Tujuh Paket Kebijakan Tidak Signifikan Perbaiki Ekonomi Indonesia

Jakarta (17/12) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai tujuh paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak signifikan untuk mendorong perbaikan perekonomian Indonesia. 

Oleh karena, menurut Jazuli, paket kebijakan ekonomi tersebut berdimensi jangka panjang, khususnya pada persoalan deregulasi dan debirokratisasi. 

Jazuli menyampaikan hal ini di sela-sela Seminar Refleksi Akhir Tahun “Evaluasi Paket Kebijakan dan Outlook Ekonomi Indonesia” di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/2015).

“Padahal, kebijakan-kebijakan maraton yang telah dikeluarkan ituharus terjawab secara cepat atas kondisi yang terjadi. Untuk itu, perlu kiranya mengevaluasi efektivitas dari sejumlah paket kebijakan ekonomi ini,” jelas Jazuli.

Jazuli menyoroti, salah satu persoalan yang harus dijawab cepat oleh pemerintah adalah melonjaknya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan persentase penduduk miskin. Menurut Jazuli, data BPS per Agustus 2015 menunjukkan TPT melonjak dari 5,94 persen menjadi 6,18 persen pada periode yang sama tahun lalu (yoy). Bahkan selama setahun terakhir, angka pengangguran mengalami peningkatan sebesar 320 ribu jiwa.

“Oleh karena itu, Fraksi PKS berupaya untuk menyelesaikan persoalan ekonomi ini dengan cara menerima masukan dari banyak pakar yang kompeten di bidangnya masing-masing,” jelas Legislator dari daerah pemilihan Banten ini.

Seminar Refleksi Akhir Tahun “Evaluasi Paket Kebijakan dan Outlook Ekonomi Indonesia” menghadirkan beberapa narasumber, baik dari kalangan pemerintah maupun lembaga riset ekonomi. Diantaranya, Fadhil Hasan (Ekonom Senior INDEF), Handi Risza Idris (Bidang Ekuintek-LH DPP PKS), Hidayat Amir (Peneliti Senior BKF Kementerian Keuangan), dan Rifki Ismail (Peneliti Senior Bank Indonesia). [kabarpks.com]

posted by @Adimin

PKS: "Tak Ada Pencopotan Fahri Hamzah"

JAKARTA - DPP PKS membantah kabar yang menyebut Fahri Hamzah diminta mundur menyusul langkah Setya Novanto. Sekjen DPP PKS Taufik Ridlo memastikan, PKS berketetapan untuk tetap memastikan posisi Fahri Hamzah di pimpinan DPR.

"Setahu saya enggak ada pencopotan Fahri Hamzah dari jabatannya. Namanya juga berita, kadang tak benar," katanya, Kamis (17/12).

Taufik menegaskan, hingga saat ini tak ada informasi demikian di internal PKS. Ia bahkan meminta sejumlah pihak untuk memastikan siapa yang menghembuskan rumor perintah pencopotan tersebut.

"Intinya tak ada pencopotan Fahri Hamzah dari PKS," ujarnya menegaskan. [ROL]

posted by @Adimin

Lagi, PKS Raih Apresiasi Keterbukaan Informasi

JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus berkomitmen untuk menjadi partai yang mendukung keterbukaan informasi bagi publik. Komitmen PKS ini mendapat apresiasi Keterbukaan Informasi kategori partai politik oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (15/12).

Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Dedi Supriadi mengatakan, PKS sudah mendapatkan apresiasi yang sama dua tahun berturut-turut. "Apresiasi Keterbukaan Informasi merupakan raihan lembaga baik pemerintah, dunia usaha maupun partai politik yang dianggap mampu memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik," katanya, Selasa, (16/12).

Apresiasi yang merupakan inisiatif KIP ini dilakukan di Istana Negara dan diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Dedi Supriadi, yang mewakili pimpinan partai menerima apresiasi tersebut.

"Ini prestasi yang laik disyukuri, disamping menjadi cambuk untuk lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya. Dengan atau tanpa apresiasi dari KIP, PKS berkomitmen untuk menerapkan good party governance (tata kelola partai yang baik)," kata Dedi.

Salah satu wujudnya, terang dia, memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang visi, misi, jajaran pengurus, program, dan kegiatan partai. Partai politik juga wajib memberikan informasi kepada publik karena parpol mendapatkan dana dari APBN yang sumbernya dari masyarakat.

"Berapapun dana yang kami dapat dari masyarakat selalu mendapat audit dari pihak berwenang, dan terbuka untuk diakses publik," terang Dedi. [ROL]

posted by @Adimin

Hari Ibu, PKS Gelar Lomba Selfie Bareng Ibunda Tersayang

Selfie Bareng Ibu Tersayang Dapat Smartwatch Cantik, Ikutan Yuk!

JAKARTA (16/12) - Menjelang Hari Ibu pada 22 Desember mendatang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar sejumlah kegiatan. Salah satunya foto selfie dengan ibunda tersayang.

Koordinator Humas Rangkaian Acara "Pemaknaan Hari Ibu” Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Widiana mengatakan, PKS menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ibu.

Widiana menyebutkan diantaranya Lomba Selfie Bareng Ibunda, kunjungan muhibah ke Lapas Wanita di Pondok Bambu Jakarta Timur, serta Talkshow Penguatan Peran Ibu.

"Ini bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat, khususnya lagi anak-anak kita akan kasih sayang dan pengorbanan Ibunda," ujar Widiana di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Widiana mengatakan, PKS sangat memberi perhatian besar terhadap masalah ketahanan keluarga Indonesia. Pilar ketahanan keluarga salah satunya adalah keberadaan Ibu. Karena itu, mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas Ibu harus menjadi program utama semua pihak pemangku kepentingan.

"PKS menjadikan program ini sebagai prioritas. Menjadikan Ibu sebagai pilar rumah tangga dan masyarakat. Ibu harus mendapatkan penghargaan yang layak," ucapnya.

Widiana mengatakan, kegiatan-kegiatan yang digelar PKS ini hanya sebagai cara untuk mendorong agar masyarakat terus mengingat jasa orang tuanya sehingga memberi penghargaan kasih sayang yang berarti. Tidak hanya terbatas pada Hari Ibu. [kabarpks.com]

posted by @Adimin

PKS: Belum Ada Model Ideal Pengelolaan Kawasan Superblok

JAKARTA (16/12) – Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menilai belum ada model ideal (succes story) dari pengelolaan kawasan Superblock di Indonesia. Hal itu terlihat dari kian kumuhnya kondisi kawasan Segitiga Emas di Pasar Senen atau semakin menurunnya tingkat perekonomian di kawasan Waduk Melati.

“Sayangnya, kita tidak dapat success storytentang Kawasan Superblock di Pasar Senen dan Waduk Melati. Yang terjadi, Superblock itu menyebabkan kondisi ekonomi yang semakin menurun. Kalau di Waduk Melati itu tempat-tempat jualan semakin sedikit. Kalau di Senen, kawasannya juga semakin kumuh. Itu dua tempat yang sedang kita amati,” jelas Sigit sebagai pemapar dalam Focus Group Discussion (FGD) “Menggagas RUU Pengelolaan dan Penataan Kawasan Terpadu” di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12).

Sehingga, Sigit menilai persoalan Superblok tersebut menyisakan payung hukum yang belum tuntas. Oleh karena itu, perlu regulasi yang lebih kuat untuk menegaskan kembali persoalan yang lebih khusus dalam penataan kawasan terpadu, dibandingkan dengan Undang-Undang (UU) yang sudah ada saat ini, seperti UU Nomor 26/2007 tentang Tata Ruang, UU Nomor 23/1998 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

“Artinya, kalau tidak ada aturan yang menata kota dengan inisiatif private sector ini, bisa-bisa aturan tentang kebutuhan perumahan (back log), tata ruang, terbuka hijau, bahkan persoalan sosial-budaya seperti RT/RW, tidak termuat dalam payung hukum. Ini penting, agar semua tata rapi melahirkan masyarakat sejahtera lahir dan batin,” terang Sigit.

Diketahui, dalam FGD ini juga turut hadir Jazuli Juwaini (Ketua Fraksi PKS DPR RI) sebagai pembicara kunci. Juga beberapa pemapar, seperti Gumilar Soemantri (Praktisi Sosiologi Perkotaan), Marco Kusumawijaya (Praktisi Perkotaan), Hermanto Dardak (Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah Kementerian PU PR), dan Sigit Sosiantomo (Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS). [kabarpks.com]

Keterangan Foto: Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo.

posted by @Adimin

PKS: Diperlukan Regulasi Khusus Penataan Kawasan Superblok

JAKARTA (16/12) – Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menilai pesatnya arus urbanisasi di kota-kota besar, meniscayakan kehadiran kawasan untuk pemukiman, perdagangan, perkantoran, pendidikan, dan rekreasi dalam satu wilayah khusus (Superblok). Konsep ini, idealnya, dapat berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat polusi udara, juga mewujudkan ruang kehidupan yang layak bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. 

“Namun, keberadaan kawasan Superblok di Indonesia malah menimbulkan permasalahan baru, dimana hanya orang menengah ke atas saja yang bisa mengakses, juga tidak adanya konektivitas yang positif antar blok gedung karena pengembang mengabaikan prinsip Control Urban Design Guidliness (CDGL),” jelas Sigit menjelang pelaksanaan acara Focus Group Discussion (FGD) “Menggagas RUU Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Terpadu”, di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12), pukul 10.00-13.00 WIB.

Sehingga, Sigit menambahkan perlu adanya terobosan regulasi terhadap kawasan Superblock tersebut agar menerapkan konsep Densitas Campuran (mixed income and mixed density), dimana masyarakat menengah ke bawah pun bisa tinggal di kawasan Superblock ini. 

“Juga yang tidak kalah penting adalah perlunya kesiapan infrastruktur/utilitas kota dalam mengantisipasi kebutuhan dan dampak dari pesatnya pembangunan kawasan Superblok yang cukup tinggi ini,” papar Legislator PKS dari daerah pemilihan Jawa Timur I yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo ini.

Untuk mempertajam masukan mengenai penyusunan regulasi tersebut, FGD ini juga akan menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Gumilar Soemantri (Akademisi UI Bidang Sosiologi Perkotaan), Marco Kusumawijaya (Praktisi Perkotaan), Hermanto Dardak (Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah Kementerian PU PR), dan Sigit Sosiantomo (Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS). [kabarpks.com]

Keterangan Foto:  Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo.

posted by @Adimin

PKS Inginkan Akses Bagi Masyarakat Menengah Bawah di Superblok

Jakarta (16/12) – Tata ruang di perkotaan dalam bentuk kawasan terintegrasi (superblok) perlu didukung dengan syarat ada konsistensi tata ruang dan juga akses sosial bagi masyarakat menengah bawah.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwainimengatakan hal ini saat membuka Focus Group Discussion “Menggagas RUU Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Terpadu” di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Senayan Jakarta,Rabu (16/12).

“Hadirnya superblok punya ide cukup bagus. Superblok itu lingkungan tempat hunian, kerja, hiburan, dan berbelanja sekaligus. Kita harus apresiasi, tapi gagasan ini tidak boleh melahirkan dampak buruk. Kemajuannya tidak boleh meminggirkan masyarakat tertentu. Akses sosial harus tetap terjaga,” ungkap Jazuli.

Jazuli memastikan Fraksi PKS mendukung pembangunan superblok di perkotaan, baik dari pemerintah maupun dari swasta.

“Kami dari PKS tidak ingin melihatnya dari satu sisi, tapi dari multiaspek. Kita tidak antipembangunan. Mustahil hidup di dunia tanpa pembangunan, tapi kami ingin integrasi yang tidak ada penonjolan yang mengurangi aspek lain. Kita seringnya ganti walikota, ganti tata ruangnya. Tidak ada konsistensi. Akibatnya ada banjir. Yang dulunya daerah resapan air, menjadi bangunan,” ungkap Jazuli.

Jazuli membuka diskusi yang menghadirkan dan memperdengar pendapat dari Gumilar Rusliwa Somantri (Sosiolog Perkotaan), Marco Kusumawijaya (Pengamat Perkotaan), dan Hermanto Dardak (Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah Kementerian PU PR). Masukan mereka akan diupayakan oleh Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo untuk menjadi Rancangan Undang-Undang terkait. kabarpks.com]

posted by @Adimin

Hermanto: Rencana Pemerintah Soal Swasembada Pangan Inkonsisten

JAKARTA (15/12) – Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai pemerintah inkonsisten dalam mewujudkan target Swasembada Pangan di Tahun 2017. Pasalnya, beberapa fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda dari visi pemerintah tersebut.

“Pemerintah saat ini menargetkan Swasembada Pangan tercapai pada tahun 2017. Itu luar biasa sekali. Padahal, saat ini, kita masih impor soal pangan. Berbeda sekali dengan perencanaannya. Jauh panggang daripada api,” jelas Hermanto dalamFocus Group Discussion (FGD) bertema “Upaya Mewujudkan Kedaulatan Pangan Melalui Swasembada” di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Selasa (15/12).

Hermanto menjelaskan, paradigma tentang pangan di pemerintahan saat ini, berbeda dari sebelumnya. Jika pemerintahan sebelumnya memiliki Paradigma Ketahanan Pangan, namun saat ini memiliki Paradigma Kedaulatan Pangan. “Sehingga, seharusnya, kita mulai dari sekarang mengonsumsi produk yang berasal dari hasil kerja keras kita. Bukan dari impor,” tegas Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Sumatera Barat ini.

Beberapa bukti dari adanya inkonsistensi pemerintah tersebut, misalnya, terkait alih fungsi lahan. Menurut Hermanto, Komisi IV telah menyiapkan anggaran untuk mencetak sawah baru. Namun, progres untuk mencetak lahan baru tersebut lebih lambat dibandingkan alih fungsi lahan. 

“Kepemilikan lahan oleh petani sangat sempit, hanya 0,25 hektar. Dalam beberapa data yang kami kumpulkan, perbandingan alih fungsi lahan dengan cetak sawah baru adalah 1:3. Jika cetak sawah baru besarnya 30.000 hektare per tahun, alih fungsi lahannya 100.000 per tahun,” jelas Hermanto.

Selain itu, inkonsistensi pemerintah dalam hal Swasembada Pangan juga terlihat dari tidak adanya singkronisasi kebijakan di level pemerintahan pusat. 

“Kementerian pertanian terus bertahan agar tidak melakukan impor, tapi Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya sebaliknya. Sehingga ini penting bagaimana untuk sinergi. Bahkan, isu kelangkaan impor sapi, juga kadang dimanfaatkan agar Kemendag punya pembenaran melakukan impor,” tegas Hermanto. 

Selain Hermanto, FGD ini turut menghadirkan narasumber lainnya, yaitu Muhammad Syakir (Kepala Balitbang Kementerian Pertanian), Bustanul Arifin (Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Unila Lampung), dan HS Dillon (Pengamat Sosial Ekonomi Pertanian). [kabarpks.com]

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto.

posted by @Adimin

Keterbukaan Informasi Jadi Komitmen PKS

JAKARTA (16/12) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus berkomitmen untuk menjadi partai yang mendukung keterbukaan informasi bagi publik.

Komitmen PKS ini diganjar dengan apresiasi Keterbukaan Informasi kategori partai politik oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/12/2015).

PKS sendiri sudah mendapatkan apresiasi yang sama dua tahun berturut-turut. Apresiasi Keterbukaan Informasi merupakan raihan lembaga baik pemerintah, dunia usaha maupun partai politik yang dianggap mampu memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik. 

Apresiasi yang merupakan inisiatif Komisi Informasi Pusat ini dilakukan di Istana Negara dan diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Dedi Supriadi, yang mewakili pimpinan partai menerima apresiasi tersebut, menyatakan cukup puas dengan raihan tahun 2015 ini. "Tentunya ini prestasi yang layak disyukuri, disamping menjadi cambuk untuk lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya," ujar Dedi usai memerima apresiasi. 

Menurut Dedi, dengan atau tanpa apresiasi dari KIP, PKS berkomitmen untuk menerapkan Good Party Governance (Tatakelola Partai yang Baik). "Salah satu wujudnya (tatakelola yang baik) yaitu memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang visi, misi, jajaran pengurus, program, dan kegiatan partai," tutur Dedi. 

Hal lain yang membuat partai politik juga wajib memberikan informasi kepada publik adalah karena parpol mendapatkan dana dari APBN yang sumbernya dari masyarakat. 

"Berapapun dana yang kami dapat dari masyarakat selalu mendapat audit dari pihak berwenang, dan terbuka untuk diakses publik," pungkas Dedi. [kabarpks.com]

Keterangan Foto: Ketua Bidang Humas DPP PKS, Dedi Supriadi. 

posted by @Adimin

[Opini] Meluruskan Pemahaman Hari Ibu

oleh Zico Alviandri

Di tengah semarak dan syahdu masyarakat Indonesia merayakan Hari Ibu, masih terdengar cibiran sumir yang menyalahkan peringatan pada tiap 22 Desember itu. Ada beberapa alasan, dari acara kaum pagan, tidak dikenal dalam Islam, hingga seolah-olah Hari Ibu mereduksi kasih sayang kepada orang tua hanya pada tanggal tersebut. Sesuatu yang penulis rasa urgen untuk diluruskan.

Sejarah Hari Ibu

Ada media yang menghubung-hubungkan perayaan Hari Ibu dengan jejak upacara kaum pagan. Di beberapa negara di Eropa dan Timur Tengah, Mother’s Day terhubung dengan kebiasaan memuja Dewi Rhea, istri Dewa Kronus dan ibu para dewa dalam sejarah Yunani kuno. Sehingga di negara-negara tersebut, peringatan Mother’s Day jatuh pada bulan Maret.

Lalu media yang mengutip itu membuat konklusi bahwa Hari Ibu setara dengan hari yang tidak bermanfaat seperti April Mop, hari Valentine, Tahun Baru, dll.

Kalau benar faktanya seperti itu yang terjadi di beberapa negara, di Indonesia malah tidak. Hari Ibu di negara ini berawal dari pembukaan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, yang digelar dari 22 hingga 25 Desember 1928. Kongres Perempuan Indonesia ini bahkan diikuti oleh organisasi wanita Muhammadiyah, Aisjiah. Kemudian Presiden Soekarno menerbitkan Dekrit Presiden No. 316 thn. 1953 untuk meresmikan Hari Ibu sebagai hari nasional. Tanggal tersebut dipilih untuk merayakan semangat wanita Indonesia dan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Jelas tak ada jejak perayaan kaum pagan di peringatan Hari Ibu di Indonesia. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai tasyabuh, atau meniru suatu syariat di luar Islam. Semangat yang dibawa untuk memaknai hari ibu adalah kebaikan universal, yang kebaikan itu bisa saja terdapat di banyak negara karena keuniversalannya. Mungkin saja di luar sana mereka harus ber-tasyabuh pada perayaan kaum pagan untuk memunculkan semangat kebaikan ini, tapi tidak di Indonesia yang punya sejarah harum tersendiri untuk memperingati Hari Ibu.

Fatwa ulama Timur Tengah yang mengharamkan Hari Ibu mungkin cocok untuk di negaranya. Karena mungkin Hari Ibu di sana berasal dari hari kaum pagan. Tapi tidak di Indonesia yang berbeda konteksnya.

Bukan Tasyabuh

Dengan kejelasan sejarah itu, maka penetapan Hari Ibu tidak bisa dikatakan sebagai tasyabuh. Lalu bagaimana dengan aktivitas dalam memperingati Hari Ibu yang rentan mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir?

Karena Hari Ibu yang bukan hari raya agama tertentu maka tidak ada aktivitas khusus yang berbau peribadatan agama lain. Hari Ibu pun dirayakan dengan cara yang beragam. Tidak ada cara yang khusus. Lebih banyak inisiatif pribadi daripada ikut-ikutan orang. Dan biasanya apa yang dilakukan orang adalah kebaikan yang bersifat universal dan humanis. Tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan banyak yang memenuhi anjuran Islam.

Misalnya mengunjungi Ibu, atau membuatkan makanan spesial untuk Ibu. Ada juga anak atau Ayah yang mengerjakan pekerjaan Ibu sehari-hari untuk merasakan letihnya menjadi Ibu.

Kegiatan-kegiatan itu selain bukan tasyabuh, andai ada keserupaan aktivitas antara muslim dan non-muslim pun tidak masuk kriteria tasyabuh yang terlarang.

Hanya Hari Nasional, Bukan Hari Raya Agama

Ada juga yang salah kaprah dengan menyangka Hari Ibu menjadi hari raya yang tidak dikenal dalam Islam. Tidak pernah ada orang yang merayakan Hari Ibu meniatkannya sebagai hari dalam Islam. Hari Ibu hanyalah hari nasional, yang bahkan pemerintah tidak menjadikannya sebagai hari libur (tanggal merah).

Hari Ibu adalah hari nasional sebagaimana hari pendidikan, hari guru, hari anak, hari pahlawan, hari anti korupsi, dll. Sangat absurd argumen yang mengatakan bahwa Hari Ibu tidak dikenal dalam Islam sehingga tidak perlu menambah hari raya dalam Islam. Tidak ada yang mengaitkan Hari Ibu dengan hari raya agama kecuali mereka yang resah sendiri dengan keberadaan Hari Ibu.

Kaidah fiqh dengan bijak mengajarkan kita, bahwa dalam urusan muamalah segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Hari Ibu hanyalah urusan muamalah. Salah kaprah bila diseret ke urusan ibadah mahdhoh.

Urgensi Hari Ibu

Kemudian masih pentingkah Hari Ibu karena toh tiap hari seharusnya adalah Hari Ibu?

Sama saja pertanyaan ini bila ditanyakan ke tiap hari nasional. Misalnya, masih pentingkah hari pendidikan karena tiap hari para murid dan guru melakukan proses belajar mengajar?

Diistimewakannya satu hari untuk memperingati hari tertentu memang ada tujuannya, yaitu agar suatu tema lebih bergaung di masyarakat. Bagi aktivis peduli AIDS, penetapan hari AIDS membantu mereka untuk menyosialisasikan pencegahan AIDS kepada umat manusia. Di sekitar hari itu media massa mengangkat soal AIDS, dan para aktivis punya kesempatan untuk berkampanye.

Bagaimana dengan selain hari itu? Ada begitu banyak tema di dunia ini yang tidak akan bisa selalu diangkat tiap hari. Karena itu pergiliran hari untuk bermacam tema memudahkan sosialisasi terhadap tema tersebut. Tidak bisa tiap hari media massa mengangkat soal AIDS, pendidikan, kepahlawanan, tentang ibu, dll. Pergiliran hari memudahkan kampanye hari-hari itu bisa terfokus.

Ada banyak problem tentang ibu yang perlu diadvokasi. Misalnya aturan pemerintah agar cuti terhadap karyawan menyusui diperpanjang; atau pencegahan ibu meninggal saat melahirkan. Ketika mendekati Hari Ibu, semua perangkat untuk bersosialisasi mendapatkan momentumnya untuk diarahkan membahas soal Ibu. Dan kampanye hal-hal di atas pun bisa fokus kepada masyarakat, tidak terganggu teriakan lain entah itu soal AIDS, soal pendidikan, dan lain-lain.

Jadi, bicara Hari Ibu bukan cuma bagaimana seorang anak berterima kasih kepada wanita yang mengasuhnya. Juga soal bagaimana agar Ibu semakin berdaya dan diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. [pks.id]

 Ilustrasi: Ibu dan Anak (Relawan PKS Foto).

posted by @Adimin

DPR: Revisi Aturan Pemanfaatan Lahan Pulau Kecil oleh Asing

JAKARTA (15/12) – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah merevisi aturan tentang pemanfaatan 5 ribu hektar lahan pulau-pulau kecil oleh perusahaan penanaman modal asing.

Regulasi ini terdapat pada Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Presiden tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing.

“Kita jangan sampai menyesal di kemudian hari, seperti pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana dengan undang-undang ini masyarakat bebas membakar lahan maksimal 2 hektar,” kata Akmal di Jakarta, Selasa (15/12).

Politisi PKS ini berharap pemerintah lebih berhati-hati dalam perencanaan lingkungan. Ia mencontohkan, saat ini pagar kedaulatan negara dalam bentuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) telah mampu menahan berbagai regulasi internasional. Namun, apabila aturan dalam bentuk Perpres tersebut lalai, maka akan menjadi rayap yang menggerogoti pagar ZEE Indonesia.

“Peraturan presiden ini masih tahap harmonisasi antarlembaga kementerian terkait. Jadi masih ada waktu untuk meninjau kembali pasal yang membuka peluang bencana. Terutama pelepasan lahan seluas 5 ribu hektar pada setiap pulau kecil di Indonesia,” ujarnya.

Legislator Sulawesi Selatan ini mengingatkan pemerintah untuk tidak membuka pintu bencana masa depan dengan penyusunan regulasi yang tidak tepat. Kebakaran hutan yang terjadi baru-baru ini pun tidak lepas dari kesalahan penyusunan regulasi pada tahun 2009.

“Tambang kita sudah dikoyak. Begitu juga hutan Nusantara telah direnggut. Jangan sampai laut kita juga nantinya porak poranda akibat ulah asing,” pungkas Andi Akmal. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin.

posted by @Adimin