Sambut Tahun Baru 2016, Pemko Padang Peringati Maulid Nabi dengan Berzikir

PADANG -- Di penghujung pergantian tahun 2015 menuju tahun 2016, jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Raya Nurul Iman, Kamis (31/12) sore. Pada peringatan hari besar umat islam tersebut, juga diselingi dengan dilakukannya zikir, doa dan shalawat bersama.

Kegiatan ini dihadiri Walikota Padang, H Mahyeldi Dt Marajo, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra, Unsur Muspida Kota Padang, Pimpinan SKPD, jajaran ASN di Pemko Padang, majelis taqlim dan masyarakat. Adapun selaku pemberi tausyah, Ustad Tengku Azmi Fajri Yusman.

Disampaikan Wako Mahyeldi, atas nama Pemerintah Kota Padang berharap melalui kegiatan ini menjadi modal utama bagi warga Kota Padang dalam memasuki tahun baru 2016. Sehingga diharapkan, kehidupan akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Beberapa saat lagi kita akan memasuki tahun 2016. Semoga, kehidupan kita lebih baik lagi ke depannya. Mari kita senantiasa meneladani kehidupan Rasulullah SAW di dalam kehidupan sehari-hari," himbau walikota.

Mahyeldi melanjutkan, terkait adanya masyarakat yang akan melakukan berbagai kegiatan di malam tahun baru, ia meminta sebaiknya tidak usah dilakukan. Ini mengingat, di dalam ajaran agama dan budaya minangkabau, memang tidak ada yang mengajarkan dan menganjurkan untuk melakukan hal demikian.

“Apalagi, seperti ada yang sampai bertanggang dan melakukan aktifitas huru-hara. Seperti meniup terompet, main kembang api atau mercun dan berbagai kegiatan hiburan segala macamnya," ujar wako sambil mempersilahkan Ustad Tengku Azmi Fajri Yusman untuk memberikan tausyah dan memimpin zikir bersama.

Setelah itu, panitia pelaksana, Al Amin menyebutkan, kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini memang bersamaan dengan menyambut tahun baru 2016.

“Oleh karena itu, kita juga menggelar zikir, doa dan shalawat bersama. Alhamdulillah, antusias ASN Pemko Padang dan masyarakat Kota Padang sangat luar biasa. Terlihat, masjid begitu penuh dan semuanya mengikuti dengan hikmat,” sebut Al amin yang juga Kepala Bagian (Kabag) Kesra Pemko Padang ini. 

sumber: humas dan protokol kota padang

posted by @Adimin

Catatan Akhir Tahun 2015, 10 Progul Pemerintahan Mahyeldi-Emzalmi Terus Digenjot

Padang -- Tidak terasa sudah di penghujung tahun 2015, Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo mengungkapkan tahun 2015 merupakan tahun dimulainya peningkatan pelaksanaan program unggulan (Progul). Dalam pelaksanaannya, masyarakat Kota Padang cukup mendukung progul tersebut dan terjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah. 

"Pada tahun 2015 kita memulai peningkatan pelaksanaan 10 program unggulan kita. Masyarakat siap bekerja sama dengan Pemko," ujar Walikota, kemarin.

Seperti diketahui, sepuluh program unggulan yang diusung Walikota Padang H. Mahyeldi Dt Marajo dan Wawako Emzalmi pada 2014-2019 yakni melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air. Program ini telah dimulai. Bahkan Walikota mengatakan realisasi pengerjaan betonisasi jalan lingkungan pada tahun 2015 telah mendekati angka 54 persen. Dipastikan pada 2017 mendatang akan tuntas.

Program unggulan lain yakni menyelenggarakan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan, dan seni budaya, olahraga yang lebih berkualitas, gratis pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin.

Progul ini juga telah berjalan baik pada 2015. Kegiatan keagamaan telah menyentuh masyarakat dan keagamaan itu tidak hanya dilakukan pada saat bulan Ramadhan saja. Hal ini dibuktikan dimana akhirnya Pemko Padang berhasil meraih penghargaan Apresiasi Peduli Islam (API) oleh Kementerian Agama RI. 

Progul menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam dua tahun serta penataan transportasi kota yang lebih baik juga telah dimulai. Rencana pembangunan terminal bus Type A di Anak Aia, Lubuk Buaya, bahkan telah dimulai pengerjaannya. Begitu juga dengan rehab 1.000 unit rumah tidak layak huni pertahun dan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas/RSUD serta ambulan gratis bagi warga miskin. Program ini cukup berjalan pada tahun 2015. Dimana pada saat dilaksanakan Singgah Sahur, Walikota melihat langsung kondisi rumah warga kurang mampu. Rumah warga tersebut kemudian direhab dengan bantuan dana dari Baznas.

Pembangunan Pasar Raya Padang dalam dua tahun dan revitalisasi pasar-pasar pembantu yang termasuk ke dalam progul juga dikebut pada tahun 2015. Di tahun 2015 digelontorkan dana pembangunan Pasar Raya Padang sebesar Rp27 miliar. Bahkan DPRD Padang menyebut pembangunan Pasar Inpres II, III dan IV sudah berjalan dan sangat didukung penuh.

Terkait peningkatan dana operasional kecamatan, kelurahan, RW, RT serta guru TPQ/TQA/MDA menjadi 200 persen, pada tahun 2015 telah mulai berjalan. Termasuk santunan kematian bagi warga. Begitu halnya dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru dan pengembangan ekonomi kreatif, UMKM serta pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan.

Serta revitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah. Pemko Padang pada tahun 2015 sudah menata Danau Cimpago dengan membangun Lapau Panjang Cimpago (LPC) sebagai tempat berdagang. Termasuk menjadikan kawasan wisata seperti Pantai Padang, Gunung Padang beserta Kota Tua dan Pantai Air Manis menjadi Kawasan Wisata Terpadu (KWT).

Untuk progul terakhir yakni menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS, kini Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kelurahan dan kecamatan telah menikmati tunjangan yang cukup besar. Dimana dengan besaran tunjangan itu, Walikota sangat mengharapkan kinerja lebih dari aparatir di kecamatan dan kelurahan.

Diakui Walikota, berjalannya sepuluh progul tersebut pada 2015 sangat direspon masyarakat. Hal ini cukup mengesankan Walikota dan menilai masyarakat Kota Padang sangat cinta pembangunan. "Pada hakikatnya masyarakat kita baik-baik, cinta dengan kebaikan dan suka dengan perbaikan. Sehingga respon masyarakat (terhadap pembangunan) luar biasa, karena adanya kepastian tentang hak mereka," kata Mahyeldi.

Namun begitu, capaian pada tahun 2015 belum memuaskan Walikota dan Wawako sebagai pemegang tampuk pimpinan di Kota Padang. Menurut Walikota, capaian yang dilakukan baru sebahagian kecil dan mesti banyak yang harus dilakukan ke depannya.

Walikota mengamati, pada tahun 2015 ini sinergi antar SKPD masih belum begitu padu. Termasuk kesadaran masing-masing SKPD sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu Walikota berharap pada tahun depan akan terjadi peningkatan sinergi antar SKPD dan realisasi komitmen dengan masyarakat lebih baik lagi dari sebelumnya.

Ditanya rencana di tahun 2016, Walikota menjawab akan berupaya maksimal menunaikan komitmen dengan masyarakat. Termasuk komunikasi dengan masyarakat akan lebih intens lagi. "Gerak langkah pembangunan harus lebih cepat dan gesit, karena harapan masyarakat yang begitu tinggi," ujar Mahyeldi.

sumber: humas dan protokol kota padang


posted by @Adimin

PKS: Catatan Akhir Tahun 2015 Menristekdikti Memprihatinkan

JAKARTA (31/12) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memberikan catatan khusus terkait Kinerja Akhir Tahun 2015 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Menurut Abdul Kharis, kementerian yang dipimpin oleh Muhammad Natsir ini sebagian besar memiliki kinerja memprihatinkan.

Abdul Kharis mencontohkan serapan anggaran Kemenristekdikti hingga 30 November 2015, baru mencapai 61,95 persen, jauh dari target sekitar 85,52 persen dan target Presiden Jokowi sebesar di atas 90 persen.

"Penyerapan anggaran secara maksimal untuk tahun anggaran 2015, dirasa masih terlalu jauh dari harapan Rakyat, ini menunjukkan kinerja Kemenristekdikti yang perlu diperbaiki untuk masa depan pendidikan tinggi di Indonesia," tegas Abdul Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/12).

Selain itu, Ketua Panja Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) juga menyesalkan tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sangat memberatkan orang tua juga mahasiswa.

"Dengan BOPTN harusnya beban biaya kuliah menjadi lebih ringan bukan malah memberatkan mahasiswa dan orang tua, banyak sekali keluhan masyarakat terkait mahalnya biaya pendidikan tinggi," harap Legislator PKS asal dapil Jateng V itu.

Sebelumnya, Menristek menjelaskan capaian realisasi APBN 2015 per 30 Nov 2015, sebesar 61,95 persen, atau sebesar Rp 27,3 triliun dari total pagu anggaran 2015 sebesar Rp 44 triliun. Capaian itu meliputi program Belanja sebesar 89,92 persen, 57,37 persen untuk Barang, Modal sebanyak 29,96 persen, dan Bansos sebesar 97,82 persen.

"Berbagai catatan dari DPR di akhir tahun ini harus menjadi perhatian khusus sehingga Menristekdikti dapat menjadi lebih baik dalam mengawali kerja untuk Rakyat di tahun yang akan datang," harap doktor dari Universitas Negeri Surakarta ini.

Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

Mahyeldi: Jadikan Pergantian Tahun Sebagai Evaluasi Diri

PADANG - Pergantian tahun terasa begitu cepat. Tahun 2015 ditinggalkan dan berganti tahun baru 2016.

Berbagai cara dilakukan masyarakat dalam menyambut malam pergantian tahun. Mulai dari membunyikan terompet, begadang, hingga ke hal berbau negatif lainnya.

Melihat perilaku tersebut yang sepertinya sudah "mentradisi" di tengah-tengah masyarakat di setiap tahunnya, Walikota Padang mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan hal positif di malam pergantian tahun. "Di pergantian tahun mari kita isi dengan kegiatan positif," ujarnya, Kamis (31/12).

Walikota mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan evaluasi diri di pergantian tahun. "Evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan (di tahun 2015) dan merencanakan agenda perbaikan di masa datang," ajak Mahyeldi.

Selain melakuan evaluasi diri, Walikota juga mengajak masyarakat untuk mengakhiri tahun dengan beristighfar. "Termasuk berdoa untuk kebaikan diri, keluarga, daerah dan NKRI di tahun mendatang," tambah Walikota.

Disebutkannya merayakan pergantian tahun dengan begadang, hura-hura dan sebagainya justru akan merugikan. "Melakukan perayaan ke tempat-tempat wisata pada malam tahun baru justru mubazir, berapa biaya yang dikeluarkan," tambah Mahyeldi.

Namun begitu, Walikota mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kekompakkan, keamanan serta ketertiban. "Hindari perilaku dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum, budaya serta agama pada malam tahun baru," imbau Mahyeldi. [humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

Pasar Inpres Blok IV Siap Ditempati, Wako dan Pedagang Gelar Syukuran

Harapan pedagang ikan untuk menempati lokasi yang representatif di Pasar Raya Padang, akhirnya terwujud di awal 2016. Para pedagang ikan yang menderita sejak bencana gempa 2009 lalu pun melaksanakan syukuran dengan balanjuang memasak 1000 ekor ikan di lokasi tersebut, Rabu (30/12/2015) malam.

Walikota Padang, H Mahyeldi Dt Marajo saat menghadiri syukuran sekaligus silaturahmi dengan pedagang ikan Pasar Raya itu mengungkapkan, upaya pemulihan kembali Pasar Raya Inpres Blok IV yang rusak akibat gempa, dilakukan dengan serius. Dalam dua tahun, sampai 2016 nanti pemulihan Pasar Raya ditargetkan selesai.

"Sesuai target dari program unggulan, pembangunan Pasar Raya Inpres secara keseluruhan bisa diselesaikan pada 2016," kata Mahyeldi.

Pembangunan yang dilaksanakan bertahap, di penghujung 2015 sudah bisa diselesaikan dan siap ditempati bagian lantai 1 blok IV yang menyerap anggaran sebesar Rp7,2 miliar. "Pedagang yang menempati pinggir jalan dan tempat-tempat di sudut Pasar Raya, saat ini sudah bisa pindah ke lokasi ini," sebut Mahyeldi.

Blok IV sendiri bisa menampung sebanyak 112 pedagang. Sedangkan pedagang ikan yang didata berjumlah sebanyak 106 orang, sehingga masih ada ruang untuk menempatkan pedagang baru yang belum kebagian tempat.

Ditambahkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang, Hendrizal Azhar, bersamaan dengan silaturahmi ini, juga dilaksanakan penyerahan bangunan Pasar Lubuk Buaya kepada Dinas Pasar, untuk selanjutnya dilakukan penyerahan kepada pedagang.

Pedagang ikan menyambut gembira tempat representatif ini, sehingga mereka berinisiatif melaksanakan syukuran sembari bersilaturahmi dengan walikota dan beberapa jajaran di Dinas Perindagtamben dan Dinas Pasar. terlihat juga hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Adib Alfikri serta Kabag Humas dan Protokol Mursalim.

Ketua Persatuan Pedagang Ikan Pasar Raya Padang, Awal mengatakan, ia dan kawan-kawan berterimakasih ke Pemko Padang dan PT Adguna Mandiri selaku kontraktor. "Kami berkomitmen untuk menjaga bersama-sama bangunan ini karena ini memang tempat usaha kami. Tempat kami menggantungkan hidup," ujarnya. [humas dan protokol kota padang]

posted by @Adimin

Netty Heryawan Ajak Kaum Ibu Jadi Pelopor Pembangunan

BANDUNG BARAT (30/12) - Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Netty Prasetyani Heryawan mengatakan kaum perempuan harus menjadi pelopor dan inspirasi terciptanya sikap-sikap positif bagi kaum laki-laki dalam pembangunan negeri.

Menurutnya, perjuangan panjang negeri ini juga tidak terlepas dari peran kaum perempuan di belakangnya. Bahkan tidak sedikit kaum perempuan yang mampu memotivasi rakyatnya untuk melakukan perlawanan dan berjuang melawan penjajahan.

Jadi, kata Netty sudah sewajarnya kaum perempuan menjadi pelopor serta sumber inspirasi bagi kaum lelaki. Jangan sampai para lelaki terjerumus akibat banyaknya tuntutan dan tekanan dari kaum perempuan. Tetapi harus ada aksi nyata dengan melibatkan partisipasi aktif kaum perempuan di dalam proses pembangunan negeri ini.

“Karena perempuan merupakan ibu. Maka, jadilah ibu-ibu yang tangguh. Sebab di tangan ibu-lah segala urusan bisa dikelola dengan baik,” ujar Netty ketika menghadiri peringatan Hari Ibu ke-87 tingkat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 dan Pengukuhan Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat Periode 2015-2018 di lantai 4 Gedung Baru Komplek Pusat Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, Selasa (29/12/2015).

Dalam mewujudkan mimpi menuju hari esok yang lebih baik, Bupati Bandung Barat Abubakar dalam sambutannya menjelaskan, bahwa keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari peran kaum perempuan. Oleh karena itu, kepedulian dan dorongan kaum perempuan sangat dibutuhkan.

“Tidak sedikit kebijakan kami bertujuan untuk meningkatkan peran serta kapasitas perempuan, baik dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, maupun melibatkan langsung dalam pelaksanaan pembangunan,” imbuhnya.

Keterangan Foto: Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Netty Prasetyani Heryawan.

Sumber: http://fokusjabar.com


posted by @Adimin

PKS Ajak Kader-kader Luar Negeri Bangun Reputasi Partai

JAKARTA (30/12) – Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi meminta kader-kader luar negeri PKS turut serta membangun reputasi partai. Dedi meyakini banyak kerja kader di luar negeri yang betul-betul berkhidmat untuk rakyat dan patut diinformasikan secara luas.

“Target-target besar tidak mungkin tercapai tanpa kerja di lapangan. Namun, kerja-kerja yang baik itu perlu teramplifikasi ke media, baik mainstream maupun sosial,” kata Dedi pada jeda Rapat Kerja Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS di Jakarta, Rabu (30/12/2015).

Dedi mengapresiasi kerja-kerja yang telah dilakukan kader-kader PKS di luar negeri. Sebagai contoh, katanya, pendirian Posko PKS pada musim haji yang terbukti sangat membantu pemenuhan kebutuhan para jamaah haji.

“Apa yang sudah dilakukan PIP Arab Saudi ini bagus. Beritanya juga ramai di media massa maupun media sosial. Tidak perlu khawatir dengan munculnya pemberitaan negatif. Justru, di balik kecaman-kecaman itu, banyak pula yang berpikir rasional dan mengakui kerja para kader,” ujarnya.

Menurut pria yang belasan tahun menekuni bidang kehumasan ini, berbagai gagasan dan kebijakan struktur di luar negeri akan dikelola dan dipublikasikan oleh Tim Humas DPP PKS. Ia pun mendorong Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) PKS di masing-masing negara perwakilan, untuk mengelola website resmi dan akun media sosial.

“Saat ini yang terlihat aktif di media sosial akun PIP Arab Saudi. Dulu PIP Jerman dan Jepang juga aktif, semoga kita bisa nyambung lagi, terutama akun twitter. Untuk website, kalau sanggup mengelola secara struktural, silakan dibuat dulu, nanti akan kami berikan domain resmi,” jelasnya.

Dedi menegaskan pentingnya publikasi aktivitas kepartaian di luar negeri, tidak sebatas diketahui para kader. Tetapi juga bisa mengangkat reputasi partai secara luas di mata publik.

“Saat ini Tim Humas PKS mengelola berbagai komunitas relawan, mulai dari foto, video, desain grafis, dan literasi. Kami optimistis dengan partisipasi banyak relawan, aktivitas rekan-rekan di luar negeri akan dikemas lebih variatif hingga sampai ke publik. Silakan angkat keunggulan PIP masing-masing. Kami senang dan tidak sabar menjalin kerja sama berikutnya,” tutup Dedi.

Keterangan Foto: Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi pada jeda Rapat Kerja Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS di Jakarta, Rabu (30/12/2015).

posted by @Adimin

PKS: Kegiatan Reses Dekatkan Rakyat dengan Wakilnya di DPR

LAMPUNG TIMUR (29/12) – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Junaidi Auly menjelaskan bahwa lembaga legislatif adalah mitra bagi masyarakat. Oleh karena itu, anggota dewan perlu banyak melakukan dialog langsung dengan masyarakat, guna mengetahui keinginan serta harapan pada wakil mereka di DPR.

Demikian disampaikan Junaidi saat melakukan reses di Balai Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur, Senin (28/12/2015).

“Kegiatan reses ini dapat mendekatkan rakyat dengan wakilnya. Masyarakat lebih leluasa menyampaikan aspirasi dan keinginannya,” jelas Junaidi yang baru dilantik PAW pada bulan Oktober 2015 silam.

Salah satu aspirasi yang diterima Junaidi adalah fasilitasi pembuatan biogas yang diajukan oleh Ketua LPM Desa Taman Bogo Agus Nuryadi. “Saya apresiasi reses ini. Saat saya menanyakan peluang pengajuan biogas, tanpa menunggu lama, pada sore hari saya langsung dikabarkan oleh Ketua PKS Lampung Timur Nur Fauzan bahwa Bapak Junaidi akan fasilitasi,” jelas Agus.

Oleh karenanya, Agus dan warga setempat berharap pertemuan dengan wakil rakyat seperti ini harus dilakukan sesering mungkin. “Jangan sampai pertemuan dengan wakil rakyat hanya dilakukan saat reses atau jelang pemilu,” pinta Agus.

Diketahui, masa reses DPR kali ini dimulai dari 18 Desember 2015 hingga 10 Januari 2016. Aktivitas reses dilakukan dewan untuk menyerap aspirasi dari konstituen di daerah pemilihannya untuk diperjuangkan di masa sidang berikutnya.

Keterangan Foto: Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Junaidi Auly saat melakukan reses di Balai Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur, Senin (28/12/2015).

 Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI

posted by @Adimin

Usut Tuntas Pelaku Pembuat Terompet dari Sampul Alquran

Aceh (29/12) - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil meminta jajaran kepolisian untuk bertindak serius dalam mengungkap otak pelaku pembuat terompet dari sampul Alquran.

"Persoalannya tidak sekedar hanya menyita dan menarik peredaran terompet tersebut saja, tapi seharusnya jajaran kepolisian dapat mengusut motif dari CV Ashfri Advertising menggunakan sampul Alquran sebagai bahan dasar terompet. Seolah CV Ashfri Advertising sudah kehabisan bahan baku lainnya sehingga menggunakan sampul Alquran sebagai satu-satunya bahan dasar pembuatan terompet tersebut," kata Nasir dalam kunjungan resesnya di wilayah Aceh Singkil, Selasa (29/12).

Lebih lanjut Nasir mengatakan, tindakan penyebaran dan pembuatan terompet menggunakan sampul Alquran ini dapat masuk dalam kategori penodaan agama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 165a KUHP.

"Perbuatan penyebaran dan pembuatan terompet dari sampul Alquran ini telah meresahkan masyarakat dan tak dapat dipungkiri sedikit atau banyak kasus kerusuhan antar umat beragama berakar pada rasa ketersinggungan spiritual dari umat pemeluk agama yang mengakibatkan konflik meluas," kata Nasir.

Selain itu, politisi PKS ini menilai tindakan penyebaran dan pembuatan terompet menggunakan sampul Alquran ini telah memenuhi unsur objektif dan subjektif ketentuan Pasal 156a KUHP.

"Perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan penodaan agama tertentu yang mengandung sifat penghinaan,melecehkan, dan meremehkan suatu agama yang oleh karenanya dapat menyakitkan perasaan bagi pemeluk agama yang bersangkutan. Hal ini jelas telah memenuhi unsur perbuatan materiil kejahatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 156a KUHP," kata Nasir.

Namun demikian Nasir mengapresiasi sikap cepat tanggap masyarakat yang segera melaporkan kejadian adanya terompet berbahan dasar sampul Alquran tersebut ke aparat polisi setempat.

"Tindakan yang dilakukan warga Kendal yang segera melaporkan kejadian ini ke kepolisian patut diacungi jempol. Sebagai konsumen, masyarakat harus jeli dan teliti atas suatu barang atau makanan yang dapat merusak dan melanggar ketentuan agamanya," kata Nasir.

Lebih lanjut, Nasir menyayangkan tindakan jajaran kepolisian Jawa Tengah yang kecolongan atas adanya penyebaran terompet bersampul Alquran ini.

Keterangan Foto: Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil.

"Seharusnya aparat kepolisian tidak kecolongan di tengah ketatnya pengamanan dan intensifnya kontrol kepolisian jelang natal dan tahun baru ini. Tindakan kecil yang dapat memicu permusuhan antar umat beragama harus segera diantisipasi dan diharapkan penyisiran terompet ini tidak hanya terpusat di Jawa Tengah tetapi juga menyebar ke wilayah lain sehingga diharapkan kepolisian tidak kecolongan lagi," kata Nasir.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin

MEA Berpotensi Ancam Ketahanan Nilai-nilai Pancasila

JAKARTA (29/12) – Akhir Desember ini, gerbang pasar bebas di Asia Tenggara akan dibuka. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan resmi diberlakukan. 

Menurut Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo, gelombang MEA akan berdampak terhadap ketahanan nasional, khususnya ketahanan Pancasila sebagai ideologi bangsa. 

"MEA ini pada dasarnya liberalisasi ekonomi. Namun efeknya akan meliberalisasi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Ketahanan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat tentunya akan terancam," ujar Sigit dalam Sosialisasi Empat Pilar di Rumah Makan Tasty Jl. Karang Menjangan No. 34, Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi itu sekitar 150 warga Surabaya dan tokoh masyarakat setempat. Empat Pilar tersebut adalah Pancasila, UUD NRI, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sigit mengatakan, pasar bebas sendiri sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang dianut Pancasila dan ditegaskan dalam Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Prinsip ekonomi Pancasila, lanjut dia, sangat memperhatikan ketahanan dan keberlangsungan ekonomi rakyat dan meniscayakan intervensi negara yang luas untuk menjamin tujuan tersebut. 

"Sementara dalam pasar bebas, intervensi negara sangat dibatasi. Sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas dikendalikan swasta atau asing," imbuhnya. 

Begitupun dalam aspek bermasyarakat yang lain. Melalui MEA, lanjut Ketua Bidang Wilda Jatijaya DPP PKS ini, warga negara asing akan berlimpah masuk ke Indonesia untuk urusan bisnis, investasi, dan mencari pekerjaan. Masuknya orang-orang asing tentu akan membawa serta budaya dan adat mereka ke Indonesia. 

"Dalam hal ini, akan terjadi persinggungan-persinggungan budaya dalam masyarakat kita. Budaya ini tidak semuanya sesuai dengan Pancasila kita yang terinspirasi dari nilai-nilai agama dan budaya ketimuran. Ini tantangan sekaligus ancaman terhadap Pancasila," cetusnya. 

Sigit berharap pemerintah betul-betul memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari MEA ini terhadap keberlangsungan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. 

"Globalisasi memang niscaya, tidak bisa ditolak. Karena itu pemerintah harus punya visi kuat untuk memelihara ketahanan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat kita," pungkasnya.

Keterangan Foto: Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo dalam Sosialisasi Empat Pilar di Rumah Makan Tasty Jl. Karang Menjangan No. 34, Surabaya, Jawa Timur.JAKARTA (29/12) – Akhir Desember ini, gerbang pasar bebas di Asia Tenggara akan dibuka. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan resmi diberlakukan. 

Menurut Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo, gelombang MEA akan berdampak terhadap ketahanan nasional, khususnya ketahanan Pancasila sebagai ideologi bangsa. 

"MEA ini pada dasarnya liberalisasi ekonomi. Namun efeknya akan meliberalisasi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Ketahanan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat tentunya akan terancam," ujar Sigit dalam Sosialisasi Empat Pilar di Rumah Makan Tasty Jl. Karang Menjangan No. 34, Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi itu sekitar 150 warga Surabaya dan tokoh masyarakat setempat. Empat Pilar tersebut adalah Pancasila, UUD NRI, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sigit mengatakan, pasar bebas sendiri sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang dianut Pancasila dan ditegaskan dalam Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Prinsip ekonomi Pancasila, lanjut dia, sangat memperhatikan ketahanan dan keberlangsungan ekonomi rakyat dan meniscayakan intervensi negara yang luas untuk menjamin tujuan tersebut. 

"Sementara dalam pasar bebas, intervensi negara sangat dibatasi. Sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas dikendalikan swasta atau asing," imbuhnya. 

Begitupun dalam aspek bermasyarakat yang lain. Melalui MEA, lanjut Ketua Bidang Wilda Jatijaya DPP PKS ini, warga negara asing akan berlimpah masuk ke Indonesia untuk urusan bisnis, investasi, dan mencari pekerjaan. Masuknya orang-orang asing tentu akan membawa serta budaya dan adat mereka ke Indonesia. 

"Dalam hal ini, akan terjadi persinggungan-persinggungan budaya dalam masyarakat kita. Budaya ini tidak semuanya sesuai dengan Pancasila kita yang terinspirasi dari nilai-nilai agama dan budaya ketimuran. Ini tantangan sekaligus ancaman terhadap Pancasila," cetusnya. 

Sigit berharap pemerintah betul-betul memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari MEA ini terhadap keberlangsungan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. 

"Globalisasi memang niscaya, tidak bisa ditolak. Karena itu pemerintah harus punya visi kuat untuk memelihara ketahanan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat kita," pungkasnya. [pks.id]

Keterangan Foto: Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo dalam Sosialisasi Empat Pilar di Rumah Makan Tasty Jl. Karang Menjangan No. 34, Surabaya, Jawa Timur.

posted by @Adimin

DPR: Kebijakan Dana Ketahanan Energi Bertentangan dengan Trisakti

JAKARTA (29/12) – Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal menilai rencana pemerintah untuk menurunkan harga premium dan solar sebagai dampak turunnya harga minyak dunia, menjadi anomali saat Menteri ESDM Sudirman Said mengeluarkan kebijakan Dana Ketahanan Energi (DKE).

Pasalnya, Refrizal menilai kebijakan DKE ini bertentangan dengan visi Trisakti yang diusung pemerintah.

“Mengusung Trisakti tetapi malah menaikkan harga BBM, menaikkan tarif dasar listrik, dan tidak pandai menjaga stabilitas harga bahan pokok. Terakhir, rakyat dipukul dengan pungutan subsidi Dana Ketahanan Energi,” ungkap Refrizal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/12).

Menurut Refrizal, visi Trisakti bermakna bahwa bangsa Indonesia harus berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam kebijakan terkait Trisakti, pemerintah harus patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar proses ketatanegaraan berjalan sebagaimana mestinya.

“Dalam sistem keuangan negara, prinsip dasar memungut dan mengeluarkan (keuangan negara) harus melalui UU. Bila ada Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, dapat dipastikan kebijakan tersebut melanggar hukum,” jelas politisi dari daerah pemilihan Sumatera Barat ini.

Refrizal berpandangan seandainya pemerintah tetap ingin memungut Dana Ketahanan Energi, maka pungutan tersebut harusnya ditujukan kepada kontraktor minyak dan gas bumi, bukan memungut dari rakyat. Oleh karena itu, Refrizal berharap pemerintah segera mencabut aturan yang mulai berlaku 5 Januari 2016 mendatang tersebut.

Diketahui, dasar hukum pemerintah dalam memungut Dana Ketahanan Energi adalah Pasal 30 UU 30/2007 dan pasal 27 PP 79/2014. “Padahal, jelas di Konsideran PP 79/2014 secara spesifik disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan untuk melaksanakan pasal 11 ayat (2) UU 30/2007 tentang Energi, bukan aturan turunan dari pasal 30 UU 30/2007 sebagaimana dimaksud,” tegas Refrizal.

Keterangan Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal.

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI


posted by @Adimin