dan geografis Sumatera Barat yang terkenal ekstrim, menembus hutan, menyeberangi lautan dan sungai, demi menemui rakyatnya. Bahkan, Irwan Prayitno sering memakai motor trail untuk menjangkau rakyatnya. Irwan Prayitno bertaruh nyawa dan menahan kelelahan di badannya.

Ironisnya, terang Ridho, walau sudah mati-matian bekerja untuk rakyat, sebagian manusia yang berfikiran picik tetap saja mengatakan Irwan Prayitno tidak bekerja dan membangun Sumatera Barat. Padahal, untuk bertemu rakyatnya, Irwan Prayitno bertaruh nyawa menghadapi medan yang berat.

Anak muda Sumatera Barat, ujar Ridho, In sha Allah akan menjatuhkan pilihan kepada IP-NA. Apatah lagi, Irwan Prayitno selama memimpin Sumatera Barat memberikan perhatian lebih kepada pemuda, salah satunya dengan memberlakukan Undang-Undang Kepemudaan, sehingga regenerasi kepemimpinan pemuda berjalan dengan baik.

Selain itu, Irwan Prayitno adalah sosok yang multi talenda, jelas Ridho. Untuk dekat dengan generasi muda, Irwan Prayitno menyelami keseharian mereka dengan bermain musik. Jarang pemimpin seperti Irwan Prayitno yang mau mendekati pemuda dengan menyalurkan hobi dan kreatifitas generasi muda.

Jadi pemuda tidak apatis lagi dengan politik karena melihat sosok gubernurnya suka dengan dunia mereka. Akibatnya, pemuda yang selama ini acuh tak acuh dengan politik dan pemerintahan, kini aktif mencari tahu perkembangan daerahnya. Bagi Ridho dan pemuda lainnya, Irwan Prayitno adalah sosok pemimpin muda yang energik, cerdas, amanah, penyabar, dan dekat dengan semua kalangan.

Maka tidak salah kiranya, selama memimpin Sumatera Barat, tegas Ridho, Irwan Prayitno diberikan kesehatan oleh Allah swt dan tidak pernah sakit selama menjadi Gubernur Sumatera Barat. Selain dekat dengan rakyat dan multi talenta, Irwan Prayitno dikenal sebagai pemimpin yang amanah. Irwan Prayitno adalah sosok pemimpin yang tidak egois dan tergesa-gesa mengambil keputusan. Untuk itu, Irwan Prayitno layak didukung untuk melanjutkan kepemimpinannya satu kali periode lagi. [bentengsumbar.com]

posted by @Adimin

Pemimpin Harus Selalu Tingkatkan Kapasitas Diri

LAMPUNG (28/11) – Menjadi seorang pemimpin merupakan tanggungjawab yang besar. Oleh karenanya saat seseorang diberi amanah menjadi pemimpin, ia harus selalu meningkatkan kapasitas dirinya. Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wilayah Dakwah (Wilda) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Gufron Azis Fuadi saat memberikan taujih dihadapan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Bandar Lampung, serta11 perwakilan DPD PKS Muara Enim, DPD PKS Prabu Mulih, dan DPD PKS Pali yang sedang melakukan studi banding ke DPD PKS Bandar Lampung, Sabtu (28/11).

Gufron melanjutkan, pemimpin juga perlu meningkatkan kemampuan manajerialnya. “Pemimpin juga harus memiliki banyak alat atau skill sehingga ketika ada permasalahan dapat menyelesaikannya dengan menggunakan alat yang tepat. Maka dari itu seorang pemimpin tidak boleh berhenti belajar dan membaca. Jika hal itu terjadi maka akan mengalami kemandegan atau bahkan kehancuran,” terang Gufron.

Selanjutnya Gufron juga berpesan kepada kader PKS yang diamanahi jabatan struktural partai maupun diamanahi menjadi Anggota Legislatif (Aleg) agar dapat membangun reputasi yang baik dengan cara meningkatkan kredibilitasnya.

“Bagaimana cara meningkatkan kredibilitas? Yaitu kader, struktur, dan Aleg harus bisa bersinergi. Bersinergi dalam kebaikan, sinergi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat, dan yang terpenting Aleg PKS harus bisa mewujudkan Peraturan-peraturan Daerah yang memberikan kemaslahatan bagi orang banyak,” pungkas Gufron.

Keterangan Foto: Ketua DPP PKS Wilda Sumbagsel, Gufron Azis Fuadi saat memberikan taujih dihadapan pengurus DPD PKS Bandar Lampung, Sabtu (28/11).

Sumber: Humas PKS Lampung


posted by @Adimin

Aher : Keberhasilan Irwan Dapat Dijadikan Rujukan Untuk Kembali Pimpin Sumbar

 

Agam – Ratusan penghargaan yang diperoleh Pemprov Sumbar selama kepemimpinan Irwan Prayitno periode 2010-1015, dapat dijadikan rujukan memilih Irwan kembali untuk lima tahun mendatang memimpin Sumbar bersama Nasrul Abit sebagai wakilnya. Hal ini disampaikan oleh Ahmad Heryawan dari DPP PKS ketika berorasi di depan puluhan ribu massa yang membanjiri Lapangan Pasar Amor Kenagarian Batu Palano Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam, Minggu, 29/11/2015.

Aher (sapaan Ahmad Heryawan) yang juga Gubernur Jawa Barat itu menyebutkan, untuk mensejahterakan masyarakat menjadi kunci keberhasilan seorang kepala daerah memimpin. Hal itulah yang dilihatnya pada kepemimpinan Irwan Prayitno pada periode sebelumnya.

Sementra itu calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2, Prof DR H Irwan Prayitno, PSi, MSc., Datuk Rajo Bandaro Basa dan Drs. H Nasrul Abit, MBA., kembali menegaskan komitmennya untuk membangun dan mewujudkan Sumatera Barat yang madani dan sejahtera dengan demikian diharapkan kemiskinan semakin berkurang.

“Alhamdulillah selama lima tahun kami menjadi gubernur, kami telah membuktikannya. Sedangkan Bapak Nasrul Abit sebagai Bupati Pesisir Selatan selama dua periode berhasil melepaskan Kabupaten Pesisir Selatan dari daerah tertinggal,” ungkap Irwan. Agar dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Irwan Prayitno mengharapkan dan membutuhkan dukungan semua pihak, terutama rakyat Sumatera Barat. Irwan Prayitno mengajak rakyat Sumatera Barat dan semua pendukungnya untuk bersama-sama datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2015 dan memberikan hak suara mereka untuk IP-NA pada nomor urut 2. [suryanews911.com]

posted by @Adimin

Kampanye IP-NA, Lautan Manusia Banjiri Lapangan Pasar Amor

Kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor urut 2, Prof DR H Irwan Prayitno, PSi, MSc., Datuk Rajo Bandaro Basa dan Drs. H Nasrul Abit, MBA., meraih simpati rakyat. Kali ini, kampanye di Lapangan Pasar Amor Kenagarian Batu Palano Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam, Minggu (29/11/2015), yang berlangsung dari pukul 12.30 sampai 16.00 WIB, di banjiri lautan manusia.

Ade Rezki Pratama, wakil rakyat Sumatera Barat di DPR RI dari Partai Gerindra merasa terharu dengan banyaknya rakyat yang menghadiri kampanye IP-NA tersebut. Sebagai anak muda Sumatera Barat, dirinya menghimbau rakyat Sumbar untuk mendukung dan memilih pasangan IP-NA. 

"Sebagai anak muda Sumatera Barat, saya menghimbau kita semua untuk mendukung dan memilih pasangan IP-NA. Sumatera Barat di bawah kepemimpinan IP-NA nantinya diyakini akan lebih sejahtera dan madani. Siapa lagi yang kita pilih, kalau tidak pasangan ini," ungkapnya.

Sementara itu, Desrio Putra, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat, dalam orasinya kembali menegaskan instruksi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada seluruh kader Partai Gerindra di Sumatera Barat untuk mendukung penuh pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Memenangkan pasangan IP-NA adalah harga mati bagi seluruh kader partai ini di Sumatera Barat.

Menurut Desrio, Prabowo Subianto ingin mencicil hutangnya kepada rakyat Sumatera Barat yang telah memilihnya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun lalu, sehingga menang mutlak di daerah ini. Untuk itu, diharapkan kepada semua kader dan simpatisan Partai Gerindra dan pendukung Prabowo Subianto di Sumatera Barat untuk mensukseskan pasangan IP-NA. 

Sementara itu, Irsyad Syafar, Ketua DPW PKS Provinsi Sumatera Barat menyampaikan, keberhasilan Irwan Prayitno selama lima tahun memimpin Sumatera Barat bukanlah isapan jempol. Buktinya dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengungkap keberhasilan tersebut.

Dalam orasinya yang mengebu-ngebu, dia mengatakan, menurut data BPS, angka kemiskinan di Sumatera Barat menurun. Tahun 2010: 9,44 persen, tahun 2011: 8,99 persen, tahun 2012: 8 persen, tahun 2013: 7,56 persen, dan tahun 2014: 7,41 persen. Keberhasilan Irwan Prayitno juga dibuktikan dengan banyaknya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari segala bidang. Lebih dari 200 penghargaan yang diterima, yang terakhir adalah dari APPSI.

Menurut Novermal Yuska, Wakil Sekretaris Tim Relawan IP-NA, puluhan ribu massa datang dari berbagai penjuru yang rela berdiri di lapangan ditengah rinainya guyuran hujan menandakan kecintaan rakyat kepada calon pemimpinnya, sehingga walaupun diguyur hujan, mereka tetap mendengarkan orasi yang disampaikan juru kampanye (jurkam) pasangan IP-NA. 

"Kami dari Tim Relawan IP-NA ingin mengucapkan terimakasih kepada rakyat Sumatera Barat yang telah menghadiri kampanye terbuka kedua ini. Mari kita dukung pak IP-NA untuk mewujudkan Sumbar yang madani dan sejahtera," cakapnya di sela-sela kampanye IP-NA.

Melihat lapangan yang dipenuhi massa dan mendukung yang datang, diperkirakan lebih kurang 80.000 orang yang hadir. Mereka yang datang tidak hanya datang dari Kabupaten Agam saja, tetapi juga dari Bukittinggi, Limapuluh Kota, Padang Panjang, Tanah Datar dan Payakumbuh, bahkan dari Padang Pariaman juga terlihat dilokasi kampanye tersebut.

Pada kampanye itu juga nampak hadir, Indra Catri dan Trianda Farhan, Mahyeldi Ansharullah, Hermanto, juga kader dan pengurus DPD Gerindra dan DPW PKS Sumbar. Masyarakat yang hadir juga dihibur artis nasyid Maidany, artis Minang Nedi Gampo, Ayum Tarmizi dan IPe Band. [bentengsumbar.com]

posted by @Adimin

Gubernur Jabar Hadiri Kampanye Irwan-Nasrul

Agam - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menghadiri kampanye pasangan calon gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno-Nasrul Abit di Lapangan Pasar Amor Batu Palano Kabupaten Agam, Minggu.

"Kehadiran orang nomor satu di Jawa Barat tersebut untuk memberikan dukungan kepada pasangan Irwan-Nasrul," kata Ketua Panitia Rahmat Saleh.

Mengenakan kemeja putih dan berkaca mata, sosok yang akrab disapa Aher tersebut duduk di panggung kampanye sambil sesekali melambaikan tangan menyapa ribuan pendukung calon gubernur yang diusung PKS dan Gerindra tersebut.

Selain dihadiri oleh Aher kampanye akbar terbuka II tersebut juga dihadiri anggota DPR RI daerah pemilihan Sumbar Ade Rizki Pratama dan Hermanto.

Wakil Ketua Partai Gerindra Sumbar Desrio Putra dalam orasinya mengatakan meski pasangan Irwan dan Nasrul hanya diusung dua partai dan yang lain mendukung kompetitor kami memilih berkoalisi dengan rakyat.

"Memimpin Sumbar ke depan tidak cukup hanya dengan berani saja, namun harus tegas dan amanah serta yang paling penting adalah melaksanakan semua visi dan misi yang disusun dengan konsisten," kata dia.

Sementara Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKS Sumbar Irsyad Syafar mengatakan salah satu program kerja ke depan yang akan dituntaskan pasangan Irwan-Nasrul adalah menurunkan angka kemiskinan.

"Pada 2010 kemiskinan masih 9,5 persen, tahun 2015 turun menjadi 7,5 persen," ujarnya.

Kepada calon Gubernur Irwan dan calon Wakil Gubernur Nasrul ia berpesan agar menjaga amanah yang diberikan masyarakat serta berlaku adil jika terpilih.

Calon Gubernur Irwan mengatakan salah satu prioritasnya jika terpilih adalah membangun Sumbar yang madani dan sejahtera, berbudaya serta tercipta kondisi yang aman dan nyaman.

Kampanye pasangan calon gubernur Irwan-Nasrul juga dihadiri pasangan calon Bupati Agam Indra Catri-Trinda Farhan, tokoh Agam yang juga menjabat Wali Kota Padang Mahyeldi dan undangan lainnya.

Pada kesempatan itu pengunjung juga dihibur oleh penampilan artis nasyid Maidani artis Minang Ayum Warta dan Nedi Gampo.


Meski saat kampanye hujan turun namun tidak menyurutkan semangat peserta untuk menyaksikan orasi dan hiburan yang ditampilkan panitia .


Ikut unjuk kebolehan calon gubernur Irwan menabuh drum serta membawakan lagu ciptaannya bersama IP Band.

Sementara salah seorang peserta kampanye Wahyuni berharap pasangan calon gubernur Irwan-Nasrul jika terpilih merealisasikan janji-janji politik yang disampaikan pada saat kampanye.

"Jangan hanya ketika kampanye saja, begitu terpilih tunaikan semua janji yang disampaikan," ujar dia.

Pilkada Gubernur Sumbar diikuti dua pasang calon yaitu Muslim Kasim-Fauzi Bahar dan Irwan Paryitno-Nasrul Abit yang akan digelar pada 9 Desember 2015.

KPU Sumbar mencatat jumlah pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 sebanyak 3.496.836 orang.

"Pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan 3 Oktober 2015 tercatat sebanyak 3.481.086 pemilih, namun terjadi penambahan pemilih yang diakomodasi dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1) sehingga jumlah pemilih untuk pilgub 2015 menjadi 3.496.836 pemilih," kata Komisioner KPU Sumbar Divisi Sosialisasi dan Data Pemilih, Nova Indra. [antarasumbar]

posted by @Adimin

DPR: Masukan dari KPK Diutamakan dalam Revisi UU KPK

JAKARTA (27/11) – Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKS DPR RI Almuzammil Yusuf menegaskan bahwa Revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 yang diajukan atas inisiatif DPR, akan mengutamakan masukan dari KPK.

Baleg DPR berharap revisi tersebut bersifat terbatas dan selesai secara cepat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2015.

“Masukan dari KPK adalah masukan utama untuk RUU revisi KPK dari DPR. Sehingga, DPR bersama KPK mengawal revisi UU KPK ini. Mudah-mudahan revisi itu terbatas dan usulan dari KPK dapat kita selesaikan secara cepat,” tegas Almuzammil pasca Rapat Baleg bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/11).

Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS ini juga memastikan setelah Badan Musyawarah (Bamus) DPR menyerahkan draf RUU, maka pihak pertama yang diundang untuk diminta masukan adalah KPK itu sendiri. Sehingga, Almuzammil berharap KPK sudah mengerti berbagai masukan dari publik atas kelemahan dari lembaga anti rasuah itu selama ini.

“Dengan adanya masukan dari KPK ini, kami berharap tidak akan menjadi bola panas atau kontroversi yang tidak produktif di masyarakat,” tegas legislator PKS dari daerah pemilihan Lampung I ini.

Diketahui, Revisi UU KPK ini awalnya inisiatif dari pemerintah. Dalam rapat ini pula disepakati bawah RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan tetap menjadi inisiatif pemerintah. Hal tersebut, menurut Almuzammil, karena persoalan pajak adalah domain pemerintah.

“Itu (RUU Tax Amnesty) domain dari pemerintah, karena tax adalah 75% penerimaan negara. Tentu pemerintah tahu terobosan apa yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan pemerintah,” jelas Almuzammil. 

Pasca ini, Baleg akan mengadakan rapat kurang dari satu bulan untuk membahas kedua RUU tersebut. Selanjutnya, kedua RUU tersebut akan dibawa ke Bamus dan rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan.

Keterangan Foto: Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKS DPR RI Almuzammil Yusuf.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Dewan Ragukan Indonesia Sudah Surplus Beras

JAKARTA (27/11) – Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin merasa heran dengan pernyataan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan jajarannya yang menyatakan terjadi surplus beras hingga 4 juta ton. Karena di sisi lain, pihak mereka juga mengakui kalau data yang ada masih amburadul.

“Saya mengerti jika Pemerintah ingin menjelaskan dan membuktikan kepada masyarakat bahwa kinerjanya mampu membuat surplus beras hingga 4 juta ton. Namun bukti di lapangan tidak menggambarkan apa yang sedang diyakinkan,” ungkap Andi Akmal.

Andi Akmal juga menjelaskan masih mahalnya harga beras akibat kenaikan yang berkala dan masih terjadi impor beras dengan alasan cadangan merupakan contoh nyata paradoks surplus beras.

“Bahkan hingga saat ini, pemerintah masih melakukan impor beras dari Vietnam dengan alasan demi menjaga stabilitas berupa cadangan sebesar 1 juta ton. Bahkan masih berencana untuk menambah impor beras hingga 9 juta ton,” tegas Andi Akmal.

Pemerintah, lanjut Andi tentu boleh melakukan impor beras. Namun Andi Akmal menegaskan bahwa beras yang diimpor janganlah beras yang reguler.

“Yang diimpor jangan beras reguler. Beras khusus kualitas premium silahkan diimpor untuk kebutuhan masyarakat yang khusus seperti jenis Basmati,” ujar Andi Akmal.

Anggota Banggar DPR ini menilai wajar bila banyak orang heran dan tidak percaya bila pemerintah mengaku surplus beras.

“Beras memang cenderung naik produksinya tiap tahun. Namun untuk mengaku surplus, kenapa yang surplus itu tidak dijadikan cadangan. Malah opsi yang ditawarkan impor,” kritis Legislator Sulawesi Selatan II ini.

Untuk wilayah-wilayah tertentu, lanjur Andi Akmal, dengan perhitungan produksi beras pada suatu provinsi, memang terjadi surplus beras, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Namun ketika dikonsolidasi secara nasional, pemerintah masih belum mampu membuat skema yang tepat. Ini terbukti dan diakui oleh para pejabat pemerintah, bahwa data pangan kita masih amburadul.

“Sekarang, sebaiknya pemerintah perbaiki dulu sistem validasi data pangan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran dan publikasi yang dilontarkan sejalan dengan yang terjadi di lapangan. Karena, ungkapan-ungkapan pemerintah yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan merupakan tidak lebih dari menipu rakyat,” pungkas Andi Akmal Pasluddin.

Sebagai informasi, hingga saat ini berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras yang kualitas khusus telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Beras yang didatangkan dari Thailand, Pakistan, India, Vietnam, dan beberapa negara lain ini mencapai 250.703 ton senilai 110,3 juta dollar Amerika. Bahkan, untuk bulan Oktober 2015, terjadi kenaikan impor beras khusus ini sebesar 4,6 kali lipat dari bulan sebelumnya sebesar 4.582 ton menjadi 21.092 ton. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin.


posted by @Adimin

Komisi III: Revisi UU Kepolisian Tidak Tumpang Tindih dengan KPK

JAKARTA (27/11) – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan bahwa Revisi UU Kepolisian tidak akan tumpang tindih (overlapping) dengan KPK dalam hal penegakan hukum. Justru, Nasir menilai revisi UU ini akan memperkuat sinergisitas antarinstitusi penegakan hukum tersebut.

“Kita harapkan dengan adanya UU Kepolisian justru akan memperkuat dan tidak akan overlapping dengan kewenangan KPK. Artinya, sinergisitas antarinstitusi penegakan hukum,” jelas Nasir di sela-sela Presentasi RUU Jabatan Hakim dan RUU Kepolisian oleh Badan Fungsional Keahlian (BFK) Sekretariat Jenderal DPR RI di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11).

Legislator PKS dari Daerah Pemilihan (dapil) Aceh ini menjelaskan dasar dari adanya revisi UU ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas kepolisian. Pasalnya, menurut Nasir, masyarakat saat ini tidak percaya (distrust) kepada kepolisian karena ulah sebagian pejabatnya.

“Tapi, memang kita sadar bahwa polisi saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Karenanya, revisi UU Kepolisian ini juga terkait dengan pengaturan soal penyadapan, pengangkatan calon kapolri, dan Komisi Kepolisian Nasional, yang memang hal-hal tersebut belum menunjukkan ada peningkatkan efektivitas kerja kepolisian,” tambah politisi yang telah duduk di DPR RI sejak tahun 2004 ini.

Nasir berharap keberadaan KPK selama 12 (dua belas) tahun dapat diimbangi dengan adanya revisi UU ini. “Lebih kurang 12 tahun keberadaan KPK yang kaget karena tidak efektifnya penegakan hukum di kepolisian itu bisa diatasi dengan adanya UU ini,” tegas Nasir.

Diketahui, semangat untuk merevisi UU Kepolisian telah muncul sejak masa periode 2009-2014 atas inisiatif dari DPR. UU Kepolisian pun telah mengalami 2 kali revisi, yaitu UU 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Polri yang berubah menjadi UU 28 Tahun 1997 tentang Polri, serta pasca reformasi berubah kembali menjadi UU 2 Tahun 2002 hingga saat ini. 

Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin