pic
Humas PKS Ikuti Worshop Jurnalistik Pada Rapat Koordinasi
Humas PKS se-Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung pada tanggal 4 - 6 November 2022 di Padang, Senin (5/11) ...
Latest Post
LSI Beberkan Faktor yang Buat IP-NA Unggul
Written By Anonymous on 13 December, 2015 | December 13, 2015
PADANG – Lingkaran Surveri Indonesia (LSI) mengungkapkan faktor utama yang menjadi kunci keunggulan pasangan calon gubernur Sumbar Irwan Prayitno-Nasrul Abit pada pilkada, adalah tingginya popularitas yang bersangkutan.
“Berdasarkan survei yang dilakukan sebelumnya, popularitas pasangan Irwan-Nasrul lebih dominan dibandingkan pasangan Muslim Kasim-Fauzi Bahar,” kata Supervisi LSI Hamdan Akbar.
Menurut dia selain popularitas yang tinggi, tingkat kesukaan publik atau akseptabilitas kepada Irwan-Nasrul juga tinggi.
“Artinya warga Sumbar merasa nyaman kalau kembali dipimpin Irwan,” kata dia.
Kemudian sebagai petahana Irwan memiliki citra yang baik dan terbebas dari isu negatif.
LSI menyatakan pasangan calon Gubernur Irwan Prayitno-Nasrul Abit memenangi pilkada berdasarkan hasil hitung cepat dengan persentase 59,04 persen.
sumber:antara/hariansinggalang.co.id
posted by @Adimin
Komisi IV Sayangkan Oknum Bermain dalam Program Kapal Ternak
Written By Anonymous on 12 December, 2015 | December 12, 2015
JAKARTA (12/12) - Kementerian Pertanian RI meluncurkan program kapal ternak untuk memotong biaya distribusi sapi potong. Terobosan dari pemerintah tersebut diapresiasi Anggota Komisi IV DPR RI, Almuzzammil Yusuf.
Keberadaan kapal ternak tersebut, ungkap Muzzammil, akan membantu pemasaran para peternak sekaligus menurunkan harga di tingkat konsumen. "Karena keberadaan kapal tersebut akan memangkas bukan saja biaya trasportasi, juga lama trasportasi yang berdampak positif pada kesehatan dan sedikitnya penurunan bobot ternak," kata Almuzzammil di Jakarta, Sabtu (12/12/2015).
Namun Muzzammil menyayangkan program dari pemerintah tersebut dinodai sejumlah oknum yang memaksa peternak sapi di NTT menjual sapi dengan harga di bawah pasar. Sejumlah oknum memaksa membeli sapi dari peternak di NTT dengan harga di bawah pasar demi memenuhi kapal ternak Camara Nusantara I ke Jakarta.
Politisi PKS ini mengingatkan dengan tegas agar upaya positif dari pemerintah tersebut tidak dikotori oleh oknum dari berbagai pihak. "Dan hal itu dibiarkan saja oleh Kementan, Pemda setempat dan aparat hukum," kata Muzzammil menegaskan.
Ia pun mendesak agar Kementan, Pemda setempat dan aparat hukum menindak tegas pihak-pihak yang menodai terobosan pemerintah tersebut. Ia menduga oknum bisa saja berasal dari banyak pihak termasuk dari daerah, pusat atau bahkan internal kementerian sendiri. "Jangan sampai kita berputar-putar dalam lingkaran setan permasalahan karena segelitir kenakalan oknum," ujar dia.
Muzzammil mencatat keluhan para peternak NTT ini harus jadi perhatian dan pelajaran Mentan pada operasi kapal ternak yang akan segera diadakan di beberapa propinsi lainnya seperti NTB, Sulsel, Jawa Timur dan Lampung. [pks.id]
Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI, Almuzzammil Yusuf.
posted by @Adimin
Peduli Pendidikan Islam, Walikota Padang Terima API 2015
Menurut Menag Lukman Hakim, penghargaan yang diberikan Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama tersebut karena Walikota Padang dinilai telah memberikan dedikasi luar biasa dalam pendidikan islam di daerahnya. Sebab disadari, upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia merupakan domain pendidikan islam adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
"Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka memajukan pendidikan islam," sebutnya.
Diselenggarakannya API, menurut Menag lagi, bertujuan untuk meningkatkan kepedulian pemerintah daerah maupun masyarakat umum terhadap peningkatan akses dan daya saing dalam penyelenggaraan pendidikan islam.
"Melalui anugerah API diharapkan terjalinnya kerjasama konstruktif antara Kementerian Agama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota," imbuhnya.
Sedangkan untuk penilaian penerima anugerah API, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Prof. DR. Phil. Kamaruddin mengatakan, sudah melalui penjurian yang ketat dengan melibatkan berbagai unsur termasuk praktisi pendidikan dan lembaga internasional.
"Para peraih penghargaan sudah melalui seleksi ketat dan cermat dengan melibatkan unsur praktisi pendidikan dan lembaga internasional, sehingga tidak diragukan lagi hasilnya," ujarnya.
Pada malam anugerah API 2015 yang dipandu MC Nirina Zubir dan Deri ini, Walikota Mahyeldi merupakan satu-satunya dari pemerintahan kota. Sedangkan 5 penerima untuk kategori kepala daerah adalah para bupati, yaitu Bupati Siak, Bupati Wonogiri, Bupati Tabalong, Bupati Bulukumba dan Bupati Sumbawa.
Usai menerima penghargaan, Walikota Mahyeldi didampingi Kepala Bagian Kesra Setda Kota Padang Al Amin menyampaikan terima kasihnya kepada masyarakat Kota Padang yang memberikan dukungan terhadap program pendidikan islam. Juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama Kota Padang yang tetap bersinergi dalam upaya mengembangkan program peningkatan mutu pendidikan islam.
"Ke depan pendidikan islam di Kota Padang semoga dapat lebih diperhatikan, diantaranya dengan memberikan insentif bagi guru mengaji dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru honor madrasah,"tutupnya.
Sumber: FB Humas Pemko Padang
posted by @Adimin
Pemko Padang Raih Anugerah Peduli Pendidikan
JAKARTA- Padang menjadi daerah satu-satunya di Indonesia yang mendapatkan penghargaan Anugerah Peduli Pendidikan (APP) 2015. Padang dinilai berhasil menuntaskan buta aksara dan melaksanakan program wajib belajar 12 tahun dengan baik, Pemerintah Kota Padang menerima API 2015 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penghargaan ini diserahkan Mendikbud Anies Baswedan kepada Walikota Padang H. Mahyeldi Dt. Marajo dalam acara yang berlangsung di Gedung Ki Hadjar Dewantara Senayan, Jakarta, Jumat (11/12).
Mendikbud menyebut apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah ini untuk mendorong partisipasi semua pihak untuk lebih peduli terhadap pelayanan pendidikan. "Diharapkan akan terus tumbuh peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan," kata Anies dalam sambutannya.
"Semoga visi Kota Padang untuk mewujudkan pendidikan bermutu, berprestasi dengan semangat kebersamaan segera terwujud," tambah Anies.
Sedangkan Walikota Padang Mahyeldi Dt. Marajo mengungkapkan, pendidikan gratis 12 tahun dan memasukan pendidikan menjadi program unggulan adalah sebagian dari bentuk kepedulian pemerintah kota Padang dalam pelayanan pendidikan.
Disamping program Dinas Pendidikan Kota Padang sendiri kreatif menciptakan dukungan masyarakat terhadap pendidikan, lahirnya organisasi bersama peduli pendidikan (Gema Pendik) menjadi salah satu terobosan yang melibatkan masyarakat dalam mengentaskan masalah pendidikan di ibukota provinsi Sumatera Barat ini.
"Semoga visi untuk mewujudkan pendidikan bermutu, berprestasi dengan semangat kebersamaan dapat dicapai," tukas Walikota yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi.
Penghargaan ini terbilang cukup fenomenal. Pasalnya, hanya Kota Padang saja yang mendapat penghargaan APP 2015 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini mendapat respon positif dari sejumlah perantau asal Kota Padang yang berdomisili di Jakarta. Salah seorang perantau Padang yang tinggal di Cibubur, Irawan menyebut dengan diraihnya penghargaan tersebut membuktikan bahwa Padang merupakan daerah yang begitu peduli dengan pendidikan. Menurutnya, tak heran jika dari Kota Padang selalu muncul pemikir-pemikir handal yang mencuat di pentas nasional.
"Padang dari dulu sudah terkenal dengan pemikir-pemikirnya yang selalu membawa pengaruh di Indonesia, selamat buat Padang," ujarnya. [humas dan protokol kota padang]
posted by @Adimin
Raih 57,70 Persen, Indra-Trinda Unggul di Pilkada Agam
Written By Anonymous on 11 December, 2015 | December 11, 2015
JAKARTA (11/12) – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam, Sumatera Barat nomor urut 2, Indra Catri, MSP Dt. Malako Nan Putiah-Trinda Farhan Satria berhasil unggul dalam perhitungan real count berbasis data C1.
Hingga Jumat (11/12) pukul 14.17 WIB sebagaimana dimuat di laman pilkada2015.kpu.go.id pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS ini memperoleh 57,70 persen suara. Unggul dibandingkan pasangan nomor urut 1 Irwan Fikri, SH Dt. Nagari Batuah-Chairunas yang memperoleh 42,30 persen suara.
Kendati menang dalam hitungan cepat, Calon Bupati Agam Indra Catri mengatakan tidak mau takabur sampai ada keputusan secara resmi dari KPUD. Ia pun berterima kasih kepada masyarakat yang sudah menggunakan hak pilihnya.
“Siapapun yang menang dalam Pilkada harus memenangkan masyarakat Agam secara keseluruhan. Dan bagi pemenang, seluruh warga masyarakat harus diperlakukan sama,” pungkas Indra. [pks.id]
Keterangan Foto: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam, Sumatera Barat nomor urut 2, Indra Catri, MSP Dt. Malako Nan Putiah-Trinda Farhan Satria.
posted by @Adimin
Kawal Hasil Pilkada dengan Jujur, Adil, dan Bertanggungjawab
oleh Mohamad Sohibul Iman, Ph.D. (Presiden PKS)
[Jakarta,11-12-15]
Assalamualaikum Wr Wb,
1. Alhamdulillah pilkada serentak telah kita lewati bersama dengan baik. Mari bersyukur kepada Allah swt karena sebagai bangsa kita sudah semakin matang dalam menjalankan proses demokrasi.
2. Jazakumullah khairan katsiran kepada pasangan calon, struktur, kader, simpatisan, dan relawan yang sudah berjuang dengan penuh keikhlasan dan pengorbanan. Semoga Allah swt mencatat kerja-kerja kita sebagai kerja amal shalih yang mendatangkan keberkahan dari Allah swt.
3. Saya ucapkan selamat kepada para pasangan calon yang menurut perhitungan sementara dinyatakan unggul. Terus kawal perhitungan suara kita sampai tuntas. Pastikan berjalan dengan jujur, adil, bertanggungjawab, dan tidak ada kecurangan sedikitpun.
4. Bagi pasangan yang masih belum dinyatakan unggul dalam perhitungan sementara, tetap berbesar hatilah. Karena antum semua sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah, ada pahala kebaikan dari setiap langkah yang antum perjuangkan.
5. Jika dalam proses pilkada terbukti ada kecurangan, siapkanlah bukti-bukti tersebut dengan sebaik-baiknya dan lakukan tindakan hukum sesuai dengan aturan yang diperkenankan. Perjuangkan dalam koridor hukum dan etika publik. Jauhi jalan kekerasan dan konflik dengan sesama anak bangsa.
6. Mari kita senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggungjawab dalam menjalankan proses pengawalan hasil pilkada ini. Karena proses yang baik akan menghadirkan capaian yang membawa keberkahan bagi kita semua.
7. Sesungguhnya Allah swt selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemenangan butuh kesabaran. Kekalahan juga butuh kesabaran. Bagi yang dimenangkan, jangan pernah sia-siakan kepercayaan rakyat itu. Tunaikan semua janji-janji itu dengan penuh khidmat. Bagi yang belum diberikan kemenangan, jadikan ini sebagai hikmah dan pelecut kita semua untuk lebih baik lagi dalam memenangkan hati rakyat di kemudian hari, InsyaAllah.
Wassalamualaikum Wr Wb.
Netty Heryawan: Ibu Berperan Bentuk Karakter Antikorupsi
BANDUNG (11/12) - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan seorang Ibu dinilai dapat berperan penting dalam membentuk karakter antikorupsi pada anak-anak. Ibu berperan dalam tumbuh kembang karakter jujur anak di dalam keluarga.
"Berdayakan kaum perempuan, karena seorang ibu dapat membentuk karakter antikorupsi dari rumah," kata Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan di Bandung, Jumat (11/12).
Pernyataan tersebut disampaikan pada acara "Deklarasi Dukungan Tenaga Lini Lapangan KB dalam Menyosialisasikan Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga". Acara tersebut diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Bandung, Jawa Barat.
Netty yang merupakan istri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menambahkan tugas seorang Ibu adalah mendidik anak-anak agar jauh dari budaya korupsi. "Ajarkan anak kejujuran, kesederhanaan dan kemandirian," katanya.
Dia juga menambahkan, seorang ibu juga harus bersikap sederhana di rumah agar tidak terjebak menjadi pendorong seorang suami untuk korupsi.
"Misalkan mengeluhkan kepada suami tentang kondisi barang-barang di rumah yang sudah jelek, meminta emas-emasan dan lain sebagainya sehingga mendorong suami untuk korupsi," katanya.
Dia menambahkan, para perempuan harus sepakat untuk memerangi korupsi hingga ke akarnya. "Mari kita bangun karakter antikorupsi mulai dari keluarga," katanya. [pks.id]
Keterangan Foto: Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan.
posted by @Adimin
Hukum Islam Harus Mewarnai Hukum Nasional
JAKARTA (10/12) - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Hal tersebut disampaikan Nasir dalam Halaqah Nasional Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan Fraksi PPP MPR RI dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/12).
"Kita bersyukur jumlah Umat Islam mayoritas di Indonesia dan ingin menerapkan Syariat Islam sebagai jalan hidup. Karenanya suatu hal yang wajar kalau ada tuntutan agar Hukum Islam mampu mewarnai pembentukan perundang-undangan di Indonesia," kata Nasir.
Politisi PKS ini menyatakan butuh perjuangan ekstra keras apabila ingin Hukum Islam terakomodir dalam hukum nasional.
"Aceh saja butuh perjuangan lebih dari setengah abad agar dapat memperoleh pengakuan secara legal formal dalam penerapan Hukum Syariat Islam di Aceh, itupun butuh keseriusan lebih dalam penerapannya. Selain itu juga banyak kelompok penentangnya, yang menganggap penerapan Syariat Islam bertentangan dengan semangat Pancasila dan NKRI," kata Nasir.
Anggota DPR dari Aceh ini berpendapat pewarnaan Hukum Islam dalam hukum nasional tidak menggunakan embel-embel syariah. Bukan berarti salah, namun karena sensitif sering kali malah terganjal dalam perdebatan yang tidak subtansial.
"Penggunaan embel-embel syariah sudah membuat banyak orang ketakutan. Karenanya sebagai agama yangrahmatan lil alamin, maka hukum Islam harus mampu menunjukkan sisi humanisme dan kemaslahatan yang ditonjolkan," kata Nasir.
Ia juga menilai pewarnaan Hukum Islam terhadap hukum nasional menggunakan pendekatan revolusi fungsional. Setiap elemen bangsa baik yang memiliki jabatan ataupun Umat Islam pada umumnya menjalankan fungsi dakwah untuk menampilkan produk-produk Hukum Islam sehingga dapat menjadi budaya di masyarakat dan dapat pula masuk ke dalam ranah kebijakan yang strategis untuk umat.
"Kita mestinya memaksimalkan kebijakan yang sudah terwarnai oleh Hukum Islam. Karenanya kita meminta pemerintah dalam hal ini eksekutif dapat benar-benar menjalankan hal tersebut dengan baik dan optimal. Seperti UU Jaminan Produk Halal, UU Perkawinan, UU Peradilan Islam, dan lain-lain," kata Nasir.
Politisi PKS tersebut mengatakan kalau Presiden Jokowi punya sensitivitas tinggi akan aspirasi umat, pastinya akan meminta jajarannya untuk lebih serius menindaklanjuti penerapan kebijakan-kebijakan yang Islami.
posted by @Adimin
PKS Apresiasi Pelaksanaan Pilkada Sumbar Berjalan Baik
 |
| Calon Gubernur Sumbar Irwan Prayitno-Nasrul Abid. |
Padang - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Wilayah Dakwah Sumatera Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hermanto mengapresiasi pelaksanaan pilkada gubernur yang dinilai berjalan dengan baik dan kondusif.
"Perbedaan yang terjadi selama pilkada merupakan sesuatu yang wajar dan dapat diselesaikan dengan filosofi pilkada "bandunsanak" (kekeluargaan)," kata Hermanto di Padang, Kamis.
Ia menyampaikan hal itu dalam pemaparan rekapitulasi formulir C1 oleh tim pemenangan pasangan calon gubernur Irwan Prayitno-Nasrul Abit di posko pemenangan.
Menurut dia gubernur dan wakil gubernur terpilih agar melanjutkan pembangunan yang menyejahterakan masyarakat baik fisik dan spiritual.
Pada sisi lain ia menyampaikan kendati berdasarkan hasil hitung cepat dan rekapitulasi suara tingkat TPS pasangan Irwan-Nasrul menang, namun mari menunggu hasil resmi KPU.
Kemenangan Irwan-Nasrul adalah kemenangan rakyat Sumbar yang diharapkan membawa keberkahan bagi masyarakat, ujar dia.
Ia berpesan usai pilkada mari hapus semua perbedaan dan saatnya bersatu membangun Sumbar yang lebih baik.
Sebelumnya berdasarkan hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit memenangi pilkada gubernur dengan persentase 59,04 persen.
"Berdasarkan hasil hitung cepat dari 400 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menjadi sampel, dari 100 persen data yang masuk persentase perolehan suara Irwan-Nasrul 59,04 persen dan Muslim Kasim-Fauzi Bahar 40.96 persen," kata Supervisi LSI Hamdan Akbar.
Sementara Ketua Tim Pemenangan Irwan-Nasrul , M Yasin mengatakan berdasarkan hasil rekapitulasi formulir C1 yang dihimpun saksi pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) pihaknya memenangi pilkada pada 18 kabupaten dan kota.
Yasin menyebutkan berdasarkan hasil rekap C1 total perolehan suara pasangan Irwan-Nasrul 1.111.512 atau 58,78 persen dan pasangan Muslim-Fauzi 779.615 atau 41,22 persen dengan total suara sah mencapai 1.891.127.
Perolehan suara tertinggi Irwan-Nasrul berada di kota Padangpanjang dengan total suara 11.695 atau 72 persen dan pasangan Muslim-Fauzi 4.472 atau 27,66 persen, kata dia.
Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan pihaknya melakukan pemindaian formulir C1 yang merupakan hasil perhitungan suara di tingkat TPS sebagai salah satu bentuk transparansi.
Hasil pindaian akan diunggah ke website KPU agar dapat diakses oleh masyarakat menggunakan aplikasi yang disebut Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), kata dia.
Penjabat Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek mengatakan pelaksanaan Pilgub di daerah itu saat ini berjalan lancar tanpa kendala yang menonjol.
Namun untuk hasil data yang sah tetap berasal dari KPU, karena itu semua pihak mari menunggu hasil resmi, kata dia.
Pilkada Gubernur Sumbar diikuti dua pasang calon yaitu Muslim Kasim-Fauzi Bahar yang diusung Partai Nasdem, PDI Perjuangan, PAN dan Partai Hanura serta pasangan Irwan Prayitno-Nasrul Abit yang diusung PKS dan Partai Gerindra.
KPU Sumbar mencatat jumlah pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 sebanyak 3.496.836 orang. [antarasumbar.com]
posted by @Adimin
Cagub Pemenang: Tidak Ada Mutasi Pejabat Besar-Besaran
Padang - Calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) yang sementara unggul dalam hitung cepat Irwan Prayitno menyatakan tidak akan melakukan mutasi pejabat besar-besaran jika nanti ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pemilihan Gubernur (Pilgub).
"Saya telah buktikan sewaktu menang dari petahana pada 2010. Semua pejabat yang telah ditunjuk sebelumnya, tidak pernah saya ganti, kecuali bermasalah baik secara kinerja maupun ada temuan Inspektorat," katanya di Padang, Kamis.
Menurutnya, pejabat yang diganti karena bermasalah itu tidak banyak jumlahnya dan bisa dipertanggung jawabkan.
"Lima tahun ke depan, saya juga tidak akan melakukan mutasi pejabat besar-besaran seperti lima tahun lalu," katanya.
Meski demikian, menurut ia, bukan berarti tidak akan ada mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar nantinya.
"Pejabat yang diganti, tentu yang bermasalah dan melanggar aturan. Terhadap yang melanggar tentu harus diambil tindakan. Saya juga sudah tahu siapa saja pejabat itu," kata dia.
Namun, fokus utama untuk penggantian pejabat itu menurutnya adalah persoalan kinerja agar lebih objektif.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Sumbar Jayadisman mengatakan, untuk mengisi jabatan pejabat eselon II saat ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 13 tahun 2014, yaitu melalui seleksi terbuka.
Saat ini menurut dia, ada sejumlah jabatan eselon II di Pemprov Sumbar yang sedang dalam proses seleksi terbuka tersebut. [antarasumbar.com]
posted by @Adimin
HNW: Negara dan Agama Tidak Dapat Dipisahkan
JAKARTA (10/12) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan agama dan negara tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Demikian disampaikan Hidayat dalam acara Halaqoh Nasional "Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional" yang diselenggarakan atas kerjasama Fraksi PPP MPR RI dan Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/12).
“Relasi negara dan agama di Indonesia sangat kuat, nilai-nilai ketuhanan selalu hadir dalam UU kita. Dalam pancasila, dalam UUD 1945, juga dalam produk hukum lainnya kita dapat melihat peran agama yang signifikan,” kata Hidayat.
Pancasila versi 1 Juni, 22 Juni, maupun 18 Agustus 1945, semuanya tetap menyebutkan sila tentang Ketuhanan. Pancasila 1 Juni, sila kelima berbunyi “Ketuhanan Yang Berkeadaban”. Pancasila 22 Juni, sila pertama berbunyi “Ketuhanan Dengan Kewajiban Melaksanakan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya”. Pancasila 18 Agustus, sila pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
“Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara keindonesiaan dengan keagamaan kita,” lanjut Hidayat.
Berbagai permasalahan bangsa, menurut politisi PKS ini mengingatkan kita untuk kembali kepada nilai-nilai agama yang termanifestasikan dalam hukum positif.
“Kemensos menyatakan negara kita darurat anak, buruh berteriak negara kita darurat buruh, KPK mengkampanyekan darurat korupsi. Agama mengajarkan kita untuk melindungi anak, membayar upah buruh dengan layak sebelum keringatnya kering, dan mengutuk keras suap-menyuap,” terang Hidayat.
Walaupun keadaan bangsa Indonesia serba darurat, Hidayat mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap optimis.
“Keadaan yang serba darurat ini jangan disimpulkan menjadi Indonesia negara darurat. Kita semua harus melaksanakan amanah reformasi dan memberikan solusi bagi permasalahan rakyat,” pungkas Hidayat. [pks.id]
posted by @Adimin
