DPR: Kebijakan Dana Ketahanan Energi Bertentangan dengan Trisakti

JAKARTA (29/12) – Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal menilai rencana pemerintah untuk menurunkan harga premium dan solar sebagai dampak turunnya harga minyak dunia, menjadi anomali saat Menteri ESDM Sudirman Said mengeluarkan kebijakan Dana Ketahanan Energi (DKE).

Pasalnya, Refrizal menilai kebijakan DKE ini bertentangan dengan visi Trisakti yang diusung pemerintah.

“Mengusung Trisakti tetapi malah menaikkan harga BBM, menaikkan tarif dasar listrik, dan tidak pandai menjaga stabilitas harga bahan pokok. Terakhir, rakyat dipukul dengan pungutan subsidi Dana Ketahanan Energi,” ungkap Refrizal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/12).

Menurut Refrizal, visi Trisakti bermakna bahwa bangsa Indonesia harus berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam kebijakan terkait Trisakti, pemerintah harus patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar proses ketatanegaraan berjalan sebagaimana mestinya.

“Dalam sistem keuangan negara, prinsip dasar memungut dan mengeluarkan (keuangan negara) harus melalui UU. Bila ada Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, dapat dipastikan kebijakan tersebut melanggar hukum,” jelas politisi dari daerah pemilihan Sumatera Barat ini.

Refrizal berpandangan seandainya pemerintah tetap ingin memungut Dana Ketahanan Energi, maka pungutan tersebut harusnya ditujukan kepada kontraktor minyak dan gas bumi, bukan memungut dari rakyat. Oleh karena itu, Refrizal berharap pemerintah segera mencabut aturan yang mulai berlaku 5 Januari 2016 mendatang tersebut.

Diketahui, dasar hukum pemerintah dalam memungut Dana Ketahanan Energi adalah Pasal 30 UU 30/2007 dan pasal 27 PP 79/2014. “Padahal, jelas di Konsideran PP 79/2014 secara spesifik disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan untuk melaksanakan pasal 11 ayat (2) UU 30/2007 tentang Energi, bukan aturan turunan dari pasal 30 UU 30/2007 sebagaimana dimaksud,” tegas Refrizal.

Keterangan Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Tangkap Pembakar Lahan yang Menanam Sawit di Sumatera dan Kalimantan

JAKARTA (29/12) – Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin menuntut pemerintah untuk menangkap para penanam sawit di lahan bekas terbakar di Sumatera dan Kalimantan. Pemanfaatan ekonomi dari pembakaran lahan tersebut berakibat pada kerugian negara hingga kehilangan nyawa di beberapa provinsi.

“Para pembakar itu bersalah karena menyebabkan kerugian fisik hingga 221 triliun Rupiah hanya dalam waktu lima bulan (Juni hingga Oktober 2015). Hanya demi keuntungan mereka, setengah penduduk Indonesia dirugikan, baik penduduk lokal maupun yang hendak melakukan perjalanan,” jelas Akmal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/12/2015).

Laporan Bank Dunia menunjukkan kerugian atas bencana asap lalu sebesar U$ 221.415 milyar atau setara dengan Rp 221,4 triliun. Kerugian itu terdiri dari rusaknya hutan, pertanian dan lingkungan, hilangnya keragaman hayati, meningkatnya emisi karbon, terganggunya pertambangan, menurunnya perdagangan, terganggunya transportasi dan pariwisata, menurunnya kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga membengkaknya biaya dalam memadamkan api.

“Saat ini, sebagai contoh di daerah di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah muncul tanaman sawit setinggi 90 cm. Dari pantauan beberapa lembaga, baik media maupun kementerian KLHK, munculnya sawit di lahan bekas terbakar hampir menyeluruh di daerah Kalimantan dan Sumatera,” ungkap Akmal.

Oleh karena itu, Akmal berharap pembakaran lahan dan hutan tidak terulang kembali di tahun mendatang. Akmal menekankan, keseriusan pemerintah menangkap pembakar lahan menjadi kunci untuk menyelamatkan aset negara dalam menghidupkan generasi masa depan.

“Semua pihak, baik Kementerian LHK, Polri, Kemendagri, pemerintahan kabupaten hingga desa, harus pro aktif memantau areal bekas terbakar. Para pembakar lahan dan hutan yang saat ini menanam sawit, harus segera ditangkap. Karena ketegasan pemerintah akan menentukan pula regulasi ke depan,” tegas Legislator PKS dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II ini.

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Wako Padang: Hadapi MEA, Semua Kemasan Makanan Harus Pakai Label Halal

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah meminta agar Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutana (Dispernakbunhut) secepatnya menyampaikan arahan kepada restoran dan industri rumahan di Padang, untuk memberi label halal pada kemasan produk makanan yang dibuat.

Permintaan ini, agar semua industri makanan termasuk restoran, bisa bersaing dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mulai diberlakukan awal tahun depan, terutama masakan Rendang Padang yang sudah mendunia. 

"Kalau kemasan Rendang Padang sudah dicantumkan label halal, maka tidak hanya bisa bersaing di pasar MEA, tapi lebih dari itu," kata Mahyeldi, Selasa, 29 Desember 2015.

Ia juga mengatakan, jika semua masakan Padang sudah dicantumkan label halal, terutama dalam bentuk kemasan, maka Pemko Padang pun juga akan leluasa untuk memfasilitasi pengusaha industri makanan agar makanan yang diproduksi bisa ekspor ke luar negeri. [klikpositif.com]

posted by @Adimin

Pemerintah dan DPR Harus Lebih Serius Rumuskan Ketahanan Energi

JAKARTA (29/12) – Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mendorong pemerintah dan Komisi VII DPR RI lebih serius merumuskan kebijakan ketahanan energi. Kebijakan ini berkonsep menyisihkan sebagian pendapatan migas dan bukan memungut dana dari konsumen.

"Norwegia dan Timor Leste adalah contoh negara-negara yang hasil migas tidak semua dipakai APBN, tapi disisihkan untuk ketahanan energi generasi mendatang,” kata Sohibul Iman melalui akun twitternya @msi_sohibuliman, Selasa (29/12/2015).

Menurut pria yang akrab disapa Kang Iman ini, Pemerintah Indonesia juga bisa menyisihkan sebagian pendapatan migas untuk ketahanan energi. “Asal kita mau genjot penerimaan pajak dan PNBP non-migas. Butuh konsensus. Siap?” tanya Kang Iman.

Mantan wakil ketua DPR RI ini menegaskan kesiapan ketahanan energi harus diawali dari elit. Ia mengimbau para pembuat kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif, untuk dapat merumuskan konsep ketahanan energi dengan baik.

“Mari rumuskan konsep ketahanan energi dengan baik, dengan cara menggenjot penerimaan non-migas, lakukan efisiensi, dan jauhi korupsi,” imbaunya.

Kang Iman berharap publik pun tidak apriori jika ada implikasi kebijakan ketahanan energi pada masyarakat. Kuncinya, sambung Kang Iman, mengawasi bersama-sama agar kebijakan tersebut transparan dan akuntabel.

“Jika kebijakan ketahanan energi bagi generasi mendatang jadi konsensus, ini tanggung jawab bersama. Cita-cita pasti ada konsekuensi! Insya Allah kita bisa!” tutup Kang Iman.[pks.id]

Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. (Muhammad Hilal)

posted by @Adimin

Hidayat Nur Wahid: PKS Tetap Partai Oposisi

JAKARTA - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengaku tidak memahami siapa yang menghembuskan isu bahwa PKS akan bergabung dalam Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kala (Jokowi-JK).

Hidayat menegaskan, komitmen PKS tetap berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Dia mengatakan, tidak ada keinginan partainya bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Pemerintah Jokowi-JK.

"Kami tidak mengikuti jejak PAN untuk bergabung dalam pemerintahan. Komitmen kami seperti yang sudah ditegaskan oleh Presiden PKS, Sohibul Iman," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (28/12/2015).

"Kami adalah oposisi loyal yang artinya kami berada di luar pemerintahan namun akan mendukung apapun langkah pemerintah yang prorakyat," imbuhnya.

Wakil Ketua MPR itu mengatakan, pertemuan antara Sohibul dengan Jokowi adalah pertemuan biasa yang sebelumnya juga sudah dilakukan pemimpin KMP lainnya seperti Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa.

Dia juga menjelaskan, pertemuan tersebut dilakukan karena sebelumnya Presiden Jokowi diundang untuk hadir dalam rakernas PKS, namun Jokowi berhalangan dan baru bisa dilakukan di Istana beberapa waktu lalu.

"Kenapa PKS bertemu presiden kok jadi ramai? Padahal kami adalah anggota KMP terakhir yang bertemu presiden. Sebelumnya Prabowo, Aburizal dan bahkan Hatta Rajasa sebelum pilpres sempat bertemu Jokowi juga kok. Kami tidak pernah memermasalahkan hal itu," tegasnya.

Menurut mantan Presiden PKS itu, semua anggota KMP bebas melakukan pertemuan apapun, asalkan semua itu dikomunikasikan ke sesama anggota lainnya dan terbuka alasan dilakukannya pertemuan.

"Sepanjang itu dilakukan, saya rasa anggota KMP bebas bertemu siapapun," tandasnya. [sindonews.com]

posted by @Adimin

Mahyeldi: Subuh Berjamaah, Siapkan Generasi Dekat dengan Allah SWT

Padang – Pemerintah Kota Padang telah mencanangkan program Gerakan Shalat Subuh Berjamaah sejak Oktober lalu. Setiap siswa SD, SLTP dan SLTA yang rutin shalat subuh berjamaah di Mesjid/Mushalla selama 40 hari berturut-turut akan diapresiasi Walikota Padang.

Jumat (25/12) kemarin Walikota Padang menyerahkan hadiah kepada 23 siswa sekolah yang tercatat rutin shalat subuh berjamaah di masjid / mushalla di tempat tinggal masing-masing tanpa terputus. Penyerahan hadiah dilakukan di Masjid As Saadah, Air Mati, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur.

Walikota menyebut dilakukannya program Gerakan Shalat Subuh Berjamaah salah satunya yakni untuk melahirkan generasi penerus yang taat kepada Allah SWT dan dekat dengan masjid / mushalla.

“Kalau kita ingin bangsa ini takut kepada Tuhan, maka hari ini kita siapkan,” ujar Mahyeldi di depan jamaah masjid yang hadir.

Mahyeldi menekankan, generasi muda yang kini shalat subuh berjamaah, pada 20 hingga 30 tahun ke depan akan menjadi pemimpin yang taat agama dan punya hati. “Jika kita ingin nanti punya presiden yang dekat dengan masjid, hari ini kita siapkan. Karena pemuda saat ini adalah pemimpin negara mendatang. Paling kurang nanti mereka akan memimpin keluarganya sehingga generasi penerus kita dekat dengan Allah dan akrab dengan tempat ibadah,” sebut Walikota.

Walikota juga mengatakan bahwa shalat subuh mempunyai arti yang sangat besar dalam menjalankan roda kehidupan. Disebutkannya, jika sudah terbiasa melakukan shalat subuh maka segala sesuatunya akan menjadi mudah.

“Ketika bangun tidur diawali dengan kegiatan shalat subuh, sehingga ketika malaikat memberikan rejeki, kita sedang bangun. Jangan sampai ketika malaikat memberi rejeki, kita sedang tidur,” ujarnya.

Walikota menyebut, dirinya sangat berkeinginan bagaimana masjid dan mushalla di Padang selalu ramai pada saat shalat subuh. Jangan sampai masjid dan mushalla hanya tiangnya saja yang ramai tetapi jamaahnya sedikit.

“Kita ingin masjid dan mushalla ramainya shalat subuh sama dengan waktu shalat jumat,” tukuknya.

Walikota menyampaikan terimakasih kepada seluruh siswa yang telah shalat subuh berjamaah secara rutin. Seluruh orangtua diharapkan terus memotivasi anaknya untuk shalat subuh berjamaah secara rutin.

“Ini yang kita harapkan dan niatkan,” ujar Mahyeldi yang hari itu berulangtahun ke-49.

Di akhir acara, diserahkan hadiah bingkisan kepada 23 siswa yang rutin shalat subuh berjamaah. Seorang siswa Citra Reflia mengaku senang mendapat hadiah dari Walikota. Dirinya juga mengaku bahwa selama ini memang selalu rutin shalat subuh berjamaah.

“Terimakasih Pak Walikota,” katanya dengan senyum mengembang.

sumber : Humas dan Protokol Kota Padang


posted by @Adimin

PKS: Polisi Harus Hentikan Penjualan dan Produksi Terompet Sampul Al-Quran

JAKARTA (29/12) - Beredarnya terompet berbahan sampul Al-Quran yang dijual di sejumlah minimarket di Jawa Tengah mendapat perhatian serius Fraksi PKS DPR RI. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini sangat prihatin dan mendorong kepolisian segera mengusut dan menindak para pelaku, hingga produksi dan penjualannya berhenti.

"Kejadian ini jika tidak segera disikapi dengan tepat akan menganggu kerukunan antarumat beragama yang selama ini semakin baik," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/12/2015).

Menurut Anggota Komisi III DPR ini ada dua langkah yang harus tepat dan cepat dilakukan aparat kepolisian. Pertama, sweeping peredaran dan menghentikan produksi.

"Saya apresiasi kepolisian yang saya dengar langsung turun tangan mengamankan terompet di 21 gerai minimarket di Kendal. Namun harus lebih cepat mengamankan di tempat-tempat lain, karena menurut informasi sudah tersebar di kota-kota khususnya di Jawa Tengah. Bahkan tidak menutup kemungkinan di luar Jawa Tengah," tegas Jazuli.

Langkah kedua yang harus dilakukan aparat kepolisian, lanjut Jazuli, mengusut tuntas dan menindak tegas produsennya melalui upaya penegakan hukum. "Harus diusut tuntas apa motifnya memproduksi terompet dengan bahan sampul Al-Quran yang sangat dimuliakan umat Islam. Jelas ini pelecehan dan sangat sensitif," katanya.

Anggota DPR asal Banten ini sangsi jika tidak ada kesengajaan atas kejadian ini karena jumlah yang sudah beredar mencapai ribuan. Bahkan, sitaan Polda Jateng dari pabrik pembuatan terompet berbahan sampul Al-Qur'an mencapai 2,3 ton.

"Saya berharap polisi menindak tegas dan memproses hukum produsen dan pihak-pihak terkait. Tidak cukup hanya meminta maaf," tegas Jazuli.

Jangan sampai, lanjut Jazuli, polisi konsen mengamankan Natal, namun dalam perayaan Natal tersebut terdapat indikasi pelecehan terhadap agama tertentu. "Kalau itu benar dan dibiarkan, khawatir ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan untuk menimbulkan kegaduhan atau kerusuhan sosial," tandasnya.

Terakhir, Jazuli Juwaini meminta umat Islam agar tidak terpancing dan terprovokasi atas kejadian ini. "Umat Islam harus proaktif melaporkan temuan penjualan terompet tersebut di lokasi masing-masing. Serahkan semuanya kepada penegak hukum untuk memproses kasus ini dengan transparan dan adil," pungkasnya.

Diketahui penjualan terompet berbahan sampul Al Quran itu terbongkar setelah tokoh agama di Kendal mendapati tulisan lafaz Alquran dan tulisan "Kementrian Agama RI tahun 2013" pada terompet yang dijual di Alfamart. Pihak kepolisian langsung melakukan tindakan mengamankan terompet serupa dari 21 gerai Alfamart di Kendal, dan menyisir tempat-tempat lain.

Polda Jawa Tengah juga langsung turun tangan melakukan penyitaan. Hasilnya, penyidik Dit Reskrimum mendapati jumlah sangat besar mencapai 2,3 ton terompet berbahan sampul Al Quran.

Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Atur Konflik, Parpol Perlu Menjadi Sarana Komunikasi di Masyarakat

BREBES (28/12) - Partai politik perlu menjadi sarana komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, terutama dalam mengatur konflik. Demikian diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR RI Fikri Faqih dalam Seminar Pendidikan Politik yang diselenggarakan oleh PKS Kabupaten Brebes di Islamic Center, Ahad (27/12).

“Partai politik selayaknya menjadi sarana komunikasi dengan semua elemen masyarakat, sehingga bisa mengubah konflik jadi kompromi dan menjadikan perbedaan sebagai landasan saling menghormati,” ungkap Fikri dalam masa reses di hadapan konstituennya.

Legislator PKS ini menilai partai politik saat ini masih cenderung berkomunikasi dengan masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah (pemilukada) saja. Oleh karena, lazimnya, pemilukada adalah momentum bagi parpol untuk dekat dengan masyarakat dan menguatkan soliditas antara kader dengan partai.

“Namun, seharusnya, ada atau tidak ada pemilukada, komunikasi dengan seluruh rakyat mestinya tetap jalan,” tambah Fikri yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX ini.

Oleh karena itu, Fikri menekankan agar salah satu fungsi komunikasi politik dari partai politik dapat diperhatikan untuk mengatur konflik. Selain daripada fungsi-fungsi lainnya, yaitu fungsi artikulasi (pengumpulan) dan aspirasi (penyampaian) rakyat, serta fungsi rekrutmen politik dari para individu terbaik untuk masuk menjadi kader partai.

Dalam kesempatan yang sama, Dosen FISIP Universitas Diponegoro Muhammad Yulianto menegaskan bahwa pejabat politik harus memiliki kapasitas, integritas, dan penerimaan (elektabilitas) di masyarakat.

“Publik perlu disuguhkan beragam alternatif pilihan. Maka, munculkanlah banyak kader, jangan hanya satu,” ungkap Yulianto.

Fikri mengunjungi Brebes dalam rangka reses yang dimulai dari tanggal 18 Desember 2015 hingga 10 Januari 2016. Reses berfungsi untuk menyerap aspirasi dari konstituen untuk dibawa ke dalam masa sidang berikutnya.

Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI Fikri Faqih.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

PKS Gembleng Kadernya di LN untuk Jadi 'Diplomat' RI

JAKARTA (28/12) – Kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di luar negeri perlu mendapatkan pembekalan yang serius agar tidak hanya bisa membawa misi partai, tetapi juga mengambil peran fungsional sebagai duta bangsa dalam kerja-kerja diplomasi dan hubungan internasional.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Taufik Ramlan Wijaya dalam 'Pelatihan Diplomasi Internasional bagi Kader-Kader Luar Negeri PKS' di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (28/12/2015).

“Di luar negeri mereka akan berhubungan dengan berbagai macam pihak, baik dengan kalangan politisi, akademisi, media, NGO, dan sebagainya. Oleh karena itu, kami di BPPLN memandang mereka perlu diberi pembekalan dengan serius,” kata Taufik.

Menurut Taufik, sudah menjadi tugas dan kewajiban setiap WNI di luar negeri, tidak terkecuali kader PKS, untuk berkontribusi dalam pencapaian program-program pemerintah dengan menjadi 'diplomat' negara. Kader PKS lanjut dia, harus mampu memperkenalkan dan menjelaskan karakteristik Islam Indonesia yang demokratis.

"Bagaimanapun, kader PKS secara fungsional mempunyai peran sebagai duta juga 'diplomat' Indonesia. Kita berharap bisa ikut berkontribusi mengubah image atau policy yang tidak benar atas Islam di berbagai negara,” jelasnya.

Menurutnya, apalagi saat ini Islam menjadi fokus perhatian di berbagai negara Barat seperti, USA, Australia, dan negara di Eropa. Tidak hanya karena berbagai insiden yang melibatkan nama Islam, tetapi juga meningkatnya jumlah warga muslim di sana.

“Di Eropa jumlah warga muslim meningkat cukup signifikan dibandingkan pemeluk agama lain, seperti Kristen atau Budha. Rata-rata mereka pendatang dari India, Palestina, dan Bangladesh. Migrasi itu justru bukan karena alasan ideologis, tapi karena masalah ekonomi dan politik,” jelasnya.

Perhatian atas Islam, lanjut Taufik, juga memunculkan berbagai diskursus. Mulai dari framing negatif atas Islam di media-media Barat, ekspresi kebebasan yang kebablasan, hingga pemikiran para akademisi yang memandang Islam tidak kompatibel dengan dunia modern.

Pelatihan Diplomasi Internasional bagi Kader-Kader Luar Negeri PKS diselenggarakan selama dua hari, 28-29 Desember 2015 di Kantor DPP PKS, Jln TB Simatupang No 82 Jakarta. Hadir pada kesempatan itu, 40 orang peserta yang merupakan kader-kader PKS dari 22 negara. [pks.id]

Keterangan Foto: 40 orang peserta yang merupakan kader-kader PKS dari 22 negara mengikuti 'Pelatihan Diplomasi Internasional bagi Kader-Kader Luar Negeri PKS' di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (28/12/2015).

posted by @Adimin

Fraksi PKS Batam: Pemerintah Jangan Setengah Hati Kelola Parkir

BATAM (28/12) – Anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai KIeadilan Sejahtera (PKS) Rohaizat menyampaikan, terus meningkatnya jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat di Batam tidak berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Batam dari sektor retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum.

"Kami Fraksi PKS menyoroti menurunnya retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dimana target APBD-P 2015 sebesar 6 miliar rupiah, sedangkan di APBD murni 2016 hanya Rp3.855.571.200 atau turun sebesar Rp2.144.428.800," ujar Rohaizat yang juga Anggota Komisi III DPRD Kota Batam.

Dalam Nota Keuangan yang diberikan Pemerintah Kota Batam, lanjut Rohaizat, alasan penurunan ini disebabkan sistem pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh juru parkir yang menggunakan metode sharing atau bagi hasil dan sifat pengenaan retribusi flat atau tetap. 

"Penjelasan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam sebagai pemegang regulasi tertinggi di Batam seolah-olah tidak berdaya menghadapi raja-raja kecil yang ada di Batam ini. Dan juga tidak ada usaha dari Pemerintah Kota Batam untuk melakukan negosiasi ulang. Ini terkesan pemerintah setengah hati dalam mengelola retribusi parkir, alasan tersebut juga sudah disampaikan Pemerintah Kota Batam pada APBD perubahan 2015 lalu dan di APBD murni 2016 disampaikan lagi alasan yang sama," paparnya.

Rohaizat menyontohkan, dari data Badan Pusat Statistik Kota Batam kepemilikan kendaraan roda dua sebanyak 216.248 unit dimana jumlah tersebut dikalikan dengan Rp1.000 (satu kali parkir) maka total retribusi parkir sehari bisa mencapai Rp216.248.000.

"Kita kalikan 30 hari menjadi Rp6.487.440.000 dikalikan lagi 12 bulan maka setahun retribusi parkir hanya dari kendaraan roda dua menembus angka Rp77.849.280.000," jelasnya.

Masih data Badan Pusat Statistik Kota Batam, tambah Rohaizat, kendaraan roda empat mencapai 413.986 unit dan ini dikalikan Rp2.000 (satu kali parkir) yakni Rp827.972.000 sehari. Sebulan Rp24.839.160.000 dan setahun adalah 298.069.920.000. 

"Total pendapat retribusi setahun baik roda dua maupun roda empat adalah Rp375.919.200.000. Kalau kita ambil 5 persennya saja lah dari total tersebut dapat Rp18.795.960.000, kan jauh sekali bedanya dengan target yang dikasih Pemko Batam yang hanya Rp3.855.571.200," tegasnya.

Keterangan Foto: Anggota DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai KIeadilan Sejahtera (PKS) Rohaizat.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPRD Kota Batam

posted by @Adimin

KKP Belum Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

JAKARTA (26/12) – Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar menegaskan sepanjang tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, melainkan baru sebatas mencegah illegal fisihing melalui peledakan kapal.

Demikian disampaikan Rofi yang menyebut telah ada 91 buah kapal illegal fishing yang ditangkap oleh KKP (54 kapal) dan TNI AL (49 kapal). Hingga Bulan Oktober 2015.

“Peledakan kapal asing ilegal memang telah mampu membuat aktivitas illegal fishing menurun, namun dampak dari kebijakan tersebut secara faktual belum mampu memberikan peningkatan kesejahteraan nelayan, khususnya skala kecil dan tradisional. Mengingat di saat yang bersamaan, KKP mengeluarkan Permen No. 2 Tahun 2015 yang mengatur alat tangkap, yang secara simultan ironisnya solusi alternatif alat tangkap penggantinya belum ada hingga saat ini,” tutur Rofi, di Jakarta, Sabtu (26/12).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jawa Timur Bulan November 2015 turun sebesar 0,74 persen dari 107,82 pada bulan Oktober 2015 menjadi 107,01 pada bulan November 2015. Penurunan NTN ini disebabkan karena indeks harga yang diterima nelayan mengalami penurunan sebesar 0,60 persen sementara indeks harga yang dibayar nelayan mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen.

“NTN ini menjadi salah satu indikator dalam mengukur perbaikan kesejahteraan nelayan, yang pada umumnya mengalami penurunan. Aspek pencegahan yang massif, tidak diimbangi dengan perbaikan alat produksi nelayan dan efisiensi tata niaga ikan di tingkat konsumen. Hal ini menyebabkan harga ikan yang tinggi di tingkat konsumen, namun pembelian yang rendah di tingkat nelayan,” tegas Rofi.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII ini menjelaskan, secara umum NTN yang rendah dapat disimpulkan sebagai hal yang tidak merangsang pertumbuhan produksi hasil tangkapan dan memberi peluang terhadap berpindahnya beberapa sumber daya sektor perikanan ke sektor lain. Bila hal ini terjadi, maka sumbangan (share) sekor perikanan dan kelautan yang masih relatif kecil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan sulit untuk ditingkatkan.

“Upaya untuk meningkatkan pendapatan nelayan diantaranya melalui perbaikan teknologi penangkapan, penyediaan modal berbunga rendah, serta peningkatan SDM nelayan. Sedangkan untuk mengefisienkan biaya melalui pemberian insentif dalam operasional, subsidi alat tangkap, pengadaan stasiun BBM di dekat lokasi PPI/TPI dengan harga subsidi,” jelas Rofi.

Oleh karena itu, Rofi berharap kebijakan industri pengolahan hasil perikanan nasional dapat serius diwujudkan oleh KKP. Mengingat, industri pengolahan hasil perikanan di Indonesia memiliki banyak peluang dan cukup kompetitif.

“Bergeraknya industri pengolahan ikan nasional dipastikan akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan, menjadi sumber devisa negara, mendorong penerapan teknologi tepat guna, memotivasi pengusaha untuk menerapkan standar terbaik kualitas, menjaga kelestarian ekosistem laut, serta berperan dalam pemerataan dan pendistribusian hasil produksi perikanan,” tutup Rofi. 

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar. 

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin